Lingkaran.id -Nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menguasai linimasa, Lonjakan pencarian terjadi setelah publik mempertanyakan siapa pemilik terbaru perusahaan yang kini kembali disorot dalam polemik banjir besar di wilayah Sumatra. Berdasarkan dokumen korporasi terbaru, pemilik mayoritas PT Toba Pulp Lestari saat ini adalah Allied Hill Limited (AHL), perusahaan investasi berbasis di Hong Kong yang menguasai lebih dari 92 persen saham. AHL dikendalikan oleh Joseph Oetomo, pengusaha yang berkewarganegaraan Singapura dan kini menjadi tokoh sentral dalam perbincangan publik.Pemilik Baru Bukan Lagi Sukanto TanotoWalau publik selama bertahun-tahun mengidentikkan TPL dengan pendirinya, Sukanto Tanoto, kini struktur kepemilikan telah sepenuhnya berubah. Tanoto tidak lagi menjadi pemegang kontrol sejak beberapa tahun lalu.AHL resmi mengambil alih mayoritas saham TPL melalui transaksi yang selesai pada 2025. Langkah ini menjadi titik penting yang menggeser pusat kendali perusahaan dari pemain lama ke investor asing.Lebih dari 400 Tewas, Bencana Sumatra Dinilai Akibat Deforestasi dan Izin TambangNama TPL kembali mencuat setelah sejumlah laporan dari aktivis lingkungan mengaitkan aktivitas industri kehutanan dengan tingginya risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.Meski begitu, pihak manajemen TPL menegaskan operasional perusahaan telah mengikuti regulasi, termasuk program reforestasi setelah masa panen.Profil Joseph Oetomo Mendadak ViralFigur Joseph Oetomo menjadi sorotan karena dianggap “pemilik baru yang misterius”. Meski jarang tampil ke publik, ia memimpin beberapa perusahaan investasi regional yang fokus pada sektor kehutanan dan energi.Pria 40 Tahun Tega Bunuh Remaja 18 Tahun di Kamar Hotel, Diduga Sakit Hati Setelah Lamaran DitolakPara analis menilai perubahan pemilik ini akan berdampak pada arah bisnis TPL, terutama terkait isu lingkungan dan strategi ekspansi perusahaan ke depan.Pengamat kehutanan menilai momentum meningkatnya perhatian publik dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong audit lingkungan independen terhadap seluruh operasional perusahaan.“Transparansi adalah kunci,” ujar seorang ahli lingkungan. “Siapapun pemiliknya, industri besar seperti ini wajib membuka data dampak ekologis untuk publik.”Melalui keterangan singkat, manajemen TPL menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lingkungan untuk memperkuat akuntabilitas.****

Lingkaran.id -Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) diperkirakan kembali menjadi salah satu program bantuan yang banyak ditunggu masyarakat di tahun 2025. Bagi penerima yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar, kini proses pengecekan tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan atau kecamatan. Cukup lewat HP, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan cepat. Berikut ini panduan lengkap cara cek BLT Kesra 2025 melalui ponsel yang dapat dilakukan oleh siapa pun dengan akses internet.1. Siapkan KTP dan KKSebelum memulai pengecekan, pastikan Anda memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP. Data ini menjadi kunci utama untuk mengetahui kelayakan penerimaan bantuan. Nomor KK juga disarankan untuk disiapkan sebagai data tambahan jika dibutuhkan untuk verifikasi lebih lanjut.Santos vs Sport Recife 29 November 2025: Hasil, Highlight & Implikasi Usai Kemenangan 3-02. Akses Situs Resmi Bantuan PemerintahBuka browser pada ponsel dan masuk ke situs pengecekan bantuan pemerintah. Halaman ini biasanya menyediakan fitur cek bansos dengan kolom yang dapat diisi berdasarkan wilayah, nama lengkap, dan NIK. Pastikan jaringan internet stabil agar proses berjalan lancar.3. Masukkan Data Diri dengan BenarIsi seluruh kolom yang tersedia sesuai identitas resmi. Kesalahan dalam penulisan nama atau angka pada NIK dapat menyebabkan data tidak ditemukan. Setelah seluruh informasi terisi, lanjutkan dengan menekan tombol pencarian atau cek status.4. Tunggu Hasil VerifikasiSistem akan memproses data dan menampilkan keterangan apakah Anda termasuk penerima BLT Kesra 2025 atau belum terdaftar. Jika lolos, informasi mengenai besaran bantuan dan jadwal penyaluran biasanya muncul dalam halaman yang sama. Bila belum terdaftar, masyarakat masih berpeluang mengikuti pendataan melalui mekanisme pendaftaran yang akan diumumkan pemerintah.5. Bisa Dicek Berulang dan Kapan SajaPengecekan dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas waktu selama data resmi telah diperbarui. Masyarakat juga disarankan melakukan pengecekan berkala untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru terkait pencairan maupun persyaratan tambahan.Tumbler Tuku AD Seharga Harga Diri? Netizen Berburu Fakta, Drama Makin Tak Terbendung!Dengan adanya akses pengecekan via HP, proses monitoring bantuan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau datang ke kantor pemerintahan, cukup mengandalkan ponsel dan koneksi internet. BLT Kesra 2025 diharapkan dapat membantu penerima meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi keluarga yang masuk kategori layak bantuan.Artikel ini bertujuan memberikan panduan yang informatif agar masyarakat dapat memeriksa status bantuan secara mandiri, akurat, dan anti hoaks. Jika ada pembaruan kebijakan, syarat, ataupun jadwal pencairan, informasi resmi pemerintah tetap menjadi rujukan utama.****

