Trump Pecat 4.000 Pegawai Gedung Putih, Tekanan Politik terhadap Partai Demokrat Kian Memanas

Lingkaran.id - Amerika Serikat kembali diguncang kabar mengejutkan dari pusat kekuasaan di Washington D.C. Sebanyak lebih dari 4.000 pegawai federal dilaporkan dipecat dari Gedung Putih dan sejumlah departemen pemerintahan, menyusul langkah tegas Presiden Donald Trump yang disebut sebagai bagian dari strateginya menekan oposisi Partai Demokrat.

Keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran, Russell Vought, sebagaimana dilansir oleh Agence France-Presse (AFP), Sabtu (11/10/2025). Kebijakan tersebut datang di tengah kebuntuan politik yang menyebabkan penutupan sebagian layanan pemerintahan (government shutdown) selama beberapa waktu terakhir.

Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per Bulan

Berdasarkan dokumen pengadilan yang beredar pada Jumat (10/10), pemecatan telah dilakukan terhadap lebih dari 4.000 pegawai federal, termasuk sekitar 1.000 pegawai di Departemen Keuangan (Treasury) serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (Health and Human Services).

Langkah drastis itu disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Trump menekan Demokrat agar segera mengakhiri kebijakan yang dianggap menghambat kinerja pemerintahan. Presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut bahkan secara terbuka menyebut bahwa pemangkasan ini sengaja diarahkan kepada pihak oposisi.

“Jumlah orang yang dipecat akan banyak, dan sebagian besar berasal dari Partai Demokrat, karena kami yakin mereka yang memulai kekacauan ini,” ujar Trump dalam pernyataannya di Washington.

Komentar itu langsung memicu gelombang kritik tajam dari kubu oposisi. Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menilai langkah Trump dan Vought sebagai tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

“Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya lewat sebuah tweet. Ini tindakan politik yang berbahaya,” tegas Schumer.

“Tidak ada yang memaksa mereka melakukan ini. Trump dan Vought melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena mereka ingin melakukannya,” tambahnya.

Sementara itu, serikat pekerja yang mewakili sekitar 800.000 pegawai pemerintah federal segera mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan perintah darurat kepada hakim federal di San Francisco. Mereka mendesak agar keputusan PHK massal tersebut ditangguhkan, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap stabilitas administrasi publik dan kehidupan ribuan keluarga pegawai negeri.

Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!

Krisis politik di Washington pun semakin dalam. Di satu sisi, Trump terus menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk efisiensi dan tekanan terhadap Partai Demokrat. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai kebijakan tersebut justru memperburuk hubungan antar-lembaga dan menambah ketidakpastian di tubuh pemerintahan federal.

Sejumlah pengamat menilai keputusan Trump kali ini bukan sekadar strategi anggaran, melainkan bentuk nyata dari “politik tekanan” untuk memaksa lawan politiknya tunduk pada agenda pemerintahannya. Jika tidak ada titik temu dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan menghadapi gelombang protes nasional serta krisis birokrasi yang lebih luas akibat kekosongan posisi di berbagai lembaga negara. ***