Tanggapan Presiden Prabowo Usai Gus Miftah Mundur sebagai Utusan Khusus Kepresidenan
Tanggapan Presiden Prabowo Usai Gus Miftah Mundur sebagai Utusan Khusus Kepresidenan
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan atas pengunduran diri pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman, atau Gus Miftah, dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah tersebut dinilai Presiden sebagai tindakan yang menunjukkan tanggung jawab moral."Ya, tadi saya sendiri belum melihat langsung, tapi sudah mendapat laporan bahwa beliau mundur. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan kesatria," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).Beredar Foto Agus Buntung Berduaan dengan Wanita di Taman, Bukti Baru Kasus Pelecehan SeksualPengunduran diri Gus Miftah terjadi menyusul polemik yang berkembang akibat pernyataannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh di Magelang. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, hingga akhirnya Gus Miftah memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab."Beliau sadar bahwa beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita harus menghargai sikap kesatria itu," tambah Prabowo.Jubir Kepresidenan Adita Irawati Minta Maaf atas Diksi 'Rakyat Jelata'Terkait posisi yang kini kosong, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kandidat pengganti Gus Miftah."Nanti kami cari, ya," ujarnya singkat.Langkah Gus Miftah untuk mundur dinilai sejumlah pihak sebagai respons yang tepat, mengingat posisi tersebut menuntut figur dengan kredibilitas tinggi yang dapat menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Masyarakat kini menanti siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan tugas penting ini.***
Read More
Gus Miftah Resmi Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
Gus Miftah Resmi Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
Lingkaran.id - Pendakwah Miftah Maulana Habiburahman, atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini diambil setelah video kontroversial yang menampilkan dirinya merendahkan seorang penjual es teh viral dan menuai kritik tajam dari masyarakat.Dalam pernyataannya yang disampaikan secara langsung, Gus Miftah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini.Video Lawas Gus Miftah Hina Yati Pesek Viral, Bikin Netizen Geram!"Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya," ucapnya.Gus Miftah menjelaskan bahwa pengunduran dirinya bukan karena desakan atau permintaan dari pihak mana pun. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses perenungan mendalam melalui doa, muhasabah, dan istikharah."Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," jelasnya. Miftah menegaskan bahwa langkah ini didasari rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada Presiden Prabowo."Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan siapa pun, bukan permintaan siapa pun, tetapi semata-mata karena rasa cinta, hormat, dan cinta mendalam pada Presiden Prabowo," tambahnya.KPK Ingatkan Gus Miftah untuk Lapor LHKPN Setelah Dilantik sebagai Utusan Khusus PresidenPengunduran diri Gus Miftah mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati, sementara lainnya menilai ini sebagai konsekuensi wajar atas kontroversi yang telah terjadi.Dengan pengunduran dirinya, posisi Utusan Khusus Presiden kini kosong, dan publik menunggu siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah dalam tugas penting menjaga kerukunan beragama di Indonesia.***
Read More
Prabowo Subianto Serukan "Puasa ke Luar Negeri" Fokus pada Kebutuhan Rakyat
Prabowo Subianto Serukan "Puasa ke Luar Negeri" Fokus pada Kebutuhan Rakyat
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan kepada para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri dari perjalanan ke luar negeri selama lima tahun ke depan. Langkah ini, menurut Presiden, merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelesaikan program-program prioritas bagi rakyat."Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja," ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/12/24). Gus Miftah Ditegur Sekretaris Kabinet "Mayor Teddy" Usai Viral, Diminta Lebih Hati-Hati Bicara di Depan PublikPresiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran dari kegiatan yang dianggap bersifat seremonial atau selebrasi. Menurutnya, perjalanan dinas luar negeri selama ini telah menyerap anggaran hingga 3 miliar dolar AS setiap tahunnya. Dengan mengurangi aktivitas tersebut sebesar 50 persen, negara dapat menghemat hingga Rp15 triliun per tahun."Rp15 triliun itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Berapa bendungan, berapa irigasi, berapa sekolah dasar yang bisa diperbaiki. Bahkan, berapa banyak anak-anak sekolah yang bisa kita berikan makan bergizi gratis," lanjut Presiden.Penghematan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.Rekaman CCTV Diduga Ungkap Detik-Detik Penembakan Gamma RizkynataPresiden berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang menjadi salah satu forum penting yang dimanfaatkan Presiden untuk menyampaikan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Ajakan ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan demi terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat.***
Read More
Viral Tas Biru "Bantuan Wapres Gibran," Istana Tegaskan Tak Ada Masalah
Viral Tas Biru "Bantuan Wapres Gibran," Istana Tegaskan Tak Ada Masalah
Lingkaran.id -Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi sorotan publik usai viral di media sosial. Tas tersebut dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat blusukan ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk kepada korban banjir di Jakarta Timur pada akhir November lalu. Viralitas tas biru ini memicu perdebatan di kalangan warganet, terutama terkait sumber dana dan etika pembagian bantuan sosial atas nama jabatan.Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, angkat bicara soal ini. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/12), ia menegaskan bahwa bantuan sosial dari Wapres Gibran tidak menyalahi aturan.“Bantuan Wapres nggak apa-apa,” ungkap Hasan. Ia menjelaskan bahwa dana operasional Wakil Presiden digunakan untuk mendanai bantuan tersebut. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan apakah dana operasional itu berasal dari APBN atau sumber lainnya.Diduga Usai Konsumsi Kopi Perangsang, Pria Lansia Meninggal di PenginapanPembelaan dari Menteri SosialMenteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, juga memberikan pembelaan terhadap program bantuan Wapres Gibran. Ia menilai pembagian tas biru tersebut tidak perlu menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan.“Menurut saya tidak menjadi masalah, ya. Nggak ada masalah. Yang penting masyarakat menerima manfaatnya,” ujar Gus Ipul.Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik itu melalui program resmi maupun dana pribadi dari pejabat terkait.Kunjungan ke Wilayah BanjirTas biru tersebut pertama kali menjadi perhatian saat Gibran membagikan bantuan kepada korban banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11). Dalam kunjungannya, ia mengunjungi pemukiman warga di Jalan Kebon Pala I yang sempat terendam banjir hingga 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung.Selain menyambangi rumah warga, Gibran juga mengunjungi lokasi pengungsian di SDN 01 Kebon Pala. Di sana, ia membagikan sembako berupa beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Gibran juga melanjutkan kunjungannya ke Bidara Cina, Cawang, yang terdampak banjir hingga 1,5 meter.Respons dari IstanaSetelah perdebatan mencuat, pihak Istana akhirnya memberikan respons. Menurut Hasan Nasbi, pembagian bantuan oleh Wapres Gibran merupakan bagian dari upayanya membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan transparansi dan menggunakan dana yang sesuai dengan ketentuan.Viral Irjen Purn Ricky Sitohang Semprot Agus Salim Terkait Kisruh Donasi Rp 1,3 MiliarMeski demikian, isu ini tetap memicu diskusi di media sosial, terutama terkait penggunaan nama jabatan dalam bantuan sosial. Sebagian pihak memuji langkah Wapres Gibran sebagai bentuk kepedulian, sementara yang lain mempertanyakan transparansi dana dan dampak politis dari kegiatan tersebut.Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" kini menjadi simbol sekaligus bahan diskusi publik. Meski menuai pujian, insiden ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan etika dalam pelaksanaan program sosial, terlebih jika melibatkan pejabat negara.Dengan respons dari Istana, diharapkan isu ini dapat segera mereda dan fokus kembali pada manfaat nyata bagi masyarakat yang menerima bantuan.****
