Lingkaran.id - Provinsi Jawa Barat baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah Pemerintah Daerah mengumumkan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas tuntas tentang kebijakan ini, mulai dari latar belakang, dampaknya bagi masyarakat, hingga perspektif masa depan.Latar Belakang Kebijakan Penghapusan Pajak KendaraanSebelum penghapusan pajak kendaraan, Pemerintah Jawa Barat telah melakukan analisis mendalam terkait beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat. Dedi Mulyani, sebagai Gubernur, menyadari bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Namun, di sisi lain, beban ini juga dirasakan sebagai tambahan biaya yang memberatkan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum stabil pasca-pandemi COVID-19."Kami memahami bahwa masyarakat masih dalam proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghapus pajak kendaraan sebagai bentuk bantuan langsung kepada masyarakat Jawa Barat," ungkap Dedi Mulyani dalam sebuah konferensi pers.Dampak Kebijakan Bagi Masyarakat1. Meringankan Beban Ekonomi MasyarakatPenghapusan pajak kendaraan langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bagi pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, ini berarti pengeluaran tahunan yang biasanya harus dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki dana lebih yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan untuk investasi jangka panjang.2. Mendorong Pemulihan EkonomiKebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Dengan adanya dana tambahan di tangan masyarakat, diharapkan konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya akan meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.3. Menjaga Stabilitas SosialDalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Jawa Barat telah mengalami berbagai tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga BBM hingga dampak inflasi. Dengan menghapus pajak kendaraan, Pemerintah Daerah ingin menjaga stabilitas sosial dengan memberikan kelegaan langsung kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Tantangan dan Perspektif Masa DepanMeskipun kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, namun tidak ada dampak yang sama dalam setiap kebijakan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Jawa Barat dalam implementasi kebijakan ini.1. Kompensasi Pendapatan DaerahPajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Dengan dihapusnya pajak ini, Pemerintah Jawa Barat harus mencari sumber pendapatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Dalam beberapa bulan pertama, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana dari sumber lain, seperti dana cadangan dan pendapatan dari sektor lain.2. Implementasi KebijakanImplementasi kebijakan penghapusan pajak kendaraan juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait. Dari sisi teknis, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa semua pemilik kendaraan bermotor terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghapusan pajak ini. Di samping itu, juga perlu dilakukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat dapat memahami dan mengakses informasi ini dengan baik.3. Evaluasi Jangka PanjangKebijakan ini merupakan langkah jangka pendek untuk memberikan kelegaan kepada masyarakat. Namun, Pemerintah Jawa Barat juga perlu memikirkan langkah jangka panjang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan dampak negatif di masa depan. Misalnya, apakah kebijakan ini akan tetap diterapkan dalam jangka waktu yang lebih lama, atau apakah akan ada penyesuaian kebijakan lainnya untuk menopang pendapatan daerah.PenutupKebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat merupakan langkah berani yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyani untuk memberikan kelegaan kepada masyarakat. Dengan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial di Jawa Barat. Namun, Pemerintah Daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan dampak negatif di masa depan dengan mencari sumber pendapatan alternatif dan memastikan implementasi yang efektif.Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengambil keputusan yang pro-masyarakat dan berorientasi pada pemulihan ekonomi.

