Lingkaran.id - Aksi perlawanan dan protes yang terus dilakukan oleh para pegawai Kemendikti Saintek terhadap kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro semakin meluas. Tuntutan agar Menteri Satryo segera mundur dari jabatannya semakin mendapat sorotan, karena ia dianggap sebagai sosok yang arogan dan otoriter dalam menjalankan kepemimpinan kementerian.Protes ini mulai mencuat di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang merasa kecewa dan tidak puas dengan kebijakan serta gaya kepemimpinan Menteri Satryo.Viral! ASN Kemendiktisaintek Demo Tuntut Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro MundurPerlawanan ini semakin cepat terlihat dengan aksi serentak dari pegawai Kemendikti Saintek yang menggunakan status WhatsApp dan berbagai media sosial untuk menyuarakan perasaan mereka. Mereka secara serentak mengganti status WhatsApp mereka dengan tagar #LAWAN!PeguyubanPegawaiDikti, yang menggaungkan penolakan terhadap Menteri Brodjonegoro.Tidak hanya itu, tagar ini juga dibagikan di akun media sosial pribadi mereka, menjadi bentuk aksi perlawanan dan protes terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan pegawai. Aksi ini menyebar dengan cepat dan menarik perhatian warganet, mengingat semakin banyaknya pegawai yang merasa tertekan dengan cara Menteri Satryo memimpin.Deddy Corbuzier Marah Besar Soal Siswa Kritik Menu Makan Gratis, “Sekaya Apa Ente?”Kekecewaan ini muncul akibat keputusan-keputusan yang dianggap terlalu sentralistik dan kurang melibatkan peran serta pegawai kementerian dalam proses pengambilan keputusan, hingga kecewa dengan sikap Menteri Satryo yang dianggap arogan dan otoriter serta menuntut keadilan bagi  pegawai yang  yang diberhentikan secara sepihak, beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil pegawai Dikti  untuk memperluas jangkauan protes sebagai simbol dari perlawanan, yang bertujuan untuk memobilisasi lebih banyak orang untuk berbicara dan menuntut perubahan dalam kepemimpinan di Kemendikti Saintek. Mereka berharap dengan semakin meluasnya protes ini, suara mereka bisa didengar oleh Presiden Prabowo maupun oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya di pemerintahan, agar Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat dicopot dari jabatannya.***

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang penggunaan foto atau gambar berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden. Larangan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyajian citra diri peserta Pemilu.Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa aturan ini terkait dengan citra diri pada Pasal 1 angka 35 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut MK, penggunaan foto atau gambar yang dimanipulasi berlebihan, termasuk dengan teknologi AI, bertentangan dengan konstitusi.Karyawan Diduga Gelapkan Uang Perusahaan Hingga Puluhan Juta Rupiah, Ganti Rugi dengan Motor Mio 2010Dalam amar putusannya, Suhartoyo menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk memanipulasi foto atau gambar peserta Pemilu harus dihindari agar citra yang disampaikan kepada publik tetap autentik."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo dalam sidang dikutip pada Jumat (3/1/2025).Pemohon dalam perkara ini meminta agar Pasal 1 angka 35 diubah, sehingga kampanye Pemilu hanya boleh menggunakan foto, gambar, suara, atau gabungan elemen tersebut tanpa manipulasi digital atau teknologi AI. Jika manipulasi digunakan, peserta wajib mencantumkan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut."Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence," bunyi usulan perubahan bunyi pasal tersebut.Tragedi di Depan Hotel Donald Trump,Tesla Cybertruck Meledak, Satu Tewas dan Tujuh TerlukaKeputusan ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu serta memastikan bahwa citra diri yang ditampilkan sesuai dengan kenyataan. MK berharap aturan ini dapat mendorong kampanye yang lebih jujur dan transparan.Dengan putusan ini, para peserta Pemilu diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dalam kampanye mereka dan memastikan keaslian materi yang dipublikasikan kepada masyarakat.***

Lingkaran.id - Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, tengah menjadi perhatian publik. Banyak pihak mendesak berbagai kalangan, termasuk Partai Gerindra, untuk ikut menyuarakan keadilan terkait kasus tersebut.Namun, sejumlah netizen bahkan menuduh pihak admin media sosial Gerindra "kabur" dari tanggung jawab moral karena dianggap tidak memberikan tanggapan atas kasus korupsi tersebut..Viral Skandal Video Mesum Oknum Polisi Ipda N Bercinta Dengan Istri OrangMerespons tudingan tersebut, admin media sosial Gerindra akhirnya memberikan klarifikasi melalui sebuah unggahan. Dalam pernyataannya, admin menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan publik kepada anggota dewan dari partai tersebut."Udah tiap hari Admin ngeluh ke bapak-ibu anggota dewan Gerindra. Mereka juga gak bisa intervensi. Ini udah ranahnya lembaga yudikatif," tulisnya dalam unggahan itu.Admin juga menjelaskan bahwa satu-satunya lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk berurusan dengan lembaga yudikatif dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung. Ia menambahkan bahwa pihak kejaksaan saat ini tengah mengajukan banding terkait perkara tersebut."Satu-satunya lembaga eksekutif yang bisa berurusan dengan lembaga yudikatif cuma Kejaksaan Agung. Makanya sekarang kejaksaan lagi ngajuin banding,” terangnya.Polda Jateng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Bullying dan Pemerasan Mahasiswa PPDS Anestesi UndipPenjelasan ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang berkembang dan menegaskan bahwa upaya hukum sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi lembaga terkait, bukan di ranah legislatif.Sejumlah warganet memahami posisi Gerindra, sementara lainnya terus mempertanyakan peran para pemimpin politik dalam mendorong transparansi dan keadilan pada kasus ini.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku. Informasi ini telah beredar di berbagai media dan dilansir oleh Lingkaran.idKPK disebut telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Hasto. Dalam dokumen tersebut, Hasto diduga melakukan tindakan suap secara bersama-sama dengan Harun Masiku.Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi PT Timah TbkUpaya KPK dalam Pengembangan KasusMeski belum memberikan pernyataan resmi terkait status tersangka Hasto, KPK terus mengembangkan penyelidikan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan KPK meliputi:Pembaruan Poster Pencarian Harun Masiku KPK merilis empat foto terbaru Harun Masiku sebagai bagian dari upaya pencarian buronan tersebut.Penyitaan Mobil Harun Masiku Pada Juni 2024, KPK menyita mobil milik Harun yang ditemukan terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta.Pemeriksaan Mantan Menkumham Yasonna H Laoly Yasonna H Laoly, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah diperiksa KPK terkait kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dicecar pertanyaan seputar pengurusan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) oleh PDIP terkait Pemilu 2019.“Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ujar Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.Viral! Pak Tarno Jualan Ikan Cupang dari Kursi Roda, Buat Netizen TerharuKasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dalam proses PAW anggota DPR dari PDIP. Harun telah menjadi buronan sejak 2020, dan kasus ini menjadi salah satu yang paling banyak disorot publik karena melibatkan sejumlah nama besar di partai politik.Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menambah daftar panjang tokoh yang terjerat dalam kasus ini. Publik kini menunggu pernyataan resmi dari KPK dan kelanjutan proses hukum terhadap Hasto. Penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.***

Lingkaran.id - Bareskrim Polri memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus judi online yang diduga melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (19/12/2024), di mana Budi Arie tiba di gedung Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB.Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), langsung masuk ke ruang pemeriksaan setelah tiba. Hingga berita ini diturunkan, ia masih berada di dalam gedung untuk menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.Dosen Bergelar Doktor Diduga Dalangi Pencetakan Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin MakassarWakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Wakakortastipidkor) Polri, Kombes Arief, membenarkan bahwa Budi Arie tengah diperiksa. Namun, ia enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait materi pemeriksaan. "Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya," ujar Arief singkat.Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap adanya belasan pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi yang diduga membekingi operasi judi online. Desakan agar Budi Arie diperiksa semakin menguat, mengingat dugaan aktivitas tersebut terjadi saat ia masih menjabat sebagai Menteri Kominfo sebelum kementerian itu berganti nama menjadi Kemenkomdigi.Viral, Pria ini Tega Kencingi Perempuan Tua Diduga IbunyaKasus ini kini memasuki tahap yang semakin kompleks, dengan fokus penyidikan terhadap keterlibatan oknum di lingkungan Kemenkomdigi. Pemeriksaan terhadap Budi Arie diharapkan dapat membuka keterlibatan lebih luas, serta memberikan titik terang dalam penyelesaian kasus yang mencoreng institusi ini.Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Sementara itu, publik terus menunggu hasil penyelidikan untuk memastikan kasus ini ditangani dengan tuntas. ***

Lingkaran.id -Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan niatnya untuk menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap. Pernyataan ini memicu perhatian publik dan tanggapan dari pihak KPK.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto, menanggapi pernyataan Megawati dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak merasa terancam. Tessa menyebut Megawati sebagai seorang negarawan yang mendukung penegakan hukum di Indonesia.Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi Anggaran“Saya pikir tidak ada ancaman di situ. Beliau merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, dan anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya percaya Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta.Tessa juga menekankan bahwa KPK tidak setuju dengan penilaian yang menyebut pernyataan Megawati sebagai ancaman. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menggoreng isu secara sembarangan yang dapat memecah belah.“Setelah saya lihat videonya, tidak seperti itu. Saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan judul dan narasi yang bijak demi persatuan bangsa ini ke depan,” tambahnya.Dalam keterangannya, Megawati menyatakan bahwa kehadirannya di KPK jika Hasto ditangkap adalah bentuk tanggung jawab kepada warganya dan anak buahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.Dokter Koas Dianiaya Sopir Keluarga Mahasiswi Unsri, Berikut Latar Belakang Keluarga Lady AurelliaSituasi ini menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, di mana pernyataan Megawati dapat dilihat sebagai dukungan terhadap penegakan hukum, sekaligus menunjukkan solidaritas terhadap Hasto Kristiyanto. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya terkait isu ini dan bagaimana KPK akan melanjutkan kasus korupsi di tanah air.***

Lingkaran.id - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang anggaran program makan bergizi gratis yang direncanakan sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat."Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah, saya hitung, Rp 10.000 itu dapat apa sekarang? Harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, tolong dihitung lagi ya," ungkap Megawati pada Kamis (12/12/2024).Sejarah Baru! Timnas eFootball Indonesia Juara Dunia FIFAe World Cup 2024Sebagai Ketua Umum PDI-P, Megawati menegaskan bahwa kritik ini bertujuan untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ibu-ibu untuk menghitung anggaran tersebut."Saya bisa masak kok, jadi tahu ini nggak cukup. Tapi, saya tetap mendukung program ini," tambahnya.Menanggapi pernyataan Megawati, sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan anggaran tersebut."Pemerintah punya banyak pertimbangan. Kami dari Nasdem mendukung penuh program ini karena sangat baik untuk generasi mendatang," kata Saan.Sementara itu, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai anggaran Rp 10.000 per porsi sudah memadai. Demokrat juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan program ini."Program ini mencerdaskan bangsa sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kalau target dan sasarannya lebih besar, anggarannya harus ditingkatkan," ujar Herman.Menanggapi kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran Rp 10.000 per porsi merupakan hasil penyesuaian kondisi anggaran saat ini. Namun, ia mengakui idealnya adalah Rp 15.000 per porsi."Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Untuk daerah-daerah, itu cukup untuk makanan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11/2024).Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!Prabowo juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pedesaan. Dengan pelaksanaan program ini, ia memperkirakan perputaran uang di setiap desa akan meningkat signifikan, mencapai Rp 8 miliar per tahun."Program ini tidak hanya untuk memberi makan gratis, tapi juga mendukung ekonomi desa," tegas Prabowo.Program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat berjalan efektif, meskipun terus diwarnai kritik dan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaannya.***

Lingkaran.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut ia ungkapkan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia mengacu pada praktik yang diterapkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.Orang Tua Protes Hadiah Lomba Dipotong, Murid SD ini Dikeluarkan dari Sekolah"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang milih gubernur, bupati. Efisien, tidak keluar duit terus," kata Prabowo.Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana tersebut, katanya, bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!"Kita ini seperti kaya saja. Padahal uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan irigasi," lanjut Prabowo.Usulan ini diharapkan dapat memantik diskusi terkait reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih hemat dan efektif, meskipun dipastikan akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.***

Lingkaran.id -Pemerintah Indonesia mengumumkan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 2 Januari 2025. Setelah melakukan uji coba selama beberapa bulan terakhir, program ini kini telah memiliki format yang ideal untuk pelaksanaan yang optimal.Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui inisiatif ini, Presiden bertujuan untuk mengurangi gangguan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, serta membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di masa depan.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!“Kami ingin memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025,” ujar Hariqo dalam keterangan tertulisnya.Presiden Prabowo berharap agar anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat yang bergizi, dengan harapan di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Harapan ini disampaikan saat Presiden meninjau kesiapan pelaksanaan program di SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin.Kepala SPPG Tanah Sareal, Ayu Pertiwi, menjelaskan bahwa unit pelayanan ini hampir beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap hari, bahan baku seperti sayur, telur, ayam, dan lainnya tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah dibersihkan, proses memasak dimulai pukul 01.00 hingga 06.00 WIB, dan makanan dikemas dalam piring baja tahan karat.Pengiriman makanan dimulai pukul 08.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1-3, dilanjutkan ke siswa SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/sederajat pada pukul 10.30 WIB. “Operasional kami hampir 24 jam setiap hari,” ujar Ayu.Tom Lembong Kembali Tulis Surat Dari Penjara, Mengungkapkan Rasa Rindu Terhadap KebebasanUnit Pelayanan Tanah Sareal memiliki 51 pegawai yang terdiri dari berbagai profesi, termasuk ahli gizi dan juru masak, yang setiap hari menyediakan makanan untuk 3.018 siswa. Selain itu, 24 pekerja di unit ini merupakan warga lokal, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sekitar.Fasilitas SPPG Tanah Sareal telah beroperasi sejak 18 November 2024, dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Fasilitas ini meliputi tempat kedatangan bahan baku, gudang kering dan basah, ruang dapur, serta ruang masak. Unit ini juga dilengkapi dengan dua mobil boks tertutup untuk mendistribusikan makanan.Ayu menegaskan bahwa Unit Pelayanan Tanah Sareal sudah 100% siap untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, dengan menjaga kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan tingkat pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Semua ini ditempatkan oleh ahli gizi untuk memastikan porsi dan kualitasnya sesuai standar.Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat menikmati makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta berkontribusi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.***

Lingkaran.id -Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini terlihat dari tidak adanya gugatan baik dari paslon nomor 1 RIDO maupun paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana hingga batas akhir permohonan pada Rabu (11/12).Momen Haru Siswa Berprestasi Ajak Ayah Disabilitas ke Panggung PerpisahanJuru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Aris Setiawan Yodi menyebut, hingga semalam (Rabu, 11/12), tidak ada satu pun paslon di Pilkada Jakarta yang melakukan gugatan. "Kami ketahui bersama bahwa baik Paslon 01 dan 02 tidak ada yang menggugat ke MK artinya kami dari Mas Pram-Bang Doel menghargai keputusan tersebut," ujarnya, Kamis (12/12).Dengan tidak adanya gugatan, dapat dipastikan Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran. "Secara aturan sikap tidak mendaftarkan sengketa ke MK artinya memang menerima hasil dari Pilkada Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu dan hasilnya kita ketahui bersama Mas Pram-Bang Doel menang satu putaran," terang Aris.Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Penyitaan AsetKPU Jakarta telah menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Mereka memperoleh sebanyak 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.***