Read More
Pemilih Tanpa Undangan Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2024, Begini Caranya
Pemilih Tanpa Undangan Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2024, Begini Caranya
Lingkaran.id - Warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tetap memiliki kesempatan untuk memberikan suara.Dengan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), mereka dapat mencoblos sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah!Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 PKPU tersebut, ada tiga kategori pemilih yang dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS):Pemilih yang memiliki KTP-el dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menerima undangan.Pemilih dengan KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTp).Pemilih yang hanya memiliki KTP-el, tetapi tidak tercantum dalam DPT atau DPTp.Lebih lanjut, pada Pasal 19 Ayat 2, disebutkan bahwa warga yang belum memiliki KTP-el tetap dapat mencoblos, asalkan sudah melakukan perekaman data kependudukan. Mereka dapat menggunakan dokumen berupa Biodata Kependudukan sebagai pengganti KTP-el.Pemilih yang tidak mendapatkan undangan harus mematuhi jadwal yang berbeda. Mereka yang terdaftar dalam DPT memiliki waktu untuk mencoblos sejak TPS dibuka pukul 07.00 WIB. Sementara itu, pemilih dari DPTp dapat memberikan suara mulai dua jam sebelum TPS ditutup, yaitu sekitar pukul 11.00 WIB.Untuk pemilih tambahan yang hanya membawa KTP-el atau Biodata Kependudukan, waktu pencoblosan dimulai satu jam sebelum TPS ditutup. Pada saat itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengumumkan kesempatan bagi pemilih tambahan untuk memberikan suara, dengan mencatat kehadiran mereka dalam formulir khusus Model C.Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus, Tekankan Pentingnya Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Pemilih tambahan tetap bergantung pada ketersediaan surat suara di TPS masing-masing. Jika surat suara habis, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.Aturan ini bertujuan untuk memastikan semua warga yang memiliki hak suara tetap bisa berpartisipasi dalam Pilkada, meski tanpa surat undangan, selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PKPU 17 Tahun 2024.***
Read More
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah!
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah!
Lingkaran.id - Peran Aktif dalam Membentuk Masa Depan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada merupakan bagian integral dari kesuksesan proses demokrasi dan kemajuan daerah.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada memiliki berbagai dampak positif yang sangat penting bagi kemajuan demokrasi di suatu daerah. Dengan adanya partisipasi yang tinggi, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola wilayah tempat tinggal mereka.Mengenal Team Roles and Responsibilities Management ProjectPartisipasi ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pilkada juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, proses pemilihan akan lebih cermat dan terawasi, mengurangi risiko penyelewengan kekuasaan serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat.Dalam menjalankan peran aktifnya dalam pilkada, masyarakat dapat melibatkan diri dalam beberapa cara yang dapat memberikan dampak signifikan bagi proses pemilihan kepala daerah. Berikut adalah beberapa cara partisipasi masyarakat dalam pilkada: Pemahaman Terhadap Calon Pemimpin: Masyarakat perlu menganalisis dan memahami visi serta rencana kerja dari masing-masing calon. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.Pencarian Informasi: Masyarakat perlu aktif mencari informasi yang akurat dan seimbang mengenai latar belakang, kinerja, dan kompetensi calon pemimpin, baik melalui media maupun sumber informasi lainnya.Partisipasi dalam Debat Publik: Mengikuti debat publik antar calon pemimpin adalah cara yang efektif untuk memahami lebih dalam program kerja serta solusi yang ditawarkan.Mengajak Orang Lain Untuk Memilih: Masyarakat yang telah memahami secara mendalam mengenai calon pemimpin perlu mengajak orang lain di sekitarnya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan dan tetap harus bersifat rahasia.Fase Pada Manajemen Project 'Life Cycle Project'Partisipasi masyarakat dalam pilkada memiliki peranan yang sangat krusial dalam membangun masa depan suatu daerah. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses pemilihan kepala daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta hasilnya akan lebih mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami betapa krusialnya peran mereka dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pilkada. Hanya dengan melibatkan diri secara aktif, masyarakat dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi daerahnya.***
Read More
Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus, Tekankan Pentingnya Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045
Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus, Tekankan Pentingnya Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045
Lingkaran.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyatakan keinginannya agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan di Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Menurut Gibran, pendidikan memegang peran kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.“Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, kuncinya ada di pendidikan. Fokus kita harus pada anak-anak muda. Karena itu, saat rakor dengan kepala dinas pendidikan, saya secara tegas meminta kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi,” ujar Gibran.Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Usai Kasus Video Napi Pesta Narkoba ViralWapres juga menyoroti pentingnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Ia menekankan perlunya generasi muda diajarkan keterampilan seperti coding, programming, dan digital marketing agar tidak tertinggal dari negara lain."Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding, programming, dan digital marketing. Kita tidak boleh tertinggal dari negara lain. Jangan sampai generasi muda kita ketinggalan dalam hal ini," tambah Gibran.Gibran juga menyebut bahwa pemerintah baru saja menerima kunjungan pimpinan Nvidia, perusahaan teknologi global, yang berencana berinvestasi di beberapa kota, termasuk Solo. Menurutnya, ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh generasi muda.Admin Gerindra Bikin Ketar-Ketir Kepala Desa: Jalan Desa Mendadak Diperbaiki"Kemarin bos Nvidia menyatakan akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kalau ada kesempatan seperti ini, anak-anak muda harus bisa mengisi peran tersebut. Jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong, tapi generasi mudanya tidak memanfaatkannya," tegas Gibran. Ia juga optimistis bahwa lembaga pendidikan, termasuk Muhammadiyah, akan berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.“Saya yakin Muhammadiyah tidak sabar menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.Dengan kebijakan yang mendukung dan upaya serius dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi, Gibran berharap generasi muda Indonesia siap bersaing di tingkat global.***