Lingkaran.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) diduga menjadi sasaran upaya teror. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, mengungkapkan bahwa kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, dipantau oleh orang tidak dikenal (OTK) sejak Minggu (16/3/2025) sore.Insiden ini terjadi setelah Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes terhadap pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politikDimas menuturkan bahwa situasi saat ini belum kondusif karena ancaman dari pihak yang tidak dikenal terus berdatangan."Dari pantauan kami hingga sore ini, terdapat satu hingga dua individu yang tidak kami kenali yang tampak mengamati aktivitas di sekitar kantor kami," ujar Dimas pada Minggu sore.Menanggapi situasi ini, Kontras tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum guna melindungi organisasi dan anggotanya dari tindakan intimidasi yang semakin meningkat sejak dini hari."Kami akan mempertimbangkan berbagai opsi hukum, tetapi keputusan ini akan dibuat setelah melalui pertimbangan yang matang secara internal," tambahnya.Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus, mengungkapkan bahwa pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.16 WIB, kantor Kontras kedatangan tiga orang yang mengaku sebagai wartawan.Namun, mereka tidak menyebutkan identitas media tempat mereka bekerja atau menjelaskan alasan kunjungan mereka di waktu yang tidak lazim tersebut. Andrie mencurigai bahwa kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya intimidasi yang dilakukan setelah aksi protes terhadap revisi UU TNI."Pada saat yang bersamaan, saya juga menerima tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami pasca-protes bersama Koalisi Masyarakat Sipil," jelasnya.Selain menghadapi dugaan intimidasi, aksi protes terhadap revisi UU TNI yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta juga berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa laporan telah diterima pada Sabtu (15/3/2025) dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut diajukan oleh seorang petugas keamanan hotel bernama RYR.Menurut Ade Ary, laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum serta perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia."Pasal yang disangkakan dalam kasus ini meliputi Pasal 172, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 335, Pasal 503, dan Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," terangnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (16/3/2025).Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula saat tiga orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil memasuki Hotel Fairmont pada Sabtu pukul 18.00 WIB. Mereka kemudian melakukan aksi protes dengan berteriak di depan ruang rapat yang membahas revisi UU TNI, menuntut agar pembahasan tersebut dihentikan karena dinilai dilakukan secara tertutup dan tidak transparan."Mereka menyuarakan keberatan mereka dengan meneriakkan bahwa rapat ini tidak sesuai karena diadakan secara diam-diam," ungkap Ade Ary.Sebagai informasi, rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 14-15 Maret 2025. Konsinyering ini dilakukan secara tertutup di ruang Ruby 1 dan 2 hotel tersebut. Pada Sabtu sore, tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi ruangan rapat dan mencoba memasuki ruangan, tetapi dihalangi oleh staf yang bertugas.Dalam insiden tersebut, Andrie Yunus yang mengenakan pakaian hitam berusaha masuk ke dalam ruang rapat, tetapi dicegah oleh dua orang staf berbaju batik yang kemudian mendorongnya hingga terjatuh."Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana ini bisa terjadi? Kami mengalami tindakan represif," ucapnya sambil berusaha bangkit kembali.Jokowi Tepis Tudingan Kirim Utusan ke PDIP, Sebut Tak Ada KepentinganRapat Panja Komisi I DPR RI yang membahas revisi UU TNI ini menuai kontroversi lantaran dianggap dilakukan secara tertutup dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Salah satu peserta aksi yang hadir, Andrie, menyuarakan keberatannya."Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa pembahasan ini tidak seharusnya dilakukan secara tertutup. Kami menolak dwifungsi ABRI dan mendesak agar revisi ini dihentikan," tegasnya.Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait peristiwa ini dan masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang terlibat dalam penggerudukan rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus tersebut.***

Lingkaran.id - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara setelah namanya kembali dikaitkan dengan berbagai tudingan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Kali ini, Jokowi disebut telah mengirim utusan untuk meminta PDIP membatalkan pemecatannya sebagai kader partai, serta mendesak Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi membantah tegas dan meminta PDIP untuk mengungkap secara jelas siapa sosok yang disebut sebagai utusannya.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman Resmi“Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip dari Tribun Solo.Jokowi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pengiriman utusan ke PDIP, apalagi untuk meminta pembatalan pemecatannya.“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Coba pakai logika. Saya sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tegasnya.Sebelumnya, tudingan soal utusan tersebut dilontarkan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengklaim bahwa pada 14 Desember 2024 lalu, ada seseorang yang menemui jajaran petinggi PDIP dan menyampaikan dua pesan utama: pertama, Hasto Kristiyanto harus mengundurkan diri sebagai Sekjen PDIP, dan kedua, Jokowi tidak boleh dipecat dari partai.Tak hanya itu, Deddy juga menambahkan bahwa utusan tersebut turut menyampaikan adanya sembilan kader PDIP yang tengah menjadi target aparat penegak hukum (APH), baik dari kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy pada Kamis (13/3/2025).Menurutnya, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku yang menjerat Hasto adalah bagian dari kriminalisasi hukum yang dilakukan secara sistematis.“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa persoalan ini dilandasi oleh itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan,” ujar Deddy.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025Ia juga menegaskan bahwa kasus Hasto merupakan bentuk politisasi hukum yang jahat, dan PDIP akan bersatu untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai tindakan tidak adil terhadap partai.Polemik ini semakin meruncing setelah video pernyataan Hasto Kristiyanto beredar di media sosial. Dalam video yang pertama kali diunggah oleh kader PDIP, Adian Napitupulu, pada 22 Februari 2025, Hasto secara terang-terangan menyebut bahwa Jokowi adalah dalang utama di balik pelemahan KPK.Menurut Hasto, revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai kontroversi bukanlah inisiatif PDIP, melainkan dilakukan oleh Jokowi. Ia menuduh bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi dua figur politik yang saat itu masih berstatus kader PDIP, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mencalonkan diri dalam Pilkada.“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” tambahnya.Hingga saat ini, hubungan antara Jokowi dan PDIP tampaknya semakin merenggang, dengan berbagai tudingan yang terus bermunculan dari kedua belah pihak.***

Lingkaran.id -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap bungkam terkait isu pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Sri Mulyani hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban.Momen ini terjadi usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam (12/3/2025). Seorang jurnalis sempat menanyakan langsung terkait isu pengunduran diri dari kabinet."Bu, ada info soal ibu mundur?," tanya awak media.Kenapa Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda? Ini 4 Alasannya!Namun, Sri Mulyani tidak memberikan komentar dan hanya merespons dengan senyuman singkat sebelum melanjutkan langkahnya.Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa agenda utamanya adalah melaporkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Presiden Prabowo."Ya, hanya melaporkan mengenai APBN dan hal-hal terkait lainnya," ujar Sri Mulyani singkat ketika ditanya oleh wartawan mengenai isi pertemuan tersebut.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSelain isu pengunduran diri, awak media juga mencoba menanyakan Sri Mulyani terkait rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mengumumkan laporan realisasi APBN Januari 2025 pada Kamis, 13 Maret 2025. Namun, lagi-lagi, Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan komentar apa pun dan tetap menjaga sikap diamnya.Isu mundurnya Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan terus menjadi bahan perbincangan di tengah publik. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait yang mengonfirmasi ataupun membantah kabar tersebut.*** 

