Ketua BEM UGM Soroti Program MBG, Sebut Bermasalah Sejak Konsep hingga Pelaksanaan
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tiyo menyampaikan bahwa persoalan MBG bukan hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi sudah muncul sejak perencanaan awal. Ia bahkan mempertanyakan relevansi nama program tersebut.
Jangan Terlewat! Batas Akhir Akun SNPMB Segera Ditutup, Berikut Jadwal Penting SNBP 2026
Menurutnya, dua unsur utama yang dijanjikan—yakni kualitas gizi dan sifat gratis—tidak sepenuhnya terealisasi. Ia menilai klaim “bergizi” dan “gratis” patut dipertanyakan, terlebih dengan munculnya laporan kasus keracunan massal yang disebutnya mencapai puluhan ribu korban.
“Total keracunan sekarang lebih dari 28.000,” ujarnya, seraya menekankan bahwa angka tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan kontrol mutu di lapangan.
Selain isu kualitas makanan, Tiyo juga menyoroti besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut. Ia menyebut dana sebesar Rp335 triliun harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi beban negara.
Menurutnya, jumlah anggaran yang sangat besar itu semestinya menghasilkan dampak yang terukur dan nyata bagi masyarakat. Namun, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut serta mekanisme pengawasannya.
Tiyo juga mengangkat isu terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program di daerah. Ia menyebut satu SPPG berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan setiap tahun apabila dikelola tanpa praktik korupsi.
Ia kemudian memberi ilustrasi dugaan pengelolaan beberapa SPPG oleh figur politik di daerahnya, yang menurutnya bisa memunculkan potensi konflik kepentingan apabila jabatan politik dirangkap dengan pengelolaan unit program yang bersumber dari APBN atau APBD.
Dalam pemaparannya, Tiyo menilai kondisi tersebut membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ia bahkan menyebut program MBG berpotensi menjadi bagian dari praktik korupsi yang terstruktur jika tidak diawasi secara ketat.
Lebih jauh, ia menyinggung kemungkinan penggunaan keuntungan dari pengelolaan program untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, penguasaan terhadap unit-unit pelaksana program dapat menjadi instrumen konsolidasi kekuatan politik.
Tiyo menegaskan bahwa polemik MBG tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menilai tata kelola program berskala nasional harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Ketua BEM UGM Terima Ancaman Usai Kirim Surat ke UNICEF soal Kematian Siswa SD di NTTPernyataan Ketua BEM UGM tersebut memicu diskusi luas di ruang publik. Isu transparansi anggaran, pengawasan mutu makanan, serta potensi konflik kepentingan kembali menjadi topik perdebatan.
Hingga kini, program MBG masih menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi nasional. Namun, kritik dari kalangan mahasiswa menambah daftar evaluasi yang perlu dijawab secara komprehensif oleh pemangku kebijakan, agar tujuan awal program benar-benar tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola negara.***
