Lingkaran.id - Sebuah video rekaman CCTV yang diunggah oleh seorang istri sah tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rekaman tersebut diduga memperlihatkan adanya perselingkuhan antara seorang manajer maskapai dengan seorang pramugari berinisial EXY Dwi Lestari.Dalam video yang beredar, sang istri tampak menunjukkan bukti rekaman CCTV yang merekam aktivitas EXY pada 3 Oktober 2025. Pada tanggal tersebut, EXY seharusnya sedang menjalankan tugas resmi (roster), namun berdasarkan rekaman, ia justru terlihat mendatangi sebuah apartemen yang disebut sebagai “apart Kangsu”.Fakta Baru Kematian Arya Daru Terkuak, Keluarga Desak Polisi Naikkan Status ke PenyidikanDalam narasi unggahan itu, sang istri mengungkapkan bahwa EXY kerap memberikan berbagai alasan ketika dipertanyakan mengenai keberadaannya. Alasan tersebut antara lain mengaku mendapat panggilan darurat hingga mengaku sedang mengantarkan makanan untuk seorang kapten.Ia juga menyebut, salah satu pramugari lain sempat dikenai sanksi grounded satu bulan karena diduga membantu dirinya. Padahal, menurut pengakuannya, ia hanya mengikuti EXY dari bandara hingga ke apartemen tersebut bersama anaknya.Lebih jauh, ia mengungkap bahwa EXY bahkan sempat membuat laporan polisi terhadap dirinya setelah beberapa kali dipergoki sedang berada di apartemen yang sama.“Saya diam selama ini hanya untuk menghargai proses hukum yang masih berjalan. Capek…?,” tulis sang istri dalam unggahannya.Di sisi lain, sang suami yang diduga menjalin hubungan dengan EXY menepis seluruh tuduhan tersebut. Ia bersikeras tidak memiliki hubungan apa pun dengan pramugari dimaksud.Gara-Gara Dugaan Selingkuh, Pria 34 Tahun Tewas Ditikam Suami Cemburu“Bahkan sampai akhir, papa dari anak saya masih menyangkal hubungannya dengan EXY sampai bersumpah ‘lillahita’ala, demi Allah saya tidak pacaran, tidak berniat menikah lagi atau menikah dengan EXY Dwi Lestari’,” ungkap sang istri menirukan ucapan suaminya.Hingga kini, video tersebut terus menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari warganet. Proses hukum terkait laporan yang disebutkan masih berlangsung, sementara pihak maskapai belum memberikan keterangan resmi mengenai polemik internal yang turut menyeret nama pramugarinya.***

Lingkaran.id - Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan Bela Jokowi di Tengah Polemik IMIP MorowaliKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara untuk membela Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait polemik pengelolaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Luhut menegaskan bahwa keputusan membangun kawasan industri berbasis hilirisasi nikel tersebut bukan langkah sepihak Jokowi.Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang terlibat langsung dalam berbagai kebijakan investasi selama lebih dari satu dekade, Luhut menekankan bahwa dirinya ikut bertanggung jawab penuh atas proses panjang pembangunan IMIP.“Bila ada pihak yang menuding keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa seluruh koordinasi dan pengawalan dilakukan oleh saya,” ujar Luhut dalam pernyataan resminya, Senin (1/12/2025).Luhut mengklaim bahwa selama menduduki jabatan strategis di pemerintahan, ia menjaga diri agar tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Ia menegaskan tidak pernah menjalankan bisnis terkait sektor yang diawasi, demi menjaga integritas pribadi dan memastikan kebijakan tetap mengutamakan kepentingan bangsa.Purnawirawan Jenderal Kopassus itu bahkan membuka pintu bagi siapa pun yang ingin mempertanyakan proses pengambilan keputusan pemerintah terkait IMIP. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak condong kepada Tiongkok maupun Amerika Serikat, tetapi murni untuk kepentingan Indonesia.Luhut mengingatkan bahwa keberadaan kawasan industri Morowali sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kemudian diresmikan pada era Jokowi ketika Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bersedia berinvestasi.“Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan memiliki posisi ekonomi sekuat sekarang,” tegasnya.Selain hilirisasi mineral, Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mendorong penerapan hilirisasi di sektor pertanian, herbal, dan hortikultura. Salah satu proyek strategis yang kini dikembangkan adalah Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Humbang. Ia optimistis dalam tiga tahun mendatang, hasil riset dan pengembangan bibit unggul dari kawasan tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.Pernyataan Luhut muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik pengelolaan bandara IMIP yang tidak dijaga oleh aparat Imigrasi dan Bea Cukai. Sjafrie menyebut kondisi itu berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan mengibaratkan adanya “negara di dalam negara”.“Semua ketentuan harus ditegakkan, tanpa melihat dari mana pun asal investornya,” tegas Sjafrie, yang juga merupakan purnawirawan Jenderal Kopassus.Setelah kritik tersebut, Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara untuk melakukan penjagaan bandara IMIP.Sebelumnya, Jokowi juga sempat memberikan klarifikasi setelah menjadi sasaran tudingan publik. Ia membantah pernah meresmikan bandara IMIP pada 2019 dan mengaku heran karena berbagai persoalan negatif selalu dikaitkan dengan dirinya.***

