Dalam skema baru ini, pencairan TPG akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Pagu anggaran TPG tahun ini mencapai Rp66,9 triliun dengan target penerima sebanyak 1,5 juta guru di 544 daerah. Pada tahap awal, pencairan akan dilakukan pada bulan Maret dengan total dana Rp1,25 triliun untuk 103.197 guru di 204 daerah.
hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politik
"Tunjangan ini diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas mereka dalam mendidik generasi bangsa," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan.
Selain perubahan skema penyaluran, pemerintah juga meningkatkan tunjangan sertifikasi bagi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Dengan demikian, pada pencairan tahap awal di bulan Maret, mereka akan menerima Rp6 juta sekaligus, mencakup tunjangan untuk Januari, Februari, dan Maret.
Setelah pencairan awal ini, tunjangan akan disalurkan setiap bulan guna memastikan guru mendapatkan hak mereka secara lebih teratur dan tidak mengalami keterlambatan seperti sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong guru-guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun ini, ditargetkan 806.000 guru akan mengikuti PPG, dengan 353.000 guru telah mendapatkan alokasi dana dari APBN.
"Kami sedang mengupayakan tambahan anggaran agar lebih banyak guru dapat mengikuti PPG dan memperoleh sertifikasi, sehingga mereka bisa mendapatkan tunjangan ini di masa mendatang," ungkap Abdul Mu’ti, perwakilan dari Kemendikbudristek.
Musim Kemarau 2025 Diprediksi Normal, Tapi Ada Wilayah yang Lebih Basah dan Lebih Kering!
Perubahan skema ini disambut baik oleh para guru di seluruh Indonesia. Dengan pencairan yang lebih cepat dan langsung dari pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan seperti yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini karena selama ini pencairan tunjangan sering mengalami kendala. Dengan sistem baru, semoga hak kami bisa diterima lebih cepat dan tepat waktu," ujar Suprianto, seorang guru di Jawa Barat.
Dengan skema baru ini, pemerintah berharap kesejahteraan guru dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia. Para guru pun diimbau untuk memastikan data mereka telah valid agar proses pencairan berjalan lancar tanpa hambatan.****