Lingkaran.id -Proyek pembangunan lift kaca di kawasan wisata Nusa Penida resmi diperintahkan untuk dibongkar setelah Gubernur Bali menegaskan adanya lima pelanggaran berat dalam proses pengerjaan dan perizinan. Keputusan ini menjadi sorotan besar karena proyek bernilai investasi sekitar Rp200 miliar tersebut sebelumnya digadang-gadang sebagai ikon wisata baru dengan akses vertikal ke kawasan tebing. Dalam tinjauannya, Gubernur menyampaikan bahwa proyek ini terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang dan melanggar area konservasi. Pelanggaran lain termasuk ketidaksesuaian izin bangunan, pengabaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga ancaman terhadap keselamatan ekosistem tebing dan daerah sekitar. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pembangunan komersial tak boleh mengorbankan kelestarian alam dan budaya Bali.Internet Rakyat WiFi Resmi Meluncur: Paket 100 Mbps Cuma Rp100 Ribu, Begini Cara DaftarnyaSelain faktor legal dan lingkungan, masyarakat serta pelaku pariwisata lokal turut menyuarakan kekhawatiran soal dampak jangka panjang terhadap bentang alam Nusa Penida, yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Gubernur menegaskan bahwa seluruh proyek wisata harus mengedepankan prinsip berkelanjutan, tidak hanya mengejar keuntungan investasi.Kontraktor dan investor diminta segera mematuhi perintah pembongkaran. Pemerintah daerah juga akan memperketat pengawasan perizinan untuk mencegah kasus serupa terulang. Sementara itu, beberapa organisasi lingkungan menyatakan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintah karena dianggap melindungi aset alam Bali dari kerusakan permanen.Kronologi Lengkap Alvaro Kiano Hilang 8 Bulan: Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan, Ayah Tiri Jadi Tersangka PembunuhanNusa Penida tetap menjadi salah satu destinasi unggulan Bali dengan kunjungan wisata yang terus meningkat, dan pemerintah menegaskan bahwa pengembangan kawasan tetap dibuka namun harus dilakukan sesuai prosedur, ramah lingkungan, dan menghormati kearifan lokal. Keputusan pembongkaran proyek lift kaca ini menjadi penegasan bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga bersama.***

Lingkaran.id -Kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho selama delapan bulan akhirnya terungkap dengan temuan yang mengejutkan publik. Bocah berusia 6 tahun itu semula dilaporkan hilang di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah proses pencarian panjang dengan upaya keluarga, relawan, hingga pelibatan aparat, polisi akhirnya mengungkap pelaku penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro. Yang membuat publik terkejut, tersangka utama justru ayah tiri korban sendiri, berinisial AI. Pada hari Alvaro dinyatakan hilang, ia terakhir terlihat saat berjalan keluar dari masjid tak jauh dari rumahnya setelah salat. Saat itu keluarga mengira bocah tersebut tersesat atau diajak orang tak dikenal. Laporan kehilangan segera dibuat, pencarian besar-besaran dilakukan, dan poster anak hilang disebar luas di media sosial. Ayah tiri korban AI bahkan ikut membantu keluarga dan relawan melakukan pencarian, sehingga sama sekali tidak dicurigai.Terobosan penyidikan terjadi setelah polisi memperoleh rekaman CCTV dari sekitar lokasi masjid yang menunjukkan bahwa Alvaro berjalan bersama AI pada hari hilang. Temuan tersebut menjadi titik awal pemeriksaan mendalam, hingga akhirnya AI dipanggil sebagai saksi dan mulai memberikan keterangan yang berubah-ubah. Barang bukti tambahan kemudian menguatkan dugaan bahwa Alvaro tidak hilang karena penculikan orang asing, melainkan dibawa oleh AI sejak awal.Tren Kegiatan Hari Guru Nasional 25 November: Sekolah Hadirkan Momen Haru hingga Kejutan untuk Para PendidikDalam pemeriksaan lanjutan, polisi mengungkap bahwa saat Alvaro menangis sepanjang perjalanan, AI kemudian melakukan tindakan kekerasan fisik yang berujung pada kematian. Setelah itu jenazah dibungkus plastik dan dibuang di kawasan Tenjo, Bogor, pada malam hari. Lokasi pembuangan jenazah tersebut kemudian didatangi tim kepolisian untuk rekonstruksi dan penggalian bukti lanjutan.Keluarga korban mengalami guncangan emosional berat setelah menerima kabar bahwa pelaku adalah orang terdekat yang selama ini tinggal bersama mereka. Pihak kepolisian menurunkan tim pendamping psikologis untuk membantu ibu korban yang mengalami trauma berat, termasuk anggota keluarga lainnya.Hasil Manchester United vs Everton 25 November 2025: Kartu Merah Aneh & Kekalahan Mengejutkan di Old TraffordHingga kini penyidik masih mendalami sejumlah aspek, mulai dari motif, kemungkinan pelaku lain yang membantu, hingga faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya tindakan kejahatan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, mengingat kasus ini telah menarik perhatian luas masyarakat.Kasus Alvaro menjadi peringatan bagi publik bahwa pengawasan terhadap anak dan keamanan keluarga perlu diperkuat. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan spekulasi, kabar bohong, ataupun identitas pihak yang tidak terkait agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan keluarga tidak semakin terbebani secara psikologis.Perkembangan lanjutan kasus, termasuk agenda rekonstruksi dan proses persidangan, akan menjadi perhatian publik dalam waktu dekat. Polisi menyatakan komitmen penuh untuk mengungkap seluruh fakta secara tuntas dan memberikan keadilan bagi Alvaro serta keluarganya.****

Lingkaran.id -Hari Raya Galungan dan Kuningan menjadi salah satu perayaan paling sakral bagi umat Hindu, khususnya di Bali. Perayaan ini selalu dinantikan karena memiliki nilai filosofis mendalam tentang kemenangan kebaikan (Dharma) melawan kejahatan (Adharma). Tahun 2025, Galungan dan Kuningan jatuh dua kali karena perhitungan kalender Pawukon yang berputar setiap 210 hari. Berikut ulasan lengkap, berdasarkan data resmi dari Ditjen Bimas Hindu Kemenag serta pemberitaan sumber nasional.Jadwal Hari Raya Galungan & Kuningan November 2025Menurut perhitungan kalender Hindu dan informasi yang telah diterbitkan:Penampahan Galungan: Selasa, 18 November 2025Hari Raya Galungan: Rabu, 19 November 2025Umanis Galungan: Kamis, 20 November 2025Setelahnya, rangkaian menuju Kuningan berlangsung hingga akhir November:Penampahan Kuningan: Jumat, 28 November 2025Hari Raya Kuningan: Sabtu, 29 November 2025Tanggal ini dipastikan melalui rujukan kalender resmi Hindu dan publikasi Kemenag.Breaking! Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Manipulasi Pajak Perusahaan BesarMakna Filosofis Galungan dan KuninganGalungan – Kemenangan Dharma atas AdharmaGalungan dirayakan sebagai simbol bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu mengalahkan ketidakbenaran. Pada hari ini, umat Hindu meyakini bahwa para leluhur turun ke bumi untuk memberi restu kepada keturunannya.Tanda paling mencolok dari perayaan ini adalah penjor bambu tinggi yang dihias indah dan dipasang di depan rumah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan.Kuningan – Hari Kembalinya Leluhur ke AlamnyaKuningan dirayakan 10 hari setelah Galungan. Pada hari ini, umat Hindu melakukan persembahyangan untuk mengantar para leluhur kembali ke surga dengan penuh doa, ketulusan, dan penghormatan.Tradisi Kuningan identik dengan sesajen berwarna kuning dan simbol tamiang, yang merepresentasikan perlindungan dan keselamatan.Tradisi yang Dilakukan Umat HinduMembuat penjor sebagai simbol kemakmuran dan kehidupan.Ngelawad/masak lawar, hidangan khas setiap Galungan.Persembahyangan di pura dan rumah masing-masing sebagai bentuk syukur, doa, dan penghormatan terhadap leluhur.Kunjungan keluarga (metemukang) untuk mempererat hubungan dan menjaga keharmonisan.Harga Bitcoin Anjlok! BTC ke USD Turun Drastis, Apa Pemicu Utamanya?Dampak terhadap Aktivitas Masyarakat dan WisataPerayaan Galungan dan Kuningan di Bali biasanya berdampak pada:Kenaikan kunjungan wisata, karena banyak turis ingin melihat suasana penjor yang menghiasi hampir seluruh jalan di Bali.Penyesuaian jam kerja dan layanan publik, karena umat Hindu melaksanakan ibadah dan tradisi keluarga.Lonjakan aktivitas budaya, mulai dari upacara adat hingga pementasan seni.Dengan informasi kalender yang telah dikonfirmasi dan tradisi yang selalu dijaga turun-temurun, Galungan dan Kuningan 2025 tidak hanya menjadi penanda hari raya, tetapi juga momen penting untuk memperkuat spiritualitas dan hubungan keluarga.****

Lingkaran.id -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 18 November 2025. Pengesahan ini menjadi tonggak penting pembaruan hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya belum pernah direvisi besar sejak tahun 1981. Pemerintah menyebut pembaruan KUHAP diperlukan untuk menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan, dan tuntutan modernisasi sistem peradilan pidana. Selain itu, KUHAP baru disiapkan agar selaras dengan berlakunya KUHP baru pada Januari 2026.Dr. Sulaiman Helmi SE.,M.M.,C.M.A. Siap Bangun KKSS Sumsel Yang Inklusif Dan Adaptif, Minta Restu Ketua Umum Amran SulaimanPerubahan Penting dalam KUHAP Baru:Pengaturan Bukti Digital Lebih KuatKUHAP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai bukti elektronik, mulai dari pengumpulan, penyitaan, hingga pemeriksaan digital dalam proses peradilan.Proses Pemeriksaan Lebih ModernPengaturan baru memasukkan mekanisme pemeriksaan berbasis teknologi, menyesuaikan kebutuhan penanganan kejahatan siber dan digital.Perlindungan Korban DiperkuatMasukan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diserap untuk memastikan hak saksi dan korban kejahatan berat memperoleh perhatian lebih baik.Penyempurnaan Proses Penyidikan dan PenuntutanProsedur bagi penyidik, jaksa, dan aparat penegak hukum diperbarui demi meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas.Harmonisasi dengan KUHP BaruPemerintah menyesuaikan KUHAP baru agar secara teknis dan prosedural sejalan dengan KUHP yang akan berlaku pada 2026.Ahmad Dhani Murka, Bantah Isu Perceraian dengan Mulan Jameela yang Viral di Media SosialSebelum disahkan, berbagai lembaga seperti Komnas HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil telah memberikan masukan terkait perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan pelaksanaan kewenangan aparat. Setelah pengesahan, masyarakat berharap pemerintah mensosialisasikan aturan baru secara luas mengingat perubahan yang cukup signifikan.Pemerintah menyatakan implementasi undang-undang ini akan dilakukan secara bertahap. Langkah-langkah yang akan dipersiapkan antara lain penyusunan aturan turunan, pelatihan aparat, penyesuaian sistem digital pengadilan, hingga edukasi publik agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam proses pidana.Dengan disahkannya RKUHAP menjadi undang-undang, Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum acara pidana. Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum lebih kuat, meningkatkan perlindungan bagi warga negara, dan membuat proses peradilan lebih modern serta efisien.****

