Lingkaran - Wacana amandemen UUD 1945 masih terus menjadi polemik. Sebagian kalangan menduga amandemen UUD 1945 bekaitan dengan potensi perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.Jokowi Ogah Presiden Tiga PeriodeDisisi lain, Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan menolak usulan perubahan masa jabatan presiden 3 periode. Sebelumnya, dalam acara diskusi publik, politisi Amien Rais melontarkan tudingan soal isu amandemen UUD 1945.Ia menggangap trik politik yang sangat penuh dengan tipu muslihat. Jika MPR upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh MPR. Ketua MPR, Bambang Soesatyo memberi tanggapan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal itu disampaikan pada webinar LHKP PP Muhammadiyah, secara virtual dari bali, Senin (13/9/21).==break here==“Di internal MPR RI sendiri, dari mulai komisi kajian ketatanegaraan, badan pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, hingga tingkah pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode,” jelas Bamsoet, Senin (13/9/21).Megawati Menangis Jokowi Kerja Sampai Kurus Hingga Dihina KodokSementara itu Politisi Gerindra, Fadli Zon mengatakan konteks politik yang sudah terlalu banyak mengandung politik kepentingan yang berbeda beda, itulah sebabnya perlu pengganti GBHN yang sudah ada di Undang-undang.“Kalau kita letakan dalam konteks politik hari ini terlalu banyak kepentingan yang berbeda. Formalnya itu soal PPHN, perlunya pengganti dari GBHN yang ketika itu sudah ada undang-undangan system Perencanaan pembangunan Nasional pada tahun 2004,” ujarnya. *** 

Lingkaran - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak melanjutkan pebahasan tentang jabatan presiden 3 periode. Penolakan itu muncul karena pihaknya setia pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan amanah Reformasi 1998.Bertemu Ketua MPR RI, Jokowi Tanya Soal 3 PeriodeJuru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa sikap politik tersebut telah disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021 lalu.“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” kata Fadjroel dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (11/9/21).==break here==Jubir Presiden juga menegaskan, Jokowi sangat memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain dari MPR. Dengan begitu, sikap politik Jokowi tersebut muncul berdasarkan kesetiannya pada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.Megawati Menangis Jokowi Kerja Sampai Kurus Hingga Dihina Kodok“Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun. Setelahnya, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan. ***

Lingkaran – Mantan presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan usai menyampaikan kesedihannya melihat banyak pihak menghina Presiden Jokowi.Bertemu Ketua MPR RI, Jokowi Tanya Soal 3 PeriodeUngkapan kesedihan itu dia sampaikan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan Suci Pura Besakih yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov Bali, Rabu (18/8/21).Dalam sambutannya, Megawati mengaku sering menangis melihat sosok Presiden Jokowi yang menjadi kurus karena memikirkan rakyat.Kesedihannya semakin bertambah saat mendapati banyak pihak mengejek Presiden Jokowi. Ia bahkan mencontohkan ada ejekan yang menyebut Presiden Jokowi kodok.“Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis lho, beliau tuh sampai kurus lho, mikir kita, mikir rakyat,” ujar Megawati dalam video tersebut.“Masa masih ada yang mengatakan Jokowi Kodok lah, orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut kalau saya bilang,” lanjutnya.==break here==Selain mengatakan para penghina Jokowi tak bemoral, Megawati juga mengaku bahwa ia tak takut dibully.Pilkada 2024 Direncanakan Diundur pada Tahun 2027“Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan, jantan kamu, kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga Negara yang punya etika dan moral,” jelasnya.Megawati berharap orang-orang yang merundung Presiden Jokowi untuk datang secara langsung berhadap-hadapan dan menyampaikan kritik secara baik dan beretika.“Saya hanya ingin orang itu datang baik-baik bertemu pak Jokowi, kegagalannya dimana dan konsep dari orang itu supaya tidak gagal seperti apa,” tambahnya.Megawati meminta jokowi tetap tegar menghadapi segala ejekan. Ia menegaskan bahwa PDIP selalu dibelakang Jokowi dan memberikan dukungan.“Saya katakan ke Pak Jokowi. Bapak yang tegar saja. Kami dibelakang bapak karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Coba dilihat di televisi Negara super power Amerika pun mengalami,” ucap Megawati. *** 

