Pemprov Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Buka Akses bagi Kejari Usut Kasus Mesin Jahit Rp9 Miliar
Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai langkah Kejaksaan merupakan bagian dari penegakan integritas birokrasi dan bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Kasus Dugaan Kekerasan di Sekolah Dasar, Siswi Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata
“Saya sudah menerima laporan dari Wali Kota semalam, dan kami akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Tidak ada upaya untuk menahan atau menghambat proses hukum,” ujar Pramono di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, setiap pejabat maupun aparatur pemerintah harus siap diperiksa apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Ia menekankan bahwa pengawasan dan audit merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Semua aparatur negara harus siap diaudit dan diperiksa bila ditemukan dugaan pelanggaran. Pemerintah provinsi akan bersikap terbuka dan kooperatif,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Penyidik Kejari Jakarta Timur telah melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas PPKUKM Jaktim pada Senin (10/11/2025). Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait proyek pengadaan mesin jahit yang diduga bermasalah.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, menjelaskan bahwa penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan perangkat elektronik dari lokasi.
“Tim kami mengamankan beberapa dokumen seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), unit komputer (CPU), dan sejumlah berkas lain yang relevan dengan penyelidikan. Barang-barang tersebut akan kami ajukan permohonan penyitaan ke pengadilan,” terang Adri.
Ia menambahkan bahwa proyek pengadaan mesin jahit tersebut merupakan program lintas wilayah di seluruh DKI Jakarta yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024. Namun, Kejari Jakarta Timur saat ini fokus pada pengusutan kegiatan di wilayah administrasi Jakarta Timur.
“Proyek ini mencakup keseluruhan DKI, tetapi sesuai kewenangan, kami fokus untuk Jakarta Timur terlebih dahulu,” ungkapnya.
Dr. Sulaiman Helmi SE.,M.M.,C.M.A. Siap Bangun KKSS Sumsel Yang Inklusif Dan Adaptif, Minta Restu Ketua Umum Amran Sulaiman
Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang seharusnya membantu masyarakat. Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan akses penuh terhadap data dan dokumen yang dibutuhkan penyidik, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami mendukung penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam membangun kepercayaan publik,” pungkas Pramono.
Dengan langkah tegas ini, Pemprov DKI dan Kejari Jaktim menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan dana publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kejujuran birokrasi.***
