Lingkaran.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya pungutan cukai sebesar Rp30 miliar terhadap kapal keruk yang hendak digunakan untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera. Kebijakan tersebut membuatnya heran, mengingat kapal tersebut justru diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan. Menyikapi hal itu, Purbaya langsung mengambil keputusan untuk membebaskan kapal keruk tersebut dari kewajiban membayar cukai.Pungutan tersebut diketahui muncul karena kapal keruk berasal dari perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap aset yang keluar dari kawasan tersebut dikenakan bea cukai, termasuk kapal yang dipinjamkan untuk keperluan penanggulangan bencana.Bansos 2026 Mulai Cair, Cek Nama Anda di cekbansos.kemensos.go.idHal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI pada Sabtu (10/1/2026). Ia menjelaskan bahwa kapal keruk tersebut dipinjam melalui koordinasi dengan TNI dan Kementerian Pertahanan untuk mendukung upaya pemulihan wilayah terdampak bencana.Purbaya mengaku tidak masuk akal jika bantuan untuk penanganan bencana justru dibebani biaya yang besar. Oleh karena itu, begitu laporan mengenai pungutan cukai tersebut sampai kepadanya, ia langsung memerintahkan agar kewajiban pembayaran dibatalkan. Dengan keputusan tersebut, kapal keruk dapat segera diberangkatkan ke lokasi tanpa hambatan administrasi.Ia juga menegaskan bahwa setelah tugas penanganan bencana selesai, kapal keruk tersebut akan dikembalikan ke kawasan asalnya. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.Apa Itu KUHAP Baru? Ini Bedanya dengan Aturan Lama dan Dampaknya bagi Warga NegaraSelain itu, Purbaya meminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar tidak segan melaporkan jika menemukan kendala serupa di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pengenaan cukai atau hambatan administratif lain dalam penanganan bencana.Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mempersulit upaya kemanusiaan dengan aturan yang justru menghambat bantuan. Menurutnya, apabila ada pihak yang berniat membantu korban bencana namun terkendala masalah cukai atau pungutan lainnya, maka hal tersebut harus segera dilaporkan agar bisa langsung dicarikan solusi.***

Lingkaran.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah tegas dengan memecat seorang Resbob (Regional Secretary) yang terlibat dalam ujaran kebencian. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota organisasi bahwa tindakan intoleransi tidak akan ditoleransi.Pada pertengahan bulan September 2025, seorang Resbob GMNI wilayah Jawa Barat mengunggah sebuah postingan di media sosial yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Konten tersebut menimbulkan kemarahan luas, tidak hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di masyarakat umum. Beberapa pihak menilai bahwa postingan tersebut melanggar Peraturan Kominfo tentang Konten Negatif serta Undang‑Undang No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.Setelah menerima laporan dari anggota GMNI lain, Pengurus Pusat (PP) segera membentuk tim investigasi khusus. Tim tersebut melakukan verifikasi terhadap identitas penulis, menelusuri jejak digital, serta mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar, komentar, dan reaksi netizen.Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (25), pelaku ujaran kebencian, terkena konsekuensi berat atas tindakannya. Polda Jawa Barat menangkap dan menahan pemilik akun Youtube Resbob ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencabut status mahasiswanya atau sanksi drop out (DO).Tidak hanya itu, Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (GMNI UWKS) per 13 Desember 2025 menerbitkan pemberitahuan pemberhentian anggota terhadap Resbob.”Muhammad Adimas Firdaus diberhentikan dari keanggotaan GMNI UWKS secara tidak terhormat,” demikian pemberitahuan yang dikutip dari akun @gmni_uwks pada Selasa (16/12/2025).”Dikarenakan yang bersangkutan telah melanggar AD (anggaran dasar) organisasi pada Bab VI Pasal 8 Ayat 2 poin a dan b serta melanggar ART (anggaran rumah tangga) organisasi pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2,” tulis pemberitahuan dengan nomor 038/Int/DPK.GMNI-UWKS/XII/2025. Tembusan pemberitahuan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) GMNI, Dewan Pengurus Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur, dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) GMNI Surabaya.Firdaus alias Resbob telah melanggar AD, yakni kewajiban anggota dan kader untuk menaati AD/ART, peraturan, serta disiplin organisasi. Selain itu, menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.Tersangka yang telah ditahan di Polda Jabar itu juga melanggar ART bahwa keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan, dan status sosial calon anggota.Kader juga harus menaati AD, ART, peraturan, keputusan, serta ketentuan lainnya dalam organisasi. Kader wajib menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.***

