Pendapatan Rata-Rata Warga Jadi Indikator Baru dalam APBN 2026, Ditarget Rp7,6 Juta per Bulan

Lingkaran.id - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati adanya penambahan indikator kesejahteraan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat instrumen pengukuran, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator penting yang diperkenalkan adalah Gross National Income (GNI) per kapita, yang ditetapkan sebesar 5.520 dolar AS per tahun atau setara dengan Rp91,99 juta. Angka tersebut jika dirata-ratakan menjadi sekitar Rp7,66 juta per bulan per orang.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa GNI per kapita digunakan sebagai parameter pendapatan rata-rata warga negara sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan secara lebih akurat.

Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Jabar

Selain GNI per kapita, indikator baru lain yang dimasukkan dalam APBN 2026 adalah Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan. Indikator ini dinilai lebih representatif dalam menilai tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Pemerintah juga menambahkan indikator penciptaan lapangan kerja formal, yang berfungsi untuk mengukur proporsi angkatan kerja dengan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar kuantitas.

Target Pembangunan 2026
Dalam dokumen kesepakatan APBN 2026, terdapat sejumlah target pembangunan nasional yang dipatok, antara lain:

• Tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,44–4,96 persen.

• Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5–7,5 persen.

• Kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen.

• Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,377–0,380.

• Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.

• Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan di angka 0,7731.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan:

• Penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen dari total angkatan kerja.

• Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen.

• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,67.

BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS Ketenagakerjaan

Dengan penambahan indikator ini, APBN 2026 diharapkan tidak lagi semata menitikberatkan pada angka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah menekankan agar kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi utama, baik dari aspek pendapatan, kualitas pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan kelompok strategis seperti petani dan nelayan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penyempurnaan instrumen fiskal agar lebih berpihak kepada rakyat. “Kita ingin APBN tidak hanya berbicara angka makro, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata,” ujarnya.***