Lingkaran.id - Nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai di mesin pencari setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Publik menyoroti posisi politik Gibran, isu ijazah, hingga arah hubungan antara dua tokoh besar tersebut. Pertemuan Prabowo dan Jokowi yang digelar dalam suasana tertutup di Jakarta dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam. Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, publik menilai momen tersebut berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan, termasuk posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang kini berada di bawah sorotan tajam.Pasca pertemuan itu, perbincangan di media sosial melonjak tajam. Warganet ramai membahas kembali isu lama seputar ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan, serta rumor tentang arah dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini. Kombinasi isu tersebut membuat nama Gibran kembali menduduki posisi trending di berbagai platform.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Secara politik, posisi Gibran kini berada di persimpangan strategis. Sebagai wakil dari Prabowo, ia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghadapi opini publik yang kerap kritis terhadap figur muda di lingkaran kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu juga menjadi sinyal penting tentang konsolidasi kekuatan politik nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIsu mengenai keabsahan ijazah dan dugaan politik dinasti kembali menjadi bahan diskusi hangat. Bagi sebagian pihak, kehadiran Gibran dalam jabatan tinggi negara masih menjadi simbol dari transisi generasi politik, sementara bagi lainnya hal itu dianggap mencerminkan kecenderungan oligarki kekuasaan yang sulit dihindari.Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi turut membahas strategi pemerintahan ke depan, termasuk kemungkinan penyegaran kabinet dan arah komunikasi politik menjelang tahun kedua masa pemerintahan. Dalam konteks ini, posisi Gibran akan sangat menentukan, baik secara simbolik maupun strategis.****

Lingkaran.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Rencananya presiden akan melakukan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.Smelter dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp 300 Triliun.Adapun pabrik pemurnian yang disita lainnya oleh Kejagung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.Dalam kasus itu juga menyeret pengusaha Harvey Moes yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.Melansir detikSumbagsel, Penyerahan akan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arasani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan tinjauan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman."Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kegiatan agar kegiatan kunjungan presiden termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman," kata Hidayat, saat melakukan tinjauan di lokasi, kemarin.Hidayat juga mengatakan kebutuhan administratif terkait kunjungan terus dimatangkan. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal dan pihak terlibat lainnya yang menyukseskan kunjungan kepala negara ini.

Lingkaran.id -Lima smelter timah atau pabrik pemurnian timah di Bangka Belitung diambil alih untuk dikelola oleh negara.Lima smelter perusahaan swasta tersebut antara lain milik PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).Smelter-smelter tersebut disita terkait kasus megakorupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.Kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia itu merugikan negara dan lingkungan senilai Rp 300 triliun.Selain melibatkan para petinggi dan karyawan perusahaan smelter swasta, kasus ini juga menyeret para petinggi PT Timah, pejabat Dinas ESDM Pemprov Bangka Belitung, Kementerian ESDM hingga pengusaha Harvey Moeis.Lima smelter yang bekerja sama dengan PT Timah dalam kasus tersebut juga diseret ke pengadilan.Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Bangka Belitung untuk melihat langsung smelter yang sudah jadi Barang Rampasan Negara (BRN).Peninjauan dipusatkan di smelter milik PT Tinindo Inter Nusa (TIN) berlokasi di kawanan industri Ketapang, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang.Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke Kantor Pusat PT Timah Tbk selaku perusahaan pertambangan milik negara, berlokasi di Jalan Sudirman Kota Pangkalpinang.Smelter PT TIN adalah milik pengusaha Hendry Lie.Hendry Lie dijatuhi vonis 14 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).Pendiri salah satu maskapai penerbangan itu juga dikenakan denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun.  