Read More
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Reza Kritik Praktik Pemajangan Tersangka di Konferensi Pers
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Reza Kritik Praktik Pemajangan Tersangka di Konferensi Pers
Lingkaran.id - Heru Kreshna Reza, calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), menyampaikan pandangannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik memamerkan tersangka dalam konferensi pers, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip asas praduga tak bersalah.Pernyataan ini muncul saat Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mempertanyakan kebiasaan mempublikasikan tersangka beserta barang bukti dalam konferensi pers. Bamsoet menyoroti bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak-hak perdata tersangka.BREAKING NEWS: Seorang Pria Nekat Terjun dari Jembatan Ampera ke Sungai Musi"Ketika konferensi pers diumumkan seseorang sebagai tersangka, mereka dipajang bersama barang bukti. Padahal, asas praduga tak bersalah adalah asas hukum universal. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pengadilan," ujar Bamsoet dalam uji kelayakan pada Kamis (21/11/2024).Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum terkait barang bukti yang dipamerkan. "Bisa saja barang bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bahkan direkayasa. Ini tentu saja mematikan hak-hak hukum tersangka," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Heru menyatakan secara tegas bahwa ia tidak sepakat dengan pemajangan tersangka kepada publik."Kalau saya pribadi, saya tidak setuju, Pak. Karena itu membunuh karakter seseorang. Bagaimanapun juga, tersangka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah. Mereka harus dimanusiakan sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya," kata Heru.Selingkuh Saat Istri Umroh, Bimo Aryo Tejo Digugat Cerai Sang Istri dan Kini Tinggal di KontrakanBamsoet kemudian menyoroti praktik lain yang ia anggap berlebihan, yakni pengumuman hasil sitaan yang dinilai seperti perlombaan dengan menonjolkan jumlah yang besar. Namun, sering kali nilai tersebut berkurang saat memasuki proses pengadilan."Ini terlihat seperti overacting kelembagaan, Pak. Persepsi semacam ini yang harus kita hindari agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi," ujar Bamsoet menutup diskusi.Pandangan Heru dan diskusi tersebut menjadi sorotan dalam proses seleksi Dewan Pengawas KPK, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan penghormatan terhadap hak-hak hukum tersangka.***
Read More
Prabowo Resmi Luncurkan Kabinet Merah Putih, Ini Susunan Menteri dan Wakil Menteri Terbaru!
Prabowo Resmi Luncurkan Kabinet Merah Putih, Ini Susunan Menteri dan Wakil Menteri Terbaru!
Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan anggota kabinet yang akan mendampinginya dalam memimpin pemerintahan periode 2024-2029 pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" ini terdiri dari 109 anggota, mencakup 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.Beberapa perubahan signifikan tampak dalam susunan kabinet baru ini, termasuk hadirnya kementerian-kementerian baru. Salah satunya adalah pembagian Kementerian Pendidikan menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diketuai oleh Satrio Sumantri Brodjonegoro. Selain itu, Kementerian Kebudayaan dipisahkan dari struktur sebelumnya dan sekarang dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Menteri, dengan Giring Ganesha sebagai wakilnya.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Sosok Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dipercaya sebagai Menteri Agama, sementara Teddy Indra Wijaya, yang telah lama mendampingi Prabowo sebagai ajudan, kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.Menariknya, sejumlah tokoh yang pernah menjabat dalam pemerintahan Joko Widodo tetap dipertahankan oleh Prabowo dalam kabinetnya. Nama-nama seperti Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masih menghiasi kabinet Prabowo. Namun, ada pula yang mendapat peran baru, seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Pratikno yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanAnggota Kabinet Merah Putih ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, hingga profesional. Rencananya, pelantikan para menteri dan wakil menteri akan dilangsungkan di Istana Negara pada Selasa, 21 Oktober 2024, disusul dengan rapat kabinet perdana pada keesokan harinya, Rabu, 22 Oktober 2024.Kabinet ini dipandang sebagai simbol kolaborasi antara berbagai sektor untuk memperkuat agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut daftar lengkap Kabinet Merah Putih:MenteriMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini WidiantiniMenteri Badan Usaha Milik Negara: Erick ThohirMenteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: WihajiMenteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif FaisolMenteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Penaman Modal: Rosan RoeslaniMenteri Koperasi: Budi ArieMenteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman AbdurrahmanMenteri Pariwisata: Widianti PutriMenteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky HarsyaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri FauziMenteri Pemuda dan Olahraga: Dito AriotedjoMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza MahendraMenteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga HartartoMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: PratiknoMenteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi GunawanMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti YudhoyonoMenteri Koordinator Pangan: Zulkifli HasanMenteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin IskandarMenteri Sekretaris Negara: Prasetyo HadiMenteri Pertahanan: Sjafrie SjamsoeddinMenteri Dalam Negeri: Tito KarnavianMenteri Luar Negeri: SugionoMenteri Agama: Nasaruddin UmarMenteri Hukum: Supratman Andi AgtasMenteri Hak Asasi Manusia: Natalius PigaiMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus AndriantoMenteri Keuangan: Sri MulyaniMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'tiMenteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri BrodjonegoroMenteri Kebudayaan: Fadli ZonMenteri Kesehatan: Budi Gunadi SadikinMenteri Sosial: Saifullah YusufMenteri Ketenagakerjaan: YassierliMenteri Penempatan Migran: Abdul Kadir KardingMenteri Perindustrian: Agus Gumiwang KartasasmitaMenteri Perdagangan: Budi SantosoMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil LahadaliaMenteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi HanggodoMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar SiraitMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri SusantoMenteri Transmigrasi: Iftitah SuryanegaraMenteri Perhubungan: Dudy PurwagandhiMenteri Komunikasi dan Digital: Meutya HafidMenteri Pertanian: Amran SulaimanMenteri Kehutanan: Raja Juli AntoniMenteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron WahidMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy==break here==Wakil MenteriWakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii Wakil Menteri Hukum: Edward O.S Hiariej Wakil Menteri HAM: Mugiyanto Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul Haq Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebenezer Gerungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Christina Aryani Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Dzulfikar Tawalla Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Reza Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Wakil Menteri ESDM: Yuliot Tanjung Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma'ruf Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M. Qodari Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi Wakil Menteri Perhubungan: Suntana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf Pejabat Setingkat Menteri Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto Kepala Presidential Communication Office: Hasan Nasbi Sekretaris Kabinet: Teddy Indra WijayaJaksa Agung: ST BurhanuddinKepala Badan Intelijen Negara: M Herindra 
