Apa Itu KUHAP Baru? Ini Bedanya dengan Aturan Lama dan Dampaknya bagi Warga Negara

Lingkaran.id -Pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru sebagai pembaruan dari KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981. Pembaruan ini dinilai penting untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman serta penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
 

KUHAP Baru dirancang untuk mendukung penerapan KUHP Nasional, sekaligus menjawab berbagai kritik terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini dianggap belum sepenuhnya melindungi hak warga negara.

Apa Itu KUHAP Baru?

KUHAP Baru adalah aturan yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Aturan ini menentukan bagaimana aparat penegak hukum bekerja dan bagaimana hak-hak warga negara dijamin dalam proses hukum.

Berbeda dengan KUHP yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, KUHAP mengatur prosedur hukum agar penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

Video Oknum ASN Muba Joget dan Sawer Uang Rp100 Ribuan Usai Pelantikan Pejabat Hebohkan Medsos

Perbedaan KUHAP Baru dan KUHAP Lama

Salah satu perbedaan utama dalam KUHAP Baru adalah penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa. KUHAP Baru menekankan pentingnya pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan serta pembatasan kewenangan penahanan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, peran hakim diperkuat sebagai pengawas proses hukum, sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dikontrol secara lebih ketat. Mekanisme pengawasan ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

KUHAP Baru juga mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, terutama untuk perkara tertentu, dengan tujuan mengedepankan pemulihan korban dan penyelesaian yang lebih manusiawi.

Bagi masyarakat, KUHAP Baru membawa dampak langsung terhadap hak hukum warga negara. Masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari praktik kriminalisasi dan penahanan yang tidak proporsional.

Zainal Arifin Mochtar Mengaku Diteror, Penelepon Misterius Ngaku Polisi

Di sisi lain, warga negara juga dituntut untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum, termasuk hak atas bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang terbuka.

Meski dinilai membawa kemajuan, penerapan KUHAP Baru juga menghadapi tantangan. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyesuaian, mulai dari pelatihan, perubahan budaya kerja, hingga harmonisasi dengan peraturan lain agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Pembahasan KUHAP Baru terus menjadi sorotan karena akan menentukan wajah penegakan hukum Indonesia ke depan. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan pembahasan dan memahami substansi aturan ini, karena KUHAP Baru akan berdampak langsung pada keadilan dan perlindungan hukum warga negara.****