Lingkaran.id -Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan langkah tegas dalam penyidikan dugaan korupsi perpajakan. Pada Rabu pagi, tim penyidik menggeledah rumah seorang pejabat pajak yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi pajak sejumlah perusahaan besar pada periode 2016–2020.Dugaan Manipulasi Pajak oleh Pejabat DJPSumber internal menyebut, pejabat pajak tersebut diduga kuat ikut membantu beberapa perusahaan mengurangi kewajiban perpajakannya melalui rekayasa pemeriksaan dan rekonsiliasi pajak. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.Kejagung belum membuka identitas pejabat yang digeledah, namun memastikan bahwa kasus ini berada dalam “fase serius” penyidikan. Sejumlah dokumen penting dan perangkat elektronik disebut telah diamankan untuk kebutuhan analisis lebih lanjut.Maladewa, Negara dengan 100 % penduduk muslimnya dan mempunyai pesona wisata alam yang indahDalam penggeledahan tersebut, tim penyidik membawa sejumlah barang bukti, termasuk:Dokumen pemeriksaan pajak tahunan beberapa perusahaan besarLaporan rekonsiliasi pajak diduga dimanipulasiKomputer, ponsel, dan flashdisk yang berisi data transaksi keuanganCatatan pribadi yang diduga terkait transaksi suapLangkah penyitaan ini menjadi pembuktian awal bahwa dugaan manipulasi pajak melibatkan jaringan yang terstruktur.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati langkah Kejagung dan akan memberikan dukungan penuh dalam proses penyidikan. DJP menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti terlibat.“DJP berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan seluruh proses perpajakan berjalan sesuai aturan,” demikian pernyataan resmi DJP.Menurut analisa awal, manipulasi pajak yang terjadi selama empat tahun diperkirakan dapat menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, tergantung hasil audit ulang yang kini sedang dilakukan.Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal perpajakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.Gol Menit Akhir Caroline Weir Selamatkan Real Madrid Femenino dari Kekalahan Lawan Paris FCPenggeledahan ini bukan kasus tunggal. Sebelumnya, Kejagung juga mengusut dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh oknum pajak. Kasus perpajakan kembali mendapat sorotan publik setelah beberapa pejabat pajak tersandung kasus serupa pada tahun-tahun sebelumnya.Pengamat hukum menilai langkah Kejagung ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan di Indonesia.Meski Kejagung belum menetapkan tersangka, publik meyakini pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu setelah pengumpulan bukti tambahan selesai.Tim penyidik dijadwalkan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pejabat pajak dan sejumlah pihak perusahaan yang berkaitan.****

Lingkaran.id -Upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital kembali menjadi perhatian publik melalui penyelenggaraan Forum Diskusi Publik bertema “Mewujudkan Ruang Digital Aman untuk Anak: Peran Generasi Muda di Era Siber”. Acara yang berlangsung pada Jumat, 14 November 2025, pukul 10.00–12.00 WIB tersebut digelar secara live stream melalui Zoom Meeting dan YouTube (ditjenkpm). Forum ini terselenggara sebagai langkah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan risiko yang dihadapi anak di era digital yang semakin kompleks.Dua Guru di Luwu Utara Dipecat Usai Galang Iuran Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer, Presiden Beri RehabilitasiDiskusi menghadirkan tiga narasumber yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidang komunikasi serta kebijakan publik, yaitu:Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom – Guru Besar Universitas Bina DarmaSabam Rajagukguk – Anggota Komisi I DPR RIDrs. Gun Gun Siswadi, M.Si – Praktisi KomunikasiAcara dipandu oleh Dinnar sebagai moderator.Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti meningkatnya ancaman yang muncul seiring intensitas anak dalam menggunakan internet dan media sosial. Beberapa risiko yang dibahas meliputi konten digital yang tidak sesuai usia, perundungan siber, eksploitasi online, hingga keamanan data pribadi.Para pembicara juga menyampaikan pentingnya membangun ekosistem digital yang aman melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat luas.Forum ini turut menekankan kontribusi generasi muda sebagai agen perubahan dalam menciptakan dunia digital yang sehat. Generasi muda dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong literasi digital, membangun budaya berinternet yang bertanggung jawab, serta menyebarkan konten positif.Beberapa upaya yang ditawarkan dalam diskusi ini di antaranya:Penguatan edukasi literasi digitalKampanye anti-hoaks dan anti-cyberbullyingPenciptaan konten kreatif yang aman bagi anakDukungan terhadap kebijakan dan regulasi keamanan digitalSemarak Grand Final GDI Fest 2025: Ajang Digital Terbesar Sumatera Selatan, Lahirkan Duta Dan Inovator Muda DigitalGenerasi muda disebut memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang cepat sehingga berperan penting dalam mendorong ruang digital yang aman dan etis.Terselenggaranya forum ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa perlindungan anak di era digital adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya aktivitas anak dalam dunia maya, peningkatan literasi digital serta kesadaran semua pihak menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak dapat beraktivitas secara aman dan produktif di ruang digital.Forum Diskusi Publik ini juga diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi masyarakat untuk mendapatkan wawasan, solusi, dan strategi dalam menghadapi tantangan digital di masa depan.****

Lingkaran.id -Dua guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis, resmi dipecat setelah menggalang iuran sukarela sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa. Dana ini ditujukan untuk membayar gaji 10 guru honorer yang belum menerima upah selama 10 bulan. Penggalangan dana dilakukan melalui komite sekolah dan bersifat sukarela, termasuk keringanan bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau yang memiliki saudara di sekolah. Meski bertujuan membantu guru honorer, tindakan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib oleh sebuah LSM dengan tuduhan pungutan liar. Proses hukum berjalan panjang hingga Mahkamah Agung (MA) yang akhirnya menyatakan kedua guru terbukti bersalah. Setelah putusan inkrah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai aparatur sipil negara.Besaran Tunjagan Profesi Guru November 2025: Rp2 Juta hingga Setara Gaji Pokok, Ini Syarat PencairannyaKasus ini memicu perhatian publik karena memperlihatkan ketegangan antara solidaritas guru dan aturan resmi ASN. Banyak pihak menyoroti bahwa kedua guru hanya berupaya membantu rekan honorer yang gajinya tertunda, namun langkah ini berujung pada sanksi administratif yang berat.Ronaldo Siap Ukir Sejarah! Portugal Buru Tiket Piala Dunia 2026 di Kandang Irlandia Malam IniBaru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi nama baik kepada Rasnal dan Abdul Muis, memulihkan status dan kehormatan mereka sebagai pendidik. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan membuka diskusi terkait masalah keterlambatan gaji guru honorer serta risiko hukum yang dapat muncul dari upaya solidaritas antarpendidik.Kasus ini juga menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pembayaran guru honorer, kebijakan pungutan sekolah, dan batasan hukum dalam inisiatif solidaritas di lingkungan sekolah.****

