Lingkaran.id - Dalam upaya memberantas maraknya perjudian online di kalangan masyarakat, pemerintah Indonesia akan membentuk satuan tugas khusus.Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta kehadiran Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (18/4/2024).Waspada! Pegawai Wanita Toko Kue Jadi Korban AsusilaMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan hasil pertemuan tersebut, menyatakan bahwa pemerintah telah merumuskan pembentukan satuan tugas terpadu dalam waktu satu minggu ke depan untuk memberantas judi online."Kami tadi baru selesai rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Jadi keputusannya adalah dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online," ujar Budi Arie usai pertemuan.Pelajar SMKN Meregang Nyawa Diduga Usai Dianiaya Kepala SekolahMenurut Budi Arie, langkah ini diambil setelah pemerintah menerima laporan mengenai meningkatnya kasus judi online di masyarakat.Dengan pembentukan satuan tugas, diharapkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait akan menjadi lebih terpadu dan holistik dalam upaya memberantas praktik judi online di Indonesia yang semakin meresahkan.***

Lingkaran.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai koordinator investasi untuk Apple di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan investasi perusahaan teknologi tersebut di Indonesia."Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin koordinasi investasi Apple di IKN," kata Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (17/4/2024).Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang : Hadirkan Wisata Hutan Cahaya Terbesar di PalembangAgus Gumiwang menegaskan pentingnya peningkatan investasi Apple di Indonesia, mengingat jumlah impor produk Apple yang tinggi. Saat ini, impor produk Apple ke Indonesia mencapai angka sekitar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 32 triliun), sedangkan investasinya hanya sebesar Rp 1,2 triliun."Dalam bisnis, hal ini menunjukkan pentingnya perluasan pendirian perusahaan mereka di Indonesia," tambahnya.Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengajak langsung Apple untuk berinvestasi di IKN di Kalimantan Timur. Usulan ini disampaikan saat pertemuan dengan Tim Cook, CEO Apple, di Istana Kepresidenan pada Rabu (17/4/2024)."Tadi pak Presiden juga meminta agar Apple ikut berpartisipasi dalam investasi membangun smart city di IKN. Ini langsung ditujukan kepada Tim Cook," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya.Pendeta Gilbert Lumoindong Ajukan Permohonan Maaf ke MUI Terkait Ceramah ViralBudi Arie juga menyampaikan bahwa respon Tim Cook terhadap usulan ini sangat positif. "Responnya sangat baik," ujarnya.Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menggalang investasi sektor teknologi yang strategis, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem kota pintar di IKN.***

Lingkaran.id - Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, menanggapi dengan singkat terkait wacana Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Solo.Dalam sebuah pernyataan di Balai Kota Solo pada Sabtu (30/3/2024), Gibran enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyarankan untuk langsung menanyakan kepada adiknya sendiri, Kaesang Pangarep, mengenai kemungkinan maju atau tidaknya dalam Pilkada 2024.Dewas KPK Terima Pengaduan, Jaksa KPK Diduga Lakukan Pemerasan Capai Miliaran RupiahGibran memilih untuk tidak ikut campur dalam rumor atau spekulasi yang belum pasti, dan menyarankan agar pertanyaan-pertanyaan terkait keikutsertaan Kaesang dalam Pilkada Solo langsung diajukan kepada yang bersangkutan."Tanya ke Kaesang aja ya," ujar Gibran dengan singkat.BW mengatakan setelah Prabowo Gibran kalah di Aceh tiba tiba PJ Gubernur Aceh dicopotPernyataan tersebut menegaskan bahwa Gibran memilih untuk tidak ikut campur dalam spekulasi politik yang berkembang, dan memberikan penegasan bahwa keputusan terkait partisipasi Kaesang dalam Pilkada Solo sebaiknya ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.Wacana potensial Kaesang Pangarep untuk menggantikan posisi Gibran dalam konteks Pilkada Solo telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi atau keputusan yang diambil oleh pihak terkait.***