Lingkaran – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak Pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.Pilkada 2024 Direncanakan Diundur pada Tahun 2027“Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kota Pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode?” ujar Bamsoet, Sabtu (14/8/21).“Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigit dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” imbuhnya.==break here==Usai bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jum'at (13/8/21) lalu, Ketua DPR RI ke-20 ini menyampaikan dukungan jokowi terhadap amandemen terbatas UUD 1945.BSU Sudah Cair, Berikut Cara CeknyaNamun Hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Adapun PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.“Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodisasi presiden dan wakil presiden, karena presiden tidak setuju dengan itu,” jelas Bamsoet. ***

Lingkaran – Pakar hukum Tata Negara, Refly Harun, menanggapi soal dugaan kerenggangan hubungan antara Joko Widodo atau Jokowi dengan PDIP.Puan Kritik Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan. Ingin Tarik Simpati Rakyat?Refly Harun menyoroti pernyataan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, yang menilai bahwa hubungan Jokowi dan PDIP mulai renggang. Terlihat dari bermunculanya kritik dari sejumlah kader PDIP terhadap Presiden.Menurut Refly Harun sendiri, PDIP Nampak gamang untuk tetap menjali hubungan yang mesra dengan Jokowi.“Saya menangkap ada kegamangan PDIP untuk tetap bermesraan dengan Presiden Jokowi,” ujarnya dari kanal Youtube Refly Harun.Bukan tanpa alasan, rasa takut PDIP ini menurut  Refly dilatarbelakangai oleh dua faktor.“Pertama, popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi makin merendah, sesuai dengan kutukan periode kedua,” tambahnya.==break here==Menurutnya, kutukan periode kedua ini kerap terjadi pada seorang pemimpin, yang mana popularitas kian menurun ketika sudah masuk akhir masa kepemimpinan.Prabowo - Anies Menang Jika Hari Ini Digelar Pilpres“Presiden Jokowi mulai dari periode kedua kepemimpinan mulai ada suara-suara kritis. Karena beda dengan periode pertama yang relatively Jokowi punya kepercayaan masyarakat yang tinggi, pada periode kedua, dia adalah the incumbent,” jelas Refly Harun.“Yang katakanlah untuk memenangkan pertarungan perlu melakukan rekayasa-rekayasa konstitusional, antara lain mempertahankan presidential threshold dan membeli semua partai politik, agar mencalonkan dirinya dan membiarkan hanya satu calon yang bisa dimajukan setelah semua partai diborong dengan presidential threshold,” imbuhnya.==break here==Fenomena Jokowi di periode yang kedua inilah, kata Refly, yang pasti tidak akan akan disukai oleh pihak yang memiliki rasionalitas demokrasi. Menurutnya, presidential threshold yang terus di pertahanan hingga di Pilpres 2019 ini lantas membuat elemen-elemen demokrasi merasa bahwa demokrasi di Indoneisa adalah demokrasi kriminal atau demokrasi uang.“Karena itu moral standing-nya sudah berkurang, dan popularitas akhirnya turun turun turun, termasuk juga tindakan-tindakan yang represif, anti demokrasi dan lain sebagainya,” tutupnya. ***

Lingkaran – Ketua DPR RI Puan Maharani kerap melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah pada saat menangani pandemi Covid-19. Menyusul Puan, dua legislator PDIP pun mengkritik Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam penanganan Covid-19.Prabowo - Anies Menang Jika Hari Ini Digelar PilpresKritik Puan Maharani terkait penanganan pandemi Covid -19 yang dilakukan pemerintah salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Puan khawatir aturan makan 20 menit hanya akan menjadi lelucon.Puan mengingatkan pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya aturan makan 20 menit selama PPKM level 4 sejumlah wilayah. Puan khawatir akan timbul dampak buruk jika pemerintah tidak bisa menjelaskan secara rinci perihal aturan makan 20 menit itu.==break here==“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasanya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan secara rinci,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/21) lalu.Megawati ucapkan HUT Partai Komunis, Ini tanggapan RGSementara Efendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi partai PDIP, menyalahkan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 dalam hal ini, anggota Komisi I DPR ini merespons peryataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU karantina itu, dimana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita meggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih di tahun 2020 itu,” ujar Effendi, Sabtu (31/7/2021) silam. ***

