KPK Terus Soroti Proyek Infrastruktur Jalan Di Lampung
Wulan _ Selasa, 09 Mei 2023 | 8:54
Lingkaran.id- Masih menjadi sorotan usai viral kerusakan sepanjang jalan di Lampung yang tersebar di sejumlah titik ruas jalan yang kemudian langsung ditinjau oleh Presiden Jokowi berserta rombangan kepresidenan.
Usai kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa proyek pembenaran jalan akan diambil ahli langsung oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikannya dengan menggelontorkan dana yang sangat fantastis.
KPK Jadwalkan Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Kadinkes Lampung Hari Ini
Pengambil ahlian tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang akan terus menyelidiki ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi terkait jalan rusak di Lampung.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menegaskan bahwa KPK memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti informasi yang beredar terkait informasi yang mengarah ke tindak pidana korupsi.
Presiden Jokowi Prank Ubah Rute Perjalanan Kunjungan Lampung
"Jadi KPK ataupun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi," ungkap Johanis pada Selasa (9/5/2023).
Johanis Tanak juga menyebutkan bahwa dirinya belum bisa menyimpulkan dugaan unsur korupsi terkait proyek infrastruktur jalan di Lampung yang pada kenyataannya masih banyak yang tidak layak untuk dilalui.
"Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu. Nanti apakah akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari diskusi bersama pimpinan akan kami sampaikan," jelas Johanis Tanak.***
Usai kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa proyek pembenaran jalan akan diambil ahli langsung oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikannya dengan menggelontorkan dana yang sangat fantastis.
KPK Jadwalkan Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Kadinkes Lampung Hari Ini
Pengambil ahlian tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang akan terus menyelidiki ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi terkait jalan rusak di Lampung.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menegaskan bahwa KPK memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti informasi yang beredar terkait informasi yang mengarah ke tindak pidana korupsi.
Presiden Jokowi Prank Ubah Rute Perjalanan Kunjungan Lampung
"Jadi KPK ataupun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi," ungkap Johanis pada Selasa (9/5/2023).
Johanis Tanak juga menyebutkan bahwa dirinya belum bisa menyimpulkan dugaan unsur korupsi terkait proyek infrastruktur jalan di Lampung yang pada kenyataannya masih banyak yang tidak layak untuk dilalui.
"Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu. Nanti apakah akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari diskusi bersama pimpinan akan kami sampaikan," jelas Johanis Tanak.***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