Lingkaran.id - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra bagian utara akibat dampak Siklon Tropis Senyar kembali membuka mata publik mengenai rusaknya sistem perlindungan ekologis di pulau tersebut. Menurut sejumlah organisasi lingkungan, kerusakan masif terutama terjadi pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, perbukitan, serta wilayah rawan lainnya yang kini kehilangan fungsi alaminya.Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, dalam keterangan resmi Koalisi Keadilan untuk Planet Kita (JustCOP) pada Senin, 1 Desember 2025, menegaskan bahwa kondisi lingkungan hidup di Sumatra sudah berada pada tahap kritis.“Daya dukung lingkungan Sumatera sudah kritis, karena hutannya ditimpa dan dirobek-robek oleh ribuan izin industri ekstraktif,” ujarnya.Leonard juga menyoroti faktor perubahan iklim. Menurutnya, munculnya Siklon Tropis Senyar yang dipicu pemanasan ekstrem di perairan Selat Malaka merupakan bukti nyata bahwa krisis iklim sedang berlangsung. Ia mengingatkan bahwa bencana ini menjadi sinyal batas kemampuan alam dalam menahan kerusakan.“Dampak kerusakan terus kembali menimpa masyarakat, memperparah krisis sosial-ekologis di tengah perubahan iklim,” tegasnya.Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien. Ia menilai bahwa tingginya korban jiwa dan meluasnya dampak bencana seharusnya bisa ditekan apabila pemerintah dan perusahaan melakukan evaluasi ketat terhadap setiap izin usaha, terutama yang berkaitan dengan pembukaan hutan.“Banyaknya korban seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memulihkan bentang alam yang rusak dan meninjau ulang izin-izin perusahaan yang merusak lingkungan,” ujarnya.Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu 30 November 2025, sedikitnya 442 orang meninggal dunia dan 402 masih hilang. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah yang paling parah terdampak, meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah ekosistem Batang Toru, yang dikenal sebagai habitat orang utan Tapanuli, primata langka yang populasinya sangat terbatas. Namun, kawasan ini kini terkepung berbagai aktivitas industri ekstraktif, mulai dari tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, proyek PLTA Batang Toru, PLTMH Pahae Julu, pengembangan panas bumi PT SOL, pabrik kertas PT Toba Pulp Lestari, hingga berbagai perkebunan kelapa sawit seperti PT Sago Nauli dan PTPN III Batang Toru.Satya Bumi merinci bahwa PT Agincourt Resources memiliki konsesi seluas 130.252 hektare, dengan 40.890,60 hektare di antaranya tumpang tindih dengan kawasan Batang Toru. Sementara 30.630 hektare lainnya bahkan bertabrakan dengan hutan lindung di tiga kabupaten Tapanuli.Hingga Oktober 2025, perusahaan tersebut telah membuka 603,21 hektare kawasan. Mereka juga berencana menambah pembukaan hutan seluas 195 hektare untuk pembangunan fasilitas penampung limbah atau Tailing Management Facility (TMF). Fasilitas ini berada di hulu DAS Nabirong dan dianggap berpotensi menambah ancaman pada Daerah Aliran Sungai Batang Toru, terlebih lokasi tersebut berada di area rawan gempa.Satya Bumi mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekstraktif di kawasan Batang Toru.“Sudah saatnya pemerintah menindak tegas perusahaan perusak hutan dan menghentikan izin yang menambah tekanan pada ekosistem,” tegas Andi.Menurut analisis citra satelit Nusantara Atlas oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), aktivitas PT Agincourt Resources diduga telah menyebabkan deforestasi seluas 739 hektare selama satu tahun terakhir. Selain itu, pembukaan lahan sawit dalam skala besar turut mempercepat erosi tanah dan merusak keseimbangan hidrologi sungai.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatra memiliki sedikitnya 10 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan tambang telah menghilangkan kemampuan alam untuk menahan air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor.Di sisi lain, keberadaan izin hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI)—yang disatukan dalam izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, juga dinilai berkontribusi besar terhadap deforestasi. Alih fungsi ini membuat daerah aliran sungai tidak lagi mampu memperlambat laju air secara alami.Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang membuka pintu alih fungsi hutan lindung untuk aktivitas ekstraksi, turut memperparah kondisi. Hingga November 2025, pemerintah telah menerbitkan 271 PPKH di Sumatra, dengan total luasan mencapai 53.769,48 hektare.***

Lingkaran.id - Warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan seorang kepala sekolah berinisial W (48) yang ditemukan tewas tergantung di ruang guru sekolah tempatnya bekerja, Senin (1/12/2025) pagi. Kondisi korban ditemukan dalam keadaan leher terjerat tali berwarna kuning yang terikat pada kusen pintu ruangan.Kepala Unit Reserse Polsek Cilincing, AKP Fauzan Yonnadi, menjelaskan bahwa laporan mengenai kejadian tersebut pertama kali diterima dari warga sekitar. Informasi yang masuk menyebut adanya sosok pria tergantung di dalam lingkungan sekolah.“Tadi pagi kami dari Polsek Cilincing menerima laporan dari warga mengenai penemuan jenazah seorang laki-laki di salah satu sekolah di wilayah Cilincing,” kata Fauzan.Korban Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatera Tembus 430 Jiwa, Ratusan Warga Masih Hilang“Korban berprofesi sebagai kepala sekolah di tempat tersebut,” tambahnya.Mendapati laporan tersebut, tim dari Polsek Cilincing bersama penyidik Polres Metro Jakarta Utara segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Setibanya di sekolah, petugas menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam ruang guru.“Korban ditemukan di ruang guru, dalam posisi menggantung dengan tali yang tersangkut di kusen pintu,” tegas Fauzan.Selama proses olah TKP, penyidik menemukan sejumlah barang milik korban berada di ruangan tersebut. Di antaranya sepeda motor yang terparkir di dalam area sekolah, ponsel, tas, dan barang pribadi lainnya.“Ketika kami melakukan olah TKP, sepeda motor milik korban ditemukan di dalam area, begitu juga handphone dan tas korban. Semua barang itu masih berada di tempat,” jelasnya.Bupati Aceh Tengah Akui Tak Mampu Tangani Darurat Bencana, Sembilan Kecamatan Terisolir TotalHingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap penyebab pasti kematian kepala sekolah tersebut. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga terus dilakukan untuk mengungkap latar belakang kejadian.“Kami dari Unit Reskrim Polsek Cilincing sudah memintai keterangan beberapa saksi, seperti keluarga korban, calon istri korban, serta rekan kerjanya,” tutup Fauzan.***

Lingkaran.id - Artis Inara Rusli resmi menempuh jalur hukum terhadap mantan suami sirinya, Insanul Fahmi. Langkah tersebut diambil setelah Inara melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12/2025) terkait dugaan tindak pidana penipuan.Inara tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.30 WIB. Proses pelaporan berjalan cukup panjang. Ia baru terlihat meninggalkan ruangan pelayanan sekitar pukul 18.30 WIB setelah seluruh administrasi dan penyampaian keterangan selesai dilakukan.Fakta Baru Kematian Arya Daru Terkuak, Keluarga Desak Polisi Naikkan Status ke PenyidikanLaporan tersebut dibuat berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang menurut Inara dilakukan Insanul selama keduanya menjalin hubungan. Permasalahan bermula dari sejumlah dokumen yang diberikan Insanul, yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan pria belum menikah.Namun, fakta yang terungkap justru berbanding terbalik. Insanul Fahmi diketahui masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang perempuan bernama Wardatina Mawa, dan bahkan telah memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut. Temuan ini membuat Inara merasa ditipu serta mengalami kerugian, sehingga memutuskan membawa persoalan ini ke ranah hukum.Kuasa hukum Inara, Hamrin, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menuntaskan pembuatan laporan polisi sore itu. Ia mengungkapkan, terdapat dugaan kuat bahwa Insanul dengan sengaja melakukan tipu daya untuk melancarkan hubungan dengan kliennya.“Hari ini kami resmi mengajukan laporan atas dugaan penipuan yang dialami klien kami,” jelas Hamrin kepada awak media.Presiden Instruksikan Penggantian Rumah Korban Banjir, BNPB Umumkan Skema Bantuan Ia menambahkan bahwa timnya telah menyerahkan sejumlah dokumen penting yang dianggap sebagai bukti pendukung kepada penyidik.“Kami menduga inisial IF melakukan tipu muslihat. Semua bukti yang kami punya sudah kami lampirkan sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.Sementara itu, selama berada di hadapan wartawan, Inara Rusli memilih tidak memberikan pernyataan apa pun. Ia tampak menjaga sikap tenang dan bungkam sepanjang proses wawancara.