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan IV tahun 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap di seluruh daerah mulai 12 November 2025. Tunjangan ini diberikan kepada guru ASN dan non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan.Detik-Detik Jembatan Hongqi di Sichuan Ambruk: Rekaman Video Viral di Media SosialBerdasarkan informasi resmi Kemendikbudristek, besaran TPG untuk guru ASN setara satu kali gaji pokok per bulan dan dibayarkan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Sementara guru non-ASN menerima tunjangan tetap sebesar Rp2 juta per bulan atau sesuai hasil in-passing yang telah ditetapkan.Proses penyaluran dilakukan melalui sistem daring dan disalurkan langsung ke rekening guru penerima setelah data dinyatakan valid dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Info GTK. Hingga 11 November 2025, sebanyak 27 daerah telah menyalurkan TPG bagi guru non-ASN. Untuk guru ASN, pencairan dimulai sejak 12 November dan dilanjutkan secara bertahap hingga akhir bulan.Viral! Jerami Bisa Jadi Bahan Bakar Kompor dan Kendaraan, Begini Cara KerjanyaSyarat pencairan TPG mencakup kepemilikan sertifikat pendidik aktif, terbitnya Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) triwulan IV, pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu, dan data valid di Dapodik. Guru yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan mengalami penundaan pencairan hingga proses verifikasi data selesai.Kemendikbudristek menargetkan seluruh penyaluran TPG triwulan IV selesai sebelum 30 November 2025. Guru dapat memantau status pencairan melalui laman resmi info.gtk.kemdikbud.go.id menggunakan akun PTK masing-masing.***

Lingkaran.id -Setiap tanggal 12 November, masyarakat Indonesia memperingati Hari Ayah Nasional, sebuah momen penting untuk mengenang dan mengapresiasi sosok ayah yang selama ini menjadi tiang keluarga, pelindung, serta teladan bagi anak-anaknya. Tahun ini, peringatan Hari Ayah Nasional 2025 kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial dan platform digital, dengan ribuan warganet membagikan kisah haru tentang peran ayah dalam kehidupan mereka. Hari Ayah Nasional pertama kali dideklarasikan di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 2006 oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP). Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa sosok ayah, seperti halnya ibu, juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak dan keharmonisan keluarga. Meski belum menjadi hari libur resmi nasional, peringatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.Di tengah tantangan zaman modern, peran ayah mengalami pergeseran yang signifikan. Tak lagi hanya berfokus sebagai pencari nafkah, kini banyak ayah yang aktif terlibat dalam pengasuhan anak, pendidikan, dan kehidupan emosional keluarga. Sosok ayah modern di tahun 2025 menjadi contoh nyata bahwa cinta dan tanggung jawab tidak harus ditunjukkan lewat kata-kata, melainkan melalui tindakan kecil yang konsisten setiap hari.Semarak Grand Final GDI Fest 2025: Ajang Digital Terbesar Sumatera Selatan, Lahirkan Duta Dan Inovator Muda DigitalUntuk merayakan Hari Ayah Nasional 2025, masyarakat Indonesia melakukan berbagai cara sederhana namun bermakna. Ada yang menulis surat untuk ayahnya, membuat video ucapan terima kasih di media sosial, hingga mengadakan kegiatan keluarga seperti makan malam bersama. TBagi sebagian orang, Hari Ayah juga menjadi momen refleksi. Banyak anak yang menyadari betapa besar pengorbanan seorang ayah yang mungkin tak selalu diungkapkan secara langsung. Dari bekerja keras tanpa lelah, menahan rindu demi keluarga, hingga memberikan nasihat yang kelak menjadi pedoman hidup.TOP 10 Besar Inovasi GDI Prima Air (Smart Air Purifier Prima): Inovasi Air Purifier Cerdas Berbasis IoTHari Ayah Nasional bukan hanya tentang ucapan dan hadiah, melainkan tentang menghargai sosok yang diam-diam menjadi fondasi kokoh dalam kehidupan kita. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, luangkan waktu sejenak untuk berkata:“Terima kasih, Ayah. Karena tanpa engkau, aku tak akan menjadi seperti hari ini.”Selamat Hari Ayah Nasional 2025 untuk setiap langkah, perjuangan, dan cinta yang selalu ada, meski sering tak terucap.****

Lingkaran.id -Pemerintah kembali membahas rencana pelaksanaan redenominasi rupiah, kebijakan penyederhanaan nilai nominal uang tanpa mengubah daya beli masyarakat. Rencana ini mulai ramai diperbincangkan setelah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyampaikan kesiapan revisi Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Dalam skema yang sedang disiapkan, nilai uang akan disederhanakan dengan menghapus tiga angka nol di belakang. Dengan demikian, uang pecahan Rp1.000 akan menjadi Rp1, Rp10.000 menjadi Rp10, dan seterusnya. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan nilai uang, melainkan sekadar penyetaraan nominal agar sistem transaksi menjadi lebih efisien dan modern.Kasus Plaza Klaten Memanas: OC Kaligis Menduga Ada Tebang Pilih Dalam Penetapan TersangkaMenteri Keuangan menyebut redenominasi akan mempermudah pencatatan transaksi keuangan, akuntansi, dan sistem pembayaran digital. “Tujuannya adalah efisiensi, bukan mengurangi nilai uang masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Bank Indonesia menambahkan bahwa kebijakan ini juga akan memperkuat citra rupiah di pasar internasional dan menyesuaikan sistem ekonomi Indonesia dengan praktik global.10 November Hari Pahlawan: Makna, Sejarah, dan Pesan yang Harus Diingat Generasi MudaSementara itu, proses sosialisasi akan dilakukan secara bertahap sebelum penerapan resmi. Pemerintah berencana menjalankan masa transisi selama dua hingga tiga tahun agar masyarakat terbiasa dengan nilai nominal baru. Selama masa itu, uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan untuk memastikan tidak ada kebingungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.Ekonom menilai bahwa redenominasi bisa membawa dampak positif jika dijalankan pada waktu yang tepat, terutama saat inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Namun, sejumlah pihak mengingatkan perlunya edukasi masif agar masyarakat tidak salah persepsi dan menganggap redenominasi sama dengan pemotongan nilai uang.Dengan rencana ini, pemerintah berharap Indonesia dapat memiliki sistem keuangan yang lebih sederhana, efisien, dan siap menghadapi era digitalisasi ekonomi. Kebijakan redenominasi rupiah menjadi salah satu langkah strategis menuju reformasi ekonomi nasional yang lebih transparan dan modern.***