Lingkaran.id - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPH) yang dinilai tidak dikelola sesuai dengan ketentuan. Kebijakan tersebut diumumkan langsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12), sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden terkait penataan dan penegakan tata kelola kehutanan nasional.Dalam keterangannya, Raja Juli menjelaskan bahwa total luas konsesi yang izinnya dicabut mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Pulau Sumatra. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan karena para pemegang konsesi dinilai tidak mampu menjaga dan mengelola kawasan hutan yang telah diberikan negara.Komitmen Sosial Karang Taruna: Posko Ceria Titik Kedua Hadir di Luat Lombang“Secara resmi hari ini saya sampaikan kepada publik, atas arahan Bapak Presiden, pemerintah mencabut 22 izin PBPH dengan total luasan lebih dari satu juta hektare, termasuk di dalamnya wilayah di Sumatra seluas 116.198 hektare,” ujar Raja Juli.Menurutnya, langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan hutan berjalan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan bahwa negara tidak akan ragu menarik kembali izin apabila pemegang konsesi terbukti lalai dalam menjaga kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.“Pemegang izin tidak dapat menjaga konsesi yang telah diberikan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mencabut izin tersebut,” tegasnya.Meski demikian, Raja Juli belum mengungkapkan identitas perusahaan-perusahaan yang terdampak pencabutan izin tersebut. Ia menyampaikan bahwa rincian lengkap, termasuk nama badan usaha pemegang PBPH, akan dicantumkan secara resmi dalam surat keputusan (SK) pencabutan yang saat ini tengah disiapkan.Pengurus Nasional Karang Taruna Dirikan Posko Ceria di Desa Pengkolan, Sipirok, Tapanuli Selatan“Detailnya akan kami tuangkan dalam SK pencabutan, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada publik,” pungkasnya.Kebijakan pencabutan izin ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha kehutanan agar lebih serius dalam menjaga kelestarian hutan serta mematuhi seluruh kewajiban yang melekat pada izin yang diberikan negara.***

Lingkaran.id - Keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk berangkat umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya memicu kritik keras hingga mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan ibadah tersebut dilakukan hanya dua hari setelah Mirwan menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan dalam menangani dampak banjir di daerahnya.Foto-foto Mirwan dan istrinya yang tampak tersenyum mengenakan pakaian ihram di Mekkah, yang diunggah oleh akun media sosial agen perjalanan umrah, memicu reaksi luas dan menambah kekecewaan masyarakat. Banyak pihak menilai keputusannya tidak tepat mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi warga Aceh Selatan.Bahlil Klaim 97 Persen Listrik Aceh Menyala, Warga Protes: “Di Sini Masih Gelap!”Dalam rapat terbatas yang digelar di Aceh pada Minggu (7/12/2025), dan disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Presiden Prabowo menyinggung tindakan Mirwan secara tegas. Di awal rapat, Prabowo memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang tetap berada di lapangan selama bencana berlangsung. Namun, ia menegaskan sikap tegas terhadap pemimpin yang memilih mengabaikan tanggung jawab.“Kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau ada yang mau lari, silakan saja, copot langsung,” kata Prabowo lantang.Ia lalu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera memproses persoalan tersebut. “Kalau di tentara, itu namanya desersi dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu nggak bisa,” lanjutnya.Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut menegaskan bahwa Mirwan MS berangkat umrah tanpa mendapatkan izin dari Kemendagri.“Yang bersangkutan tidak ada izin,” ujar Bima pada Jumat (5/12/2025).Ia menilai, seorang kepala daerah seharusnya dapat menunda perjalanan umrah ketika situasi wilayahnya membutuhkan perhatian penuh. “Dalam kondisi seperti ini, rencana umrah bisa disesuaikan. Fokus harus pada penanganan bencana,” tambahnya.Lebih jauh, Bima mengungkapkan bahwa Kemendagri akan mengirimkan Inspektur Khusus untuk memeriksa kasus tersebut. Soal kemungkinan sanksi, ia menyebutkan bahwa keputusan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. “Besok inspektur khusus akan dikirimkan ke Aceh. Kita lihat hasilnya nanti,” ujarnya.Secara regulasi, mekanisme pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 68 UU tersebut menyebutkan, presiden memiliki kewenangan memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.Di sisi lain, Mirwan MS memberikan penjelasan mengenai kepergiannya. Ia menyebut bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk memenuhi nazar pribadi. Mirwan mengklaim bahwa sebelum berangkat, ia telah turun langsung ke lokasi banjir, mengecek kondisi pengungsi, serta memimpin rapat lintas OPD untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan.“Situasi saat itu sudah terkendali, sehingga saya bisa menunaikan nazar saya,” jelas Mirwan dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025).Ia juga menepis isu bahwa dirinya mengabaikan surat Gubernur Aceh yang menolak izin kepergiannya. Menurut Mirwan, surat tersebut baru diterima Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, saat ia sudah berada di Mekkah. Ia menambahkan bahwa keterlambatan informasi terjadi akibat padamnya listrik dan gangguan telekomunikasi di wilayahnya.Presiden Prabowo Jamin Pemulihan Lahan Pertanian dan Hapus KUR Petani Terdampak BanjirMirwan menegaskan bahwa penanganan banjir tetap berjalan efektif di bawah komando posko dan OPD terkait. Ia juga memastikan akan segera kembali ke Aceh.“Saya akan kembali ke Tanah Air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah kembali di Aceh,” tegasnya.Ia berkomitmen bahwa pemerintah daerah terus bekerja memastikan pemulihan pascabencana berlangsung lancar dan keselamatan warga menjadi prioritas utama.***