Lingkaran.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatera. Salah satu langkah yang ditekankan adalah penggantian rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan hal ini dalam konferensi pers pada Sabtu (29/11/2025). Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan khusus untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan prioritas, terutama terkait hunian yang rusak.Setelah AKBP Basuki, Inilah Orang Kedua yang Mengetahui Kematian Dosen Levi“Skema perbaikan dan penggantian rumah sudah disiapkan. Presiden menekankan bahwa segala kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Suharyanto.Ia menjelaskan bahwa meskipun warga telah mendapatkan fasilitas makanan, layanan kesehatan, serta dukungan trauma healing di tempat pengungsian, kondisi tersebut tidak bisa berlangsung terlalu lama. Menurutnya, bertahan lebih dari satu hingga dua minggu di lokasi pengungsian bukanlah solusi ideal bagi para penyintas.“Meski mendapat bantuan makan, minum, layanan kesehatan, hingga trauma healing dari Kemenkes, tetap saja ada batasnya. Pemerintah memberi pilihan agar mereka dapat keluar dari titik pengungsian,” jelasnya.Aksi Sadis Perampokan Toko Kemplang di Palembang: Suami Tewas, Istri Luka ParahSebagai solusi sementara, pemerintah menyiapkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan, agar warga dapat menyewa tempat tinggal sambil menunggu proses rekonstruksi dan relokasi.Setelah masa hunian sementara berakhir dan wilayah terdampak kembali stabil, pemerintah daerah akan mulai mendata warga yang bersedia untuk direlokasi. Skema relokasi dilakukan dengan dua cara:Relokasi mandiri, di mana warga membangun kembali rumah di atas tanah milik sendiri, termasuk yang masih berada dekat kampung halaman.Relokasi terpusat, yakni pemindahan ke kawasan yang disiapkan pemerintah setempat.

Lingkaran.id - Jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera terus meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangan resmi pada Minggu malam, 30 November 2025, menginformasikan bahwa total korban tewas telah mencapai sekitar 430 orang.Sumatera Utara (Sumut) menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, yakni 217 orang. Disusul Sumatera Barat (Sumbar) dengan 129 korban, sementara Provinsi Aceh mencatat 96 warga meninggal dunia. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa lonjakan angka kematian dipicu proses pencarian yang masih berlangsung intensif di lapangan. Banyak korban yang sebelumnya masuk dalam daftar hilang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Diduga Terlibat Pemerasan Polisi Bermasalah“Operasi pencarian dan pertolongan oleh satgas gabungan terus dilakukan. Warga yang kemarin dinyatakan hilang mulai ditemukan, sebagian dalam keadaan meninggal. Namun daftar hilang juga terus bertambah,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan dari Silangit, Sumut, Minggu malam.Menurut BNPB, sebanyak 209 warga di tiga provinsi masih dinyatakan hilang. Kondisi Sumatera Utara menjadi sorotan karena bencana melanda 13 kabupaten/kota sejak 25 November 2025. Hingga Minggu malam, lebih dari 12.000 jiwa terpaksa mengungsi setelah rumah mereka hancur, terendam banjir, atau tertimbun longsor.Akses menuju sejumlah titik terdampak masih sangat sulit, sehingga menyulitkan upaya pendataan maupun distribusi bantuan. Medan terjal dan jembatan yang putus membuat beberapa wilayah belum dapat dijangkau tim penyelamat.Di Kabupaten Tapanuli Utara tercatat 3.600 jiwa berada di lokasi pengungsian, sementara di Tapanuli Tengah terdapat sekitar 1.600 kepala keluarga yang mengungsi. Di Tapanuli Selatan, bencana di 12 kecamatan memaksa 4.661 jiwa dievakuasi. Kota Sibolga menampung 4.456 pengungsi, Humbang Hasundutan mencatat 2.220 warga, dan Mandailing Natal memiliki 1.376 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.Aceh juga mengalami dampak signifikan akibat banjir yang menghantam 18 kabupaten/kota. BNPB menyebut 96 orang meninggal dunia dan 75 warga masih hilang.“Untuk Aceh, korban meninggal mencapai 96 orang yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Jumlah ini kemungkinan bertambah karena beberapa wilayah masih belum bisa diakses,” kata Suharyanto.Salah satu contoh kerusakan parah terjadi di Nagan Raya, di mana jembatan penghubung utama pada jalur lintas tengah Nagan Raya–Aceh Tengah putus total. Kondisi ini menghambat mobilitas warga serta memperlambat penyaluran bantuan.Di Sumatera Barat, BNPB mencatat 129 korban meninggal dan 118 warga masih hilang. Namun, menurut Suharyanto, situasi penanganan bencana di Sumbar relatif lebih baik karena hampir seluruh wilayah terdampak masih dapat dijangkau melalui jalur darat.“Dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara, kondisi di Sumatera Barat jauh lebih terkendali. Dalam beberapa hari terakhir juga tidak ada hujan, sehingga proses pemulihan lebih cepat,” jelasnya.Pemprov Sumsel Gaspol Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung CaratSecara keseluruhan, BNPB mencatat 77.918 warga mengungsi di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, jumlah itu perlahan berkurang karena sebagian warga mulai kembali ke rumah pada siang hari untuk membersihkan sisa lumpur dan puing.“Rata-rata warga pulang ke rumah saat siang untuk membersihkan, tetapi kembali ke pengungsian menjelang malam hari,” ungkap Suharyanto.BNPB memastikan operasi pencarian, evakuasi, dan distribusi bantuan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, mengingat sejumlah wilayah masih terisolasi dan diperkirakan jumlah korban dapat terus bertambah seiring terbukanya akses.***

