Lingkaran.id - Komisi Digitalisasi (Komdigi) kembali menjadi sorotan publik setelah mengajukan dua rancangan Perpres yang berfokus pada kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Rancangan pertama mengatur peta jalan nasional AI, sementara rancangan kedua menekankan pada keamanan dan tata kelola pemanfaatan teknologi AI. Kedua dokumen tersebut diharapkan menjadi fondasi regulasi yang kuat bagi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi AI sekaligus melindungi kepentingan nasional, privasi warga, dan etika penggunaan teknologi.1. Latar Belakang Perkembangan AI di IndonesiaAI telah menjadi pendorong utama transformasi digital di seluruh dunia. Menurut laporan Gartner 2023, investasi global di bidang AI diproyeksikan mencapai US$ 500 miliar pada 2024, dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 30 %. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif, antara lain Indonesia AI Center dan program Digital Talent Scholarship, namun masih terdapat kesenjangan regulasi yang menghambat adopsi AI secara luas.Kebutuhan kompetitif: Negara‑negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memiliki kerangka kebijakan AI yang komprehensif.Risiko keamanan: Kasus penyalahgunaan data, deepfake, dan algoritma bias semakin mengkhawatirkan.Kesempatan ekonomi: AI diproyeksikan dapat menambah PDB Indonesia sebesar 2‑3 % pada 2030 jika dimanfaatkan secara optimal.Dengan kondisi tersebut, Komdigi berupaya menyusun regulasi yang tidak hanya menyiapkan infrastruktur teknis, tetapi juga mengatur aspek etika, keamanan, dan keberlanjutan.2. Rancangan Perpres Pertama: Peta Jalan Nasional AIRancangan Perpres ini berisi 10 (sepuluh) poin strategis yang dirancang untuk menjadi “roadmap” terintegrasi bagi seluruh ekosistem AI di Indonesia.2.1 Visi dan MisiVisi: Menjadikan Indonesia sebagai “AI‑Ready Nation” yang mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Misi meliputi:Mendorong riset dan inovasi AI di perguruan tinggi dan lembaga riset.Mempercepat adopsi AI di sektor publik dan swasta.Menjamin inklusivitas dan pemerataan manfaat AI di seluruh wilayah Indonesia.2.2 Pilar-Pilar UtamaInfrastruktur Data & Komputasi: Pengembangan pusat data nasional, jaringan 5G, dan cloud computing yang bersifat terbuka.SDM & Pendidikan: Kurikulum AI di tingkat SMA/SMK, beasiswa AI, serta pelatihan ulang bagi tenaga kerja.Riset & Inovasi: Pendanaan riset kolaboratif antara universitas, industri, dan lembaga pemerintah.Regulasi & Etika: Standar interoperabilitas, audit algoritma, dan pedoman etika AI.Penerapan di Sektor Kunci: Kesehatan, pertanian, transportasi, keuangan, dan keamanan publik.2.3 Target WaktuRancangan menetapkan tiga fase utama:2024‑2025: Penyusunan kebijakan dasar, pembentukan badan koordinasi AI, dan peluncuran pilot project.2026‑2028: Skalasi infrastruktur, integrasi AI dalam layanan publik, serta pelatihan massal SDM.2029‑2030: Evaluasi, penyesuaian kebijakan, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi berbasis AI.3. Rancangan Perpres Kedua: Keamanan & Tata Kelola Pemanfaatan AIDokumen kedua menitikberatkan pada mitigasi risiko yang muncul seiring dengan meluasnya penggunaan AI. Berikut poin-poin utama yang diusulkan:3.1 Pengawasan dan Audit AlgoritmaSetiap sistem AI yang berpotensi memengaruhi publik (misalnya, sistem penilaian kredit, prediksi kriminal, atau layanan kesehatan) wajib melalui proses audit independen yang menilai:Keakuratan data pelatihan.Bias algoritma dan dampaknya pada kelompok rentan.Transparansi keputusan (explainability).3.2 Perlindungan Data dan PrivasiPerpres akan memperkuat UU ITE dan peraturan OJK dengan ketentuan khusus bagi AI, antara lain:Wajib melakukan data minimisation sebelum proses pelatihan model.Penggunaan data sensitif harus mendapat persetujuan eksplisit dari pemilik data.Implementasi mekanisme “right to explanation” bagi warga yang dipengaruhi keputusan AI.3.3 Penanganan Deepfake & DisinformasiPengembangan teknologi deteksi deepfake akan menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta lembaga akademis. Rancangan mengusulkan:Pembentukan unit khusus di BSSN untuk monitoring konten berbasis AI.Sanksi administratif bagi platform yang tidak menanggapi laporan deepfake dalam 48 jam.Program edukasi literasi digital bagi masyarakat.3.4 Kerangka Etika AI NasionalKomisi akan mengadopsi prinsip “Human‑Centred AI” yang mencakup:Keadilan – menghindari diskriminasi.Akuntabilitas – menelusuri sumber keputusan.Keamanan – melindungi sistem dari serangan siber.Transparansi – membuka “black‑box” bila diperlukan.4. Implementasi dan Mekanisme KoordinasiUntuk memastikan kedua Perpres dapat dijalankan secara sinergis, Komdigi mengusulkan pembentukan National AI Coordination Council (NAICC) yang akan menjadi badan lintas sektoral. Struktur utama NAICC meliputi:Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Anggota: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, BSSN, Lembaga Riset, serta perwakilan industri AI.Fungsi: Menyusun kebijakan operasional, memonitor pelaksanaan roadmap, serta melakukan evaluasi tahunan.Selain