Lingkaran.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya memberikan klarifikasi resmi setelah sebuah video yang menampilkan aplikasi kecerdasan buatan Lean Intelligent Service Assistant (LISA) viral di media sosial. Dalam video tersebut, LISA menyampaikan informasi yang keliru dengan menyebut bahwa Presiden RI ke-7, Joko Widodo, bukan alumni UGM dan tidak pernah lulus dari kampus tersebut. Pernyataan ini langsung menuai perhatian publik dan menimbulkan kebingungan.Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa pernyataan yang diberikan LISA dalam video itu tidak sesuai fakta. Ia menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM dan status kelulusannya telah berkali-kali ditegaskan, termasuk oleh Rektor UGM melalui video resmi yang dipublikasikan pihak universitas.Dikira Rompi Anti-Peluru, Verrell Bramasta Klarifikasi Outfitnya saat Kunjungi Lokasi BanjirAndi menjelaskan, ketidaksesuaian muncul karena LISA memberikan jawaban yang tidak konsisten. Dalam satu kesempatan, ketika ditanya mengenai status Jokowi sebagai alumni UGM, LISA menyatakan Presiden bukan lulusan kampus tersebut. Namun, pada bagian lain, LISA justru menyebut bahwa Jokowi menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan setelah itu, LISA kembali memberikan jawaban yang bertentangan dengan menyebut bahwa Jokowi tidak lulus.“Informasi yang disampaikan LISA mengenai Joko Widodo tampak tidak konsisten,” ujar Andi dalam keterangannya.Ia menegaskan bahwa jawaban yang dihasilkan LISA dalam video viral tersebut tidak mewakili fakta yang sebenarnya.“UGM menegaskan bahwa informasi mengenai status kelulusan Joko Widodo yang disampaikan LISA tidak akurat,” lanjutnya.Melalui pernyataan resminya, UGM kembali memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni yang telah lulus dari UGM, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan secara langsung oleh Rektor dalam video yang dapat diakses melalui laman resmi universitas.Diketahui, LISA merupakan aplikasi AI yang dikembangkan oleh UGM bekerja sama dengan Botika sebagai bagian dari program UGM University Services. Aplikasi ini dirancang oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terpadu bagi mahasiswa maupun masyarakat umum.Andi menekankan bahwa LISA berbeda dari AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini, karena sistemnya hanya menggunakan basis data internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, hingga pengembangan mahasiswa.“LISA tidak memuat data pribadi,” tambahnya.Fakta Baru Kematian Arya Daru Terkuak, Keluarga Desak Polisi Naikkan Status ke PenyidikanSaat ini, LISA masih dalam tahap peluncuran awal atau soft launching dan terus mengalami peningkatan melalui proses pelatihan berkelanjutan. Publik dapat mencoba LISA melalui anjungan digital interaktif yang tersedia di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.Lebih lanjut, UGM menjelaskan bahwa kemampuan LISA bergantung pada dua sumber informasi, yaitu data internal kampus serta informasi dari internet apabila data internal tidak mencukupi. Mekanisme ini membuat akurasi jawaban LISA masih sangat ditentukan oleh kualitas data yang dapat diaksesnya.***

Lingkaran.id - Pemerintah kembali menyoroti persoalan ketidaktepatan penyaluran subsidi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sejumlah warga super kaya di Indonesia masih menikmati fasilitas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, serta Komisi XI DPR RI.Viral! Putra Menkeu Sebut Banjir Sumatera Bukan Murni Bencana AlamRapat yang semula direncanakan berlangsung terbuka itu akhirnya diputuskan digelar secara tertutup. Keputusan ini diambil setelah pembahasan dianggap menyangkut data sensitif terkait penerima subsidi yang tidak sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan.Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Keuangan, Danantara, dan Komisi XI DPR RI menyepakati langkah strategis untuk merumuskan ulang skema subsidi nasional. Tujuannya adalah memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga subsidi dapat benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.Presiden Instruksikan Penggantian Rumah Korban Banjir, BNPB Umumkan Skema BantuanPurbaya menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan waktu dua tahun untuk merampungkan perbaikan sistem tersebut. Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah pengurangan subsidi bagi kelompok masyarakat super kaya yang berada pada desil 8, desil 9, dan desil 10. Ia menegaskan bahwa pemangkasan tersebut akan dilakukan secara signifikan guna menutup celah ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi.Dengan desain ulang kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi subsidi dapat lebih adil, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.***