Lingkaran.id -Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80, Selasa (23/9). Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo menyerukan agar tragedi kemanusiaan di Gaza segera diakhiri dan mendesak seluruh negara anggota PBB mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.Presiden Prabowo Teken Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2028, Ribuan ASN Siap Dipindah Ke IKN“Indonesia mengajak seluruh komunitas internasional untuk mengakhiri tragedi di Gaza. Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina dan Israel,” tegas Prabowo.Pidato ini mendapat sorotan internasional karena menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum dunia.BPC GMKI Cabang Palembang Masa Bakti 2025–2027 Resmi Dilantik, Tegaskan Peran Kawal Isu Publik di SumselPrabowo juga menyampaikan bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud selama penderitaan rakyat Palestina diabaikan. Oleh sebab itu, Indonesia siap berperan aktif dalam upaya diplomasi global untuk mendorong penyelesaian konflik.Kehadiran Prabowo di podium utama PBB disebut sebagai momentum diplomasi Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis di kancah internasional.****

Lingkaran.id -Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, serta pejabat negara mulai tahun anggaran 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah diperkirakan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru, ASN, hingga pejabat negara. Angka ini naik  dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan komitmen serius Prabowo dalam meningkatkan kualitas aparatur negara.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaRincian KenaikanGuru ASN akan mendapatkan tambahan setara 1 kali gaji pokok.Guru non-ASN yang sudah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menerima tunjangan profesi Rp 2 juta per bulan.ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara masuk daftar penerima kenaikan gaji, berbeda dengan Perpres sebelumnya yang tidak menyertakan pejabat negara.Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan aparatur negara sekaligus mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Khusus bagi TNI dan Polri, kenaikan gaji disebut akan menambah motivasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban nasional. Wahyudin Moridu Terancam Dipecat, DPRD Gorontalo Gelar Sidang Etik Imbas Video KontroversialMeski sudah dipastikan berlaku pada 2025, publik masih menunggu kepastian apakah kebijakan ini akan berlanjut pada 2026. Pasalnya, hingga kini Nota Keuangan RAPBN belum mencantumkan detail kenaikan gaji untuk tahun berikutnya.Kebijakan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan pencarian Google. Banyak ASN, guru, dan tenaga kesehatan menyambut gembira, sementara sebagian masyarakat menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan.Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.***

Lingkaran.id -Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, kini menghadapi ancaman pemecatan setelah video ucapannya yang menyebut hendak “merampok uang negara” viral di media sosial. Kasus ini membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo bergerak cepat dengan menggelar sidang etik untuk memproses perilaku kontroversial tersebut. BK DPRD Gorontalo memastikan sudah memanggil Wahyudin untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan, ia mengakui dirinya yang ada di video, namun beralasan ucapannya terjadi dalam kondisi tidak sadar dan tanpa menyadari sedang direkam.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Kami sudah mendengarkan penjelasan yang bersangkutan. Proses selanjutnya akan ditentukan dalam sidang etik. Jika terbukti melanggar kode etik, sanksinya bisa berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD,” ujar salah satu anggota BK DPRD.PDIP Provinsi Gorontalo juga tidak tinggal diam. Pihaknya menegaskan bahwa pernyataan Wahyudin tidak mencerminkan sikap partai. Sebuah rapat internal dijadwalkan untuk membahas opsi sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemecatan dari keanggotaan partai.“Partai punya mekanisme dan kode etik yang jelas. Kami akan ambil langkah sesuai aturan organisasi,” kata pengurus PDIP Gorontalo.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaDi media sosial, tagar #PecatWahyudin mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga menilai ucapannya mencoreng nama baik DPRD dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.“Kalau memang terbukti, jangan hanya diberi teguran. Harus dipecat agar jadi pelajaran bagi yang lain,” tulis salah satu komentar warganet.Sidang etik DPRD Gorontalo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hasilnya akan menentukan apakah Wahyudin Moridu tetap bertahan sebagai anggota legislatif atau resmi diberhentikan dari jabatannya.****