itu, Komdigi menekankan pentingnya public‑private partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur dan pelatihan SDM. Contoh konkretnya adalah kolaborasi dengan perusahaan cloud lokal untuk menyediakan layanan komputasi berbiaya terjangkau bagi startup AI.5. Tantangan yang Masih Perlu DihadapiWalaupun rancangan sudah cukup komprehensif, ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar kebijakan ini dapat berhasil:Keterbatasan sumber daya manusia: Kebutuhan tenaga ahli AI masih jauh di bawah permintaan pasar.Ketimpangan infrastruktur antar wilayah: Pulau-pulau terpencil masih belum terjangkau jaringan 5G atau data center.Regulasi yang terlalu kaku: Terlalu banyak birokrasi dapat menghambat inovasi startup.Isu etika global: Perdebatan internasional tentang hak cipta data dan kepemilikan model AI perlu diselaraskan dengan standar internasional.Komdigi menegaskan bahwa proses legislasi akan melibatkan konsultasi publik yang luas, termasuk workshop dengan akademisi, pelaku industri, LSM, serta warga biasa.6. Dampak Potensial bagi Ekonomi dan MasyarakatJika kedua Perpres dapat diimplementasikan dengan efektif, dampak positif yang diharapkan meliputi:Peningkatan produktivitas: Automasi proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional hingga 20 % di sektor manufaktur.Inovasi layanan publik: AI dalam kesehatan dapat mempercepat diagnosis penyakit, mengurangi waktu tunggu di rumah sakit.Penciptaan lapangan kerja baru: Profesi Data Scientist, AI Ethics Officer, dan AI Trainer diperkirakan bertambah 150.000 posisi pada 2030.Keamanan siber yang lebih kuat: Deteksi ancaman berbasis AI dapat menurunkan insiden peretasan sebesar 30 % dalam lima tahun pertama.7. Langkah SelanjutnyaBerikut tahapan yang akan diambil oleh Komdigi dalam beberapa bulan ke depan:Pengajuan resmi ke Presiden: Draft final akan diajukan pada akhir Q1 2026.Rapat koordinasi lintas kementerian: Menyusun mekanisme kerja NAICC.Publikasi konsultasi terbuka: Mengundang masukan melalui portal resmi DPR dan media sosial.Uji coba pilot project: Fokus pada AI di bidang pertanian (smart farming) dan kesehatan (diagnostik radiologi).Dua rancangan Perpres yang diusulkan Komisi Digitalisasi (Komdigi) merupakan langkah strategis untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era kecerdasan buatan. Dengan menggabungkan peta jalan nasional AI yang visioner dan kerangka keamanan serta tata kelola yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem AI yang inovatif, inklusif, dan bertanggung jawab. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi semata, melainkan pada sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat luas. Jika dijalankan dengan komitmen kuat, Indonesia dapat mengubah AI menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan keunggulan kompetitif di kancah global.

Lingkaran.id - Iran, negara dengan cadangan minyak terbesar ke‑4 di dunia, kini berada di tengah krisis ekonomi yang mengancam stabilitas sosial dan politiknya. Inflasi yang melaju di atas 50 % per tahun, nilai tukar rial yang terpuruk drastis, serta lonjakan harga pangan yang menyentak jutaan rumah tangga, menjadi gejala utama “porak‑poranda” ekonomi Iran. Artikel ini mengupas penyebab, dampak, serta upaya yang tengah diambil pemerintah untuk menahan laju kemerosotan ekonomi.1. Penyebab Inflasi TinggiInflasi di Iran tidak muncul secara tiba‑tiba. Beberapa faktor struktural dan kebijakan yang saling berinteraksi menjadi pemicu utama:Sanksi Internasional: Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak 2018, terutama yang menargetkan sektor perbankan dan minyak, mengurangi pendapatan devisa negara secara signifikan.Ketergantungan pada Minyak: Harga minyak dunia yang fluktuatif menambah kerentanan. Ketika harga turun, pendapatan negara menurun, sementara pemerintah tetap harus membiayai subsidi dan gaji pegawai.Defisit Anggaran: Pemerintah Iran terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran, yang secara klasik meningkatkan tekanan inflasi.Pengendalian Harga yang Tidak Efektif: Kebijakan kontrol harga pada bahan pokok (beras, gula, minyak goreng) menyebabkan kelangkaan dan pasar gelap, memperburuk tekanan harga.Fluktuasi Nilai Tukar: Penurunan nilai rial memicu kenaikan harga impor, terutama barang konsumsi dan bahan baku industri.Menurut data Iran Statistical Center, inflasi konsumen pada kuartal terakhir mencapai 58,1 % YoY, menjadikannya salah satu tingkat inflasi tertinggi di dunia pada 2024.2. Rial Iran Ambles: Dari Kejatuhan Nilai Tukar hingga Dampak SosialRial Iran (IRR) mengalami depresiasi tajam sejak 2019. Pada awal 2022, 1 USD setara dengan sekitar 42.000 IRR; pada akhir 2025, nilai tukar resmi resmi (official) berada di kisaran 500.000 IRR per USD, sementara pasar gelap (free market) mencatat nilai lebih dari 1 juta IRR per USD.Faktor-faktor yang Memperparah DepresiasiHilangnya Pendapatan Minyak: Penurunan ekspor minyak menurunkan cadangan devisa, memaksa pemerintah menjual rial di pasar terbuka untuk menstabilkan nilai tukar.Ketidakpercayaan Investor: Sanksi dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten menurunkan minat investasi asing, mengurangi aliran modal masuk.Penggunaan Rial untuk Pembayaran Domestik: Pemerintah masih mengandalkan rial untuk membayar gaji pegawai dan subsidi, menambah tekanan pada likuiditas.Dampak Sosial yang NyataDepresiasi rial memicu cost‑of‑living crisis yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat:Gaji nominal tetap, tetapi daya beli menurun drastis.Harga barang impor (obat, peralatan elektronik, bahan baku industri) melonjak, menambah beban rumah tangga.Fenomena brain drain semakin intensif; banyak profesional terampil memilih hijrah ke negara dengan ekonomi lebih stabil.3. Harga Pangan Meroket: Ancaman terhadap Ketahanan PanganIran merupakan produsen beras, gandum, dan buah‑buah kering, namun ketergantungan pada impor gandum (sekitar 60 % kebutuhan) membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Berikut data terbaru (2024‑2025):KomoditasKenaikan Harga (YoY)Harga Rata‑Rata (IRR/kg)Beras+78 %1 200 000Gandum+95 %1 500 000Minyak Goreng+62 %2 800 000Sayur‑sayuran (rata‑rata)+54 %1 100 000Lonjakan harga ini tidak hanya menurunkan daya beli, tetapi juga memicu protes sosial. Pada pertengahan 2024, demonstrasi di kota‑kota besar seperti Tehran, Isfahan, dan Mashhad menuntut penurunan harga pangan dan penghapusan subsidi yang “menyiksa”.4. Kebijakan Pemerintah: Upaya Menstabilkan EkonomiMenanggapi krisis, pemerintah Iran meluncurkan serangkaian kebijakan, meskipun hasilnya masih dipertanyakan:Restrukturisasi Utang: Negosiasi ulang dengan kreditur domestik untuk menunda pembayaran bunga.Penguatan Cadangan Devisa: Penjualan aset minyak di pasar hitam dan peningkatan ekspor non‑minyak (kain, kimia, dan produk pertanian).Reformasi Subsidi: Pengurangan subsidi energi secara bertahap, dengan kompensasi berupa kartu bantuan tunai (cash‑transfer) bagi rumah tangga miskin.Kontrol Inflasi Sementara: Penetapan plafon harga pada barang pokok, serta penegakan ketat terhadap spekulan.Kerjasama Regional: Mencari akses pasar alternatif melalui Turki, Rusia, dan negara‑negara di Asia Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.Namun, beberapa pengamat menilai kebijakan tersebut belum cukup kuat. Penurunan nilai tukar masih berlangsung, dan inflasi diproyeksikan tetap di atas 45 % hingga akhir 2025.5. Prospek Jangka Panjang: Apa yang Dapat Diharapkan?Jika tidak ada perubahan struktural, ekonomi Iran dapat mengalami spiral negatif yang melibatkan:Penurunan Investasi Asing: Ketidakpastian politik dan sanksi yang terus berlanjut menurunkan minat investor.Ketergantungan pada Pasar Gelap: Nilai tukar resmi akan semakin tidak relevan, memperparah ketidakstabilan moneter.Risiko Sosial: Kenaikan kemiskinan, penurunan harapan hidup, dan potensi konflik sosial yang lebih intens.Di sisi lain, ada skenario optimis yang bergantung pada tiga pilar utama:Pencabutan atau Pelonggaran Sanksi: Negosiasi ulang perjanjian nuklir (JCPOA) dapat membuka kembali akses ke pasar keuangan internasional.Diversifikasi Ekonomi: Pengembangan sektor non‑minyak, seperti pariwisata, teknologi informasi, dan manufaktur ringan.Reformasi Fiskal dan Moneter: Pengetatan kebijakan moneter, transparansi anggaran, dan pengurangan subsidi yang tidak terarah.

Lingkaran.id - Apakah dunia kita sedang berada di ambang konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya? Meskipun belum ada deklarasi resmi, sejumlah indikator geopolitik, ekonomi, dan teknologi menunjukkan bahwa ketegangan internasional semakin memanas. Artikel ini mengulas tanda‑tanda yang mengindikasikan potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga, serta apa yang dapat kita lakukan untuk tetap waspada dan siap.1. Peningkatan Ketegangan Militer di Kawasan StrategisBeberapa wilayah di dunia kini menjadi “hotspot” militer yang intens. Berikut ini contoh‑contohnya:Barat Laut Pasifik: Penempatan kembali kapal induk Amerika Serikat di Laut China Selatan, disertai latihan militer bersama Jepang, Australia, dan Filipina, menimbulkan protes keras dari Republik Rakyat Tiongkok.Timur Tengah: Konflik berlarut‑lurus antara Israel‑Palestina, bersama dengan persaingan antara Iran dan sekutu‑sekutunya melawan koalisi Arab‑Gulf, meningkatkan risiko eskalasi regional yang dapat melibatkan kekuatan global.Eropa Timur: Penempatan sistem pertahanan udara NATO di negara‑negara Baltik dan Polandia sebagai respons terhadap aksi‑aksi militer Rusia di Ukraina menambah ketegangan antara Barat dan Moskow.Latihan militer berskala besar, peningkatan alutsista, serta pernyataan retorik yang keras dari pemimpin negara‑negara besar menjadi sinyal kuat bahwa persaingan bersenjata kini tidak lagi bersifat “simulasi” melainkan realitas yang dapat berubah menjadi konflik terbuka.2. Perlombaan Teknologi dan Persenjataan CanggihEra digital telah mengubah wajah peperangan. Berikut beberapa tren teknologi yang menambah kecemasan global:Senjata hipersonik: Amerika Serikat, Rusia, dan China berlomba mengembangkan rudal hipersonik yang dapat menembus pertahanan anti‑rudal tradisional dalam hitungan menit.Perang siber: Serangan ransomware besar‑besar pada infrastruktur energi, transportasi, dan pemerintahan menunjukkan bahwa negara‑negara kini menggunakan cyber‑attacks sebagai senjata strategis. Contoh: serangan pada jaringan listrik Ukraina pada 2022 yang menimbulkan pemadaman luas.AI dan otonomi: Pengembangan sistem persenjataan yang didukung kecerdasan buatan (AI) memungkinkan keputusan tembakan otomatis, meningkatkan risiko kesalahan manusia yang dapat memicu konflik berskala besar.Ketergantungan pada teknologi tinggi meningkatkan kompleksitas pertahanan, namun sekaligus membuka celah baru yang dapat dimanfaatkan oleh aktor‑aktor yang tidak bertanggung jawab.3. Krisis Ekonomi Global dan Persaingan Sumber DayaEkonomi dunia berada dalam kondisi yang rapuh, ditandai dengan:Inflasi tinggi di banyak negara, memicu ketidakstabilan politik dan sosial.Persaingan sengit atas sumber daya kritis seperti lithium, rare earth elements, dan air bersih, yang menjadi bahan baku utama teknologi militer dan energi terbarukan.Sanctions ekonomi yang saling bersilangan, misalnya sanksi AS terhadap Iran dan Rusia, serta balasan berupa pembatasan ekspor energi ke negara‑negara Barat.Ketika ekonomi melemah, negara‑negara cenderung mengalihkan fokus ke kebijakan luar negeri yang agresif untuk mengamankan kepentingan nasional, meningkatkan potensi terjadinya konfrontasi.4. Retorika Nasionalis dan Ideologi EkstremDi banyak belahan dunia, muncul gelombang nasionalisme yang mengedepankan kepentingan “kita vs mereka”. Contohnya:Penguatan narasi “kedaulatan nasional” yang menolak kerja sama multilateral, seperti penarikan Amerika Serikat dari perjanjian iklim dan perdagangan.Kebijakan luar negeri yang mengedepankan “great power competition” atau kompetisi kekuatan besar, memicu perlombaan dominasi wilayah.Peningkatan propaganda daring yang menargetkan kelompok‑kelompok tertentu, menciptakan polarisasi dan memicu konflik budaya serta etnis.Retorika semacam ini dapat memicu mispersepsi dan kecurigaan antarnegara, memperbesar kemungkinan terjadinya insiden yang berujung pada konfrontasi militer.5. Kelemahan dan Ketidakseimbangan Sistem InternasionalInstitusi global seperti Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kini menghadapi tantangan serius:Hak veto di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh lima negara besar (AS, Rusia, China, Prancis, Inggris) sering kali menghambat keputusan kolektif yang diperlukan untuk mencegah konflik.Ketidakmampuan WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang besar antara Amerika Serikat dan China menambah ketegangan ekonomi.Kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif membuat negara‑negara lebih mengandalkan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan mereka.Jika lembaga‑lembaga ini tidak dapat berfungsi secara efektif, ruang bagi diplomasi menurun, dan jalur militer menjadi “jalan pintas” yang lebih menarik bagi pemimpin yang ingin menegaskan kekuasaan.6. Tanda‑tanda di Lapangan: Insiden-Insiden Kecil yang MeningkatBerikut beberapa peristiwa yang, meskipun tampak terisolasi, dapat menjadi “pemicu” konflik lebih luas:TahunInsidenPotensi Dampak2022Penembakan pesawat militer Rusia di dekat perbatasan UkrainaMemicu eskalasi militer di Eropa Timur2023Serangan siber pada jaringan listrik di Texas, ASMenimbulkan ketegangan antara AS dan Rusia/China2024Konfrontasi laut antara kapal patroli China dan kapal nelayan Jepang di Laut China SelatanRisiko pertempuran laut terbukaSetiap insiden kecil ini memiliki potensi “domino effect”, di mana satu peristiwa dapat memicu serangkaian balasan yang berujung pada konflik berskala lebih besar.Kesimpulan: Menghadapi Ketidakpastian dengan Kewaspadaan dan KolaborasiBerbagai tanda yang telah dibahas—dari peningkatan militerisasi, perlombaan teknologi canggih, krisis ekonomi, hingga retorika nasionalis—menunjukkan bahwa dunia berada pada titik rapuh yang dapat memicu Perang Dunia Ketiga jika tidak dikelola dengan hati‑hati. Namun, bukan berarti situasi tidak dapat diubah.Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat umum:Perkuat Diplomasi Multilateral: Memperkuat peran PBB, ASEAN, dan organisasi regional lainnya untuk menjadi forum mediasi yang efektif.Transparansi Militer: Mendorong kesepakatan internasional tentang transparansi alutsista, termasuk perjanjian tidak‑menyebarkan senjata hipersonik.Pengendalian Senjata Siber: Membuat norma internasional yang melarang serangan siber pada infrastruktur kritis selama masa damai.Investasi pada Ketahanan Energi dan Sumber Daya: Mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya tertentu untuk mengurangi persaingan geopolitik.Pendidikan Publik: Meningkatkan literasi media dan pemahaman tentang bahaya konflik, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh propaganda.Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kerjasama internasional, dan mengedepankan dialog daripada konfrontasi, kita dapat mengurangi risiko terjadinya perang global yang menghancurkan. Waktu untuk bertindak adalah sekarang—sebelum tanda‑tanda kecil berubah menjadi bencana besar.