Lingkaran.id -Hampir lima bulan pasca ditemukannya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, meninggal secara misterius di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, keluarga korban kembali menuntut agar Polda Metro Jaya segera meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.Desakan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilindo, dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ia menilai perkembangan kasus berjalan sangat lambat dan tidak menunjukkan progres signifikan.“Kami meminta dilakukan gelar perkara dan kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan,” tegas Nicholay.Gara-Gara Dugaan Selingkuh, Pria 34 Tahun Tewas Ditikam Suami CemburuKasus kematian Arya sebelumnya dihentikan penyelidikannya setelah polisi menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kehabisan napas tanpa adanya indikasi tindak pidana maupun keterlibatan pihak lain. Namun keluarga menilai banyak kejanggalan yang belum terjawab.Keluarga mengungkap temuan baru terkait barang bukti lakban yang membungkus kepala Arya saat ditemukan. Berdasarkan penjelasan penyidik dalam audiensi pada Rabu (26/11/2025), polisi menemukan empat sidik jari pada lakban tersebut.Satu sidik jari milik Arya Daru.Tiga sidik jari lainnya dinyatakan rusak dan tidak bisa diidentifikasi.Temuan ini berbeda dari keterangan awal polisi yang menyebut hanya ada satu sidik jari di lokasi kejadian. Keluarga menilai perbedaan data ini harus menjadi perhatian serius.“Di awal penyelidikan, polisi menyebut hanya ada satu sidik jari. Kenapa sekarang menjadi empat? Ini harus dijelaskan,” ujar Nicholay.Fakta baru lain muncul dari keterangan sopir taksi yang sempat mengantar Arya sebelum kematiannya. Menurut kesaksian tersebut, Arya terlihat ketakutan, terus memegang ponsel, serta gelisah sambil menoleh ke berbagai arah.Bahkan, rute perjalanan sempat berubah dari tujuan awal menuju bandara, kemudian dialihkan ke kantor Kementerian Luar Negeri.“Keterangan ini memperlihatkan bahwa Arya sedang dalam kondisi terancam sebelum ditemukan meninggal,” ungkap Nicholay.Kuasa hukum keluarga juga mengungkap bahwa Arya diketahui sekitar 24 kali check-in di hotel yang sama bersama rekan kerjanya, berinisial Vara. Informasi ini didapat dari penyidik saat audiensi.Namun yang menjadi sorotan keluarga adalah belum adanya pemeriksaan terhadap suami Vara, yang menurut mereka dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait hubungan dan potensi motif.“Kami tanya apakah suami Vara sudah diperiksa. Jawabannya: belum. Ini sangat disayangkan,” kata Nicholay.Polda Metro Jaya menyatakan telah mengajukan permintaan kerja sama kepada Meta, perusahaan operator Facebook dan Instagram. Langkah ini dilakukan karena akun media sosial Arya dilaporkan sempat aktif setelah kematiannya, menimbulkan dugaan bahwa ponsel korban mungkin digunakan oleh pihak lain.“Kami akan menggandeng Meta untuk menelusuri aktivitas akun media sosial korban pascakejadian,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Diduga Terlibat Pemerasan Polisi BermasalahMeski dikritik keluarga, polisi menegaskan bahwa penyelidikan belum dihentikan. Polda Metro Jaya mengaku masih terus bekerja dan akan meminta keterangan tambahan dari sejumlah pihak.“Prosesnya belum selesai. Penyelidik masih bekerja secara maraton dan akan menambah keterangan dari saksi-saksi lain,” jelas Budi Hermanto.Arya Daru ditemukan tewas pada Selasa pagi, 8 Juli 2025, di kamar indekosnya di Menteng. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus lakban kuning dan tubuhnya tertutup selimut. Polisi menyebut korban meninggal akibat kehabisan napas, namun keluarga tetap meyakini ada banyak kejanggalan yang belum terungkap.***

Lingkaran.id - Koordinator Wilayah II PP GMKI menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan, bersamaan dengan kondisi pendidikan yang semakin carut-marut di provinsi tersebut.Dalam beberapa bulan terakhir, publik dikejutkan oleh dua insiden keracunan massal yang melibatkan siswa sekolah dasar. Kasus pertama menimpa delapan siswa di Kabupaten Empat Lawang pada Februari 2025. Tidak lama berselang, peristiwa yang lebih besar terjadi pada 5–6 Mei 2025 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan jumlah korban awal 64 siswa dari lima sekolah, yang kemudian meningkat menjadi 121 siswa menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, bahkan mencapai lebih dari 170 siswa menurut sejumlah laporan lain.Cara Cek BLT Kesra 2025 Lewat HP, Mudah dan Bisa Dilakukan Tanpa Datang ke KantorPemerintah daerah akhirnya menghentikan sementara distribusi MBG di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada transparansi hasil uji laboratorium, penjelasan teknis yang utuh, maupun pertanggungjawaban jelas dari pihak mana pun terkait rantai produksi, kebersihan pengolahan, hingga distribusi makanan kepada anak-anak sekolah.Menurut Koordinator Wilayah II PP GMKI, fakta bahwa dua insiden besar terjadi dalam rentang waktu begitu dekat menunjukkan bahwa persoalan MBG bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan indikasi serius atas lemahnya tata kelola program. Celah sanitasi, standar keamanan pangan yang tidak dipenuhi, proses distribusi yang tidak layak, hingga ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat membuka ruang risiko yang akhirnya mengorbankan kesehatan anak-anak.Dwiki Simbolon selaku Koordinator Wilayah II PP GMKI menegaskan bahwa negara telah gagal menjalankan prinsip kehati-hatian dalam program sebesar MBG.“Kita tidak sedang membicarakan komoditas biasa; kita sedang bicara soal makanan yang masuk ke tubuh anak-anak. Dua kali keracunan dalam waktu singkat bukan hanya alarm, tetapi bukti kelalaian struktural. Negara tidak boleh bermain-main dengan keselamatan warganya, apalagi anak sekolah,” tegas Dwiki.Lebih jauh, Dwiki menilai bahwa kegagalan MBG tidak dapat dilepaskan dari kondisi pendidikan di Sumatera Selatan yang memang sudah berada dalam keadaan rapuh. Sekolah-sekolah di berbagai daerah masih menghadapi kesenjangan sarana yang parah, angka putus sekolah yang mengkhawatirkan, pemerataan guru yang minim, serta praktik pungli dan komersialisasi pendidikan yang terus terjadi. Manipulasi PPDB, intervensi politik dalam mutasi kepala sekolah, hingga diskriminasi akses bagi keluarga kurang mampu menjadi realitas yang merusak fondasi sistem pendidikan.Dalam konteks inilah tragedi keracunan MBG dan carut-marut dunia pendidikan Sumsel saling berkelindan: satu menunjukkan kegagalan negara menjaga keselamatan anak, sementara yang lain memperlihatkan kegagalan negara membangun masa depan mereka. Dwiki Simbolon menegaskan bahwa pembenahan tidak boleh dilakukan setengah hati.“GMKI Wilayah II mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses MBG dan memastikan transparansi di setiap tahapnya. Selain itu, kami juga menuntut perbaikan fundamental dalam tata kelola pendidikan. Tidak ada artinya memberi makan anak jika pada saat yang sama sekolah mereka miskin fasilitas, guru tidak terlindungi, dan akses pendidikan dijadikan barang dagangan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat direduksi menjadi proyek populis atau program sesaat, melainkan membutuhkan kerja struktural, keberanian moral, dan komitmen jangka panjang.Tumbler Tuku AD Seharga Harga Diri? Netizen Berburu Fakta, Drama Makin Tak Terbendung!Karenanya, Koordinator Wilayah II PP GMKI menegaskan bahwa keselamatan dan masa depan anak-anak Sumatera Selatan harus ditempatkan di pusat setiap kebijakan. Program MBG tidak boleh hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi harus dilaksanakan dengan standar dan pengawasan yang ketat. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan: ia tidak boleh dibiarkan menjadi arena pungli atau alat politik, melainkan harus dipulihkan sebagai ruang pembebasan yang menjunjung martabat manusia.“Anak-anak Sumsel berhak mendapatkan gizi yang aman dan pendidikan yang bermartabat. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipertentangkan. Negara wajib hadir secara utuh, bukan sekadar lewat slogan, tetapi melalui kebijakan yang berintegritas dan berpihak pada rakyat,” tutup Dwiki Simbolon.GMKI mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, guru, mahasiswa, akademisi, hingga pemerintah,untuk bersama-sama mengawal perbaikan ini. Tragedi keracunan dan krisis pendidikan bukan hanya statistik; keduanya adalah cermin dari arah pembangunan yang keliru. Hanya dengan transparansi, pengawasan ketat, dan keberanian memperbaiki kesalahan, Sumatera Selatan dapat memastikan bahwa generasi mudanya tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi.***