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan merupakan bagian dari reshuffle kabinet 2025. Muhammad Qodari lahir di Palembang, 15 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Political Behavior di University of Essex, Inggris, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada 2016.Hasil Al-Nassr vs Istiklol: Skor 5-0, Highlight Gol, dan Fakta Menarik Liga Champions Asia 2025Sebelum menjabat Kepala KSP, Qodari dikenal luas sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei terkemuka di Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Kepala KSP sejak Oktober 2024 hingga September 2025, sebelum akhirnya diangkat menjadi kepala.Real Salt Lake vs LAFC: Son Heung-Min Bawa LAFC Menang 2-0 di UtahSetelah resmi dilantik, Qodari menekankan pentingnya memperluas sumber komunikasi pemerintah yang kini tidak hanya terpusat di Pusat Komunikasi Kepresidenan (PKP). Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.Pengangkatan Qodari diharapkan membawa strategi komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, sekaligus menegaskan posisi KSP sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pengelolaan isu strategis nasional.****

Lingkaran.id - Politisi Partai Gerindra, Saraswati Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Sara, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9).“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” tulis Sara dalam keterangan resminya.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianMeski memilih mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan satu agenda terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah dibahas di Komisi VII DPR RI.Dalam keterangannya, Sara menjelaskan bahwa keputusannya mundur tidak lepas dari ucapan yang sempat ia lontarkan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Menurutnya, pernyataan tersebut telah menyakiti banyak pihak, terutama kelompok masyarakat yang masih berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Padahal niat saya sebenarnya ingin mendorong lahirnya semangat kewirausahaan, terutama di era transformasi digital yang membuka peluang luas di sektor ekonomi kreatif. Namun, saya sadar ucapan saya telah melukai hati banyak orang,” ungkap Sara. Ia menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.“Saya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNDalam pernyataan pengunduran dirinya, Sara tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan, khususnya warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang memilihnya dalam pemilu legislatif lalu.“Saya mohon maaf apabila selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat ada hal-hal yang mengecewakan. Terima kasih atas semua kepercayaan yang telah diberikan,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan perombakan ini diambil setelah melalui berbagai masukan, evaluasi, serta pertimbangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden.Tragis! 66 Potongan Tubuh Manusia Berceceran di Semak-Semak“Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore ini Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo.Dalam reshuffle kali ini, terdapat lima kementerian yang mengalami pergantian menteri, yakni:Kementerian Koordinator Bidang Politik dan KeamananKementerian KeuanganKementerian Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaKementerian KoperasiKementerian Pemuda dan OlahragaPolda Jabar Tetapkan 12 Tersangka Kasus Bom Molotov dan Konten Provokatif Saat Demo di Gedung DPRDSelain itu, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji, yang akan fokus pada tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.“Untuk keenam kementerian yang kami sebutkan, satu adalah kementerian baru (Kementerian Haji), sementara lima lainnya mengalami perubahan susunan pejabat menteri. Seluruh proses pelantikan akan dilakukan sore ini di Istana Negara,” tambah Prasetyo.Dengan adanya reshuffle ini, diharapkan kinerja kabinet dapat semakin optimal dalam menjalankan visi dan program pemerintahan.***

Lingkaran.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menanggapi tuntutan sejumlah influencer yang terangkum dalam gerakan “17+8”. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa mulai 31 Agustus 2025, tunjangan rumah untuk anggota dewan resmi dihentikan.Tidak hanya itu, DPR juga melakukan pemangkasan terhadap sejumlah fasilitas lain yang selama ini melekat pada anggota legislatif. Fasilitas yang dipangkas antara lain biaya langganan listrik, telepon, pulsa, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.Kapolri Tanggapi Isu Keterlibatan Riza Chalid dalam Pendanaan Kerusuhan Demo NasionalLebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan lagi menerima gaji maupun hak-hak keuangan lainnya. Beberapa nama publik figur yang masuk dalam kategori tersebut, di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.Selain pemangkasan fasilitas, DPR juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat transparansi dalam kinerja lembaga serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi.Jumlah Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 29 OrangMenurut Dasco, langkah ini penting sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat terguncang akibat kritik keras terkait gaya hidup mewah dan fasilitas berlebihan yang dinikmati para wakil rakyat.“Semua keputusan ini diambil demi kepentingan rakyat, agar DPR lebih fokus bekerja dan tidak lagi disorot karena hal-hal yang menyinggung sensitivitas publik,” tegas Dasco.***