Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa Diaudit
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara peringatan satu tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu (11/3/2026).
Jaksa Penuntut Kasus ABK Sea Dragon di Batam Minta Maaf di DPR, Akui Ada Kekeliruan
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar pengelolaan perusahaan milik negara dapat berlangsung secara transparan serta meminimalkan potensi kebocoran aset negara.
Menurutnya, perusahaan negara mengelola sumber daya yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan diawasi secara serius.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah menunjuk beberapa utusan khusus presiden. Ke depan, ia juga membuka kemungkinan menugaskan perwakilan khusus tersebut untuk ditempatkan secara langsung di perusahaan-perusahaan BUMN.
“Saya telah menunjuk sejumlah utusan khusus presiden, dan mungkin nanti akan ada utusan khusus yang ditempatkan di setiap BUMN yang kita kelola,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa langkah pengawasan ini penting untuk memastikan kekayaan negara tidak mengalami kebocoran yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo mengibaratkan aset negara sebagai “darah bangsa” yang harus dijaga agar tidak terus mengalir keluar tanpa pengawasan yang memadai.
Selain membahas pengawasan terhadap BUMN, Prabowo juga memberikan pesan kepada jajaran pimpinan Danantara agar menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa lembaga investasi negara seperti sovereign wealth fund memiliki risiko besar jika tidak dikelola secara profesional.
Prabowo menilai pengelolaan dana investasi negara harus mengikuti standar terbaik agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang.
“Kekayaan yang saudara kelola adalah milik anak, cucu, dan cicit bangsa ini. Karena itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” kata Prabowo kepada jajaran pimpinan Danantara.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah sovereign wealth fund di berbagai negara pernah mengalami kerugian besar akibat tata kelola yang tidak optimal. Oleh sebab itu, sistem pengawasan yang kuat menjadi hal yang sangat penting.
Dalam struktur pengawasannya, Danantara disebut memiliki mekanisme kontrol yang cukup ketat. Lembaga ini diawasi oleh sejumlah institusi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, dewan pengawasnya juga melibatkan sejumlah menteri koordinator.
Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung struktur perusahaan di lingkungan BUMN yang dinilainya terlalu kompleks. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui adanya perusahaan negara yang memiliki ratusan anak dan cucu perusahaan.
Sebagai contoh, ia menyoroti struktur korporasi di tubuh Pertamina yang disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditinjau kembali karena dapat mempersulit proses pengawasan, terlebih jika terdapat aturan yang membatasi audit terhadap perusahaan turunan BUMN.
Prabowo menilai pembenahan struktur serta konsolidasi pengelolaan perusahaan negara menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Danantara merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja perusahaan negara.
Siap-Siap! Turnamen Tinju Antar Pelajar Se-Sumsel Bakal Digelar Mei Ini di SMA Bina Warga 1 Palembang
Dengan sistem manajemen yang lebih terintegrasi dan penerapan standar pengelolaan kelas dunia, pemerintah optimistis potensi kebocoran aset negara dapat ditekan sekaligus meningkatkan nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan BUMN dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.***