Lingkaran.id - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, belum kehilangan harapan terkait hasil Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia masih optimis bahwa pemilihan presiden akan berlangsung dalam dua putaran. Itulah sebabnya, Anies belum mengambil keputusan terkait sikap politiknya pasca-Pilpres.Dalam sebuah pertemuan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024), Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap politiknya pasca-Pilpres.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi Suara"Jadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah? Kalau ternyata hasilnya berubah, gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua, gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Maret baru kemudian nanti kita akan sampaikan," kata Anies.Anies menekankan bahwa dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Bagi pihak yang kalah, sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang."Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang, bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting," tambahnya.Anies juga menyebut bahwa dia telah menyampaikan hal yang sama dalam debat Pilpres 2024. Dia mengingatkan bahwa tidak semua politikus mampu menjadi oposisi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, capres nomor urut 2."Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," ujarnya.Meskipun begitu, Anies menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Dia menekankan pentingnya oposisi dalam memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda untuk membantu masyarakat memberikan penilaian yang lebih komprehensif.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat," tegas Anies.Anies juga menekankan bahwa kekuasaan bukanlah soal bisnis, melainkan menjalankan kedaulatan rakyat."Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tandasnya.***

Lingkaran.id - Ketua DPD Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya, mengungkapkan bahwa nama Erina Sofia Gudono, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah muncul dalam radar Partai Gerindra sebagai potensi kandidat dalam Pilkada 2024.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Danang dalam konferensi pers pada Rabu (13/3/2024). Dia menjelaskan bahwa nama Erina dan Soimah muncul sebagai usulan dari DPC Gerindra di Sleman dan Bantul, berdasarkan aspirasi dari kader, simpatisan, dan masyarakat umum.Noel VS Deddy Hampir adu jotos pada saat dialog di stasiun televisi swasta"Kalau pertimbangan aspirasi, kita cuma mendapatkan nama saja. Tapi mungkin yang menyuarakan senang melihat persona ketokohan lalu dianggap mewakili warga dan lainnya," jelas Danang.Namun, Danang menegaskan bahwa belum ada komunikasi resmi dari DPD Gerindra DIY terkait hal ini dan tetap memprioritaskan kader internalnya terlebih dahulu."Tapi kami juga tetap memprioritaskan dari kader. Ada nilai plusnya kalau kader internal karena dianggap sudah paham apa yang dicita-citakan Gerindra. Prosesnya juga masih wacana di tingkat DPC. Masih panjang juga prosesnya, sampai Agustus," katanya.Sementara itu, terkait persiapan untuk Pilkada 2024, Gerindra terus berkoordinasi secara internal dan menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Hal ini merupakan strategi yang penting mengingat perlunya berkoalisi di tingkat kabupaten dan kota.Spesial! Buka Bersama Novotel Hotel Palembang, Hadirkan Cita Rasa Nusantara & Timur Tengah"Komunikasi dengan partai lain, karena semua kabupaten dan kota, Gerindra harus berkoalisi di pilkada. Komunikasi dengan tokoh-tokoh termasuk petahana yang masih menjabat," tambah Danang.Dengan demikian, kehadiran nama Erina Sofia Gudono dalam radar Partai Gerindra untuk Pilkada 2024 menambah dinamika politik lokal, namun masih dalam tahap wacana dan proses yang panjang hingga Agustus mendatang.***

