China Kembali Gempur AS dengan Tarif Impor 125%, Balas Kebijakan Trump

Lingkaran.id - Ketegangan dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia, China dan Amerika Serikat (AS), kembali memanas. Pemerintah China resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 125% terhadap berbagai produk asal AS, sebagai bentuk respons keras atas kebijakan tarif tinggi yang sebelumnya diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan China pada Sabtu (12/4), dan dilansir oleh kantor berita Reuters. Dalam pernyataannya, Beijing menyebutkan bahwa kebijakan tarif dari Washington tidak hanya bersifat sepihak, tetapi juga dinilai mencederai prinsip-prinsip perdagangan global yang adil.

Heboh! Lisa Mariana Diduga Terima Rp 20 Juta Per Bulan dari Ridwan Kamil, Ayu Aulia Buka Isi Perjanjian

“Pengenaan tarif yang sangat tinggi oleh pemerintah AS terhadap produk Tiongkok telah secara serius melanggar aturan dasar dalam ekonomi dan perdagangan internasional. Ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi universal serta akal sehat, dan bahkan mencerminkan bentuk intimidasi serta pemaksaan yang dilakukan secara sepihak,” tegas Kementerian Keuangan China dalam pernyataan resminya.

Beijing juga menilai bahwa kebijakan tarif Trump tidak lagi memiliki relevansi atau pengaruh signifikan dalam perekonomian global.

“Bahkan jika AS terus menaikkan tarif, langkah tersebut tidak akan membawa dampak ekonomi yang berarti. Sebaliknya, justru akan menjadi catatan yang memalukan dalam sejarah ekonomi dunia,” tambah mereka.

Google Luncurkan Fitur Deep Research, Tingkatkan Efisiensi dan Kualitas Penelitian

China menekankan bahwa ini adalah tindakan balasan terakhir terhadap serangkaian tarif dari Presiden Trump. Mereka menyatakan enggan untuk terus terseret dalam perang tarif jika Washington kembali menaikkan bea masuk untuk produk asal Negeri Tirai Bambu.

“Apabila Amerika Serikat tetap memilih bermain-main dengan angka tarif, maka China tidak akan melayani permainan tersebut lebih jauh,” tutup pernyataan dari otoritas keuangan China.***