Lingkaran.id - Komisi XI DPR RI meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengenai berbagai persoalan yang muncul terkait sistem administrasi perpajakan Coretax. Salah satu sorotan utama adalah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa sebagian pemrograman Coretax dikerjakan oleh programmer lulusan setingkat SMA.Dalam rapat kerja bersama Dirjen Pajak dan jajaran Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun secara khusus mempertanyakan pernyataan tersebut. Ia meminta DJP memberi penjelasan detail atas informasi yang menyebut bahwa pihak LG selaku vendor utama Coretax menugaskan programmer dengan latar belakang pendidikan SMA untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan nasional.Benarkah Hotman Paris Dicoret? Nadiem Makarim Resmi Ganti Kuasa Hukum Jelang Sidang Korupsi Laptop Rp1,98 Triliun“Ini harus diklarifikasi dan dijelaskan. Kalau yang dimaksud lulusan SMA itu lulusan luar negeri, lalu mengapa kita tetap menggunakan vendor asing? Mengapa pengembangannya sampai memakan waktu empat tahun?,” kritik Misbakhun dalam rapat tersebut.Selain isu kompetensi programmer, Misbakhun juga menyoroti sejumlah pernyataan Purbaya sebelumnya yang menyebut Coretax masih mengalami banyak error, padahal sistem tersebut akan segera digunakan masyarakat untuk penyampaian SPT tahun depan. Ia juga menyinggung masalah belum diserahkannya source code oleh pihak LG akibat kontrak yang masih berjalan, sehingga pembenahan masih terhambat.Menurut Misbakhun, pernyataan Menkeu tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari sisi keamanan sistem. Ia menyebut Purbaya sampai harus menurunkan tim khusus untuk memperbaiki aspek keamanan siber Coretax.“Artinya apa? Bahwa tim yang sebelumnya mengerjakan ini belum siap memastikan keamanan sistem dan data,” ujarnya.Sebelumnya, pada Jumat (24/10/2025), Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa sejumlah persoalan Coretax dari sisi pengguna sudah mulai teratasi. Namun ia mengakui bahwa masalah pada perangkat lunak buatan LG CNS masih menjadi pekerjaan rumah utama. Berdasarkan informasi resmi Ditjen Pajak, LG CNS–Qualysoft Consortium ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan sistem inti administrasi perpajakan senilai Rp1,2 triliun, termasuk pajak.Konsorsium tersebut menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk sistem inti perpajakan dan bertanggung jawab mengimplementasikannya di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya menjadikan pembenahan Coretax sebagai salah satu fokus utama.Dalam upaya perbaikan sistem, Purbaya bahkan mengungkap bahwa ia merekrut peretas (hacker) Indonesia untuk membantu menilai struktur dan keamanan IT Coretax. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun perangkat lunak Coretax ternyata hanya lulusan SMA.Kolom Komentar Ditutup! Inara Rusli Dihujani Isu Pelakor, Publik Masih Menunggu Klarifikasi Resmi“Peretas itu bilang, ‘Ini programmer tingkat dasar, lulusan SMA.’ Jadi kemungkinan yang dikirim ke Indonesia bukan talenta terbaik mereka. Kita ini sering dibohongi pihak asing, apalagi karena brand seperti K-Pop membuat kita terkagum-kagum. Tapi untuk urusan pemrograman ya berbeda idak sama seperti musik atau film,” ujar Purbaya, dikutip Sabtu (25/10/2025), di kantor Kemenkeu, Jakarta.Kasus ini membuat Komisi XI DPR menuntut transparansi penuh dari Kemenkeu dan DJP, terutama dalam hal kualitas vendor, keamanan sistem, serta kesiapan Coretax sebelum resmi digunakan secara nasional.***

