Bank Dunia Ubah Standar kemiskinan, Orang Miskin RI Jadi 194 Juta Penduduk

Lingkaran.id - Baru-baru ini, Bank Dunia melakukan perubahan signifikan dalam metode penghitungan angka kemiskinan global. Perubahan ini berdampak langsung pada data kemiskinan di Indonesia. Menurut laporan terbaru, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194 juta orang, atau sekitar 73% dari total populasi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data sebelumnya yang hanya mencatat sekitar 27 juta penduduk miskin. Perubahan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: mengapa angka ini bisa melonjak tajam, dan apa yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam penghitungan ini?
Perubahan Metode Penghitungan

Bank Dunia telah memperbarui metodologi penghitungan kemiskinan global untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih akurat. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan batas kemiskinan dari sebelumnya $1,90 per hari menjadi $2,15 per hari. Penyesuaian ini dilakukan untuk mempertimbangkan inflasi dan perubahan harga barang-barang pokok di seluruh dunia. Namun, yang lebih penting adalah Bank Dunia kini juga mempertimbangkan faktor-faktor non-moneter dalam definisi kemiskinan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Dalam definisi baru, seseorang dikategorikan miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, baik dari sisi pendapatan maupun akses ke layanan sosial. Definisi ini lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya, yang hanya fokus pada pendapatan. Dengan demikian, angka kemiskinan di Indonesia menjadi jauh lebih tinggi karena banyak penduduk yang, meskipun memiliki pendapatan di atas batas sebelumnya, masih tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Perubahan ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Dengan angka kemiskinan yang melonjak menjadi 194 juta penduduk, pemerintah harus segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan sosial yang telah digunakan selama ini. Beberapa dampak penting dari perubahan ini antara lain:

1. Peningkatan Beban Sosial

Dengan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar, beban pada program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan lainnya akan meningkat. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program ini cukup untuk mencakup semua penduduk yang membutuhkan.

2. Fokus pada Layanan Sosial

Definisi baru kemiskinan yang mencakup akses ke pendidikan dan kesehatan menekankan pentingnya memperbaiki kualitas layanan publik. Indonesia perlu meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses yang memadai.

3. Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan yang tinggi dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan sebagian besar penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, daya beli masyarakat rendah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi permintaan dan produksi dalam negeri. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan.

Menghadapi angka kemiskinan yang melonjak, Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan Sistem Proteksi Sosial

Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program proteksi sosial adalah langkah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mencakup semua penduduk yang membutuhkan.

2. Investasi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara ke layanan-layanan ini.

3. Peningkatan Kualitas Lapangan Kerja

Memperbaiki kualitas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu mendorong pembentukan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Perubahan dalam metode penghitungan kemiskinan oleh Bank Dunia telah mengungkapkan realita yang lebih akurat tentang kondisi sosial-ekonomi di Indonesia. Dengan 194 juta penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memperkuat sistem proteksi sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Perubahan ini juga menjadi peringatan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga akses ke layanan dasar yang memadai.