Read More
Inilah 48 Menteri yang Siap Mengubah Wajah Indonesia, Kabinet Merah Putih Dimulai!
Inilah 48 Menteri yang Siap Mengubah Wajah Indonesia, Kabinet Merah Putih Dimulai!
Lingkaran.id -Dalam sebuah langkah bersejarah, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan susunan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri yang siap berkontribusi untuk mengubah wajah Indonesia. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kabinet ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan mendorong kemajuan dalam setiap sektor.“Dengan pengumuman ini, kami berharap setiap menteri dapat bekerja maksimal demi rakyat dan bangsa,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan DoaBerikut adalah 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih:Budi Gunawan - Menteri Koordinator Bidang Politik dan KeamananYusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianPratikno - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanAgus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanAbdul Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatZulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang PanganPrasetyo Hadi - Menteri Sekretaris NegaraMuhammad Tito Karnavian - Menteri Dalam NegeriSugiono - Menteri Luar NegeriSjafrie Sjamsoeddin - Menteri PertahananNasaruddin Umar - Menteri AgamaSupratman Andi Agtas - Menteri HukumNatalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanSri Mulyani Indrawati - Menteri KeuanganAbdul Mu’ti - Menteri Pendidikan Dasar dan MenengahSatryo Soemantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiFadli Zon - Menteri KebudayaanBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanSaifullah Yusuf - Menteri SosialYassierli - Menteri KetenagakerjaanAbdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaAgus Gumiwang Kartasasmita - Menteri PerindustrianBudi Santoso - Menteri PerdaganganBahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDodi Hanggodo - Menteri Pekerjaan UmumMaruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan PermukimanYandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalIftitah Suryanegara - Menteri TransmigrasiDudy Purwagandhi - Menteri PerhubunganMeutya Viada Hafid - Menteri Komunikasi dan DigitalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianRaja Juli Antoni - Menteri KehutananSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananNusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata RuangRachmat Pambudy - Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalRini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiErick Thohir - Menteri Badan Usaha Milik NegaraWihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaHanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan HidupRosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan HilirisasiBudi Arie Setiadi - Menteri KoperasiMaman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro Kecil dan MenengahWidiyanti Putri - Menteri PariwisataTeuku Riefky Harsya - Menteri Ekonomi KreatifArifatul Choiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakArio Bimo Nandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaMengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih:Selain itu, terdapat juga pejabat setingkat menteri yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator:Sanitiar Burhanuddin - Jaksa AgungMuhammad Herindra - Kepala Badan Intelijen NegaraAM Putranto - Kepala Staf KepresidenanHasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi PresidenTeddy Indra Wijaya - Sekretaris KabinetPelantikan resmi para menteri dan pejabat setingkat menteri akan berlangsung pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, menandai dimulainya era baru pemerintahan. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kabinet ini untuk mewujudkan visi dan misi mereka.Dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang dimiliki para menteri, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat mendorong inovasi dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi Indonesia.***
Read More
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: "Jika Ikan Busuk, Busuknya dari Kepala"
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: "Jika Ikan Busuk, Busuknya dari Kepala"
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, mengajak seluruh pejabat negara untuk bersatu dalam upaya memberantas korupsi secara menyeluruh. Ajakan ini disampaikannya dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Minggu, 20 Agustus 2024.Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya integritas para pemimpin di semua tingkatan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, salah satu kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah dimulai dari para pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat. Ia menggunakan pepatah terkenal untuk mengilustrasikan pentingnya peran kepemimpinan dalam menjaga integritas pemerintah.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan Doa"Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan kalau ikan busuk, busuknya dari kepala. Jadi, sebagai kepala pemerintahan, saya dan semua pejabat, baik di pusat maupun di daerah, dari semua eselon, harus memberi contoh dengan menjalankan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Tugas kita adalah memberikan kepemimpinan yang bersih dan jujur untuk melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," ujar Prabowo.Dalam sambutannya, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen memerangi korupsi, tidak hanya di tingkat eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat, dan hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi dalam pemerintahannya.Lebih lanjut, Presiden Prabowo berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran negara dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya anti-korupsi di setiap lembaga pemerintah.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pidato ini dianggap sebagai pesan kuat dari Prabowo bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus utama dari kepemimpinannya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindakan-tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas.Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo berusaha memberikan sinyal kepada para pejabat negara bahwa tidak ada tempat bagi perilaku korup di bawah kepemimpinannya, serta menunjukkan kepada rakyat Indonesia komitmennya untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.***
Read More
Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?
Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?
Lingkaran.id -Dalam upaya merangkai kabinet yang kuat dan beragam, Presiden terpilih mengundang sejumlah tokoh penting untuk bergabung dalam pemerintahan barunya. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, pemanggilan ini berlangsung pada Senin malam (14/10/2024) dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (15/10/2024). Kediaman Prabowo menjadi saksi kedatangan berbagai nama besar, seperti Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Tak hanya itu, kehadiran Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan aktivis HAM Natalius Pigai juga menambah bobot diskusi malam itu.Yang menarik perhatian adalah kehadiran sosok-sosok yang tak terduga, seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Widiyanti Putri Wardhana, istri mantan Direktur Utama Indika Energy. Momen ini menandakan keterbukaan presiden dalam menjaring berbagai perspektif untuk menghadapi tantangan yang ada.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanBerikut adalah daftar 49 calon menteri yang dipanggil:Prasetyo Hadi - Ketua DPP GerindraSugiono - Wakil Ketua Umum GerindraWidiyanti Putri Wardhana - PengusahaNatalius Pigai - Mantan Komisioner Komnas HAMYandri Susanto - Wakil Ketua Umum PANFadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai GerindraNusron Wahid - Politikus GolkarGus Ipul - Sekretaris Jenderal PBNU dan Menteri Sosial saat iniMaruarar Sirait - Politikus Partai GerindraAbdul Kadir Karding - Politikus PKBWihaji - Wakil Ketua Umum GolkarTeuku Riefky Harsya - Sekjen Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Demokrat dan Menteri ATR/BPNArifatul Choiri Fauzi - Sekretaris Pusat Muslimat NUTito Karnavian - Menteri Dalam NegeriZulkifli Hasan - Ketua Umum PAN dan Menteri PerdaganganSatryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi ITBYassierli - Akademisi ITBYusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata NegaraBahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDMAbdul Mu’ti - Sekretaris Umum PP MuhammadiyahMuhaimin Iskandar - Ketua Umum PKBAgus Andrianto - Wakil Kepala Kepolisian RIRaja Juli Antoni - Sekretaris Jenderal PSI dan Wakil Menteri ATR/BPNAgus Gumiwang - Menteri PerindustrianPratikno - Menteri Sekretaris NegaraRibka Haluk - Pj Gubernur Papua TengahM Iftitah Sulaeman Suryanagara - Politikus DemokratMaman Abdurrahman - Politikus GolkarRachmat Pambudy - Politikus Gerindra dan Akademisi IPBBudi Santoso - Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananRaden Dodi Priyono - Sekjen Kementerian PUPRHanif Faisol Nurofiq - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan HidupSultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI terpilihNazarudin Umar - Imam Besar Masjid IstiqlalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianErick Thohir - Menteri BUMNDito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSri Mulyani - Menteri KeuanganVeronica Tan - Mantan Istri Basuki Tjahaja PurnamaDudy Purwagandhi - Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin AirSupratman Andi Agtas - Menteri Hukum dan HAMDonny Ermawan Taufanto - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PertahananRosan Roeslani - Menteri Investasi/BKPMM Herindra - Wakil Menteri PertahananMeutya Hafid - Ketua DPP GolkarSeorang Kades Korupsi Dana Desa untuk Judi Online Hingga Foya-FoyaDengan hadirnya berbagai sosok dari latar belakang yang berbeda, presiden menunjukkan komitmennya untuk membentuk kabinet yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Publik kini menunggu dengan antusias untuk melihat susunan akhir kabinet yang akan mengemban tugas berat dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam menghadapi tantangan ke depan, harapan baru muncul dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden terpilih.
Read More
Protes Komeng Ditempatkan di Komisi yang Tak Sesuai Keahliannya, Minta Arahan Belajar Kemana
Protes Komeng Ditempatkan di Komisi yang Tak Sesuai Keahliannya, Minta Arahan Belajar Kemana
Lingkaran.id - Setelah resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah, yang lebih dikenal dengan nama Komeng, menghadapi tantangan awal dalam kariernya di bidang pemerintahan.Meskipun awalnya berharap untuk terlibat dalam bidang seni dan budaya, Komeng justru ditempatkan di Komite II yang membidangi masalah pertanian. Komeng mengungkapkan bahwa dirinya merasa penugasannya tidak sesuai dengan keahliannya.Diduga Hina Yesus dalam Video, GAMKI dan GMKI Laporkan Selebgram Ratu Entok atas Dugaan Penistaan Agama“Saya sebetulnya ingin berada di komite seni dan budaya, tapi entah bagaimana akhirnya saya ditempatkan di Komite II yang berkaitan dengan pertanian, sesuatu yang tidak saya pahami,” ujar Komeng.Ia pun menambahkan dengan nada bercanda bahwa daerah pemilihannya di Jawa Barat mayoritas diisi oleh emak-emak yang terkenal kritis. Ini dapil kebanyakan emak-emak. Tau sendiri kan, mulut emak-emak paling sakti sedunia.Merespons penugasannya di bidang yang tidak ia kuasai, Komeng mengaku diminta oleh pimpinan DPD untuk segera belajar mengenai pertanian. Namun, ia merasa kesulitan dalam menentukan arah belajar yang tepat."Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar ke mana? Terima kasih," ujarnya dengan nada cemas.Kakak Vina Cirebon Bantah Kasus Adiknya Murni KecelakaanUngkapan Komeng ini langsung mendapat perhatian dari netizen setelah diunggah di media sosial. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik halus terhadap penempatan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya."Itu bentuk protes Komeng. Dia ingin masuk komisi seni budaya yang sesuai bidangnya, tapi malah ditempatkan di komisi pertanian dan disuruh belajar dengan cepat," tulis salah satu netizen dalam komentarnya.Meski begitu, sejumlah pihak berharap Komeng bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kinerjanya dalam komite yang baru, meskipun bukan bidang yang ia kuasai sejak awal.***
Read More
Nasib Gibran bakal ditentukan majelis hakim PTUN pada 10 Oktober 2024
Nasib Gibran bakal ditentukan majelis hakim PTUN pada 10 Oktober 2024
Lingkaran.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago nasib Gibran Rakabuming Raka bakal ditentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Gibran bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 jika hakim PTUN mengabulkan gugatan yang telah dilayangkan PDI-Perjuangan kepada KPU mengenai penetapan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai cawapres Prabowo Subianto.Viral! Keributan di Kantor Rekrutmen, Pelamar Tuntut Pengembalian UangMenurutnya, jika gugatan PDI-Perjuangan dikabulkan oleh PTUN, maka penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dianggap sebagai cacat hukum."Kalau ini (Gugatan PDIP ke KPU) dikabulkan [majelis Hakim PTUN] maka Gibran bisa tidak dilantik jadi Wapres," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (7/10).Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga berharap Majelis Hakim PTUN bersikap profesional dan transparan serta tidak takut intervensi dari pihak mana pun, mengingat perkara yang ditangani tidak mudah."Ya seharusnya Majelis Hakim PTUN ini kan profesional dan transparan ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Pangi.Keren! Jembatan Ampera Jadi Lokasi Live TikTokers Palembang, Bikin Warga Terhibur dan Merasa AmanSementara itu, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan PDIP terhadap KPU teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, keputusan tersebut akan dibacakan pada Kamis (10/10/2024).Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengusulkan agar Gibran sebaiknya mengundurkan diri jika PTUN nanti memutuskan pencalonan Cawapresnya tidak sah.***
Read More
Zulhas Angkat Eko Patrio Jadi Sekjen PAN, Misi Baru Menyongsong Pemilu!
Zulhas Angkat Eko Patrio Jadi Sekjen PAN, Misi Baru Menyongsong Pemilu!
Lingkaran.id -Dalam langkah yang mengejutkan, Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), resmi menunjuk Eko Patrio sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru. Penunjukan ini disambut antusias oleh kader dan penggemar Eko yang berharap sosoknya dapat menghidupkan kembali semangat partai menjelang pemilu. Dalam acara pelantikan yang berlangsung meriah di Jakarta, Zulhas menekankan pentingnya inovasi dan keterbukaan dalam kepemimpinan PAN. “Eko bukan hanya politisi, tetapi juga entertainer yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Kami percaya dia bisa membawa PAN ke arah yang lebih baik,” ungkap Zulhas.Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024Eko Patrio, yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR RI dan komedian ternama, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. “Ini adalah tantangan baru, dan saya siap membawa PAN lebih dekat dengan masyarakat. Kita perlu mendengarkan suara rakyat dan merangkul semua elemen,” ujar Eko dengan semangat.Media sosial pun dipenuhi dengan respons positif dari netizen, banyak yang menyebut Eko sebagai sosok yang relatable dan mampu menarik generasi muda untuk lebih aktif dalam politik. Beberapa bahkan mengunggah meme lucu terkait penunjukan ini, membuatnya menjadi trending topic di Twitter.Tips Jitu Lulus SKD CPNS 2024, Strategi Nyata Untuk SuksesDengan visi baru dan semangat yang menggebu, Eko Patrio diharapkan mampu mereformasi dan menguatkan PAN, menjadikan partai ini sebagai pilihan utama masyarakat di pemilu mendatang. Apakah Eko akan berhasil menciptakan gebrakan di dunia politik? Kita tunggu saja!***
Read More
Tia Rahmania Dibatalkan Pelantikan Sebagai Anggota DPR 2024-2029, Bonnie Triyana Yang Menggantikan
Tia Rahmania Dibatalkan Pelantikan Sebagai Anggota DPR 2024-2029, Bonnie Triyana Yang Menggantikan
