KPK Dalami Keterlibatan Kerja sama Bupati Bangkalan Bersama Sang Kakak Dalam Kasus Jual Beli Jabatan
Ahmad Rusli Kamis, 08 Desember 2022 | 7:20
Lingkaran.id- Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bangkalan , R Abdul Latif Amin Imron pada Rabu (7/12/2022) di Jawa Timur karena kasus suap jual beli lelang kursi jabatan.
Hal serupa terjadi dengan sang kakak Fuad Amin Imron yang juga ditangkap lebih dulu darinya pada 2 Desember 2014 lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap jual beli gas alam pada saat menjabat Bupati Bangkalan periode 2003-2013.
Gunung Semeru Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan Capai 300 Meter
Penyidikan lebih lanjut masih didalami oleh KPK lantaran keduanya melakukan tindak korupsi yang memungkinkan adanya keterlibatan diantara keduanya dalam melakukan praktik Korupsi tersebut, pendalaman tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis (8/12/2022) dini hari.
"Tentu masih perlu pendalaman untuk melihat apakah ada kaitan antara Bupati Bangkalan dengan kakaknya. Sementara kita belum temukan itu tapi kita akan dalami itu," ungkap ketua KPK dalam konferensi di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Hasil Perang Saudara Ginting kalahkan Jonatan Chirstie
Dalam mengungkap keterlibatan antara Abdul Latif dan Fuad Amin Imron dalam Tindakan korupsi tersebut tentinya KPK memerlukan serangkaian penyelidikan untuk membuktikan dugaan kerja sama dalam melakukan korupsi dengan menemukan sejumlah buktu dan keterangan yang akurat.
"Tentu untuk membuktikan apakah ada keterkaitan atau tidak karena pada prinsipnya pelaku tindak pidana itu harus kita buktikan setidaknya memenuhi unsur pelaku," jelasnya.
Diketahui sebelumnya KPK telah menahan dan menetapkan Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka bersama lima pejabat lainnya sebagai pemberi suap yang terdiri atas Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM).***
Hal serupa terjadi dengan sang kakak Fuad Amin Imron yang juga ditangkap lebih dulu darinya pada 2 Desember 2014 lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap jual beli gas alam pada saat menjabat Bupati Bangkalan periode 2003-2013.
Gunung Semeru Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan Capai 300 Meter
Penyidikan lebih lanjut masih didalami oleh KPK lantaran keduanya melakukan tindak korupsi yang memungkinkan adanya keterlibatan diantara keduanya dalam melakukan praktik Korupsi tersebut, pendalaman tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis (8/12/2022) dini hari.
"Tentu masih perlu pendalaman untuk melihat apakah ada kaitan antara Bupati Bangkalan dengan kakaknya. Sementara kita belum temukan itu tapi kita akan dalami itu," ungkap ketua KPK dalam konferensi di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Hasil Perang Saudara Ginting kalahkan Jonatan Chirstie
Dalam mengungkap keterlibatan antara Abdul Latif dan Fuad Amin Imron dalam Tindakan korupsi tersebut tentinya KPK memerlukan serangkaian penyelidikan untuk membuktikan dugaan kerja sama dalam melakukan korupsi dengan menemukan sejumlah buktu dan keterangan yang akurat.
"Tentu untuk membuktikan apakah ada keterkaitan atau tidak karena pada prinsipnya pelaku tindak pidana itu harus kita buktikan setidaknya memenuhi unsur pelaku," jelasnya.
Diketahui sebelumnya KPK telah menahan dan menetapkan Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka bersama lima pejabat lainnya sebagai pemberi suap yang terdiri atas Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM).***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru