Website Thinkedu

Setelah Tunjangan Perumahan Hilang, Begini Rincian Gaji Anggota DPR

Setelah Tunjangan Perumahan Hilang, Begini Rincian Gaji Anggota DPR
Foto : Freepik
Lingkaran.id - Pendapatan bulanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami penurunan signifikan setelah pemerintah resmi mencabut fasilitas tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 31 Agustus 2025.

Sebelumnya, setiap anggota DPR dapat mengantongi total penghasilan sekitar Rp 116,21 juta per bulan, yang berasal dari gaji pokok serta berbagai tunjangan melekat. Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas kredit mobil maupun biaya perjalanan dinas yang juga disediakan negara.


DPR Sepakati Tuntutan “17+8”: Hentikan Tunjangan Rumah dan Pangkas Fasilitas Anggota Dewan

Namun, pasca penghapusan tunjangan rumah, struktur pendapatan anggota DPR mengalami penyesuaian. Kini, rata-rata jumlah yang diterima bersih atau take home pay turun menjadi sekitar Rp 65,59 juta per bulan.

Rincian Pendapatan Anggota DPR Pasca Perubahan
Berdasarkan dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPR RI, komponen penghasilan anggota DPR kini meliputi:

  • Gaji pokok: Rp 4,2 juta

  • Tunjangan istri/suami: Rp 420 ribu

  • Tunjangan anak: Rp 168 ribu

  • Uang sidang: Rp 2 juta

  • Tunjangan jabatan: Rp 18,9 juta

  • Tunjangan beras: Rp 289.680

  • Tunjangan PPh 21: Rp 6,2 juta

  • Tunjangan kehormatan: Rp 7,187 juta

  • Tunjangan komunikasi: Rp 15,554 juta

  • Tunjangan peningkatan fungsi: Rp 9,5 juta

  • Honorarium fungsi legislasi: Rp 8 juta

  • Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8 juta

  • Honorarium fungsi anggaran: Rp 8 juta

  • Asisten tenaga ahli: Rp 5,25 juta

Jumlah Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 29 Orang

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total penerimaan kotor anggota DPR kini mencapai Rp 74,21 juta per bulan. Setelah dikurangi pajak, penghasilan bersih yang dibawa pulang tersisa Rp 65,59 juta per bulan.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian belanja negara, di tengah sorotan publik terhadap besarnya fasilitas yang selama ini diterima wakil rakyat.***

Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Thinkedu Online Course
Berita Terbaru
Generasi Digtial Intelektual