“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasanya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan secara rinci,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/21) lalu.
Megawati ucapkan HUT Partai Komunis, Ini tanggapan RGSementara Efendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi partai PDIP, menyalahkan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 dalam hal ini, anggota Komisi I DPR ini merespons peryataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.
“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU karantina itu, dimana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita meggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih di tahun 2020 itu,” ujar Effendi, Sabtu (31/7/2021) silam. ***