Lingkaran.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada usulan formal atau resmi ihwal penggunaan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dasco menjelaskan, ada mekanisme dalam penggunaan hak angket yaitu setidaknya diajukan oleh minimal 25 anggota dewan yang berasal lebih dari satu fraksi di DPR. Jika syarat sudah terpenuhi maka usulan disampaikan ke pimpinan DPR.Kemudian, sambungnya, pimpinan DPR akan rapat untuk bahas usulan hak angket tersebut. Meski demikian, Dasco menyatakan belum ada usulan resmi hingga hari ini, Selasa (5/3/2024), sehingga pimpinan DPR belum akan mengadakan rapat pimpinan dalam waktu dekat.Viral WNA Rusia Amuk Restoran Sambil Bawa Senjata Tajam di Bali"Loh, kita mau ngomongi apa [dalam rapat pimpinan]? Ya usulannya [soal hak angket] kan enggak ada," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).Bagaimanapun, ujar Dasco, masa persidangan DPR baru dibuka. Oleh sebab itu, wajar apabila belum ada usulan resmi. Di samping itu, dia tidak menampik adanya dorongan untuk penggunaan hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (5/3/2024). Meski demikian, dia ingatkan ada prosedur resmi."Jadi kalau ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR," katanya. Sebelumnya, dalam rapat paripurna anggota DPR dari tiga fraksi menyampaikan dorongan untuk penggunaan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.Anggota DPR dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menjadi yang pertama menyinggung ihwal hak angket. Aus merasa, di tengah masyarakat muncul berbagai kecurigaan dan praduga kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya PDR menggunakan hak angket saat ini. "Hak angket adalah salah satu instrumen DPR dan diatur UUD dan bisa digunakan kecurigaan dan praduga itu secara transparan," ujar Aus. Dia menyatakan, jika nantinya pemerintah terbukti melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu maka harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.Momen Cekcok Viral Pasangan Suami Istri di Gerbang KRL, Diduga Terkait PerselingkuhanSebaliknya, jka tidak terbukti maka bisa menjadi klarifikasi isu negatif kepada pemerintah. Senada, anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menegaskan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja.Termasuk, lanjutnya, dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Luluk berpendapat, Pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk sejak Era Reformasi. Menurutnya, tidak ada pemilu sebrutal Pemilu 2024. Oleh sebab itu, dia merasa tidak heran jika muncul banyak dorongan agar DPR menggunakan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.Luluk pun tidak ingin DPR hanya diam saja melihat dorongan dari masyarakat itu. "Bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melakukan hak angket," jelas Luluk pada kesempatan yang sama.Dia yakin, hak angket bisa menjadi cara untuk mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan masyarakat kepada pemerintah saat ini. Terakhir, anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima juga menyinggung derasnya keprihatinan kelompok rohaniawan dan budayawan ihwal buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, dia ingin pimpinan DPR sikapi keprihatinan tersebut. "[Agar DPR] mengoptimalkan pengawasan fungsi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun," katanya pada kesempatan yang sama. Dengan begitu, lanjutnya, pemilu ke depan bisa terjamin kualitasnya. Tak hanya itu, DPR juga bisa mengoptimalkan fungsi pengawasannya yang selama ini dirasa tidak ada taring hingga marwahnya.

Lingkaran.id - Masyarakat Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa siang, 5 Maret 2024. Mereka mendukung DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024.Aksi demo di gedung DPR sudah berjalan sejak pukul 10.00 WIB. Mereka datang dari berbagai organisasi masyarakat dan relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.Viral WNA Rusia Amuk Restoran Sambil Bawa Senjata Tajam di BaliMassa aksi menuntut agar anggota DPR bisa menggulirkan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu. Mereka menuding pemilu sudah curang sejak awal."Ini bukan soal menang dan kalah, ini soal demokrasi, pemilu sudah curang sejak awal," kata salah seorang orator. Ada 15 tuntutan yang disuarakan oleh pendemo, di antaranya:Makzulkan Jokowi penjahat demokrasiMengadili Jokowi dan kroni-kroninya yang dianggap menjadi pengkhianat rakyatMenghapuskan dinasti politikMengadili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasiMenolak hasil quick count yang menyesatkanMenolak hasil pemilu curangMelaksanakan hak angket DPR-MPR RI mengusut Pemilu curangMengusut tuntas grand desain Pemilu curang terstruktur, sistematis dan massifMendiskualifikasi paslon pilpres yang melakukan kecuranganMengaudit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran Pemilu 2024Menolak kelangkaan dan kenaikan harga berasMenolak kenaikan harga cabaiMenolak kenaikan harga sembakoMenolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnyaMomen Cekcok Viral Pasangan Suami Istri di Gerbang KRL, Diduga Terkait PerselingkuhanSaat ini, anggota DPR tengah menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024. Sidang paripurna juga dihujani desakan agar DPR segera menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.

Lingkaran.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV tahun sidang 2023-2024 hari ini di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.Rapat Paripurna tersebut menjadi momen penting setelah DPR menjalani masa reses menyusul serangkaian pemilihan umum (pemilu) 2024.Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (5/3/2024), terdapat dua agenda utama. Salah satunya adalah penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.Resmi Tersangka! Hengki Dalang Pungli di Rutan KPKPidato Puan Maharani menyoroti pelaksanaan pemilu yang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Puan menganggap pemilu sebagai sebuah kompetisi di mana menang dan kalah merupakan bagian yang tak terpisahkan."Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang," ujar Dasco saat membacakan pidato politik Puan Maharani.Puan menegaskan bahwa etika politik tersebut harus dimiliki oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah.Namun, Puan juga menekankan bahwa etika politik yang sama harus dimiliki oleh seluruh penyelenggara pemilu. Mereka diingatkan untuk menerapkan sikap yang bebas, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas mereka.Usai Tersandung Kasus Prostitusi, Tisya Erni Dituding Rebut Suami Orang oleh Warga Negara Asing"Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil," tambah Dasco saat membacakan pidato tersebut.Pada akhir pidatonya, Puan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Pidato tersebut menjadi refleksi atas semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah bangsa melalui pemilihan umum.*** 