Lingkaran.id - Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Kasus ini bermula dari unggahan di media sosial yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak asli. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen serta keterangan ahli, polisi memastikan bahwa ijazah tersebut adalah sah dan diterbitkan secara resmi oleh UGM. Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dengan melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli digital forensik. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti adanya pemalsuan pada dokumen ijazah Presiden Joko Widodo.Jusuf Kalla Geram: Sebut Eksekusi Lahan 16 Hektare oleh GMTD Sebagai Perampokan TerbukaDelapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sedangkan klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal dengan nama Dr. Tifa.Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A dan 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kebencian. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan manipulasi data elektronik.Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses hukum ini dilakukan secara profesional dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Penyelidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan publik.Heboh di Subang! Guru Tampar Siswa yang Panjat Pagar, Orang Tua Langsung Datang Marah ke SekolahPihak Universitas Gadjah Mada sebelumnya juga telah mengeluarkan keterangan resmi bahwa ijazah Presiden Joko Widodo merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh UGM. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden tidak memiliki dasar yang benar.Kasus ini kini memasuki tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan setelah seluruh pemeriksaan dan penyitaan barang bukti dinyatakan lengkap. Polisi menyatakan akan terus memproses perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.****

Lingkaran.id -Pemerintah resmi mengumumkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan peserta yang selama ini menunggak iuran, terutama dari kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Program pemutihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meringankan beban masyarakat pascapandemi. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, terdapat lebih dari 6 juta peserta mandiri yang masih menunggak iuran, dengan total tunggakan mencapai Rp 20 triliun secara nasional.Menurut keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemutihan akan dilakukan secara bertahap dengan skema penghapusan tunggakan maksimal 24 bulan (2 tahun) bagi peserta yang memenuhi kriteria tertentu.Jangan Ketinggalan! MagangHub Kemnaker Batch 2 2025 Dibuka Hari Ini, Ada Uang Saku dan Sertifikat ResmiSyarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2025Peserta termasuk kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).Peserta telah beralih status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah.Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data kemiskinan resmi pemerintah.Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukum terkait kepesertaan BPJS.Peserta yang memenuhi syarat tidak perlu membayar tunggakan iuran sebelumnya, karena pemerintah akan menghapus tunggakan tersebut secara otomatis setelah proses verifikasi selesai.Cara Mendapatkan Pemutihan BPJS KesehatanLogin ke situs resmi www.bpjs-kesehatan.go.id atau aplikasi Mobile JKN.Pilih menu “Cek Status Kepesertaan” untuk memastikan status aktif dan jenis peserta.Jika memenuhi syarat sebagai peserta PBI, lakukan verifikasi data di Dinas Sosial setempat.Tunggu proses validasi dari BPJS Kesehatan. Jika disetujui, tunggakan akan dihapus otomatis dalam sistem.Heboh di Subang! Guru Tampar Siswa yang Panjat Pagar, Orang Tua Langsung Datang Marah ke SekolahKebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat prinsip gotong royong dalam sistem JKN, di mana peserta yang mampu tetap membayar rutin, sementara yang tidak mampu mendapat perlindungan melalui subsidi negara.Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak bersifat permanen, sehingga peserta yang ingin memanfaatkan kesempatan ini disarankan segera melakukan pengecekan dan verifikasi data sebelum akhir masa pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2025.Dengan adanya kebijakan pemutihan ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terhambat mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena kendala tunggakan iuran.*****

Lingkaran.id -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Magang Nasional Batch 2 melalui platform MagangHub hari ini, Kamis (6/11/2025). Program ini langsung menjadi sorotan di media sosial karena menawarkan kesempatan magang bersertifikat dan bergaji bagi lulusan baru di seluruh Indonesia.Kuota 80 Ribu Peserta, Dibuka untuk Lulusan Maksimal 1 TahunMenurut keterangan resmi Kemnaker, program MagangHub Batch 2 menargetkan 80.000 peserta dari berbagai daerah dan bidang keahlian. Peserta yang bisa mendaftar adalah lulusan perguruan tinggi (D3/S1) yang telah lulus paling lama satu tahun terakhir.Audiensi GDI Bersama dr. Ratu Tenny Leriva Bahas Kolaborasi Menuju Digitalisasi untuk Negeri“Program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda agar siap kerja melalui pelatihan dan pengalaman langsung di dunia industri,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya di laman resmi Kemnaker, Kamis (6/11).Jadwal Lengkap MagangHub Batch 2Pendaftaran peserta: 6–14 November 2025Seleksi administrasi dan wawancara: 14–20 November 2025Pengumuman hasil seleksi: 21 November 2025Mulai penempatan magang: Akhir November 2025Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi: maganghub.kemnaker.go.id.Fasilitas Lengkap: Uang Saku Sesuai UMK dan BPJS KetenagakerjaanPeserta magang akan mendapatkan uang saku minimal sesuai UMK daerah, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JKM). Selain itu, setiap peserta akan menerima sertifikat resmi Kemnaker setelah menyelesaikan masa magang.Program ini juga membuka peluang magang di ratusan perusahaan nasional dan multinasional yang telah bekerja sama dengan Kemnaker, di antaranya sektor teknologi, perbankan, manufaktur, hingga media kreatif.Link Pendaftaran dan Cara Daftar MagangHub 2025Berikut cara daftar MagangHub Batch 2 Kemnaker 2025:Kasus Dugaan Kekerasan di Sekolah Dasar, Siswi Alami Pecah Pembuluh Darah di MataKunjungi situs resmi https://maganghub.kemnaker.go.idBuat akun dengan menggunakan email aktif dan NIK.Lengkapi data diri, unggah CV, ijazah, dan transkrip nilai.Pilih posisi magang sesuai minat dan bidang keahlian.Klik “Daftar Sekarang” dan tunggu tahap seleksi berikutnya.MagangHub menjadi bagian dari strategi Kemnaker dalam mendukung link and match antara pendidikan dan dunia kerja. Program ini disebut-sebut sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terdidik yang mencapai 6,5% per 2025.Dengan kuota besar, fasilitas lengkap, dan proses pendaftaran yang mudah, MagangHub Batch 2 Kemnaker 2025 menjadi peluang emas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja.Bagi kamu lulusan baru yang ingin terjun ke dunia profesional, segera daftar sebelum 14 November 2025.****