Lingkaran.id - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat bicara terkait potongan video dirinya yang viral di media sosial dan menimbulkan salah tafsir mengenai peran ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video tersebut memperlihatkan Cucun berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memicu polemik karena dianggap meremehkan profesi ahli gizi.Klarifikasi itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).Viral Maling di Minimarket Bikin Netizen Malah Salah FokusCucun menegaskan bahwa pernyataannya dalam video viral tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR. Dalam rapat itu, Komisi IX tengah mencari solusi atas minimnya tenaga ahli gizi yang bertugas di dapur MBG di sejumlah daerah.“Berangkat dari hasil RDP dengan Komisi IX. Itu kan rapat terbuka, dan teman-teman ahli gizi juga tahu ada kesepakatan untuk mencari solusi,” jelas Cucun.Menurutnya, salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan tenaga gizi yang tidak terkoordinasi, sehingga membuat operasional dapur MBG di beberapa wilayah terhambat.“Yang satu dapur bisa jalan, dapur lainnya macet karena belum ada koordinasi atau ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN. Jadi ketika ada pelanggaran di lapangan, tidak bisa langsung ditindak,” tuturnya.Cucun juga meluruskan bahwa gagasan untuk menghapus istilah “ahli gizi” dari regulasi bukan berasal darinya. Ia menjelaskan bahwa usulan itu justru muncul dari salah satu peserta forum. Namun, usulan tersebut sulit diterapkan karena istilah ahli gizi telah tercantum dalam Perpres No. 83/2024 tentang MBG.“Kalau mau mengubah Perpres, ya komponennya harus jelas: ada ahli gizi, ada akuntan, dan lainnya. Yang mengusulkan itu putrinya beliau. Saya hanya merespons, bahwa kalau itu dijalankan, profesi panjenengan semua bisa hilang,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan bahwa MBG tidak membutuhkan tenaga ahli gizi. Justru, kata Cucun, penguatan tenaga gizi harus menjadi prioritas.“Sebagai wakil rakyat saya bilang, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu’. Titik temunya nanti ada di kerja sama lintas lembaga,” jelasnya.Cucun juga menyebut bahwa apabila hingga Desember target 20 ribu dapur MBG belum terpenuhi akibat kekurangan tenaga ahli gizi, maka Persagi bersama BGN perlu mengambil langkah alternatif, termasuk melatih tenaga non-ahli gizi agar dapat membantu operasional dapur.“Kalau memang tidak ada ahli gizi dan usulannya mengarah ke sana, ya kita latih. Tapi tetap harus mengikuti UU 17/2023, Kolegium, assessment, dan uji kompetensi. Standarnya harus dipenuhi,” tegasnya.Sebelumnya, dalam kegiatan Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung di Soreang pada Minggu (16/11/2025), Cucun memang menyoroti kurangnya ahli gizi di dapur-dapur MBG. Ia menilai perlu ada solusi cepat untuk memastikan program MBG berjalan optimal.Dalam forum tersebut, ia sempat menyampaikan bahwa jika tenaga ahli gizi tidak tersedia, maka tenaga lain bisa dilatih dengan sertifikasi khusus dari BNSP.“Saya enggak mau ada orang yang sombong hanya karena merasa dirinya ahli gizi. Kalau perlu, ibu Kadinkes melatih anak-anak SMA yang cerdas selama tiga bulan, lalu diberikan sertifikasi,” katanya saat itu.Kasus Video Viral, Gus Elham Yahya Akhirnya Klarifikasi dan Minta Maaf di Hadapan PublikCucun kembali menekankan bahwa program MBG menggunakan anggaran negara (APBN) sehingga harus diawasi secara ketat. Ia meminta seluruh SPPG, pengelola dapur, dan tim gizi untuk mematuhi SOP yang telah diterapkan.“Karena ini APBN, maka akan ada audit di ujungnya. Pengawasan ini harus berjalan. Jangan sampai ada masalah di dapur, pelayanan, atau penggunaan anggaran anak-anak bangsa yang Rp10 ribu itu,” tegasnya.Ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawasi apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program.“Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan kepada kami. Semua pihak berhak mengawasi,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan dugaan perilaku tidak pantas seorang anggota DPRD Gorontalo Utara mendadak viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari masyarakat.Dalam video yang beredar tersebut, seorang pria yang diketahui merupakan Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem tampak menyeringai dan melakukan gestur seperti mengejek saat mendengarkan orasi massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Gestur tersebut memicu reaksi keras dari massa aksi yang merasa dihina dan tidak dihargai, serta menuai kecaman tajam dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai bahwa tindakan itu tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, terlebih bagi wakil rakyat yang seharusnya menunjukkan sikap santun dan menghormati aspirasi masyarakat.Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorut (AMP-Gorut), Andi S. Buna, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap anggota DPRD tersebut. Ia menilai tindakan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap perjuangan masyarakat yang datang secara damai untuk menyuarakan tuntutan mereka.“Kami mengecam keras tindakan itu. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, bukan memperlihatkan perilaku yang terkesan merendahkan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi,” tegas Andi.AMP-Gorut juga mendesak Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rahmat Gobel, agar menindak tegas kader partainya yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Andi, sikap seperti itu dapat merusak citra lembaga legislatif sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD.“Kami berharap Partai NasDem segera mengambil langkah tegas. Jangan biarkan hal seperti ini berlalu tanpa tanggung jawab. Rakyat datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk dijadikan bahan ejekan,” tambahnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Gorontalo Utara maupun Fraksi NasDem terkait beredarnya video tersebut. Upaya konfirmasi kepada pejabat DPRD setempat juga masih belum membuahkan hasil.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoMeski demikian, video berdurasi singkat itu terus beredar luas di berbagai platform media sosial, dengan ribuan komentar dari warganet yang menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan.Peristiwa ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap perilaku pejabat publik yang dianggap kurang menghargai aspirasi rakyat. Masyarakat berharap insiden tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota legislatif agar lebih bijak dalam bersikap, terutama saat berhadapan langsung dengan warga yang sedang memperjuangkan hak dan kepentingannya.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.Dalam Keppres yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025 itu, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Arief selama menjabat.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNA“Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” tertulis dalam keputusan presiden itu.Meski demikian, tidak dijelaskan alasan di balik pencopotan Arief Prasetyo Adi dari posisinya. Dalam Keppres hanya disebutkan bahwa pergantian tersebut dilakukan karena dipandang perlu untuk mengganti pejabat yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2022.Kabar pergantian pimpinan Bapanas itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy. Ia mengungkapkan bahwa surat keputusan baru diterima pada Jumat sore, 10 Oktober 2025.“SK-nya baru diterima tadi sore, memang sudah diganti. Dalam SK-nya tertanggal 9 Oktober 2025,” ujar Sarwo kepada wartawan.Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Pemberian Visa untuk Atlet IsraelSarwo menambahkan, Arief Prasetyo Adi sempat hadir di kantor seperti biasa pada pagi hari sebelum mengetahui secara resmi keputusan tersebut.“Iya, beliau sempat masuk kantor pagi. Baru sore harinya menerima informasi resmi mengenai pergantian itu,” tambahnya.Sebagai pengganti, Presiden Prabowo menunjuk Amran Sulaiman untuk memimpin Badan Pangan Nasional. Amran sebelumnya dikenal sebagai Menteri Pertanian dan memiliki rekam jejak panjang di bidang pangan dan pertanian nasional.***

Lingkaran.id - Nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai di mesin pencari setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Publik menyoroti posisi politik Gibran, isu ijazah, hingga arah hubungan antara dua tokoh besar tersebut. Pertemuan Prabowo dan Jokowi yang digelar dalam suasana tertutup di Jakarta dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam. Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, publik menilai momen tersebut berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan, termasuk posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang kini berada di bawah sorotan tajam.Pasca pertemuan itu, perbincangan di media sosial melonjak tajam. Warganet ramai membahas kembali isu lama seputar ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan, serta rumor tentang arah dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini. Kombinasi isu tersebut membuat nama Gibran kembali menduduki posisi trending di berbagai platform.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Secara politik, posisi Gibran kini berada di persimpangan strategis. Sebagai wakil dari Prabowo, ia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghadapi opini publik yang kerap kritis terhadap figur muda di lingkaran kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu juga menjadi sinyal penting tentang konsolidasi kekuatan politik nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIsu mengenai keabsahan ijazah dan dugaan politik dinasti kembali menjadi bahan diskusi hangat. Bagi sebagian pihak, kehadiran Gibran dalam jabatan tinggi negara masih menjadi simbol dari transisi generasi politik, sementara bagi lainnya hal itu dianggap mencerminkan kecenderungan oligarki kekuasaan yang sulit dihindari.Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi turut membahas strategi pemerintahan ke depan, termasuk kemungkinan penyegaran kabinet dan arah komunikasi politik menjelang tahun kedua masa pemerintahan. Dalam konteks ini, posisi Gibran akan sangat menentukan, baik secara simbolik maupun strategis.****

Lingkaran.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Rencananya presiden akan melakukan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.Smelter dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp 300 Triliun.Adapun pabrik pemurnian yang disita lainnya oleh Kejagung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.Dalam kasus itu juga menyeret pengusaha Harvey Moes yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.Melansir detikSumbagsel, Penyerahan akan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arasani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan tinjauan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman."Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kegiatan agar kegiatan kunjungan presiden termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman," kata Hidayat, saat melakukan tinjauan di lokasi, kemarin.Hidayat juga mengatakan kebutuhan administratif terkait kunjungan terus dimatangkan. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal dan pihak terlibat lainnya yang menyukseskan kunjungan kepala negara ini.