Lingkaran.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri simulasi program makan siang gratis pada Kamis (29/2/2024) di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Dalam acara tersebut, Airlangga memantau simulasi yang melibatkan siswa dengan biaya makan siang sebesar Rp 15.000."Dalam agenda ini, kami melihat simulasi untuk makan siang dengan biaya Rp 15.000," ungkap Airlangga.Simulasi program makan siang gratis ini diinisiasi secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Airlangga menjelaskan bahwa simulasi ini diusulkan untuk dilakukan dengan menggunakan anggaran dari program daerah yang telah ada sebelumnya.Erick Thohir Bersama Pengadaian Berkomitmen Dukung Peningkatan Kesejahteraan Mental Karyawan BUMNDalam rangkaian simulasi ini, siswa diminta membawa tempat makan dari rumah, sementara makanan dan lauk pauk dibagikan saat tiba waktu makan siang. Terdapat empat menu utama yang disajikan, yaitu gado-gado, siomay, nasi ayam tepung, dan nasi semur telur.Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa melalui program ini, pemerintah pusat berharap mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis, yang merupakan bagian dari program Prabowo-Gibran.Presiden Jokowi Bantah Harga Beras Masih Naik, Tegaskan Penurunan Harga di Pasar-Pasar iniSebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis untuk tahun 2025. Makan siang gratis ini merupakan program unggulan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin dalam berbagai versi hitung cepat Pilpres 2024.Beberapa aspek program ini telah disepakati, termasuk anggaran makan siang sebesar Rp 15.000 per anak. Program ini juga akan dilaksanakan secara bertahap, baik dari sisi jumlah penerima maupun daerah sasaran program.*** 

Lingkaran.id - Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin (26/2/2024), membahas sejumlah program dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program unggulan yang dibahas adalah program makan siang gratis tahap awal.Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rapat tersebut membahas berbagai program dari Prabowo, termasuk program makan siang gratis yang menjadi sorotan.KUA Bersiap Menjadi Pusat Pelayanan Semua Agama di Indonesia"Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," ungkap Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Meskipun pembahasan program tersebut dilakukan sebelum hasil resmi perhitungan KPU, Bahlil menegaskan bahwa ini hanya untuk menyiapkan perencanaan program pemerintahan selanjutnya."Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," jelasnya.Bahlil juga menyatakan bahwa pembahasan program capres lainnya belum dapat dipastikan dan mengungkapkan bahwa dirinya belum tahu jelas antaran masih menunggu tahap kedua saat KPU memutuskan. Dalam hal tim transisi, Bahlil menilai bahwa tidak diperlukan tim transisi untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, pemerintahan saat ini dan ke depan akan terus berkelanjutan.PT Pegadaian Kanwil III Palembang Bersinergi Bersama Universitas Sriwijaya: Resmikan The Gade Creative Lounge"Kalau tim transisi itu dalam pandangan saya pemerintahan terdahulu itu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi?" tegas Bahlil.Sidang kabinet tersebut menjadi ajang diskusi awal terkait program-program yang mungkin akan diimplementasikan oleh pemerintahan berikutnya, meskipun masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).***