Lingkaran.id - Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal dengan nama Ifan Seventeen, resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perfilman.Kabar ini mencuat setelah sejumlah karangan bunga berjejer di depan kantor PFN yang terletak di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin malam, 10 Maret 2025. Karangan bunga tersebut berisi ucapan selamat atas pengangkatannya sebagai pucuk pimpinan PFN.Kim Seo-hyun, Bintang Muda yang Bersinar di Dunia K-PopNamun, dari sekian banyak ucapan yang ada, tidak tampak nama-nama tokoh politik di antaranya. Sebaliknya, ucapan selamat justru datang dari berbagai rumah produksi film seperti PT Bahagia Pictures, serta perusahaan penyedia sistem audio seperti Soundbest dan V2 Rudi Hidayat.Seorang pejabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dua petinggi dari Koalisi Indonesia Maju Plus mengonfirmasi bahwa Ifan Seventeen telah resmi menjabat sebagai Direktur Utama PFN.Pria kelahiran Yogyakarta pada 16 Maret 1983 ini telah dikenal luas sebagai vokalis grup band Seventeen, yang meraih popularitas di dunia musik Tanah Air. Selain berkiprah di industri musik, Ifan juga mencoba peruntungan di bidang lain, termasuk dunia politik dan perfilman.Dari segi pendidikan, Ifan merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menempuh pendidikan dari tahun 2001 hingga 2005. Keinginannya untuk berkiprah di dunia politik terlihat sejak Pemilu 2014, ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Partai Gerindra di Daerah Istimewa Yogyakarta.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSayangnya, upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak menyerah, pada Pemilu 2019, ia kembali mencoba peruntungan sebagai calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, namun ia kembali gagal melangkah ke Senayan.Di luar aktivitas politik formalnya, Ifan juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan sejumlah tokoh politik. Melalui unggahan media sosialnya, ia kerap memberikan pujian kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Kedekatannya dengan lingkaran Prabowo juga terlihat saat ia berkolaborasi dengan ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah, dalam menciptakan lagu bertema perjuangan pada 17 Oktober 2024. Bahkan, Prabowo sendiri turut menjadi model dalam video klip lagu tersebut.Selain itu, Ifan juga memiliki hubungan baik dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Pada 12 April 2024, ia membagikan foto dirinya menghadiri acara halal bihalal di kediaman Dasco bersama sejumlah influencer, di mana ia menyebut Dasco sebagai “komandan.”Ifan Seventeen tidak hanya dikenal sebagai musisi yang melejit bersama Seventeen, tetapi juga sempat merambah dunia seni peran. Pada tahun 2022, ia merilis album solo bertajuk Masih Harus Di Sini, yang menjadi bagian dari perjalanan musiknya pasca tragedi tsunami Banten yang merenggut nyawa rekan-rekannya di Seventeen. Di dunia akting, Ifan terlibat dalam produksi film Sukep: The Movie, menandai debutnya di industri perfilman Indonesia.Disidak Ratu Dewa, Lurah Pulokerto Kena SP3 dan Dicopot dari JabatannyaPenunjukan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PFN menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Pasalnya, latar belakang Ifan lebih banyak berkaitan dengan dunia musik dibandingkan industri film atau manajemen bisnis perfilman. Keputusan ini pun memicu tanda tanya terkait pertimbangan yang digunakan dalam pemilihannya sebagai pemimpin di salah satu BUMN di bidang perfilman tersebut.Meski demikian, dengan berbagai pengalaman dan koneksi yang dimilikinya, publik menantikan bagaimana Ifan akan membawa PFN ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Apakah kepemimpinannya akan memberikan perubahan signifikan bagi industri perfilman Indonesia.***

Lingkaran.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa beberapa kepala daerah mengalami kelelahan saat mengikuti program retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari ini telah memasuki hari ketiga pada Minggu (23/2/2025). Bima menegaskan bahwa kondisi para peserta tidak dalam keadaan darurat, hanya memerlukan istirahat."Ya, ada beberapa yang mengalami kelelahan. Saya baru saja melihat kondisi mereka. Ada yang mengalami tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan dirawat di Rumah Sakit Tidar. Namun, kondisi mereka tetap dalam pengawasan dan masih terkendali," ujar Bima saat ditemui di lokasi."Bukan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, hanya perlu beristirahat saja," tambahnya.Banjir Bandar Lampung!! BPBD Siaga Antisipasi Banjir Susulan Meski Air Mulai SurutMantan Wali Kota Bogor itu menyebutkan bahwa tiga kepala daerah harus mendapatkan perawatan medis. Dua orang harus menginap di rumah sakit, sementara satu lainnya hanya mendapat infus vitamin C sebelum kembali ke kegiatan. Selain itu, terdapat dua peserta yang diizinkan beristirahat di tenda karena kelelahan dan kurang tidur.Selain alasan kesehatan, beberapa kepala daerah juga mendapatkan izin meninggalkan retreat lebih awal.Selain itu, ada juga kepala daerah yang harus menyelesaikan persoalan mendesak di daerahnya dan perlu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda).Viral! Vokalis Band Sukatani Novi Citra Indriyati Diberhentikan dari Sekolah, Ini Alasannya"Ada laporan bahwa seorang peserta memiliki anak yang sedang sakit parah, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam kegiatan ini. Setelah menunjukkan bukti medis, kami mengizinkannya untuk pulang demi mendampingi keluarganya," jelas Bima."Kami memahami ada kebutuhan tertentu, sehingga kami memfasilitasi pertemuan dengan Sekda di sini," tambahnya.Bima juga menyatakan bahwa keluarga peserta diperbolehkan menjenguk dengan syarat tertentu.Retreat ini masih akan berlangsung hingga Jumat (28/2/2025), dengan harapan seluruh peserta dapat menyelesaikan program tanpa kendala yang berarti."Keluarga boleh menengok, tetapi harus meminta izin terlebih dahulu. Selain itu, kunjungan tidak boleh mengganggu jadwal pembelajaran," tutupnya.*** 

Lingkaran.id -Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025-2030 untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengonfirmasi adanya instruksi tersebut. “Instruksi tersebut benar adanya,” ujarnya kepada Media Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025.Hari Pertama Menjabat, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Copot Kepala SMAN 6 Depok Akibat Study TourInstruksi yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 dan telah ditandatangani langsung oleh Megawati, meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP menunda keberangkatan mereka menuju Magelang yang sebelumnya dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.Dalam surat instruksinya, Megawati juga menegaskan bahwa seluruh kader yang sudah dalam perjalanan ke Magelang diminta untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke daerah masing-masing, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” bunyi instruksi yang dikeluarkan Megawati.Keputusan ini diambil setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan. Hasto resmi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025.Dalam surat tersebut, PDIP menekankan bahwa seluruh kader wajib mematuhi perintah Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDI Perjuangan. Megawati menegaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan dan memberikan instruksi demi menjaga eksistensi, program, serta kinerja partai.“Bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis Megawati dalam surat tersebut.Langkah Megawati ini dinilai sebagai respons cepat terhadap dinamika politik nasional yang tengah berkembang, terutama terkait proses hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. PDIP menegaskan bahwa partai akan tetap solid dalam menghadapi situasi ini dan memastikan seluruh kader mengikuti arahan Ketua Umum dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.Sukatani Band Tarik Lagu "Bayar Bayar Bayar", Ada Tekanan Dari Pihak Tertentu?Keputusan Megawati untuk menunda retreat kader di Magelang mencerminkan langkah strategis dalam menghadapi situasi politik yang berkembang. PDIP berkomitmen untuk mengikuti proses hukum yang berjalan serta menjaga stabilitas internal partai.Dengan adanya instruksi ini, seluruh kader diharapkan tetap siaga dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai, guna memastikan langkah-langkah yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan partai dan kepentingan politik nasional.**** 

Lingkaran.id -Setelah bertahun-tahun menjadi sorotan dalam kasus suap Harun Masiku, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto keluar dari ruang pemeriksaan KPK dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.09 WIB. Penahanan Hasto merupakan babak baru dalam kasus dugaan suap yang menyeret mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, serta buronan Harun Masiku. KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 bersama Donny Tri Istiqomah, orang kepercayaannya. Keduanya diduga menjadi pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina.Fakta-Fakta Penahanan Hasto Kristiyanto, Dari Rompi Oranye Hingga Dugaan Perintangan Kasus Harun MasikuSelain kasus suap, Hasto juga dijerat dalam kasus perintangan penyidikan. Ia diduga memerintahkan agar Harun Masiku melarikan diri dan merendam ponselnya dalam air guna menghilangkan barang bukti saat operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020. KPK menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya sistematis untuk menghalangi jalannya penyelidikan.Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan bahwa partainya menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif. "PDI Perjuangan akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan menghormati supremasi hukum di Indonesia," ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.Penahanan Hasto Kristiyanto semakin memperdalam kontroversi yang mengiringi kasus suap Harun Masiku. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron dan menjadi salah satu kasus korupsi yang paling disorot publik. Dengan ditahannya Hasto, publik menanti apakah KPK akan mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain dalam skandal ini.Rocky Gerung Bakar Semangat Mahasiswa dalam Aksi 'Indonesia Gelap', Kalian Punya Hak Menentukan Arah Negeri!Kasus ini kembali menjadi ujian besar bagi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Masyarakat berharap bahwa langkah penahanan ini akan membawa kejelasan hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Lingkaran.id -Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung kembali menjadi sorotan setelah membakar semangat mahasiswa dalam aksi 'Indonesia Gelap' yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Dalam orasinya yang berapi-api, Rocky menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan politik dan menentukan arah bangsa. "Ini adalah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademik. Sekalian demo, kalian punya hak untuk menentukan arah negeri ini!" seru Rocky dari atas mobil orasi, disambut sorakan semangat ribuan mahasiswa yang hadir.Gunung Marapi Kembali Erupsi, Dentuman Keras Terasa Hingga Warga PanikAksi 'Indonesia Gelap' bukan hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga berlangsung serentak di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah, terutama terkait evaluasi kebijakan publik yang dinilai merugikan rakyat.Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan efektif. Selain itu, mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap mengorbankan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat."Kebijakan harus berbasis riset yang akurat dan berpihak pada rakyat. Mahasiswa tidak boleh diam melihat ketidakadilan," tambah Rocky dalam orasinya.Pelantikan Serentak 961 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo, Pertama Dalam Sejarah Indonesia!Rocky Gerung menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mempengaruhi kebijakan negara dengan pendekatan yang rasional dan berbasis pengetahuan. Ia mendorong mahasiswa untuk terus bersuara dan berkontribusi dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.Dengan aksi yang terus berkembang dan mendapat dukungan luas, gerakan mahasiswa ini menjadi tanda bahwa kesadaran politik generasi muda semakin meningkat.*** 

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Salah satu posisi yang disebut akan mengalami pergantian adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), yang saat ini dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Langkah reshuffle ini menjadi perhatian publik, terutama di lingkungan pemerintahan dan akademisi.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pergantian ini. Namun, ia mengakui bahwa kabar mengenai reshuffle ini cukup mengejutkan.Presiden Prabowo Beri Kado Lebaran: THR Cair Lebih Awal, Diskon Tiket, dan Stabilisasi Pangan"Kami di Komisi X belum mendapatkan informasi resmi, tetapi mendengar kabar ini tentu cukup mengejutkan. Meski demikian, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada beliau," ujar Lalu kepada wartawan pada Rabu (19/2/2025).Lalu juga menegaskan bahwa siapapun yang menggantikan Satryo nantinya harus mampu menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi serta pengembangan sains dan teknologi di Indonesia."Yang kami harapkan adalah pengganti yang memiliki visi yang kuat dan lebih mampu mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi serta inovasi teknologi di Indonesia," tambahnya.Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya agenda pelantikan pejabat negara pada sore hari ini. Meski demikian, ia tidak secara spesifik menyebutkan nama-nama yang akan mengalami pergantian."Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti," ujar Mayor Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).Selain pergantian Mendiktisaintek, kabar lain yang beredar juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, juga akan digantikan. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan kedua pejabat tersebut, nama Brian Yuliarto, seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), santer dikabarkan akan mengisi posisi Mendiktisaintek yang ditinggalkan oleh Satryo.Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu KembaliSebelumnya, Brian Yuliarto pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB untuk periode 2025-2030. Jika benar ia ditunjuk sebagai Mendiktisaintek, maka diharapkan ia mampu membawa terobosan baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi serta riset dan teknologi di Indonesia.Keputusan Presiden Prabowo untuk merombak kabinet di awal masa jabatannya ini tentu menjadi sorotan banyak pihak. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahannya dapat dijalankan dengan optimal oleh para pembantunya di kabinet.***

Lingkaran.id - Rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai bahwa keberadaan lembaga ini berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Alamsyah, dalam skema yang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru, BPK dan KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau tindakan hukum terhadap Danantara. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit dan penegakan hukum terhadap Danantara. Dampaknya, potensi korupsi di BUMN yang berada di bawah lembaga ini akan semakin besar,” ujar Alamsyah dalam sebuah diskusi di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.BPI Danantara memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang BUMN yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Dalam regulasi tersebut, sistem pemeriksaan laporan keuangan BUMN mengalami perubahan signifikan.Kini, audit tahunan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan berbentuk persero, penunjukan akuntan publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara bagi perusahaan umum (Perum), keputusan tersebut diambil oleh Menteri BUMN. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat melakukan audit jika diminta oleh DPR atau untuk tujuan pemeriksaan tertentu.Dalam aturan yang baru, presiden memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan BUMN. Presiden dapat memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN, sementara saham seri B atau saham biasa akan dikelola langsung oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur penyertaan modal negara bagi BUMN, serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh perubahan utama dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam tata kelola BUMN. Kini, tugas pengelolaan atau operasional BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara. Sementara itu, Kementerian BUMN hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaDalam Pasal 3M Undang-Undang BUMN terbaru, disebutkan bahwa Danantara memiliki dewan pengawas serta badan pelaksana. Menteri BUMN, berdasarkan Pasal 3N, ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara, dibantu oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh presiden. Menteri BUMN juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa kasus korupsi di BUMN telah terjadi sebelum adanya Danantara. Berdasarkan pemantauan ICW, dalam periode 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 40 triliun.Dengan terbentuknya Danantara yang tidak dapat diaudit langsung oleh BPK dan KPK, Alamsyah khawatir bahwa potensi korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diberantas."Ini sangat krusial, karena bisa menjadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana demi kepentingan pribadi," ujarnya.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara khusus menyambut kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam kunjungan kenegaraan yang bertujuan memperdalam hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah eksplorasi kerja sama dalam pengembangan jet tempur generasi kelima.Pesawat Kepresidenan Turki mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025) petang. Prabowo menyambut langsung Erdogan di bawah tangga pesawat—a langkah yang belum pernah ia lakukan dalam menyambut pemimpin negara lain. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa kedekatan pribadi antara Prabowo dan Erdogan menjadi alasan di balik penyambutan istimewa ini.Resmi! Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kemenag 2024 Tahap 2, Cek Nama Anda di Sini“Ini merupakan bentuk penghormatan Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan,” jelas Yusuf.Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, turut menegaskan hubungan erat kedua pemimpin tersebut. Turki menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi Prabowo pasca kemenangan dalam Pemilu 2024. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo telah menjalin komunikasi intensif dengan Erdogan serta sejumlah tokoh penting di Turki.“Kunjungan ini serta berbagai rencana kerja sama mencerminkan kedekatan tersebut dan manfaat yang bisa dihasilkan bagi kedua negara,” tutur Rizal.Prosesi penyambutan resmi Erdogan berlangsung di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025). Setelah seremoni, kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis yang saling menguntungkan. Rizal menambahkan bahwa kunjungan Erdogan ke Indonesia merupakan bagian dari agenda kerja yang mencakup Malaysia dan Pakistan.“Ketiga negara ini menjadi jangkar hubungan Turki dengan kawasan,” ujarnya.Selama lawatan ini, agenda kerja sama tidak hanya melibatkan pemerintahan, tetapi juga sektor bisnis dan industri. Setelah menghadiri pertemuan di Istana, Erdogan dijadwalkan menghadiri forum bisnis untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara pelaku usaha Indonesia dan Turki. Dalam forum ini, Prabowo dan Erdogan akan memimpin sidang perdana Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi RI-Turki, sebuah mekanisme bilateral tertinggi yang setara dengan sidang kabinet bersama. Forum ini bertujuan mengevaluasi kerja sama yang telah berjalan dan merancang arah kemitraan di masa depan.Turut mendampingi Erdogan dalam kunjungan ini adalah 18 anggota kabinet dan parlemen Turki. Forum tingkat tinggi tersebut juga menjadi momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik RI-Turki yang terus berkembang di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan pendidikan. Selain isu bilateral, pertemuan ini turut membahas dinamika global, seperti situasi di Suriah dan Palestina, serta perkembangan geopolitik di Amerika Serikat yang berdampak luas terhadap berbagai negara.Dalam ranah ekonomi, kedua negara membahas kerja sama di sektor energi, termasuk eksplorasi sumber daya energi baru di Indonesia dan Turki. Selain itu, kerja sama dalam industri maritim juga menjadi fokus diskusi, terutama terkait perawatan armada kapal milik Pertamina. Galangan kapal Turki melihat peluang besar untuk mengembangkan fasilitas perawatan kapal di Indonesia.Prabowo Sindir "Raja Kecil" di Birokrasi yang Menolak Penghematan AnggaranIndonesia dan Turki juga tengah menjajaki kerja sama dalam pembangunan kapal rumah sakit, yang diharapkan dapat memperkuat operasi kemanusiaan kedua negara, terutama dalam misi bantuan bencana dan layanan kesehatan darurat. Di sektor pertahanan, kedua negara telah memiliki sejarah kerja sama yang solid dalam pengembangan persenjataan. Diskusi dalam pertemuan ini mencakup potensi pengembangan teknologi militer lebih lanjut untuk memperkuat kapabilitas pertahanan masing-masing negara.Kunjungan Erdogan ke Indonesia tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik yang erat, tetapi juga menandai langkah konkret dalam memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor. Dengan berbagai kesepakatan yang dijajaki dalam lawatan ini, hubungan RI-Turki diharapkan semakin kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban utama untuk mengayomi serta melindungi rakyat. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/1/2025).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa gaji yang diterima oleh anggota TNI dan Polri berasal dari rakyat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat.Pemerintah Resmi Ganti Nama PPDB Jadi SPMB, Ini Perubahan Besar yang Akan Diterapkan pada 2025!“Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Mereka mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat, dan rakyat pula yang membiayai keberadaan TNI dan Polri. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah mengayomi dan melindungi rakyat,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya seusai menghadiri Rapim TNI-Polri.Rapim yang dihadiri lebih dari 600 perwira tinggi dari dua institusi tersebut menjadi ajang bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara serta menegakkan hukum. Prabowo menegaskan bahwa kedua institusi ini tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar para perwira tinggi TNI dan Polri dapat menjadi pemimpin yang baik dan berintegritas, mengingat besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, introspeksi, serta keterlibatan langsung aparat dalam kehidupan masyarakat.“Saya mengimbau agar TNI dan Polri selalu mawas diri, melakukan koreksi atas segala kekurangan, serta menjaga disiplin dalam bertugas. Mereka harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, membaur, membantu pembangunan, dan menjaga ketertiban. TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat, mereka adalah tentara dan polisi rakyat,” tegasnya.Kontradiksi eFishery dan eFeeder: Antara Inovasi dan Tantangan di Industri AkuakulturDalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya keberhasilan TNI dan Polri sebagai pilar utama eksistensi negara. Ia menegaskan bahwa salah satu indikator dari negara yang gagal adalah ketika aparat pertahanan dan keamanan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.“Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Sebab, keberadaan mereka merupakan wujud nyata dari eksistensi negara, pelindung kedaulatan, serta penegak hukum yang menjalankan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah,” jelas Prabowo.Menurutnya, segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang, keputusan presiden, hingga peraturan pemerintah, akan kehilangan maknanya jika tidak dapat ditegakkan dengan baik oleh aparat yang berwenang.Dengan arahan yang disampaikan dalam Rapim TNI-Polri 2025 ini, Presiden berharap agar seluruh jajaran TNI dan Polri semakin profesional, disiplin, serta terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap tugas yang mereka emban.***

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang penggunaan foto atau gambar berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden. Larangan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyajian citra diri peserta Pemilu.Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa aturan ini terkait dengan citra diri pada Pasal 1 angka 35 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut MK, penggunaan foto atau gambar yang dimanipulasi berlebihan, termasuk dengan teknologi AI, bertentangan dengan konstitusi.Karyawan Diduga Gelapkan Uang Perusahaan Hingga Puluhan Juta Rupiah, Ganti Rugi dengan Motor Mio 2010Dalam amar putusannya, Suhartoyo menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk memanipulasi foto atau gambar peserta Pemilu harus dihindari agar citra yang disampaikan kepada publik tetap autentik."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo dalam sidang dikutip pada Jumat (3/1/2025).Pemohon dalam perkara ini meminta agar Pasal 1 angka 35 diubah, sehingga kampanye Pemilu hanya boleh menggunakan foto, gambar, suara, atau gabungan elemen tersebut tanpa manipulasi digital atau teknologi AI. Jika manipulasi digunakan, peserta wajib mencantumkan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut."Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence," bunyi usulan perubahan bunyi pasal tersebut.Tragedi di Depan Hotel Donald Trump,Tesla Cybertruck Meledak, Satu Tewas dan Tujuh TerlukaKeputusan ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu serta memastikan bahwa citra diri yang ditampilkan sesuai dengan kenyataan. MK berharap aturan ini dapat mendorong kampanye yang lebih jujur dan transparan.Dengan putusan ini, para peserta Pemilu diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dalam kampanye mereka dan memastikan keaslian materi yang dipublikasikan kepada masyarakat.***

Lingkaran.id -Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan niatnya untuk menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap. Pernyataan ini memicu perhatian publik dan tanggapan dari pihak KPK.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto, menanggapi pernyataan Megawati dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak merasa terancam. Tessa menyebut Megawati sebagai seorang negarawan yang mendukung penegakan hukum di Indonesia.Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi Anggaran“Saya pikir tidak ada ancaman di situ. Beliau merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, dan anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya percaya Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta.Tessa juga menekankan bahwa KPK tidak setuju dengan penilaian yang menyebut pernyataan Megawati sebagai ancaman. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menggoreng isu secara sembarangan yang dapat memecah belah.“Setelah saya lihat videonya, tidak seperti itu. Saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan judul dan narasi yang bijak demi persatuan bangsa ini ke depan,” tambahnya.Dalam keterangannya, Megawati menyatakan bahwa kehadirannya di KPK jika Hasto ditangkap adalah bentuk tanggung jawab kepada warganya dan anak buahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.Dokter Koas Dianiaya Sopir Keluarga Mahasiswi Unsri, Berikut Latar Belakang Keluarga Lady AurelliaSituasi ini menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, di mana pernyataan Megawati dapat dilihat sebagai dukungan terhadap penegakan hukum, sekaligus menunjukkan solidaritas terhadap Hasto Kristiyanto. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya terkait isu ini dan bagaimana KPK akan melanjutkan kasus korupsi di tanah air.***

Lingkaran.id - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang anggaran program makan bergizi gratis yang direncanakan sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat."Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah, saya hitung, Rp 10.000 itu dapat apa sekarang? Harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, tolong dihitung lagi ya," ungkap Megawati pada Kamis (12/12/2024).Sejarah Baru! Timnas eFootball Indonesia Juara Dunia FIFAe World Cup 2024Sebagai Ketua Umum PDI-P, Megawati menegaskan bahwa kritik ini bertujuan untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ibu-ibu untuk menghitung anggaran tersebut."Saya bisa masak kok, jadi tahu ini nggak cukup. Tapi, saya tetap mendukung program ini," tambahnya.Menanggapi pernyataan Megawati, sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan anggaran tersebut."Pemerintah punya banyak pertimbangan. Kami dari Nasdem mendukung penuh program ini karena sangat baik untuk generasi mendatang," kata Saan.Sementara itu, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai anggaran Rp 10.000 per porsi sudah memadai. Demokrat juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan program ini."Program ini mencerdaskan bangsa sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kalau target dan sasarannya lebih besar, anggarannya harus ditingkatkan," ujar Herman.Menanggapi kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran Rp 10.000 per porsi merupakan hasil penyesuaian kondisi anggaran saat ini. Namun, ia mengakui idealnya adalah Rp 15.000 per porsi."Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Untuk daerah-daerah, itu cukup untuk makanan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11/2024).Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!Prabowo juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pedesaan. Dengan pelaksanaan program ini, ia memperkirakan perputaran uang di setiap desa akan meningkat signifikan, mencapai Rp 8 miliar per tahun."Program ini tidak hanya untuk memberi makan gratis, tapi juga mendukung ekonomi desa," tegas Prabowo.Program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat berjalan efektif, meskipun terus diwarnai kritik dan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaannya.***