Lingkaran.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah tegas dengan memecat seorang Resbob (Regional Secretary) yang terlibat dalam ujaran kebencian. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota organisasi bahwa tindakan intoleransi tidak akan ditoleransi.Pada pertengahan bulan September 2025, seorang Resbob GMNI wilayah Jawa Barat mengunggah sebuah postingan di media sosial yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Konten tersebut menimbulkan kemarahan luas, tidak hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di masyarakat umum. Beberapa pihak menilai bahwa postingan tersebut melanggar Peraturan Kominfo tentang Konten Negatif serta Undang‑Undang No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.Setelah menerima laporan dari anggota GMNI lain, Pengurus Pusat (PP) segera membentuk tim investigasi khusus. Tim tersebut melakukan verifikasi terhadap identitas penulis, menelusuri jejak digital, serta mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar, komentar, dan reaksi netizen.Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (25), pelaku ujaran kebencian, terkena konsekuensi berat atas tindakannya. Polda Jawa Barat menangkap dan menahan pemilik akun Youtube Resbob ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencabut status mahasiswanya atau sanksi drop out (DO).Tidak hanya itu, Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (GMNI UWKS) per 13 Desember 2025 menerbitkan pemberitahuan pemberhentian anggota terhadap Resbob.”Muhammad Adimas Firdaus diberhentikan dari keanggotaan GMNI UWKS secara tidak terhormat,” demikian pemberitahuan yang dikutip dari akun @gmni_uwks pada Selasa (16/12/2025).”Dikarenakan yang bersangkutan telah melanggar AD (anggaran dasar) organisasi pada Bab VI Pasal 8 Ayat 2 poin a dan b serta melanggar ART (anggaran rumah tangga) organisasi pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2,” tulis pemberitahuan dengan nomor 038/Int/DPK.GMNI-UWKS/XII/2025. Tembusan pemberitahuan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) GMNI, Dewan Pengurus Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur, dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) GMNI Surabaya.Firdaus alias Resbob telah melanggar AD, yakni kewajiban anggota dan kader untuk menaati AD/ART, peraturan, serta disiplin organisasi. Selain itu, menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.Tersangka yang telah ditahan di Polda Jabar itu juga melanggar ART bahwa keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan, dan status sosial calon anggota.Kader juga harus menaati AD, ART, peraturan, keputusan, serta ketentuan lainnya dalam organisasi. Kader wajib menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.***

Lingkaran.id - Hubungan antara Thailand dan Kamboja selama beberapa dekade terakhir umumnya stabil, meski tidak lepas dari perselisihan perbatasan, sengketa sejarah, serta persaingan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2025, muncul spekulasi bahwa ketegangan yang selama ini bersifat diplomatik dapat memuncak menjadi konflik bersenjata terbuka. Artikel ini mengupas faktor‑faktor utama yang berpotensi menjadi pemicu, meninjau dinamika regional, serta menilai dampak yang mungkin timbul jika skenario tersebut menjadi kenyataan.Sejak era kolonial, perbatasan antara Thailand (dulunya Siam) dan Kamboja telah menjadi sumber perselisihan. Dua wilayah utama yang sering menjadi titik panas adalah:Daerah Preah Vihear – sebuah candi Hindu kuno yang terletak di puncak bukit perbatasan. Meskipun Mahkamah Internasional pada 2013 memutuskan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja, Thailand tetap menolak beberapa interpretasi keputusan tersebut.Wilayah Dangrek – daerah rawa-rawa di selatan Kamboja yang berbatasan langsung dengan provinsi Narathiwat di Thailand. Kedua negara memiliki klaim historis yang tumpang tindih, yang terkadang memicu insiden militer kecil.Jika terjadi insiden militer di salah satu zona ini—misalnya, penembakan atau penempatan pasukan secara tidak resmi—maka dapat memicu eskalasi yang cepat, terutama bila media sosial memperbesar peristiwa tersebut.2. Faktor Politik Domestik2.1. Thailand: Ketidakstabilan PemerintahanSejak pemilihan umum 2023, Thailand mengalami pergolakan politik yang dipicu oleh:Ketegangan antara militer dan partai-partai pro‑demokrasi yang menuntut reformasi monarki.Protes massal yang menuntut perubahan konstitusi, yang berulang kali dihadapi dengan tindakan keras aparat.Kebijakan ekonomi yang berfokus pada investasi asing, namun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani dan pekerja.Dalam situasi ini, pemerintah dapat menggunakan konflik eksternal sebagai cara untuk mempersatukan bangsa (efek “rally‑round‑the‑flag”) dan mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik.2.2. Kamboja: Tekanan Internasional dan Ambisi RegionalKamboja, di bawah kepemimpinan Premier Hun Sen (yang pada 2025 masih menjabat), menghadapi tantangan:Tekanan dari komunitas internasional terkait catatan hak asasi manusia.Kebutuhan untuk memperkuat posisi geopolitik di antara China dan ASEAN.Persaingan ekonomi dengan Thailand dalam sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur.Jika pemerintah Kamboja merasa terancam oleh kebijakan Thailand yang dianggap mengintervensi urusan dalam negeri, ia dapat mengadopsi sikap konfrontatif untuk memperkuat legitimasi domestik.3. Dinamika Ekonomi dan Sumber DayaBeberapa isu ekonomi yang dapat menjadi pemicu konflik antara kedua negara meliputi:Air dan Irigasi: Sungai Mekong, yang mengalir melalui Kamboja dan Thailand, menjadi sumber utama air untuk pertanian. Proyek bendungan atau diversifikasi aliran air oleh satu pihak dapat menimbulkan ketegangan.Energi: Kamboja menargetkan pengembangan energi terbarukan (pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya). Jika Thailand mengklaim hak eksklusif atas lokasi strategis, perselisihan dapat muncul.Perdagangan: Thailand adalah pasar ekspor utama bagi produk pertanian Kamboja. Kebijakan tarif atau pembatasan impor yang tiba‑tiba dapat memicu reaksi keras dari Kamboja.Ketegangan ekonomi yang berlarut‑larut dapat berakumulasi menjadi faktor “pemicu” ketika dipadukan dengan faktor politik dan militer.4. Peran Aktor EksternalWilayah Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh kekuatan besar. Pada 2025, dua aktor utama yang dapat memengaruhi dinamika Thailand‑Kamboja adalah:4.1. ChinaChina telah berinvestasi besar‑besar dalam proyek infrastruktur “Belt and Road Initiative” (BRI) di kedua negara. Beijing memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional agar proyek‑proyeknya tidak terhambat. Namun, China juga dapat menggunakan perselisihan sebagai “alat tawar” untuk menekan kedua pemerintah agar lebih bergantung pada bantuan ekonomi dan militer.4.2. Amerika Serikat & Koalisi BaratAmerika Serikat, melalui aliansi dengan Australia, Jepang, dan India, berupaya menyeimbangkan pengaruh China di kawasan. Dukungan militer atau latihan bersama dengan Thailand dapat dipandang oleh Kamboja sebagai provokasi, khususnya bila Amerika Serikat menyoroti pelanggaran HAM di Kamboja.5. Skenario Eskalasi MiliterBerikut adalah tiga skenario hipotetis yang dapat menjelaskan bagaimana ketegangan dapat berubah menjadi konflik bersenjata:Skenario “Insiden Perbatasan”: Sebuah patroli militer Thailand secara tidak sengaja melanggar zona demiliterisasi di sekitar Candi Preah Vihear. Kamboja menanggapi dengan menembakkan meriam, memicu serangan balasan dari Thailand. Kedua belah pihak mengerahkan unit tambahan, dan pertempuran meluas ke wilayah Dangrek.Skenario “Pemblokiran Air Mekong”: Thailand menyetujui pembangunan bendungan baru di Sungai Mekong tanpa konsultasi dengan Kamboja. Kamboja menganggap ini sebagai ancaman eksistensial bagi pertanian mereka dan mengirim pasukan untuk memblokir konstruksi, yang berujung pada bentrokan bersenjata.Skenario “Intervensi Politik”: Pemerintah Thailand menuduh Kamboja mendukung kelompok oposisi anti‑pemerintah Thailand. Thailand kemudian meluncurkan operasi militer terbatas di wilayah perbatasan untuk “menangkap” elemen-elemen tersebut, yang dipandang Kamboja sebagai pelanggaran kedaulatan.Setiap skenario di atas menuntut adanya mekanisme diplomatik yang cepat—seperti pertemuan darurat ASEAN atau mediasi PBB—untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.6. Dampak Potensial Jika Konflik TerjadiKemanusiaan: Ribuan warga sipil dapat menjadi pengungsi internal atau melintasi perbatasan, menambah beban pada sistem bantuan kemanusiaan ASEAN.Ekonomi Regional: Rantai pasokan agrikultur, pariwisata, dan manufaktur di kawasan akan terganggu, mengakibatkan penurunan PDB gabungan sebesar 2‑3% dalam jangka pendek.Keamanan: Konflik dapat membuka peluang bagi kelompok bersenjata non‑negara (seperti pemberontak di provinsi selatan Thailand) untuk memanfaatkan kekacauan.Hubungan Internasional: Ketegangan dapat memaksa negara‑negara tetangga—seperti Laos dan Vietnam—untuk memilih pihak, yang pada akhirnya dapat memecah solidaritas ASEAN.Walaupun perang Thailand & Kamboja pada tahun 2025 masih bersifat spekulatif, analisis faktor historis, politik domestik, ekonomi, serta peran aktor eksternal menunjukkan bahwa ketegangan di wilayah perbatasan tidak dapat diabaikan. Penyebab potensial meliputi sengketa wilayah seperti Preah Vihear, persaingan atas sumber daya air Mekong, serta dinamika politik internal yang dapat memanfaatkan konflik eksternal sebagai alat konsolidasi kekuasaan.Untuk mencegah skenario terburuk, langkah‑langkah berikut sangat penting:Dialog Bilateral yang Intensif: Mengadakan pertemuan rutin tingkat tinggi untuk membahas isu perbatasan dan proyek infrastruktur.Peran ASEAN: Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan memastikan mediasi yang netral serta tidak memihak.Transparansi Proyek: Mengadakan konsultasi publik dan melibatkan pihak ketiga (misalnya, Bank Dunia) dalam proyek-proyek yang berpotensi memengaruhi sumber daya bersama.Peningkatan Kepercayaan Militer: Membentuk hotlines militer di perbatasan untuk mencegah insiden yang tidak disengaja.Dengan upaya preventif yang konsisten, peluang terjadinya konflik bersenjata dapat diminimalkan, memungkinkan Thailand dan Kamboja untuk terus berkolaborasi dalam membangun masa depan yang damai dan makmur bagi seluruh kawasan Asia Tenggara.