Lingkaran.id - Kabupaten Aceh Tengah kini berada dalam kondisi darurat kritis setelah digempur rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi berturut-turut sejak 25 hingga 29 November 2025. Dampak kerusakan yang meluas membuat wilayah tersebut lumpuh dan memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.Menurut laporan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dirilis pada Sabtu (29/11/2025) pukul 18.00 WIB, bencana tersebut menyebabkan infrastruktur utama di berbagai titik hancur hingga memutus akses darat. Sebanyak 9 dari 14 kecamatan dinyatakan terisolir sepenuhnya dan tidak dapat dijangkau dengan transportasi apa pun.Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025: Inilah Fakta Terbaru yang Perlu Anda TahuBupati Aceh Tengah, Haili Yoga, dalam keterangannya menyebut situasi yang dihadapi saat ini sudah berada di luar kapasitas penanganan pemerintah daerah.“Ini bencana terbesar yang pernah menimpa Aceh Tengah. Sembilan kecamatan terputus total dari ibu kota kabupaten. Kami berduka mendalam atas 21 korban meninggal dunia dan 23 lainnya yang belum ditemukan. Total 44 korban ini menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat,” ujar Bupati Haili Yoga, Sabtu (29/11/2025).Selain terputusnya jalur penghubung, daerah terdampak kini mengalami kelangkaan kebutuhan pokok. Persediaan logistik menipis drastis, sementara seluruh stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh Tengah dilaporkan habis, memperparah situasi karena kendaraan operasional dan alat berat tidak dapat bergerak untuk membantu proses evakuasi.“Wilayah yang terisolir benar-benar kekurangan pasokan makanan dan kebutuhan penting lainnya. Kehabisan BBM membuat mobilisasi tim penyelamat menjadi sangat terhambat,” tambah Haili Yoga.Pemerintah kabupaten juga mengungkapkan kesulitan besar dalam menerima bantuan dari luar wilayah. Meskipun berbagai logistik darurat telah tiba di Banda Aceh, hingga pukul 20.00 WIB bantuan tersebut belum berhasil mencapai Takengon akibat kondisi cuaca buruk dan rusaknya jalur distribusi.Santos vs Sport Recife 29 November 2025: Hasil, Highlight & Implikasi Usai Kemenangan 3-0“Kami terus memohon percepatan distribusi bantuan. Upaya pengiriman melalui udara pun masih terkendala. Helikopter yang direncanakan mendarat hari ini gagal mencapai wilayah Aceh Tengah,” tutupnya.Situasi darurat tersebut memaksa Bupati Aceh Tengah menerbitkan surat resmi yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menangani bencana ini secara mandiri, sekaligus meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat untuk percepatan penanganan.***

Lingkaran.id - Kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (35), terus bergulir dan memasuki tahap penyidikan. Levi ditemukan tewas tanpa busana di kamar kostel Jalan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Semarang, pada Senin (17/11/2025). Saat kejadian, ia sedang bersama AKBP Basuki, perwira menengah Polda Jateng yang diduga menjalin hubungan spesial dengannya.Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut AKBP Basuki sempat menghubungi seorang pria bernama Hananto, teman dekatnya, tak lama setelah mengetahui Levi meninggal. Hananto kini ikut diperiksa karena menjadi orang pertama yang menerima informasi tersebut.Aksi Sadis Perampokan Toko Kemplang di Palembang: Suami Tewas, Istri Luka ParahTotal empat orang saksi telah diperiksa: AKBP Basuki, penjaga kostel, kakak Levi, dan Hananto. Istri Basuki juga ikut dimintai keterangan terkait hubungan suaminya dan Levi.Polisi mengungkap Levi sudah sakit dua hari sebelum meninggal, dengan tekanan darah tinggi dan kadar gula mencapai 600. Ia juga sempat dibawa ke rumah sakit oleh Basuki.Kronologi Lengkap Alvaro Kiano Hilang 8 Bulan: Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan, Ayah Tiri Jadi Tersangka PembunuhanDirektur Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menyatakan kasus ini kini naik ke penyidikan dengan dugaan kelalaian sesuai Pasal 359 KUHP. Namun, status AKBP Basuki masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.***

Lingkaran.id - Motif di balik penikaman tragis yang menewaskan Tuhono (34) di kawasan Pasar Angso Duo Jambi pada Senin subuh (21/10/2025) akhirnya terungkap melalui rangkaian rekonstruksi yang digelar Polsek Telanaipura pada Rabu (26/11/2025).Pelaku bernama Yasmin diketahui melakukan aksi brutal tersebut karena diliputi kecemburuan dan kecurigaan bahwa istrinya, Dinda, menjalin hubungan terlarang dengan korban. Dugaan tersebut menjadi pemicu utama terjadinya konfrontasi hingga berujung maut.Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Diduga Terlibat Pemerasan Polisi BermasalahDalam rekonstruksi yang menghadirkan puluhan adegan, digambarkan kembali momen ketika Yasmin, Dinda, dan Tuhono bertemu di depan toilet Pasar Angso Duo. Pada saat itu, terjadi pertengkaran antara Yasmin dan korban, sementara Dinda berusaha melerai keduanya dengan berdiri di antara mereka.Dalam adegan tersebut, Yasmin terlihat menuntut jawaban dari istrinya mengenai sikap Dinda terkait hubungan rumah tangga mereka. “Kau pilih aku atau dia?” demikian penggalan ucapan Yasmin yang ia ulang kembali dalam rekonstruksi. Namun, Dinda saat itu hanya terdiam tanpa memberikan jawaban.Situasi semakin tegang ketika Tuhono mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, Yasmin mendorong istrinya ke samping dan mengejar korban yang berusaha memanjat pagar. Pada momen inilah Yasmin melihat sebilah pisau tergeletak di atas pagar. Diliputi emosi, ia langsung mengambil pisau tersebut dan menikam korban.Usai terkena tikaman, Tuhono jatuh dari pagar lalu berlari beberapa meter sebelum akhirnya tersungkur dan kehilangan kesadaran. Melihat korban bersimbah darah, Yasmin memilih melarikan diri. Sementara itu, Dinda panik dan berteriak meminta pertolongan warga untuk membawa suaminya ke rumah sakit.Heboh! Rumah Penerima PKH Ternyata Miliki Mobil Mewah, Ini Penjelasan Pendamping PKHKanit Reskrim Polsek Telanaipura, Ipda B. Lumbanraja, menjelaskan bahwa hasil rekonstruksi dengan total 24 adegan tersebut tidak mengubah penerapan pasal yang sebelumnya sudah ditetapkan.“Hasilnya tetap sama dan tidak mengubah pasal awal, yakni Pasal 361 Ayat 3,” ucapnya setelah kegiatan rekonstruksi.Rekonstruksi berlangsung kondusif dan dihadiri oleh keluarga korban serta keluarga pelaku. Tidak ada reaksi emosional berlebihan dari kedua pihak, dan seluruh rangkaian proses rekonstruksi berjalan tertib.***