Lingkaran.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut ia ungkapkan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia mengacu pada praktik yang diterapkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.Orang Tua Protes Hadiah Lomba Dipotong, Murid SD ini Dikeluarkan dari Sekolah"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang milih gubernur, bupati. Efisien, tidak keluar duit terus," kata Prabowo.Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana tersebut, katanya, bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!"Kita ini seperti kaya saja. Padahal uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan irigasi," lanjut Prabowo.Usulan ini diharapkan dapat memantik diskusi terkait reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih hemat dan efektif, meskipun dipastikan akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.***

Lingkaran.id -Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini terlihat dari tidak adanya gugatan baik dari paslon nomor 1 RIDO maupun paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana hingga batas akhir permohonan pada Rabu (11/12).Momen Haru Siswa Berprestasi Ajak Ayah Disabilitas ke Panggung PerpisahanJuru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Aris Setiawan Yodi menyebut, hingga semalam (Rabu, 11/12), tidak ada satu pun paslon di Pilkada Jakarta yang melakukan gugatan. "Kami ketahui bersama bahwa baik Paslon 01 dan 02 tidak ada yang menggugat ke MK artinya kami dari Mas Pram-Bang Doel menghargai keputusan tersebut," ujarnya, Kamis (12/12).Dengan tidak adanya gugatan, dapat dipastikan Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran. "Secara aturan sikap tidak mendaftarkan sengketa ke MK artinya memang menerima hasil dari Pilkada Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu dan hasilnya kita ketahui bersama Mas Pram-Bang Doel menang satu putaran," terang Aris.Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Penyitaan AsetKPU Jakarta telah menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Mereka memperoleh sebanyak 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan atas pengunduran diri pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman, atau Gus Miftah, dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah tersebut dinilai Presiden sebagai tindakan yang menunjukkan tanggung jawab moral."Ya, tadi saya sendiri belum melihat langsung, tapi sudah mendapat laporan bahwa beliau mundur. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan kesatria," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).Beredar Foto Agus Buntung Berduaan dengan Wanita di Taman, Bukti Baru Kasus Pelecehan SeksualPengunduran diri Gus Miftah terjadi menyusul polemik yang berkembang akibat pernyataannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh di Magelang. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, hingga akhirnya Gus Miftah memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab."Beliau sadar bahwa beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita harus menghargai sikap kesatria itu," tambah Prabowo.Jubir Kepresidenan Adita Irawati Minta Maaf atas Diksi 'Rakyat Jelata'Terkait posisi yang kini kosong, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kandidat pengganti Gus Miftah."Nanti kami cari, ya," ujarnya singkat.Langkah Gus Miftah untuk mundur dinilai sejumlah pihak sebagai respons yang tepat, mengingat posisi tersebut menuntut figur dengan kredibilitas tinggi yang dapat menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Masyarakat kini menanti siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan tugas penting ini.***

Lingkaran.id - Pendakwah Miftah Maulana Habiburahman, atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini diambil setelah video kontroversial yang menampilkan dirinya merendahkan seorang penjual es teh viral dan menuai kritik tajam dari masyarakat.Dalam pernyataannya yang disampaikan secara langsung, Gus Miftah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini.Video Lawas Gus Miftah Hina Yati Pesek Viral, Bikin Netizen Geram!"Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya," ucapnya.Gus Miftah menjelaskan bahwa pengunduran dirinya bukan karena desakan atau permintaan dari pihak mana pun. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses perenungan mendalam melalui doa, muhasabah, dan istikharah."Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," jelasnya. Miftah menegaskan bahwa langkah ini didasari rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada Presiden Prabowo."Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan siapa pun, bukan permintaan siapa pun, tetapi semata-mata karena rasa cinta, hormat, dan cinta mendalam pada Presiden Prabowo," tambahnya.KPK Ingatkan Gus Miftah untuk Lapor LHKPN Setelah Dilantik sebagai Utusan Khusus PresidenPengunduran diri Gus Miftah mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati, sementara lainnya menilai ini sebagai konsekuensi wajar atas kontroversi yang telah terjadi.Dengan pengunduran dirinya, posisi Utusan Khusus Presiden kini kosong, dan publik menunggu siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah dalam tugas penting menjaga kerukunan beragama di Indonesia.***