Lingkaran.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang perpolitikan daerah. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, diamankan KPK pada Rabu, 10 Desember 2025, bersama empat orang lainnya yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta. Penangkapan ini menjadi pusat perhatian nasional karena dilakukan dalam operasi senyap yang sebelumnya telah dipantau KPK berdasarkan informasi dari sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan adanya OTT dan menyatakan bahwa pihaknya mengamankan lima orang serta sejumlah barang bukti yang diduga terkait transaksi suap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.Kalender Lengkap: Inilah Jadwal Cuti Bersama dan Libur Nasional 2026, Cocok Untuk Rencana Liburan & MudikBerdasarkan keterangan yang telah dirilis KPK dan laporan media kredibel, berikut fakta-fakta yang terkonfirmasi:Total lima orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.KPK menyita uang tunai dan logam mulia sebagai barang bukti awal dari lokasi OTT.Operasi dilakukan berdasarkan informasi yang diterima KPK dari berbagai sumber terkait dugaan suap pengaturan proyek daerah.Semua pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Ardito dan empat orang lainnya.Timeline PenangkapanSiang – Sore HariKPK melakukan pemantauan mobilitas sejumlah pejabat dan pihak swasta di Lampung Tengah. Pergerakan ini diduga terkait pertemuan yang berhubungan dengan proyek daerah.Menjelang PetangKPK mengamankan beberapa pihak terlebih dahulu, sebelum akhirnya menangkap Bupati Ardito Wijaya di lokasi terpisah.Malam HariKelima orang yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan awal sebelum kemudian dibawa ke Jakarta.Dini HariSeluruh pihak tiba di Gedung Merah Putih KPK dan menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status tersangka.Tragis di SDN Kalibaru 01: Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa Di Lapangan Sekolah, Banyak Korban TerlukaHingga berita ini diterbitkan, KPK menyatakan bahwa status hukum Ardito Wijaya akan diumumkan setelah pemeriksaan awal rampung. KPK telah menegaskan bahwa detail proyek, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat masih dalam proses pendalaman penyidik.Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa seluruh temuan, termasuk uang tunai dan logam mulia, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers resmi.Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan menunggu keputusan resmi KPK sebelum menentukan langkah administratif, termasuk kemungkinan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati jika Ardito ditetapkan sebagai tersangka.****

Lingkaran.id - Maladewa (bahasa resmi: Dhivehi) terletak di Samudra Hindia, tepat di selatan India dan Sri Lanka. Terkenal dengan pantai berpasir putih, terumbu karang yang menakjubkan, serta resort‑resort mewah, negara kepulauan ini juga memiliki identitas religius yang kuat: Islam adalah agama resmi dan hampir seluruh warganya memeluknya. Artikel ini mengupas sejarah, budaya, dan peran Islam dalam kehidupan sehari‑hari masyarakat Maladewa, serta bagaimana faktor‑faktor tersebut memengaruhi pariwisata dan pembangunan nasional.1. Sejarah Singkat Islam di MaladewaIslam masuk ke kepulauan ini pada awal abad ke‑12 melalui pedagang Arab dan Persia. Menurut catatan sejarah, raja pertama yang memeluk Islam adalah Raja Dhovemi pada tahun 1153 M, yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama negara. Sejak saat itu, Islam tidak hanya menjadi kepercayaan mayoritas, tetapi juga menjadi landasan hukum dan budaya. Konstitusi modern Maladewa (dijadikan pada tahun 2008) menegaskan bahwa:Islam adalah agama negara.Setiap warga negara wajib beragama Islam.Pengadilan syariah berwenang atas urusan pribadi (perkawinan, warisan, dll).Kebijakan ini menjadikan practically semua warga negara beragama Islam, meski ada sedikit komunitas asing (tenaga kerja, turis) yang tidak beragama Islam.Kemenkeu Pastikan Rekrutmen CPNS 2026 Dilakukan Secara Hybrid, Buka 300 Formasi2. Geografi dan DemografiMaladewa terdiri dari 1.190 pulau yang tersebar dalam 26 atol, dengan total luas daratan hanya sekitar 298 km². Populasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai ≈ 540.000 jiwa, dengan mayoritas tinggal di pulau-pulau berpenduduk (seperti Malé, Hulhumalé, dan beberapa atol lain). Karena konstitusi menuntut semua warga negara beragama Islam, hampir seluruh penduduk beridentitas Muslim Sunni, sedangkan minoritas non‑Muslim biasanya adalah pekerja migran atau turis.3. Peran Islam dalam Kehidupan Sehari‑hari3.1. Praktik KeagamaanMasjid merupakan pusat sosial di hampir setiap pulau. Jadwal sholat lima waktu (subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya) mengatur ritme harian, dan banyak kegiatan komunitas (seperti pertemuan jamaah, pengajian, dan perayaan Idul Fitri) berlangsung di sekitar masjid. Hari Jumat (Jumu’ah) menjadi hari utama untuk sholat berjamaah, dengan masjid utama di Malé menampung ribuan jamaah.3.2. Pendidikan dan HukumSistem pendidikan menekankan pelajaran agama Islam sejak tingkat dasar. Sekolah agama (madrasah) berdiri berdampingan dengan sekolah umum, memastikan bahwa generasi muda memahami Al‑Qur’an, hadis, serta nilai‑nilai moral Islam. Di ranah hukum, urusan perkawinan, perceraian, warisan, dan beberapa kasus kriminal diadili di pengadilan syariah, sementara hukum sipil mengatur urusan ekonomi dan administratif.3.3. Budaya dan SeniKesenian tradisional Maladewa, seperti bodu beru (tari perkusi) dan thaara (nyanyian religi), menggabungkan unsur‑unsur Islam dengan warisan lokal. Kaligrafi Arab sering menghiasi interior masjid, sedangkan busana tradisional (kandhu, libaas) mencerminkan nilai kesopanan yang diambil dari ajaran Islam.4. Dampak Islam terhadap PariwisataPariwisata merupakan penyumbang utama PDB Maladewa, dengan lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi setiap tahun. Meskipun mayoritas wisatawan berasal dari negara non‑Islam, industri perhotelan dan resort telah menyesuaikan layanan agar tetap menghormati norma Islam, antara lain:Al‑cuisine halal: Semua restoran resort menyediakan menu halal, dan daging yang disajikan dipastikan bersertifikat halal.Larangan alkohol di area publik: Alkohol biasanya hanya tersedia di bar atau lounge khusus yang terpisah dari area umum.Penghormatan terhadap waktu sholat: Banyak resort menyesuaikan jadwal layanan (mis. kolam renang, spa) agar tidak mengganggu jamaah yang melaksanakan sholat.Dress code di pulau‑pulau berpenduduk: Wisatawan diharapkan mengenakan pakaian sopan (menutupi bahu dan lutut) ketika mengunjungi desa atau masjid.Pendekatan ini tidak hanya menjaga keutuhan nilai agama, tetapi juga menambah nilai unik bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya Islam yang autentik.Viral Maling di Minimarket Bikin Netizen Malah Salah Fokus5. Tantangan dan Prospek Masa Depan5.1. LingkunganKenaikan permukaan laut menjadi ancaman eksistensial bagi negara kepulauan. Pemerintah Maladewa berupaya menggabungkan green technology dengan prinsip keadilan sosial yang diilhami nilai Islam (kekhalifahan atas bumi). Proyek “Solar Maldives” dan program penanaman mangrove menjadi contoh inisiatif yang selaras dengan maslahah (kepentingan umum) dalam syariah.5.2. Sosial‑EkonomiKetergantungan pada pariwisata membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global (mis. pandemi, krisis energi). Pemerintah berusaha diversifikasi melalui perikanan berkelanjutan, teknologi informasi, dan pendidikan berbasis agama yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil.5.3. Hak MinoritasMeskipun konstitusi menuntut semua warga negara beragama Islam, ada perdebatan internasional mengenai kebebasan beragama bagi pendatang dan pekerja asing. Negara terus menyeimbangkan antara menjaga identitas Islam‑nasional dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara global.Maladewa adalah contoh unik sebuah negara kepulauan yang berhasil memadukan keindahan alam dengan identitas religius yang kuat. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, melainkan fondasi hukum, pendidikan, budaya, dan bahkan strategi pariwisata. Meskipun tantangan lingkungan dan ekonomi mengintai, komitmen kolektif masyarakat Maladewa—yang berlandaskan nilai‑nilai Islam—menjadi pendorong utama dalam mencari solusi berkelanjutan.Sebagai destinasi wisata kelas dunia, Maladewa menawarkan lebih dari sekadar pemandangan laut biru dan bungalow di atas air; ia menawarkan pengalaman spiritual yang terjalin erat dengan kehidupan sehari‑hari penduduknya. Bagi wisatawan yang menghargai keberagaman budaya, mengunjungi Maladewa berarti menyelami sebuah peradaban yang memadukan tradisi Islam dengan keindahan alam yang tiada duanya.***

Lingkaran.id - Nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai di mesin pencari setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Publik menyoroti posisi politik Gibran, isu ijazah, hingga arah hubungan antara dua tokoh besar tersebut. Pertemuan Prabowo dan Jokowi yang digelar dalam suasana tertutup di Jakarta dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam. Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, publik menilai momen tersebut berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan, termasuk posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang kini berada di bawah sorotan tajam.Pasca pertemuan itu, perbincangan di media sosial melonjak tajam. Warganet ramai membahas kembali isu lama seputar ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan, serta rumor tentang arah dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini. Kombinasi isu tersebut membuat nama Gibran kembali menduduki posisi trending di berbagai platform.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Secara politik, posisi Gibran kini berada di persimpangan strategis. Sebagai wakil dari Prabowo, ia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghadapi opini publik yang kerap kritis terhadap figur muda di lingkaran kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu juga menjadi sinyal penting tentang konsolidasi kekuatan politik nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIsu mengenai keabsahan ijazah dan dugaan politik dinasti kembali menjadi bahan diskusi hangat. Bagi sebagian pihak, kehadiran Gibran dalam jabatan tinggi negara masih menjadi simbol dari transisi generasi politik, sementara bagi lainnya hal itu dianggap mencerminkan kecenderungan oligarki kekuasaan yang sulit dihindari.Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi turut membahas strategi pemerintahan ke depan, termasuk kemungkinan penyegaran kabinet dan arah komunikasi politik menjelang tahun kedua masa pemerintahan. Dalam konteks ini, posisi Gibran akan sangat menentukan, baik secara simbolik maupun strategis.****

Lingkaran.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Rencananya presiden akan melakukan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.Smelter dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp 300 Triliun.Adapun pabrik pemurnian yang disita lainnya oleh Kejagung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.Dalam kasus itu juga menyeret pengusaha Harvey Moes yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.Melansir detikSumbagsel, Penyerahan akan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arasani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan tinjauan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman."Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kegiatan agar kegiatan kunjungan presiden termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman," kata Hidayat, saat melakukan tinjauan di lokasi, kemarin.Hidayat juga mengatakan kebutuhan administratif terkait kunjungan terus dimatangkan. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal dan pihak terlibat lainnya yang menyukseskan kunjungan kepala negara ini.

Lingkaran.id -Lima smelter timah atau pabrik pemurnian timah di Bangka Belitung diambil alih untuk dikelola oleh negara.Lima smelter perusahaan swasta tersebut antara lain milik PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).Smelter-smelter tersebut disita terkait kasus megakorupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.Kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia itu merugikan negara dan lingkungan senilai Rp 300 triliun.Selain melibatkan para petinggi dan karyawan perusahaan smelter swasta, kasus ini juga menyeret para petinggi PT Timah, pejabat Dinas ESDM Pemprov Bangka Belitung, Kementerian ESDM hingga pengusaha Harvey Moeis.Lima smelter yang bekerja sama dengan PT Timah dalam kasus tersebut juga diseret ke pengadilan.Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Bangka Belitung untuk melihat langsung smelter yang sudah jadi Barang Rampasan Negara (BRN).Peninjauan dipusatkan di smelter milik PT Tinindo Inter Nusa (TIN) berlokasi di kawanan industri Ketapang, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang.Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke Kantor Pusat PT Timah Tbk selaku perusahaan pertambangan milik negara, berlokasi di Jalan Sudirman Kota Pangkalpinang.Smelter PT TIN adalah milik pengusaha Hendry Lie.Hendry Lie dijatuhi vonis 14 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).Pendiri salah satu maskapai penerbangan itu juga dikenakan denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun.