Dari Program Nasional ke Showroom Mobil Bekas, Ke Mana Arah Aset MBG?
Informasi ini pertama kali mencuat setelah sebuah showroom mobil bekas di Ponorogo, Prabu Motor, mengunggah foto-foto unit kendaraan tersebut melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahan itu, tampak beberapa unit Gran Max berwarna putih yang masih menampilkan stiker identitas program MBG pada bodi kendaraan.
Beda Data Polisi dan TNI soal Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Mana yang Benar?
Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Selain karena kondisi mobil yang masih terlihat layak, harga yang ditawarkan juga dinilai sangat rendah dibandingkan harga pasar pada umumnya.
Dalam keterangan unggahan, pihak showroom menyebutkan bahwa unit kendaraan operasional MBG tersedia dan siap dibeli, dengan harga mulai dari Rp40 jutaan. Pernyataan tersebut sontak memicu beragam reaksi dari warganet.
Banyak pengguna media sosial yang kemudian membanjiri kolom komentar dengan berbagai pertanyaan. Mulai dari kondisi mesin, kelengkapan dokumen kendaraan, hingga legalitas penjualan mobil yang sebelumnya diduga digunakan untuk program nasional.
Secara umum, harga yang ditawarkan dinilai tidak wajar. Di pasar kendaraan bekas, mobil Daihatsu Gran Max dengan tahun produksi yang relatif baru biasanya masih dipasarkan di kisaran Rp70 juta hingga Rp90 juta, tergantung kondisi fisik dan spesifikasi kendaraan.
Selisih harga yang cukup signifikan ini membuat sebagian masyarakat menaruh kecurigaan sekaligus rasa penasaran terhadap asal-usul kendaraan tersebut. Terlebih, identitas sebagai kendaraan operasional program pemerintah masih terlihat jelas pada beberapa unit.
Di sisi lain, ada pula warganet yang melihat fenomena ini sebagai peluang bisnis. Dengan harga yang relatif terjangkau, kendaraan tersebut dinilai potensial untuk dijadikan armada usaha, seperti distribusi barang atau logistik.
Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa Diaudit
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai status kendaraan tersebut, termasuk apakah penjualan tersebut telah sesuai prosedur atau justru menyalahi aturan.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kejelasan mengenai asal-usul serta legalitas penjualan kendaraan tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan aset program.***