Lingkaran.id -Tia Rahmania, calon anggota DPR terpilih untuk periode 2024-2029, mendadak menjadi sorotan publik setelah video kritikan yang ditujukan kepada Nurul Ghufron beredar luas di media sosial. Kontroversi ini semakin memanas setelah KPU mengeluarkan Keputusan nomor 1368 tahun 2024, yang membatalkan pelantikan Tia sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang. Pembatalan ini dipicu oleh keputusan PDIP, partai yang menaunginya, yang memberhentikannya akibat pelanggaran kode etik dan penggelembungan suara. Kronologi pemecatan Tia dimulai pada 13 Mei 2024, ketika Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa delapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Dapil Banten I terbukti melakukan pelanggaran yang menguntungkan Tia. Tindak pelanggaran ini menciptakan kehebohan di kalangan masyarakat, memicu kritik terhadap integritas proses pemilu. Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menggelar sidang untuk menyelidiki kasus tersebut, di mana Tia dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V juga terlibat. Hasil sidang menunjukkan bahwa keduanya terbukti melanggar aturan partai dengan penggelembungan suara.Mengguncang Medan, Ibu Aniaya Anak Kandung Karena Stiker Hilang, Video Kejam Viral di Media SosialSejak saat itu, proses hukum di internal partai terus berlanjut. Pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan hasil sidang Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian, pada 3 September 2024, Mahkamah Etik PDIP juga menyidangkan perkara pelanggaran etik yang melibatkan Tia dan Rahmad, memutuskan bahwa keduanya bersalah atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Keputusan ini semakin mempertegas bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga prinsip dasar keadilan dalam pemilu.Dengan surat pemberhentian resmi yang dikirimkan oleh DPP PDIP kepada KPU pada 13 September 2024, proses pembatalan pelantikan Tia menjadi semakin jelas. Pada 23 September 2024, KPU merilis Keputusan KPU nomor 1206/2024, yang menetapkan Bonnie Triyana sebagai pengganti Tia di Dapil Banten I, setelah meraih suara terbanyak kedua.Vadel Badjideh Absen dalam Pemeriksaan, Kasusnya Tetap Bisa Naik ke PenyidikanKontroversi ini tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh calon legislatif, tetapi juga memperlihatkan upaya PDIP dalam menjaga integritas partai di tengah kritik publik. Banyak pihak berharap bahwa keputusan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia dan mendorong penerapan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan umum mendatang. Penggantian ini menjadi sinyal penting bagi calon legislatif lainnya untuk menjunjung tinggi etika dan transparansi dalam setiap langkah politik yang diambil.***
Read More
Kaesang Pangarep Klarifikasi Soal Jet Pribadi Ke Amerika “Kami Kebetulan Searah”
Kaesang Pangarep Klarifikasi Soal Jet Pribadi Ke Amerika “Kami Kebetulan Searah”
Lingkaran.id -Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengklarifikasi soal perjalanan jet pribadinya ke Amerika Serikat yang menimbulkan pertanyaan publik. Dalam keterangannya, juru bicara Kaesang, Francine Widjojo, menjelaskan bahwa perjalanan tersebut searah dengan teman Kaesang, sehingga ia memutuskan untuk menumpang.“Kebetulan searah, jadi nebeng,” ujar Francine di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 17/09/2024. Francine menambahkan bahwa Kaesang hanya mengetahui kesempatan menumpang setelah diberi tahu bahwa kapasitas jet pribadi masih mencukupi. Ia enggan membeberkan identitas teman yang dimaksud.Kasus Mayat Terbungkus Sprei: Polisi Tangkap Pasutri Tersangka PembunuhanSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kaesang untuk memberikan klarifikasi mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. KPK menyatakan bahwa klarifikasi diperlukan karena ada dugaan bahwa penyewaan jet tersebut mungkin berkaitan dengan posisi dan jabatan keluarganya.“Mengapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024.Kontroversi Menghiasi PON XXI Aceh-Sumut: Wasit Diduga Curang dalam Pertandingan TinjuKaesang Pangarep, selain sebagai Ketua Umum PSI, juga dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), saudara kandung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan ipar Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dengan latar belakang tersebut, klarifikasi dari Kaesang menjadi penting meski ia bukan merupakan penyelenggara negara secara langsung.***
Read More
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Gizi Nasional, Ini Pendapat Para Ahli
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Gizi Nasional, Ini Pendapat Para Ahli
Lingkaran.id - Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada susu sapi impor kembali mencuat setelah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengusulkan ide tersebut.Menurut Teten, susu ikan dapat menjadi solusi dalam mendukung sektor perikanan nasional sekaligus menyediakan sumber protein lokal yang lebih terjangkau bagi masyarakat.Usai Batal Periksa Kaesang, KPK Kini Batalkan Pemanggilan Bobby Nasution Terkait Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi"Susu ikan dapat membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor susu sapi. Dengan ini, kita mendukung sektor perikanan dalam negeri dan menawarkan alternatif sumber protein yang lebih murah dan mudah diakses," ujar Teten.Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga turut mendukung gagasan ini. Ia menyatakan bahwa susu ikan bisa menjadi alternatif dalam program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sudaryono menjelaskan bahwa ketersediaan stok susu sapi di dalam negeri masih terbatas, sehingga substitusi dengan susu ikan atau sumber protein lain, baik dari nabati maupun hewani, menjadi pilihan yang realistis."Daripada terus-menerus bergantung pada impor susu sapi, kita bisa substitusi dengan sumber protein lain. Hal ini lebih masuk akal dibandingkan dengan mendatangkan sapi hidup untuk diperah di sini," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/9/2024).Namun, PT Berikan Teknologi Indonesia, produsen minuman berbasis ikan, meluruskan bahwa produk mereka bukanlah susu ikan, melainkan minuman berprotein tinggi yang terbuat dari asam amino ikan."Produk kami adalah minuman asam amino dengan kandungan protein tinggi, bukan susu ikan seperti yang dipahami banyak orang," jelas Yogie, perwakilan perusahaan.Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, memberikan pandangannya terhadap wacana ini. Ia menekankan pentingnya mengonsumsi ikan secara utuh sebagai sumber protein yang lebih baik daripada hanya mengandalkan ekstraknya, seperti susu ikan. Tan menyarankan agar pembuat kebijakan memahami tujuan penggunaan susu ikan sebelum memasukkannya dalam program makan bergizi nasional.Tangis Pecah, Pria 65 Tahun Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Usai Pertahankan Hutan Adat"Manusia membutuhkan ikan dalam bentuk utuh, bukan hanya ekstraknya. Jika kita berbicara tentang ekstrak ikan, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tertentu, bukan sebagai pengganti dalam program makan bergizi," ujar Tan.Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam, sehingga upaya peningkatan gizi seharusnya disesuaikan dengan karakteristik pangan lokal di berbagai wilayah."Kita kaya akan pangan lokal yang dapat mendukung pola makan sehat. Masyarakat perlu makan makanan dari alam, bukan sekadar minum susu," tutup Tan, memperingatkan pentingnya pemahaman yang mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut.***