Lingkaran.id - Politikus Partai NasDem sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI), Ahmad Sahroni, akhirnya kembali menampakkan diri setelah sempat menghilang dari sorotan publik. Kemunculannya dilakukan secara daring melalui sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) X IMI 2025.Dalam video yang beredar, Sahroni menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus periode 2020–2025, para senior, hingga peserta munas yang tengah bersiap memilih ketua umum baru. Ia menegaskan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap perkembangan organisasi otomotif terbesar di Indonesia tersebut.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Yang saya hormati Ketua Umum 2020–2025, calon Ketua Umum Moreno Soeprapto, para senior, serta teman-teman sejawat se-Indonesia. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, dan terima kasih atas kerja sama selama ini,” ujar Sahroni dalam sambutannya.Kemunculan Sahroni sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, beberapa pekan terakhir ia sempat menghilang dari pemberitaan setelah kediamannya di kawasan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk dan dijarah massa pada 30 Agustus 2025. Sejak insiden itu, ia tidak pernah terlihat secara terbuka hingga akhirnya muncul dalam forum nasional IMI.Dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga memberikan dukungan terbuka kepada Moreno Soeprapto, mantan pembalap nasional yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum IMI periode mendatang. Menurutnya, Moreno adalah figur tepat untuk membawa IMI ke tingkat yang lebih tinggi.“Saya berharap Bapak Moreno yang saya banggakan bisa menjadi Ketua Umum IMI berikutnya. Semoga makin hebat, makin luar biasa, dan menjadikan IMI semakin super hebat,” tegasnya.Wahyudin Moridu Terancam Dipecat, DPRD Gorontalo Gelar Sidang Etik Imbas Video KontroversialTak hanya menyatakan dukungan, Sahroni juga menekankan pentingnya melanjutkan capaian dan fondasi yang sudah diletakkan pengurus periode sebelumnya. Ia menilai perjalanan panjang IMI tak lepas dari dedikasi kolektif seluruh jajaran dalam lima tahun terakhir.“Tak lupa saya ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf bila ada kekurangan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak. Terima kasih Ketua Umum, terima kasih semuanya,” tutup Sahroni.Dengan pernyataan tersebut, Sahroni sekaligus menandai kembalinya dirinya ke ruang publik, sembari menegaskan dukungan penuh bagi keberlanjutan organisasi otomotif nasional melalui kepemimpinan yang baru.***

Lingkaran.id -Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, kini menghadapi ancaman pemecatan setelah video ucapannya yang menyebut hendak “merampok uang negara” viral di media sosial. Kasus ini membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo bergerak cepat dengan menggelar sidang etik untuk memproses perilaku kontroversial tersebut. BK DPRD Gorontalo memastikan sudah memanggil Wahyudin untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan, ia mengakui dirinya yang ada di video, namun beralasan ucapannya terjadi dalam kondisi tidak sadar dan tanpa menyadari sedang direkam.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Kami sudah mendengarkan penjelasan yang bersangkutan. Proses selanjutnya akan ditentukan dalam sidang etik. Jika terbukti melanggar kode etik, sanksinya bisa berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD,” ujar salah satu anggota BK DPRD.PDIP Provinsi Gorontalo juga tidak tinggal diam. Pihaknya menegaskan bahwa pernyataan Wahyudin tidak mencerminkan sikap partai. Sebuah rapat internal dijadwalkan untuk membahas opsi sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemecatan dari keanggotaan partai.“Partai punya mekanisme dan kode etik yang jelas. Kami akan ambil langkah sesuai aturan organisasi,” kata pengurus PDIP Gorontalo.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaDi media sosial, tagar #PecatWahyudin mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga menilai ucapannya mencoreng nama baik DPRD dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.“Kalau memang terbukti, jangan hanya diberi teguran. Harus dipecat agar jadi pelajaran bagi yang lain,” tulis salah satu komentar warganet.Sidang etik DPRD Gorontalo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hasilnya akan menentukan apakah Wahyudin Moridu tetap bertahan sebagai anggota legislatif atau resmi diberhentikan dari jabatannya.****

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan merupakan bagian dari reshuffle kabinet 2025. Muhammad Qodari lahir di Palembang, 15 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Political Behavior di University of Essex, Inggris, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada 2016.Hasil Al-Nassr vs Istiklol: Skor 5-0, Highlight Gol, dan Fakta Menarik Liga Champions Asia 2025Sebelum menjabat Kepala KSP, Qodari dikenal luas sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei terkemuka di Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Kepala KSP sejak Oktober 2024 hingga September 2025, sebelum akhirnya diangkat menjadi kepala.Real Salt Lake vs LAFC: Son Heung-Min Bawa LAFC Menang 2-0 di UtahSetelah resmi dilantik, Qodari menekankan pentingnya memperluas sumber komunikasi pemerintah yang kini tidak hanya terpusat di Pusat Komunikasi Kepresidenan (PKP). Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.Pengangkatan Qodari diharapkan membawa strategi komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, sekaligus menegaskan posisi KSP sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pengelolaan isu strategis nasional.****

