Digitalisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pagar Alam

Lingkaran.id -Di tengah dorongan nasional untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik, Kota Pagar Alam menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dicermati. Kota kecil di kaki Gunung Dempo ini memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak daerah, namun hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sistem digital. Padahal, jika dikelola dengan baik, digitalisasi dapat menjadi kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan dan transparan.Potensi Pajak Daerah Masih Belum Maksimal.


Sebagai daerah otonom, Kota Pagar Alam memiliki beberapa sumber PAD yang berasal dari pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan pajak penerangan jalan. Sektor-sektor ini tumbuh seiring perkembangan kota dan pertumbuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor pariwisata.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak daerah di Pagar Alam masih belum mencapai target maksimal. Salah satu faktornya adalah sistem pengelolaan pajak yang masih banyak dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Akibatnya, proses pendataan, penagihan, dan pelaporan sering kali lambat, tidak akurat, dan rawan kebocoran.


Misalnya, masih ada kasus pungutan liar (pungli) atau penarikan pajak tanpa bukti resmi yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri. Di sisi lain, keterbatasan akses informasi juga membuat wajib pajak kurang paham tentang kewajiban dan haknya, sehingga kepatuhan pun rendah.

BKN Wajibkan Peserta Cetak Ulang Kartu Ujian PPPK Tahap 2, Ini Penjelasan Resmi dan Jadwal Lengkapnya

Digitalisasi sebagai Solusi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk di sektor pajak daerah. Beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang, dan Bandung sudah lebih dulu mengembangkan sistem pajak online yang terintegrasi, dengan fitur pelaporan, pembayaran, dan monitoring secara real-time.

Bagaimana dengan Pagar Alam?
Dengan populasi sekitar 150 ribu jiwa dan peningkatan penggunaan internet yang cukup pesat, masyarakat Pagar Alam sebenarnya sudah cukup siap menerima layanan publik digital, termasuk layanan perpajakan. Banyak warga yang telah menggunakan layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja online, pembayaran tagihan, hingga layanan perbankan. Hal ini bisa menjadi pijakan untuk membangun sistem pajak berbasis digital yang ramah pengguna.

Manfaat Digitalisasi Pajak Daerah
Jika digitalisasi diterapkan secara menyeluruh dalam sistem pajak daerah, Pagar Alam berpotensi mendapatkan sejumlah manfaat signifikan:
 

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem digital dapat mencatat semua transaksi secara otomatis dan menyajikan data yang valid serta dapat diaudit. Hal ini mengurangi ruang untuk korupsi atau pungli, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
 

2. Efisiensi dan Kemudahan Akses

Wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak untuk membayar atau melaporkan pajak. Cukup menggunakan aplikasi atau website resmi, semua proses bisa dilakukan dari rumah atau tempat usaha masing-masing.

3. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Dengan adanya reminder otomatis, informasi tarif, dan simulasi pembayaran, masyarakat akan lebih paham dan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu.

4. Basis Data yang Kuat

Pemerintah daerah dapat memiliki data wajib pajak yang lebih akurat dan up-to-date, termasuk klasifikasi usaha, lokasi objek pajak, hingga histori pembayaran. Ini penting untuk perencanaan dan pengawasan.

5. Peningkatan PAD

Dengan sistem yang lebih tertata dan transparan, potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan, yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Potensi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Opsen PKB

Tantangan di Lapangan
Namun, mengembangkan sistem digital bukan tanpa tantangan. Di Pagar Alam, beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:
 

1. Keterbatasan SDM dan Infrastruktur

Masih banyak aparatur di daerah yang belum terlatih dalam penggunaan teknologi informasi. Infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil juga belum merata di semua kelurahan.

2. Tingkat Literasi Digital Masyarakat

Tidak semua warga memahami cara menggunakan aplikasi atau platform digital. Perlu ada sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk memastikan adopsi teknologi berjalan lancar.

3. Keterbatasan Anggaran

Pembangunan sistem digital membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit. Mulai dari pengadaan perangkat lunak, pelatihan SDM, hingga pemeliharaan sistem.

4. Resistensi dari Internal

Perubahan sistem sering kali mendapat resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem manual yang tidak transparan.****

Penulis: Ryan Al Rachmat, SE., M.SI
Dosen Universitas Bina Darma