Lingkaran.id -Ribuan buruh dan guru dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis pagi. Massa buruh berkumpul di kawasan Senayan dan melakukan long march menuju Gedung DPR RI. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen serta penghapusan sistem outsourcing di perusahaan. Di lokasi berbeda, ratusan guru dari berbagai organisasi seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Persatuan Guru Inpassing Nasional, dan Persatuan Guru Madrasah Mandiri juga menggelar demonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Mereka menuntut penyelesaian status inpassing, pemerataan tunjangan, serta peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta.Liverpool Dipermalukan di Anfield! Crystal Palace Bantai The Reds 3-0, Arne Slot Terpojok!Kepolisian menerjunkan ribuan personel untuk menjaga keamanan di dua lokasi utama. Sekitar 2.800 personel dikerahkan di sekitar kompleks DPR RI, sementara 1.597 personel ditempatkan di kawasan Monas dan Patung Kuda. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Medan Merdeka Selatan sempat dialihkan karena padatnya massa aksi.Cuma Rp10 Ribu Sehari, Kamu Bisa Punya Tabungan Puluhan Juta dalam 5 Tahun! Begini CaranyaHingga siang hari, kedua aksi berlangsung kondusif. Massa buruh dan guru bergantian menyampaikan tuntutan melalui orasi. Sejumlah perwakilan organisasi diterima oleh pejabat terkait di DPR dan Kementerian Agama untuk menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi. Polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan DPR RI dan Monas hingga sore hari karena rekayasa lalu lintas masih diberlakukan.****

Lingkaran.id -Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan pembatalan kelulusan sejumlah peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 Periode II. Keputusan ini diambil setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi ulang terhadap data serta dokumen administrasi peserta yang dinyatakan lulus.Alasan PembatalanBKN menjelaskan bahwa pembatalan kelulusan dilakukan karena beberapa alasan utama, yaitu:Peserta mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus.Peserta tidak memenuhi syarat (TMS) karena ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dan persyaratan formasi.Peserta meninggal dunia sebelum proses pengangkatan dan penetapan nomor induk PPPK.Selain itu, sejumlah peserta juga dinyatakan batal lulus karena tidak mengunggah dokumen atau gagal mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam waktu yang telah ditentukan. Kasus ini terjadi di beberapa instansi daerah yang menyelenggarakan formasi PPPK Paruh Waktu.Duel Siswa SMK Diduga Dipicu Saling Ejek di Media Sosial, Sekolah Lakukan PembinaanDasar Hukum dan KetentuanPembatalan kelulusan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.Pengumuman resmi BKN Nomor 04/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/VI/2025 tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Tahun Anggaran 2024 Periode II.Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi, mengundurkan diri, atau meninggal dunia dapat dibatalkan kelulusannya sebelum proses penetapan nomor induk PPPK dilakukan.Cakupan PembatalanPembatalan kelulusan dilakukan secara nasional dan mencakup beberapa instansi pusat maupun daerah. Di sejumlah daerah, terdapat puluhan peserta yang dinyatakan gugur karena tidak menyelesaikan proses unggah dokumen administrasi sesuai jadwal.BKN juga mencatat bahwa verifikasi data tambahan masih berlangsung di beberapa instansi untuk memastikan seluruh peserta yang dinyatakan lulus memenuhi syarat sesuai ketentuan.Era Ronaldo di Saudi Terancam Redup? Al-Nassr Kalah Lagi, Fans Kecewa Berat!Tindak Lanjut bagi PesertaPeserta yang terdampak pembatalan kelulusan diimbau untuk:Mengecek kembali status kelulusan melalui portal resmi BKN.Memastikan seluruh dokumen persyaratan administrasi telah lengkap, valid, dan sesuai dengan format yang ditetapkan.Memantau informasi resmi terkait jadwal dan mekanisme seleksi PPPK tahap berikutnya.Bagi peserta yang masih berproses dalam pengangkatan, BKN menegaskan bahwa setiap data dan dokumen akan melalui verifikasi berlapis untuk menjamin keabsahan informasi.BKN menegaskan bahwa pembatalan kelulusan merupakan langkah administratif yang sesuai regulasi. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.Langkah tersebut juga menjadi bagian dari penertiban data kepegawaian nasional agar proses seleksi dan pengangkatan PPPK berjalan transparan, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.****

Lingkaran.id -Pelaksanaan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada pekan terakhir bulan Oktober. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju ujian nasional berbasis digital yang diklaim lebih adil, objektif, dan adaptif terhadap kemampuan siswa. Berdasarkan data resmi Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemdikbud, tercatat lebih dari 3,5 juta peserta didik dari jenjang SMA, SMK, dan MA telah terdaftar mengikuti TKA tahun ini. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sejak sistem asesmen baru diberlakukan. Simulasi TKA 2025 dilaksanakan melalui sistem Computer Based Test (CBT) di masing-masing satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta memahami alur ujian, tata cara login, dan cara menjawab soal dengan sistem digital. Melalui gladi bersih ini, sekolah dapat memetakan kesiapan perangkat dan jaringan sebelum pelaksanaan TKA utama yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaMenurut keterangan Pusmendik, simulasi tahun ini tidak hanya berfokus pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pengenalan pola soal baru yang mengukur kemampuan berpikir kritis, pemahaman bacaan, dan penalaran logis. Soal-soal TKA 2025 dikembangkan berdasarkan Kerangka Asesmen Nasional (KAN) yang menekankan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, bukan sekadar hafalan.Beberapa siswa yang mengikuti simulasi mengaku antusias sekaligus tegang menghadapi perubahan sistem ujian. Mereka menilai format CBT memberikan pengalaman baru yang lebih modern dan efisien dibandingkan ujian tertulis konvensional. Guru pendamping pun menyambut positif langkah ini karena dapat membantu sekolah beradaptasi dengan transformasi digital dalam dunia pendidikan.Kemdikbud menegaskan bahwa simulasi TKA 2025 bukanlah ujian penentu kelulusan, melainkan sarana latihan untuk memastikan setiap peserta siap menghadapi asesmen utama. Pemerintah berharap melalui program ini, siswa dapat terbiasa dengan model soal berbasis kompetensi dan tidak lagi terjebak dalam pola belajar menghafal.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanSelain itu, pihak sekolah diimbau aktif melakukan evaluasi hasil simulasi agar kendala teknis seperti koneksi internet atau kapasitas server bisa segera diatasi sebelum pelaksanaan resmi. Sejumlah daerah juga melaporkan keberhasilan gladi bersih tanpa kendala berarti, menandakan kesiapan sistem pendidikan nasional menghadapi era digital assessment.TKA 2025 menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah mewujudkan asesmen yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Dengan lebih dari 3,5 juta peserta yang ikut berpartisipasi, ujian ini bukan hanya menjadi evaluasi akademik, tetapi juga simbol kesiapan bangsa menghadapi transformasi pendidikan di masa depan.***

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan dengan total nominal Rp900 ribu per penerima. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 20 Oktober 2025 melalui Kantor Pos Indonesia bagi penerima di daerah tanpa akses perbankan, serta melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI untuk wilayah lain. Program ini menargetkan sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Kemensos menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bantuan dengan mudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di toko aplikasi ponsel.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Berikut langkah untuk mengecek status penerima bansos:Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id atau buka aplikasi “Cek Bansos”.Masukkan NIK dan nama lengkap sesuai KTP.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal.Ketik kode captcha sesuai yang tertera.Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.Apabila NIK terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, jenis bantuan, serta lembaga penyalur yang ditunjuk. Pencairan dana dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank atau kantor pos masing-masing daerah.Messi Kembali Gila! Inter Miami Unggul 2-0 atas Nashville di Playoff MLS 2025Kriteria penerima BLT Kesra meliputi keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum, terdaftar dalam DTKS, serta belum menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT. Pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi penerima dilakukan secara transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.Kemensos juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak tidak resmi yang mengatasnamakan bantuan sosial. Segala informasi terkait penyaluran dan jadwal pencairan hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.Program BLT Kesra ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.***

Lingkaran.id -Di berbagai masjid di Indonesia, tema khutbah Jumat hari ini menjadi sorotan karena sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Khatib mengangkat topik “Etika Digital dan Menjaga Aib Orang Lain”, sebuah pesan penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Dalam khutbahnya, khatib menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak menghapus batas etika dan akhlak. Banyak orang dengan mudah membagikan konten, kabar, atau aib seseorang tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, Islam mengajarkan untuk menahan diri, memverifikasi informasi, dan menjaga kehormatan sesama.Influenza: Panduan Lengkap Tentang Gejala, Penularan, Pengobatan, dan PencegahanKhatib mengutip firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 12, “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.” Ayat ini menjadi dasar kuat bagi umat Muslim untuk tidak ikut menyebarkan sesuatu yang bisa menjatuhkan martabat orang lain, baik di dunia nyata maupun dunia maya.Fenomena di media sosial menunjukkan bahwa banyak orang lebih cepat membagikan kabar negatif daripada memastikan kebenarannya. Khatib menekankan pentingnya berpikir sebelum bertindak di dunia digital. “Jari-jemari kita hari ini bisa menjadi saksi kebaikan atau dosa, tergantung dari apa yang kita tulis dan sebarkan,” ucapnya.Selain itu, khatib juga menegaskan bahwa menutup aib saudara seiman merupakan bentuk kasih sayang dan tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” Hadis ini menjadi pengingat agar setiap Muslim menjaga kehormatan saudaranya, bukan justru mempermalukannya di hadapan publik.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanPesan khutbah ini juga menyentuh kesadaran digital umat Islam. Di era teknologi saat ini, etika bermedia sosial menjadi bagian dari ibadah. Khatib mengingatkan agar jamaah lebih bijak menggunakan platform seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, bukan yang menimbulkan fitnah atau kebencian.Menutup khutbah, khatib berpesan agar setiap Muslim menjadikan jempol dan pikirannya selaras dengan nilai keimanan. Sebelum menekan tombol “bagikan”, tanyakan pada diri sendiri: Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menutup aib atau justru membuka aib orang lain?Khutbah Jumat 24 Oktober 2025 ini menjadi pengingat penting bahwa di balik setiap klik dan unggahan, ada nilai moral dan tanggung jawab yang melekat. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan adab di dunia digital agar dunia maya tetap menjadi ruang penuh kebaikan, bukan sumber dosa berjamaah.****