Lingkaran.id - Ulama Ahmad Mahrus Iskandar, yang akrab disapa Gus Mahrus, akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu yang selama ini berkembang di ruang publik. Ia membenarkan bahwa Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melangsungkan pernikahan siri.Isu ini mencuat setelah sebelumnya Inara Rusli disebut-sebut terlibat dalam dugaan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi, yang saat itu masih berstatus suami sah dari Wardatina Mawa. Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Wardatina dengan melakukan serangkaian upaya pengumpulan bukti, yang berujung pada penetapan Insanul Fahmi sebagai tersangka kasus perzinaan dan pelaporan resmi kepada pihak berwenang.Kolom Komentar Ditutup! Inara Rusli Dihujani Isu Pelakor, Publik Masih Menunggu Klarifikasi ResmiSetelah hubungan antara Inara dan Fahmi menjadi sorotan besar di media sosial, muncul spekulasi luas bahwa keduanya sudah menikah diam-diam.  Insanul Fahmi akhirnya tampil di hadapan publik setelah isu perselingkuhannya dengan Inara Rusli menjadi perbincangan luas. Dalam sebuah wawancara di podcast YouTube milik Richard Lee yang tayang pada Kamis (23/11/2025), Insanul Fahmi mengungkapkan bahwa dirinya dan Inara Rusli telah menikah siri pada Agustus 2025.Dalam keterangannya, Insan menyebut bahwa Inara tidak mengetahui status pernikahan sebenarnya antara dirinya dan sang istri, Wardatina Mawa. Ia mengaku telah memberi tahu Inara bahwa pernikahannya dengan Mawa sudah berakhir.“Saya bilang ke Inara kalau saya dan Mawa sudah cerai, talak dua,” ujarnya.Insan menjelaskan pernyataan tersebut berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah dua kali menjatuhkan talak kepada Mawa. Menurutnya, setelah berkonsultasi dengan tokoh agama, ia meyakini bahwa kondisi tersebut sudah dianggap sebagai perceraian secara syariat. Dalam pernyataannya, Insan tampak tidak dapat menahan emosi hingga meneteskan air mata ketika mengakui bahwa ia telah menikah siri dengan Inara di awal Agustus 2025.Lebih lanjut, Insan mengungkapkan bahwa pada awalnya ia tidak memiliki keinginan untuk menikahi Inara, yang saat itu hanya merupakan rekan bisnisnya. Namun seiring waktu, interaksi keduanya semakin intens, dan Insan merasa menemukan hal-hal yang menurutnya tidak ia dapatkan dari Mawa dalam diri Inara.“Aku mendapatkan apa yang aku butuhkan sebagai laki-laki dari Inara. Ada kelembutan, nada bicara yang tidak meninggi, dan pilihan kata yang lebih menenangkan,” tuturnya.Meskipun begitu, Insan mengakui bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Ia juga sempat berniat mengakhiri pernikahan tujuh tahun yang telah dijalaninya bersama Wardatina Mawa. Namun ketika kembali ke rumah, rasa iba terhadap anaknya membuat Insan ragu untuk melanjutkan rencana perceraian tersebut. “Aku jadi serba salah ketika melihat anak,” tambahnya.Wardatina Mawa Laporkan Inara Rusli, Dugaan Perselingkuhan Goyahkan Rumah Tangga 7 TahunKeraguan dan rasa bersalah terhadap anak inilah yang membuat Insanul Fahmi terus menunda proses perceraian dengan Mawa. Bahkan, ia sempat berencana mempertemukan Mawa dan Inara demi mencari jalan tengah agar keduanya bisa berdampingan. Namun rencana itu belum sempat terwujud. Situasi semakin rumit ketika Inara akhirnya mengetahui bahwa Insan belum resmi bercerai dari Mawa.“Inara tahu aku belum cerai sekitar 19 Agustus 2025. Dia bilang mau mengakhiri pernikahan siri kami, tidak mau terlibat dalam permasalahan ini. Tapi aku coba meyakinkan dia. Jadi sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa,” ungkap Insan.***

Lingkaran.id - Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara, Kombes Julihan Muntaha, resmi dinonaktifkan dari jabatannya bersama dua anggota bawahannya. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah polisi bermasalah.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa keputusan menonaktifkan Julihan bukanlah bentuk hukuman, melainkan tindakan organisasi agar proses klarifikasi berlangsung objektif.Pemprov Sumsel Gaspol Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat“Ini adalah langkah organisasi yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan lebih objektif. Ini bukan bentuk penghukuman, tetapi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berlangsung,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).Menurut Ferry, penonaktifan dilakukan pada hari ini dan berlaku selama penyelidikan berlangsung. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan yang tengah dilakukan tim penyidik internal.“Polda Sumut berkomitmen menyelesaikan setiap isu secara transparan. Begitu proses pemeriksaan selesai dan hasilnya diperoleh, kami akan menyampaikan secara terbuka kepada publik,” ungkapnya.Dugaan pemerasan ini mencuat setelah sebuah video diunggah di akun TikTok @tan_jhonsons88, yang menuding sejumlah penyidik Propam Polda Sumut meminta uang hingga ratusan juta rupiah kepada polisi yang tengah bermasalah agar kasus mereka dapat diselesaikan.Heboh! Rumah Penerima PKH Ternyata Miliki Mobil Mewah, Ini Penjelasan Pendamping PKHInspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudhi, menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sejumlah personel Bidpropam Polda Sumut telah diperiksa dalam rangka penyelidikan awal.“Tim investigasi sudah bekerja, dan sejumlah personel telah dimintai klarifikasi,” ujarnya.Hingga kini, pemeriksaan masih berlangsung, dan pihak kepolisian memastikan bahwa proses penegakan etik dilakukan secara profesional dan akuntabel.***

Lingkaran.id - Aksi tiga pengamen yang mengenakan kostum pocong di kawasan Koja, Jakarta Utara, menghebohkan warga dan berujung pada penindakan pihak kepolisian. Penampilan mereka di Jalan H. Murtado, Kelurahan Tugu Utara, pada Senin (24/11), menimbulkan kepanikan hingga menyebabkan seorang warga perempuan pingsan karena ketakutan.Ketiga pemuda tersebut berinisial FS (15), RA (11), dan MZA (19). Mereka berjalan keliling sambil mengamen pada malam hari dengan kostum menyerupai pocong yang membuat suasana di lingkungan permukiman semakin mencekam.Wardatina Mawa Laporkan Inara Rusli, Dugaan Perselingkuhan Goyahkan Rumah Tangga 7 TahunKanit Reskrim Polsek Koja, AKP Fernando, membenarkan bahwa pihaknya melakukan penindakan setelah menerima laporan keresahan dari masyarakat.“Iya, kita amankan tiga pengamen berkostum pocong usai dapat laporan dari masyarakat,” ujar Fernando, Selasa (25/11/2025).Fernando menjelaskan bahwa aksi tersebut memicu ketakutan warga, terutama perempuan, dan menyebabkan salah satu di antaranya jatuh pingsan.“Bahkan ada emak-emak yang sampai pingsan gara-gara ketakutan,” ungkapnya.Heboh! Rumah Penerima PKH Ternyata Miliki Mobil Mewah, Ini Penjelasan Pendamping PKHSetelah diamankan, ketiganya dibawa ke Polsek Koja untuk diberi pembinaan. Mereka kemudian diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Polisi juga memulangkan ketiganya ke keluarga masing-masing.“Kami sudah pulangkan mereka kepada keluarganya dan minta agar tidak melakukan aksinya kembali,” tambah Fernando.Insiden ini menjadi perhatian publik lantaran dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan, terutama pada malam hari ketika suasana lebih sepi. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk tidak melakukan aksi yang dapat menimbulkan kepanikan atau keresahan di masyarakat.***

Lingkaran.id - Sebuah insiden tragis terjadi di sebuah toko kerupuk milik Suwandi pada Selasa malam (25 November 2025) sekitar pukul 19.40 WIB. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Pengadilan No. 745 RT 29 RW 06, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat.Informasi yang dihimpun berdasarkan keterangan saksi di lokasi, yakni Susanto Suwandi (75), pemilik toko, menyebutkan bahwa kejadian berlangsung cepat dan mengejutkan. Ia berada di lokasi saat insiden tersebut terjadi.Kronologi Lengkap Alvaro Kiano Hilang 8 Bulan: Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan, Ayah Tiri Jadi Tersangka PembunuhanDua korban dalam peristiwa ini masing-masing adalah:Yeni Kawi (40), warga setempat yang mengalami luka serius di bagian leher akibat benda tajam. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Charitas untuk mendapatkan perawatan medis.Darma Kusuma (52), yang juga berprofesi sebagai wiraswasta, dinyatakan meninggal dunia dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab dan kronologi lengkap kejadian. Dugaan sementara, luka yang dialami korban berasal dari serangan menggunakan benda tajam. Aparat keamanan telah mengamankan lokasi untuk proses olah tempat kejadian perkara (TKP).Wardatina Mawa Laporkan Inara Rusli, Dugaan Perselingkuhan Goyahkan Rumah Tangga 7 TahunSelain korban jiwa, insiden ini juga menimbulkan kerugian materi yang hingga kini masih dalam proses pendataan oleh petugas.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Polisi memastikan penyelidikan akan terus digencarkan untuk mengungkap fakta sebenarnya.***

Lingkaran.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa sebagian dari 201 wajib pajak besar yang tercatat menunggak pajak tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya. Kondisi ini membuat otoritas pajak mempertimbangkan kerja sama lebih intensif dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat proses penagihan piutang negara yang masih belum tertagih.Menurut data DJP per 24 November 2025, total pembayaran tunggakan yang telah disetor oleh para wajib pajak besar mencapai Rp11,99 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pembayaran lunas maupun cicilan yang dilakukan oleh 106 dari 201 wajib pajak (WP) yang masuk dalam daftar prioritas penagihan.DPR Minta Penjelasan Kemenkeu soal Coretax yang Disebut Digarap Programmer Lulusan SMADirektur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memaparkan bahwa sejumlah WP telah menunggak kewajiban mereka hingga lebih dari satu dekade. Tidak sedikit dari mereka yang kini tidak lagi dapat dilacak, baik karena telah meninggalkan Indonesia maupun menghilang tanpa keterangan jelas. Kondisi tersebut bahkan sempat membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi rekomendasi agar sebagian tunggakan dihapus dari pencatatan.“Ada WP yang memang tidak bisa dicari lagi jejaknya karena sudah tidak berada di Indonesia, misalnya. Itu yang kemudian berdasarkan audit BPK diusulkan untuk dihapus,” ujar Bimo dalam sesi media gathering di Kantor Wilayah DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa penghapusan tunggakan tidak menghilangkan hak negara untuk tetap melakukan penagihan. DJP masih dapat menelusuri aset maupun aktivitas keuangan melalui badan usaha atau entitas afiliasi yang terkait dengan WP yang bersangkutan.“Kalaupun badan usaha lamanya sudah dibubarkan, kami tetap bisa mendeteksi peralihan ke badan usaha baru. Aset-aset dan rekening yang masih aktif tetap bisa kami amankan,” jelasnya.Bimo menambahkan bahwa langkah pemulihan aset juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Jika diperlukan, upaya penagihan melalui BPA akan menjadi langkah terakhir dalam mengejar piutang negara. Selain itu, DJP turut berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun), terutama untuk WP yang sedang menghadapi proses hukum.Namun demikian, tidak seluruh WP dapat ditagih secara aktif pada tahap ini. Banyak di antaranya masih menjalani proses hukum dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).“Dari 201 wajib pajak, sebagian belum bisa kami tagih karena masih menunggu putusan inkrah. Setelah itu baru bisa dilakukan tindakan lanjutan,” kata Bimo.Kolom Komentar Ditutup! Inara Rusli Dihujani Isu Pelakor, Publik Masih Menunggu Klarifikasi ResmiHingga akhir 2025, DJP menargetkan penerimaan sebesar Rp20 triliun dari para penunggak pajak besar. Dari total 201 WP, diketahui 91 telah melakukan pembayaran, 59 WP tengah menjalani tindak lanjut lain, 27 WP berstatus pailit, 5 WP mengalami kesulitan likuiditas, dan 4 WP masih berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.Selain itu, DJP mencatat bahwa proses penelusuran aset (asset tracing) telah dilakukan terhadap 5 WP, 9 WP telah masuk daftar pencegahan ke luar negeri bagi para pemilik manfaatnya, dan 1 WP telah dikenakan tindakan penyanderaan (gijzeling).***

Lingkaran.id -Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya telah resmi tidak lagi menjadi kuasa hukum bagi Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan tersebut disampaikan hanya beberapa saat sebelum sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.Pergantian kuasa hukum ini disebut berasal dari keputusan keluarga Nadiem. Mereka memilih untuk menunjuk pengacara lain dengan alasan tertentu. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah karena Hotman dianggap menangani terlalu banyak klien sehingga dikhawatirkan tidak dapat fokus pada perkara yang sedang berjalan.Benarkah Hotman Paris Dicoret? Nadiem Makarim Resmi Ganti Kuasa Hukum Jelang Sidang Korupsi Laptop Rp1,98 TriliunMenanggapi pernyataan tersebut, Hotman Paris mengemukakan keberatannya. Ia menilai alasan yang disampaikan keluarga Nadiem tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak mencerminkan substansi persoalan hukum yang sedang dihadapi.Dalam penjelasannya, Hotman memaparkan bahwa sepanjang puluhan tahun kariernya sebagai advokat, ia selalu berurusan dengan dua kategori klien. Kelompok pertama adalah klien dari kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan pendampingan hukum secara mendesak. Untuk klien seperti ini, Hotman kerap memberikan jasa probono sebagai bentuk dedikasi membantu pencari keadilan.Namun, untuk klien dari kalangan ekonomi atas, ia menerapkan tarif tertentu yang nilainya bisa sangat besar sesuai kompleksitas perkara. Ia menegaskan bahwa komitmen profesional yang diberikan tetap sama, baik kepada klien probono maupun klien berbayar.Misteri Kematian Dosen Untag Mulai Terkuak, AKBP Basuki Ditahan setelah Isu Kumpul Kebo“Hanya ada dua jenis klien Hotman: gratis probono untuk para pengais keadilan, dan klien konglomerat yang royal. Kalau klien kaya tapi pelit? Sorry ya,” ujar Hotman menegaskan sikapnya.Dengan mundurnya Hotman Paris, proses hukum yang melibatkan Nadiem Makarim dipastikan akan ditangani oleh tim penasihat hukum baru yang ditunjuk keluarganya.***

Lingkaran.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam merealisasikan pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, pada acara groundbreaking peningkatan akses jalan dari Tanjung Api-Api menuju Terminal Peti Kemas (TPI) Sungsang, Minggu (23/11/2025).Proyek pembangunan akses jalan ini disebut sebagai infrastruktur kunci yang akan menggerakkan percepatan pembangunan pelabuhan sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang diproyeksikan bisa menembus angka 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.Duta GDI Dorong Penguatan Pengolahan Data dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Mahasiswa PapuaDalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, serta jajaran pejabat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang berperan dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan. Groundbreaking ini menjadi langkah strategis setelah berbagai proses administrasi dan perencanaan dipastikan lengkap dan siap untuk dieksekusi.Dalam sambutannya, Herman Deru mengulas kembali perjalanan panjang Tanjung Api-Api yang sejak lama diproyeksikan sebagai kawasan industri dan logistik yang dapat mengakselerasi perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa banyak pemimpin sebelumnya telah merintis fondasi pembangunan kawasan ini dan kini Pemprov Sumsel meneruskan perjuangan tersebut.“Program ini sudah berjalan melewati delapan periode gubernur. Kita hanya melanjutkan warisan dan tekad besar itu,” tegasnya.Gubernur juga menyoroti kondisi ekonomi Sumsel yang selama ini mencatat pertumbuhan stabil meski belum memiliki pelabuhan ekspor-impor sendiri. Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat akan membuka pintu besar bagi distribusi komoditas unggulan Sumsel seperti sawit, kopi, karet, hingga kelapa, yang selama ini harus dikirim melalui pelabuhan di daerah lain.“Tanpa pelabuhan saja, ekonomi kita sudah tumbuh lebih dari 5 persen. Dengan pelabuhan milik kita sendiri, Sumsel akan melesat jauh lebih cepat,” ujar Herman Deru optimistis.Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menjaga konsistensi, tetap fokus, dan bekerja secara terpadu agar proyek strategis nasional ini dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom Tekankan Pentingnya Penguatan Ruang Digital Aman Bagi Anak Pada Forum Diskusi Publik Ditjen KPM KemkomdigiDukungan Pemerintah Pusat Semakin KuatLebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Setelah seluruh dokumen perizinan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, tindak lanjut pembangunan mulai bergerak, termasuk dukungan konkret dari Kementerian PUPR berupa pembangunan jembatan, jalan akses, dan peningkatan infrastruktur pendukung lainnya.Pembangunan akses jalan Tanjung Api-Api menuju TPI Sungsang yang kini dimulai dianggap sebagai salah satu tahapan paling krusial untuk memastikan kelancaran logistik dan mempercepat operasional pelabuhan di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Kematian seorang dosen perempuan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, berinisial Levi atau DLL (35), hingga kini masih menyisakan misteri. Sejak ditemukan tak bernyawa di kamar sebuah hotel di kawasan Gajahmungkur, Kota Semarang, pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB, penyelidikan yang dilakukan Polda Jawa Tengah belum juga menghasilkan penetapan tersangka.DLL ditemukan dalam kondisi tanpa busana di kamar hotel yang beralamat di Jalan Telaga Bodas Raya Nomor 11. Orang pertama yang menemukan jenazah adalah AKBP Basuki (56), Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng, yang saat itu tengah berada di lokasi. Namun setelah penemuan tersebut, rangkaian fakta baru terungkap dan menyeret Basuki ke dalam polemik.Kronologi Lengkap Alvaro Kiano Hilang 8 Bulan: Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan, Ayah Tiri Jadi Tersangka PembunuhanPropam Polda Jateng langsung mengamankan Basuki setelah penyelidikan awal menunjukkan adanya hubungan terlarang antara dirinya dan DLL. Bahkan, keduanya diketahui tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK), meskipun Basuki sudah beristri. Karena pelanggaran etika tersebut, Basuki dijatuhi sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2025. Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Saiful Anwar, membenarkan sanksi tersebut.“AKBP B dipatsus selama 20 hari karena melanggar Kode Etik Profesi Polri,” ujarnya. Saiful menekankan bahwa penindakan dilakukan agar proses investigasi berjalan objektif dan transparan.Meski Basuki memiliki kedekatan khusus dengan korban, polisi belum menetapkannya sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami berbagai temuan dari dua kali olah tempat kejadian perkara (TKP). Olah TKP pertama dilakukan saat jenazah ditemukan, sementara olah TKP kedua dilaksanakan pada Sabtu (22/11/2025).“Ini wajar dilakukan berulang untuk memastikan temuan semakin kuat. Terkait bukti baru di TKP, kami belum dapat mengungkapkannya,” kata Artanto.Polda Jateng juga menyebut bahwa rangkaian bukti nantinya akan dipadukan dengan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, serta analisis digital dari perangkat ponsel DLL dan Basuki.Pada olah TKP lanjutan, tim Ditreskrimum menemukan sejumlah obat-obatan di dalam kamar hotel. Barang-barang tersebut langsung diserahkan ke Laboratorium Forensik (Labfor) untuk diperiksa kandungannya.Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menjelaskan detail obat yang diamankan.“Kami temukan obat-obatan dan barang lainnya. Semua sedang diperiksa secara forensik untuk mengetahui zatnya,” ujarnya.Selain itu, penyidik turut menelusuri rekaman komunikasi terakhir antara korban dan Basuki untuk mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana menjelang kematian DLL.Rekomendasi Tempat Wisata Kota Surabaya Jika Hanya Punya Waktu 1 Hari, Cocok untuk Liburan Singkat & HematDwi menegaskan bahwa hingga kini penyidik belum dapat menyimpulkan apakah kematian DLL mengandung unsur pidana atau tidak.“Kami belum bisa memastikan, karena masih menunggu hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan analisis barang bukti,” jelasnya.Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi sorotan publik mengingat posisi Basuki sebagai pejabat kepolisian dan keterlibatannya sebagai orang yang pertama menemukan korban. Sementara itu, keluarga dan pihak kampus berharap polisi segera mengungkap penyebab kematian dosen muda tersebut secara terang-benderang.***