Lingkaran.id - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengumumkan rencana signifikan untuk mengubah peran Kantor Urusan Agama (KUA) dari sekadar tempat pencatatan pernikahan bagi umat Islam menjadi pusat pelayanan keagamaan bagi semua agama.Keputusan ini berpotensi membuka pintu bagi umat non-Islam untuk mencatat pernikahan mereka di KUA. Yaqut juga mengungkapkan bahwa rencana ini sudah disepakati sejak awal untuk menjadi wadah semuah agama dalam kehidupan berbangsa dan beragama.PT Pegadaian Kanwil III Palembang Bersinergi Bersama Universitas Sriwijaya: Resmikan The Gade Creative Lounge"Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangan resminya, seperti yang dikutip pada Minggu (25/2/2024).Menag Yaqut juga menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik saat ini, di mana umat non-Muslim harus mencatat pernikahan mereka di kantor pencatatan sipil. Beliau menyebutkan bahwa seharusnya hal ini menjadi urusan Kementerian Agama."Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama," tambahnya.Dalam upaya memberikan pelayanan lebih luas, Menag Yaqut berharap bahwa aula-aula yang ada di KUA dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri, terutama karena faktor ekonomi dan sosial.Presiden Joko Widodo Resmikan Publisher Rights: Dorong Jurnalisme Berkualitas"Saya juga berharap aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-Muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain," ujar Menag Yaqut.Beliau menekankan bahwa sebagai mayoritas, tugas umat Muslim adalah memberikan pelindungan kepada saudara-saudari yang merupakan minoritas, dan bukan sebaliknya. Keputusan ini diharapkan akan memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.***

Lingkaran.id - Buku kontroversial berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong" karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memunculkan polemik setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.Buku setebal 27 halaman yang diluncurkan pada 26 Juni 2023, menyajikan pandangan SBY mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Dalam buku tersebut, SBY diduga menyoroti potensi keterlibatan Jokowi dalam perebutan kursi presiden (cawe-cawe) pada Pilpres 2024.Buku ini juga menyebutkan keinginan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), serta mengungkap anggapan bahwa Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden.Isu-isu yang diungkap dalam buku tersebut menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejumlah tokoh, termasuk pegiat sosial Jhon Sitorus, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak buku ini terhadap kesehatan mental AHY.Melalui akun media sosialnya, Jhon Sitorus menyatakan bahwa peredaran buku ini seharusnya ditarik secara massif karena dianggap berbahaya bagi kesehatan mental AHY.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan Sirekap"Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus ditarik secara massif. Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tulis @Miduk17 dalam akun resmi media sosialnya.Sebagai informasi, AHY baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).Bergabungnya AHY dengan pemerintahan Jokowi menandai akhir sembilan tahun perjalanan Partai Demokrat sebagai oposisi.***

Lingkaran.id - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan kejanggalan dalam proses Pemilu 2024, termasuk dugaan penggelembungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Dalam sebuah talkshow "Rakyat Bersuara" pada Selasa (20/2/2024), Adian menyatakan bahwa rakyat dan partai politik merasa bingung untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan keraguan untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).PDIP Resmi Tolak Penggunaan Sirekap dan Tunda Tahapan Rekapitulasi, Hingga Audit Forensik"Rakyat ini bingung, partai-partai bingung, ketemu kecurangan pemilu, ngadu kemana? MK? Ada pamannya. Terus di mana? Mau enggak mau pilihannya adalah hak angket," ujar Adian.Adian Napitupulu berpendapat bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengontrol produk undang-undang (UU).Menurutnya, parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujuinya."Ditarik ke parlemen, parlemen bertanggung jawab mengontrol produk UU salah atau tidak. Parlemen bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu," tambah Adian.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Merespons pernyataan Adian, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa anggota legislatif dapat mendorong hak angket. Namun, Maman menegaskan bahwa Partai Golkar belum menunjukkan sikap resmi terhadap usulan hak angket."Kalau teman-teman mau dorong lewat hak angket, silakan. Tetapi bahwa Golkar mau setuju, itu nanti dulu," ungkap Maman Abdurrahman.*** 

Lingkaran.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menolak penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh tingkatan pleno.PDIP juga menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Surat pernyataan penolakan ini, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan nomor surat 2599/EX/DPP/II/2024.Dalam surat tersebut, PDIP mengemukakan beberapa poin penting terkait penolakan mereka:Kegagalan Sirekap dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, penundaan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK dianggap tidak relevan.Tidak ada kegentingan atau kondisi darurat yang memaksa untuk menunda tahapan rekapitulasi di tingkat PPK.PDIP menegaskan perlunya segera mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi di seluruh jenjang tingkatan pleno.PDIP menolak keputusan KPU yang dinilai membuka celah kecurangan dan melanggar asas kepastian hukum, efektivitas-efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.PDIP meminta audit forensik digital terkait penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menginginkan hasil audit tersebut dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan SirekapSurat pernyataan penolakan ini ditujukan kepada KPU dengan harapan agar tindakan-tindakan yang diusulkan dapat segera ditindaklanjuti.Tembusan surat ini juga dikirimkan kepada beberapa pihak, termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengedali Situasi PDIP serta Arsip PDIP.***

Lingkaran.id - Sejumlah artis maju dalam Pemilu 2024.Mereka berebut suara rakyat agar bisa melanggeng ke Senayan.Di balik perjuangan para artis agar bisa berhasil nyaleg dilakukan berbagai cara.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Namun tak sedikit pula mereka menelan kekecewaan karena hasil suara masih terlalu rendah.Di antaranya komedian Dede Sunandar.Ia terkapar dalam Pileg 2024 sebab sementara masih mendapat 7 suara dalam Pileg 2024.Keadaan tersebut diketahui dari update Real Count KPU pada Senin (19/2/2024) pukul 06.17 WIB dengan suara masuk mencapai 36 persen.Diketahui, Dede Sunandar maju sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jawa Barat Kota Bekasi VI dari Partai Perindo.Peolehan suara Dede Sunandar pun masih bisa bertambah karena data masuk belum 100 persen.Di antara sesama anggota partainya di Perindo Dede bersaing dengan delapan calon anggota DPRD lainnya dan ia berada di peringkat 3.Diketahui, dalam acara Bukan Umbar Janji di Trans 7, Dede Sunandar berujar ia menjual dua mobilnya untuk modal sebagai caleg.Video Viral: Istri Sah Pergoki Suami Selingkuh di Ranjang OyoKalau pun tak terpilih ia berkata tidak apa-apa."Kan ada pembelajaran dari situ," ucap Dede Sunandar, dikutip dari kanal YouTube Trans7 Official, via Banjarmasin Post.Dede Sunandar merupakan salah satu dari sejumlah komedian yang jadi caleg.Sementara itu selain Dede Sunandar ada komedian yakni Komeng yang juga nyaleg.Ia maju sebagai calon anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat. 

Lingkaran.id - Pemilu legislatif 2024 diwarnai dengan kehadiran sejumlah selebriti Tanah Air yang mencoba peruntungan di dunia politik.Selain komedian Komeng alias Alfiansyah Komeng yang dipastikan lolos menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, beberapa artis juga diprediksi sama setelah perolehan suaranya cukup besar di banding calon yang lain. Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?1. Mulan Jameela.Artis cantik yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 ini dinilai memiliki basis massa suara yang kuat di Jawa Barat.Di Pemilu Legislatif tahun ini, Mulan berhasil menggeser beberapa artis yang maju sebagai caleg DPR RI dapil yang sama yaitu Jabar XI. Seperti Ali Syakieb, Ronal Supradja dan Didi Riyadi.2. Nafa UrbachPenyanyi yang pernah gagal melenggang ke Senayan di periode sebelumnya ini ternyata kembali mengadu nasib sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem.Nafa tahun ini meraih suara cukup besar yaitu 42.400 berdasarkan Real Count KPU Jumat (16/2) lalu.Bahkan suaranya lebih besar dari artis-artis yang juga nyaleg di Jawa Tengah dapil berbeda, seperti Narji dari PKS sebanyak 9.282 suara (Jawa Tengah X) dan pedangdut Kristina dari PAN sebesar 3.762 suara (Jawa Tengah X).Video Viral: Istri Sah Pergoki Suami Selingkuh di Ranjang Oyo3. Once MekelKendati masuk dalam dapil neraka yaitu Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), penyanyi yang baru pertama kali nyaleg ini mampu mendulang suara cukup besar.Once yang maju dari PDI P ini harus bersaing ketat dengan sejumlah politikus kawakan yang berada dalam satu partai seperti Eriko Sutarduga dan Masinton Pasaribu.

Lingkaran.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu malam (18/2/2024).Pertemuan keduanya berlangsung tertutup, dan meskipun diundang untuk makan malam, informasi yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, bertentangan dengan pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan SirekapMenurut Hermawi Taslim, Surya Paloh hadir di Istana Negara sesuai undangan makan malam yang disampaikan oleh Presiden Jokowi."Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi," kata Hermawi Taslim.Pernyataan ini berkontras dengan informasi yang disampaikan oleh Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana, yang menyebut bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi.Keterangan dari dua sumber yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan dan kontroversi terkait tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut.Prabowo - Gibran Berhasil Unggul Hasil Real Count di Kandang BantengMeskipun pertemuan tersebut berlangsung tertutup, publik mulai berspekulasi tentang topik yang dibahas antara Surya Paloh dan Jokowi, terutama karena adanya perbedaan keterangan antara pihak NasDem dan Koordinator Staf Presiden.Namun hingga saat ini, kedua belah pihak belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.***

Lingkaran.id - Bambang Widjajanto, anggota Dewan Pakar Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), menyatakan ketidaksetujuannya terhadap permintaan maaf yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kesalahan dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.Bambang menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang diduga berkaitan dengan manipulasi data.Ketua KPU Minta Maaf atas Kesalahan Konversi Data Sirekap, Pastikan Tidak Ada Niat Manipulasi"Sangat mudah dia (KPU) mengatakan minta maaf, terus kalau minta maaf, selesai gitu? Enggak kan. Dengan logaritma sistem seperti itu diperbaiki, di sini muncul lagi di sana," ujar Bambang pada Sabtu, 17 Februari 2024.Bambang menyoroti dugaan kejanggalan dalam rekapitulasi Pemilu 2024 yang diduga dimanipulasi. Tim pakar forensik IT yang diterjunkan oleh pihaknya telah melakukan kajian dan menduga bahwa data server KPU memiliki logaritma sistem yang telah di-setting untuk memenangkan paslon tertentu dengan otomatisasi di atas 50 persen."Dugaan kecurangan tersebut semakin terlihat dengan adanya penggelembungan suara di berbagai wilayah, termasuk markdown," jelasnya.Bambang juga menyampaikan bahwa sejumlah keluhan yang dikirimkan oleh Timnas AMIN kepada KPU tidak mendapat jawaban.Ia menyoroti masalah keamanan data DPT yang dicuri dan ditemukan di black web market, serta ketidakjelasan apakah KPU telah melakukan perbaikan sistem atau membersihkan virus yang mungkin mengancam integritas Pemilu.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-GibranSebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kesalahan konversi data Formulir Model C1-Plano pada sistem Sirekap.Meskipun mengakui kesalahan, Bambang Widjajanto menegaskan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan proses Pemilu 2024.

Lingkaran.id - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono, meluruskan isu yang menyebut program makan siang gratis baru dilaksanakan pada 2029.Ia menegaskan program makan siang gratis bakal segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024."Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (16/2).Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-GibranMenurut Budi, misinformasi soal program makan siang gratis itu berawal dari pernyataannya yang dipotong pada Desember lalu. Pernyataan yang tak utuh itu kemudian disebarluaskan.Ia menuturkan konteks utuh pernyataannya hilang, sehingga seolah mengatakan program itu baru terlaksana pada 2029 atau di ujung pemerintahan Prabowo-Gibran.Euforia Pencoblosan Pemilu 2024: Wanita ini Gunakan busana Pengantin ke TPS"Padahal yang benar adalah, program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029," ucapnya.Budi mengatakan program unggulan Prabowo-Gibran itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. Target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercakup sepenuhnya di 2029."Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," ujar Budi. 

Lingkaran.id - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara soal permintaan Presiden Jokowi agar kecurangan Pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies mengatakan memang mekanismenya seperti itu."Iya memang begitu," kata Anies di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Jumat (16/2/2024). Karena sudah tahu, maka itu Anies mengatakan sudah memerintahkan agar bukti kecurangan dikumpulkan. Nantinya, bukti-bukti itu akan dipakai untuk proses lebih lanjut.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-Gibran"Karena itulah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta, kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu yang perlu kita tunjukkan kepada nanti Bawaslu dan juga tim hukum prosesnya," kata dia.Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons dugaan soal kecurangan Pemilu 2024. "Mengenai kecurangan, caleg (calon legislatif) itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres (Calon Presiden) cawapres (Calon wakil presiden) ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Ada juga aparat di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya," katanya kepada wartawan usai membuka IIMS di Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).Euforia Pencoblosan Pemilu 2024: Wanita ini Gunakan busana Pengantin ke TPS"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," tegas Jokowi.Hanya saja, lanjut Jokowi, jika memang ada kecurangan, bisa ditindaklanjuti. "Kalau memang betul ada, mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti ke persidangan di MK, sudah diatur semuanya," katanya."Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi.