Website Thinkedu

Ketua BPI Dukung Pembatalan Film Animasi Merah Putih: One for All Usai Panen Kritik, Demi Jaga Kualitas Perfilman Nasional

Ketua BPI Dukung Pembatalan Film Animasi Merah Putih: One for All Usai Panen Kritik, Demi Jaga Kualitas Perfilman Nasional
Foto : Film Animasi Merah Putih: One for All
Lingkaran.id - Film animasi Merah Putih: One for All kembali menjadi sorotan publik usai dihujani kritik warganet di media sosial. Gelombang desakan agar film ini dibatalkan dari jadwal tayang di bioskop akhirnya mendapat dukungan dari Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Gunawan Paggaru.

Gunawan menilai, pembatalan penayangan bukan hanya demi menjaga kualitas perfilman nasional, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi para pelaku industri.

“Saya setuju. Lebih baik dibatalkan supaya kita dapat pelajaran banyak. Dan itu berbahaya buat XXI,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Bawa Bukti ke KPK, Nikita Mirzani Laporkan Dugaan Korupsi Terkait Aparat Hukum

Sikap Gunawan ini sejalan dengan kritik tajam dari sutradara Hanung Bramantyo, yang mempertanyakan proses film tersebut mendapatkan slot tayang di tengah antrean panjang lebih dari 200 judul film Indonesia yang belum mendapatkan giliran.

Gunawan mengungkapkan kekhawatiran atas nasib para sineas yang sudah lama menunggu giliran tayang. Menurutnya, sistem distribusi film di Indonesia masih timpang.

“Kalau bioskop menayangkan sesuatu yang tidak layak ditonton, artinya orang yang antre itu gimana,” tegasnya.

Data BPI per Februari 2024 mencatat, Indonesia hanya memiliki 517 lokasi bioskop dengan 2.145 layar jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan total kabupaten/kota di Tanah Air. Minimnya jumlah layar membuat persaingan untuk mendapatkan jadwal tayang semakin ketat.

Permasalahan kian pelik ketika film yang dinilai “tidak layak” justru berhasil melompati antrean ratusan film lain. Hal ini, menurut Gunawan, mencerminkan lemahnya tata kelola distribusi film di Indonesia.

Gunawan menjelaskan bahwa BPI tidak memiliki kewenangan memaksa bioskop membatalkan penayangan film. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pemilik jaringan bioskop.

Ia juga menyoroti Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang mewajibkan 60% porsi penayangan untuk film Indonesia, tetapi tetap memberikan kebebasan bagi pemilik bioskop menentukan judul yang akan diputar.

Sebagai langkah perbaikan, Gunawan menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih ketat dan transparan, misalnya mengatur urutan jadwal tayang berdasarkan nomor registrasi sensor film.

PSK Bakal Kena Pajak? Ini Pandangan Hukumnya

Merah Putih: One for All merupakan produksi Perfiki Kreasindo, disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Film ini dijadwalkan tayang pada 14 Agustus 2025, dengan promo tiket khusus Rp17.000 pada 17 Agustus 2025.

Polemik ini menjadi alarm bagi industri perfilman dan pemerintah untuk meninjau ulang sistem distribusi film nasional, agar karya sineas lokal mendapatkan kesempatan yang layak bersaing di layar lebar.***

Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Thinkedu Online Course
Berita Terbaru
Generasi Digtial Intelektual