Lingkaran.id - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, melontarkan pernyataan tajam terkait praktik dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, apabila seluruh hakim yang pernah menerima aliran dana haram dari mantan pejabat MA, Zarof Ricar, benar-benar diungkap, maka citra lembaga peradilan tertinggi itu akan runtuh.Ucapan tersebut disampaikan Nasir saat menguji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung, Annas Mustaqim, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).Alat Pemantau Aktivitas Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Raib Diduga Dicuri“Kasus Zarof itu kan jelas, dia mengumpulkan uang dari berbagai perkara. Kalau semua hakim yang terlibat dibuka, lengkap dengan kasus apa saja, barangkali bisa roboh gedung Mahkamah Agung. Tapi begitulah potret yang kita saksikan hari ini,” ungkap Nasir dengan nada tegas.Sebagaimana diketahui, Zarof Ricar sebelumnya divonis bersalah karena terbukti menerima gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap. Nilainya fantastis, mencapai Rp915 miliar ditambah 51 kilogram emas. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar yang menjerat pejabat MA dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Nasir menilai transparansi perlu ditegakkan agar masyarakat semakin percaya terhadap lembaga peradilan.“Kalau semua dibuka secara terang benderang, publik justru akan melihat keseriusan pengadilan dalam berbenah,” tambahnya.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarIa juga menekankan pentingnya peran pimpinan MA, pengadilan tingkat banding, hingga pengadilan tingkat pertama untuk selalu mengingatkan bawahannya agar memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPH).“Harusnya rekan-rekan hakim yang memiliki keimanan lebih kuat bisa mengingatkan atau menasihati sesamanya supaya tetap berpegang pada kode etik dan berperilaku sesuai pedoman hakim,” tutupnya.***

Lingkaran.id - Politisi Partai Gerindra, Saraswati Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Sara, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9).“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” tulis Sara dalam keterangan resminya.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianMeski memilih mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan satu agenda terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah dibahas di Komisi VII DPR RI.Dalam keterangannya, Sara menjelaskan bahwa keputusannya mundur tidak lepas dari ucapan yang sempat ia lontarkan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Menurutnya, pernyataan tersebut telah menyakiti banyak pihak, terutama kelompok masyarakat yang masih berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Padahal niat saya sebenarnya ingin mendorong lahirnya semangat kewirausahaan, terutama di era transformasi digital yang membuka peluang luas di sektor ekonomi kreatif. Namun, saya sadar ucapan saya telah melukai hati banyak orang,” ungkap Sara. Ia menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.“Saya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNDalam pernyataan pengunduran dirinya, Sara tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan, khususnya warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang memilihnya dalam pemilu legislatif lalu.“Saya mohon maaf apabila selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat ada hal-hal yang mengecewakan. Terima kasih atas semua kepercayaan yang telah diberikan,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Ahmad Sahroni, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, kembali menjadi pusat perhatian publik. Ia resmi dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh organisasi kepemudaan Literasi Pemuda Berdikari (LPB) pada Selasa (9/9/2025). Laporan ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada sosok Sahroni.Ketua Umum LPB, Indrajidt Rai Garibaldi, menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Sahroni yang dianggap memicu keresahan masyarakat pascaunjuk rasa besar pada Agustus lalu. Dalam salah satu kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Sahroni sempat menyebut masyarakat yang mendesak pembubaran DPR RI sebagai “mental orang tertolol sedunia.” Ucapan ini kemudian menyulut kemarahan berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum.BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS Ketenagakerjaan“Ucapan tersebut jelas menyinggung rakyat dan memperkeruh keadaan. Bahkan, penyebarannya melalui gawai dan internet telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian,” tegas Rai saat ditemui di Mapolda Jabar.LPB mendesak kepolisian, terutama Mabes Polri, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan bahwa proses hukum terhadap Sahroni harus berjalan transparan agar tidak menimbulkan kesan adanya pihak yang kebal hukum.Status Politik SahroniSeiring mencuatnya polemik ini, Sahroni diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Pihak Partai NasDem menyebut perombakan posisi tersebut sebagai bagian dari penataan internal, meski publik menilai langkah itu erat kaitannya dengan pernyataan kontroversialnya.Meski sudah tidak aktif di parlemen, LPB menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada Sahroni. “Ini bukan lagi soal politik, tetapi soal penegakan hukum. Semua orang sama di hadapan hukum,” ujar Rai.Kasus ini mendapat sorotan luas dari media nasional. Banyak pihak menilai langkah LPB melaporkan Sahroni merupakan upaya menegakkan prinsip kesetaraan hukum di Indonesia. Namun, sebagian kalangan mengingatkan agar penanganannya tidak dijadikan preseden buruk yang menodai objektivitas hukum.Sahroni sendiri belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Sebelumnya, ia sempat mengklarifikasi bahwa ucapannya bukan ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya bentuk kritik terhadap pola pikir yang menurutnya tidak rasional. Sayangnya, klarifikasi tersebut gagal meredam kemarahan publik. Bahkan, rumahnya di kawasan Tanjung Priok sempat diserbu massa hingga terjadi penjarahan. Peristiwa itu kini ditangani oleh Polda Metro Jaya.Pelaporan Sahroni ke Polda Jabar dinilai menjadi titik balik penting dalam relasi antara pejabat publik dan masyarakat. Di era digital, setiap pernyataan tokoh publik memiliki daya sebar luas dan dampak signifikan. Karena itu, kehati-hatian dalam berbicara menjadi krusial, terlebih bagi sosok yang pernah menduduki jabatan strategis.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNApabila kasus ini benar-benar diproses secara hukum, hal tersebut bisa menjadi momentum untuk menegaskan kembali prinsip equality before the law. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga pejabat atau mantan pejabat yang memiliki pengaruh besar tetap harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.Kasus ini kini menjadi sorotan publik sekaligus simbol perlawanan masyarakat terhadap arogansi kekuasaan. Publik masih menanti: apakah proses hukum terhadap Ahmad Sahroni akan berjalan adil dan transparan, atau justru berhenti di tengah jalan.***

Lingkaran.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit di Bank DKI Cabang Semarang. Penetapan tersebut dilakukan pada Selasa (9/9/2025) setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya praktik penyalahgunaan fasilitas kredit.Ketiga tersangka yang dimaksud yaitu TW, pihak yang menggunakan dana kredit dengan meminjam enam identitas debitur; EYK, selaku Wakil Pimpinan Cabang sekaligus pemutus kredit mikro; serta DBF, yang menjabat Relationship Manager (RM) Kredit Ritel.Hotman Paris Bela Nadiem, Minta Prabowo Gelar Perkara Korupsi Laptop di IstanaMenurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, kasus ini bermula pada pertengahan 2023 ketika TW mengajukan kredit ritel senilai Rp 4 miliar. Namun, permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat.“Setelah pengajuan kredit ritel ditolak, TW bersama DBF mengubah strategi dengan mengajukan kredit mikro menggunakan enam nama orang lain sebagai debitur dengan total pinjaman Rp 3 miliar,” jelas Arfan.Permohonan kredit mikro itu kemudian mendapat persetujuan EYK. Dana pinjaman lantas dicairkan masing-masing Rp 500 juta untuk enam debitur fiktif. Namun, seluruh uang justru dikendalikan oleh TW.“Begitu akad kredit selesai, buku tabungan, ATM, dan slip pencairan langsung diambil alih oleh TW. Angsuran hanya dibayar sebagian, lalu akhirnya kredit macet,” ungkap Arfan.DPR Sepakati Tuntutan “17+8”: Hentikan Tunjangan Rumah dan Pangkas Fasilitas Anggota DewanAkibat perbuatan tersebut, Bank DKI Cabang Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 2,7 miliar. Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 dan/atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.“Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 9 hingga 28 September 2025. TW ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, sedangkan EYK dan DBF ditahan di Lapas Kelas I Semarang,” tambah Arfan.Seluruh tersangka telah dibawa ke Kejati Jawa Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik memastikan penanganan kasus ini akan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.***

Lingkaran.id - Artis sekaligus politisi, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara mengenai kinerja rekannya sesama anggota DPR RI, Uya Kuya. Rieke menilai sosok Uya yang kini tengah menjadi sorotan publik, justru memiliki kontribusi nyata selama duduk di Komisi IX DPR RI.Dalam wawancara bersama Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Senin (8/9/2025), Rieke mengungkapkan rasa kehilangannya terhadap Uya.“Aku kehilangan Uya,” ucap Rieke.Uya Kuya Ajukan Restorative Justice untuk Salah Satu Terduga Pelaku Penjarahan Rumahnya: Pelaku Lain Tetap DiprosesIa menjelaskan, Uya merupakan rekan kerjanya dalam mengadvokasi berbagai kasus perdagangan orang sekaligus persoalan kesehatan. “Mas Uya itu partnerku di Komisi IX untuk mengadvokasi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan masalah kesehatan,” tambahnya.Sebagai informasi, Uya Kuya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 pada Oktober 2024 lalu. Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditempatkan di Komisi IX, yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.Dengan latar belakang daerah pemilihan (dapil) luar negeri, Uya banyak menaruh perhatian pada isu pekerja migran. Ia juga pernah menjadi sorotan publik setelah mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bertindak tegas terkait kasus kosmetik berbahaya.Namun perjalanan politik Uya tidak lepas dari kontroversi. Pada penutupan Sidang Tahunan MPR RI, ia sempat viral karena berjoget mengikuti lagu “Gemu Fa Mi Re” yang dibawakan mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Aksi tersebut memicu kritik setelah potongan video disunting sejumlah pihak, sehingga seolah-olah Uya melontarkan pernyataan merendahkan masyarakat dengan isu gaji Rp 3 juta.Melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (28/8/2025), Uya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tindakannya murni apresiasi terhadap penampilan musik mahasiswa Unhan, dan tidak pernah membuat pernyataan meledek soal gaji.“Kata-katanya ngarang sendiri, padahal sama sekali saya tidak pernah membuat statement seperti ini. Seolah-olah gue meledek atau membuat statement yang menyakiti masyarakat, padahal tidak pernah sama sekali gue membuat statement,” jelas Uya.Laras Faizati Diciduk, Diduga Jadi Otak Provokasi Pembakaran Mabes PolriMeski demikian, polemik yang terus bergulir berujung pada keputusan partai. Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Uya resmi dinonaktifkan dari keanggotaannya di Fraksi PAN DPR RI.Tak hanya Uya, beberapa figur publik lain yang juga aktif di politik, seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni, turut dinonaktifkan dari partai masing-masing.***