Read More
KPK kumpulkan bukti dugaan gratifikasi Bobby Nasution pada saat naik jet pribadi
KPK kumpulkan bukti dugaan gratifikasi Bobby Nasution pada saat naik jet pribadi
Lingkaran.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui pernah menaiki jet pribadi. Pengakuan itu akhirnya disampaikan Bobby Nasution setelah fotonya viral di media sosial.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak untuk mengumpulkan bukti apakah fasilitas mewah yang didapat menantu Presiden Jokowi itu masuk dalam gratifikasi."Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung KPK, Kamis (5/9/2024).Bodyguard Atta Halilintar Mengancam Jurnalis di Polres Jakarta Selatan, Minta Maaf Setelah ViralTessa menjelaskan secara regulasi para penyelenggara negara yang merasa mendapatkan gratifikasi bisa saja melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Namun apabila hal tersebut tidak dilaporkan tentunya seorang penyelenggara negara bisa dikenakan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi."Kalau seandainya itu bukan gratifikasi, mungkin itu benar-benar dibayarkan atau bentuknya bisnis yang bersumber dari uang yang memang benar asalnya, tentunya tidak perlu dilaporkan," ujar Tessa.Perihal undangan klarifikasi, KPK melalui Direktorat Gratifikasi bakal mengundang suami Kahiyang Ayu itu. Namun KPK mengatakan masih ada banyak cara yang dilakukan agar Wali Kota Medan itu bisa mengklarifikasi. Kata Tessa, Bobby tidak harus datang langsung ke KPK."Kalau mengklarifikasi itu banyak cara, bisa diundang, datang ke sini. Atau seandainya posisinya di luar, kita bisa melalui zoom. Karena sekarang era digital, ya lebih mudah, dan tidak memakan biaya yang tidak terlalu banyak," ucap Tessa.Sebelumnya, Bobby Nasution menanggapi soal fotonya yang viral usai turun dari jet pribadi di salah satu landasan udara.Viral Pedagang Buah Jadi Korban Pengeroyokan OrmasFoto itu memperlihatkan menantu Jokowi tersebut menggunakan payung yang diikuti oleh dua orang pengawalnya dengan latar belakang jet pribadi warna hitam yang diketahui jenis Embraer ERJ-135BJ Legacy 650."Coba lihat tanggal berapa, punya siapa pesawatnya, dan pakai dana siapa. Kalau itu bukan punya sendiri. Itu sewa, silakan dicek," kata Bobby Nasution, Selasa (3/9/2024).Bobby mengeklaim jet pribadi yang disewa itu bukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun uang hasil korupsi."Selalu saya menyampaikan, silakan dicek. Crosscheck dan diperiksa apa ada uang pakai APBD dan uang korupsi, saya memastikan itu tidak. Saya memastikan bukan dari situ," ujar Bobby.
Read More
Kaesang Pangarep Masuk Radar KPK Terkait Dugaan Penggunaan Jet Pribadi!
Kaesang Pangarep Masuk Radar KPK Terkait Dugaan Penggunaan Jet Pribadi!
Lingkaran.id - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kini berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi perbincangan di media sosial. Publik ramai mempertanyakan dugaan penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, untuk perjalanan di Amerika Serikat. Penggunaan pesawat mewah ini diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah.Menanggapi isu ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi bahwa pimpinan KPK telah meminta Direktur Pelaporan Gratifikasi serta Direktur Pelaporan dan Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaesang.Viral Ojol Bantu Pantau Pacar Pelanggan, Warganet Sebut 'Ojol Detektif'"Pimpinan sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk mengklarifikasi informasi dari media terkait dugaan fasilitas tersebut," ujar Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).Alexander menegaskan bahwa KPK berpegang pada prinsip bahwa semua warga negara, termasuk Kaesang, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ia juga meminta agar petugas KPK tidak merasa takut atau ragu untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang, meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara."Kami harus peka dan proaktif menjawab pertanyaan masyarakat mengenai dugaan gratifikasi ini. Jangan sampai isu ini menggantung," lanjut Alexander.Saat ditanya lebih lanjut, Alexander menyatakan bahwa meskipun Kaesang tidak menjabat sebagai pejabat publik, ia masih bisa dimintai klarifikasi karena statusnya sebagai anak presiden."Walaupun Kaesang bukan penyelenggara negara, ia tetap bisa dimintai klarifikasi. Jika anak seorang pejabat menerima fasilitas tertentu yang terkait dengan jabatan orangtuanya, hal ini bisa dipertanyakan," tambah Alexander.Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di mana pejabat negara dilarang menerima hadiah atau fasilitas tanpa melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari.Menurut Alexander, jika fasilitas jet pribadi itu merupakan sewa pribadi, Kaesang harus menunjukkan bukti pembayarannya kepada publik untuk menghentikan spekulasi. Jika fasilitas tersebut merupakan pemberian dari pihak lain, Kaesang harus menjelaskan kapasitasnya dalam menerima fasilitas tersebut."Jika memang fasilitas itu merupakan gratifikasi, masyarakat berhak tahu siapa yang memberikan dan dalam kapasitas apa Kaesang menerimanya. Kalau sewa, tunjukkan buktinya," jelas Alexander.Viral! Momen Haru Anak-anak Menangis Saat Mahasiswa KKN Akan PulangSebelumnya, netizen juga mengungkap dugaan bahwa jet Gulfstream G650ER tersebut milik Garena, perusahaan game online di bawah Sea Limited, Singapura. Pesawat tersebut diketahui sering mendarat di Solo, kampung halaman Kaesang. Garena juga memiliki keterkaitan dengan Sea Bank, yang merupakan sponsor klub sepak bola Persis Solo, yang dimiliki oleh keluarga Jokowi.Selain dugaan penggunaan jet pribadi, Kaesang juga menjadi sorotan terkait dugaan pembelian tas-tas mewah dari merek terkenal seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes, yang diduga tidak melalui pemeriksaan Bea dan Cukai saat dibawa masuk ke Indonesia. Netizen mempertanyakan apakah barang-barang mewah tersebut dibeli tanpa pajak atau merupakan hadiah. Kasus ini kini tengah dipantau publik, dengan harapan KPK dapat mengungkap kebenaran terkait dugaan gratifikasi ini.***
Read More
Berita Populer Bulan ini
Bina Husada
Berita Terbaru
Pilih yang terbaik