Lingkaran – Voxpol Center menunjukan simulasi survey pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang menang apabila Pilpres digelar sekarang.Megawati ucapkan HUT Partai Komunis, Ini tanggapan RGSurvey tersebut digelar di 34 Provinsi pada 22 Juni – 1 Juli dengan 1.200 responden dan dengan toleransi kesalahan ( margin of error) sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  “Jika simulasi 26 nama pasangan Capres/Cawapres, data ini menemukan bahwa pasangan prabowo-Anies unggul sebesar (11,9),” ujar Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam konferensi persnya, Sabtu (3/7/21).Sementara di posisi kedua, terdapat pasangan Ganjar Pranowo – Erick Thohir yang mendapatkan 8,7 persen, lalu disusul oleh pasangan Anies – Sandiaga Uno mendapatkan 8,3 persen.==break here==“Ketiga pasangan capres-cawapres ini unggul dibandingkan pasangan capres-cawapres yang lainnya hingga saat survei ini dilaksanakan,” tambahnya.Presiden Indonesia Resmi Tetapkan PPKM DaruratPrabowo berada diurutan pertama capres yang akan dipilih dengan (20,3 persen), Ganjar Pranowo berada diurutan kedua dengan (20 persen), secara berturut-turut, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan 16,8 persen. Sandiaga Uno (8,5 persen) dan Ridwan Kamil (6,2 persen). ***

Lingakaran - Politikus Rachmawati Soekarnoputri meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh Bambang Wuryanto selaku ketua DPP PDIP, seperti dilansir dari Detik (3/7/21).“Telah berpulang kepada Tuhan yang maha kuasa, Ibu Hj. Rachmawati Soekarnoputri. Tadi pagi pukul 06.20 WIB di RSPAD Gatot Soebroto,” ujar Bambang.Bambang menyebut Rachmawati meninggal karena sakit, "Setelah sakit beberapa lama,” tutupnya. ***

Lingkaran - Pengamat politik dan peneliti di PerhimpunanPendidikan Demokrasi, Rocky Gerung, menyebut bahwa ucapan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis China merupakan bentuk dukungan terhadap totalitarianisme, seperti dilansir dari Gatra (2/7/21). “Ibu Megawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis China, dengan kata lain, bu Mega pro terhadap totalitarianisme karena Partai Komunis China itu cuma ada di China dan hanya satu-satunya. Itu bukan partai sebenarnya. Itu partai tunggal,” ungkapnya.Indonesia Bisa Mengantongi Rp 1.736 T dengan Cara IniRocky menggangap tindakan Megawati mengherankan dan janggal. Sebagai tokoh demokrasi tetapi dia memberi ucapan selamat kepada partai yang tidak demokratis.“Bagaimana mungkin ibu Mega yang hidup dan dihasilkan oleh demokrasi mengucapkan selamat kepada partai yang otoriter,” tutup Rocky Gerung. ***

Lingkaran – Raffi Ahmad menjawab pertanyaan tentang keinginannya untuk terjun ke ranah politik. Dirinya bersama sang istri Nagita Slavina sempat di undang dalam podcast Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang ditayangkan di kanal Youtube Atta Halilintar, Minggu, (20/6/21).Produk Lokal Berpotensi Memulihkan Ekonomi IndonesiaRaffi menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Atta kepadanya tentang rencana terjun ke dunia politik. Raffi mengatakan saat ini politik bukanlah prioritas utama dalam hidupnya.   “Gue sudah mem-ploting 5 atau 10 langkah ke depan, bukannya gue tidak mau di politik. Tapi memang di rencana hidup itu belum menjadi prioritas untuk sekarang,” ujar Ayah Rafathar ini.Dilanjutkannya, mendedikasikan diri untuk bangsa dan Negara dapat dilakukan dengan cara lain tanpa harus terjun ke dunia politik. Diketahui, Raffi memiliki banyak perusahaan yang memberikan peluang untuk orang lain bekerja sehingga membantu Indonesia menurunkan angka penggangguran. “Bagus kita menghabiskan untuk bangsa, Negara. Tapi Itu Semuanya kan bila takdir dan bila jiwa terpanggil. Banyak cara lain untuk mendedikasikan diri kita ke Negara,” kata Raffi. *** 

Lingkaran - DPRD DKI Jakarta saat rapat menjawab pertanyaan terkait desakan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menarik rem darurat atau kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat melihat lonjakan Covid-19 semakin meluas.Neraca Perdagangan Indonesia SurplusWakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan menarik rem darurat akan membutuhkan banyak anggaran dana yang selama ini digelontorkan setahun terakhir untuk mendanai sektor kesehatan.“Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi. Kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita.” Ujar Zita di Gedung DPRD DKI dilansir dari CNN pada hari Rabu (16/6/21).Dirinya khawatir ekonomi akan kembali lumpuh jika Pemprov DKI Jakarta melakukan rem darurat karena imbas dari dana yang cukup besar dan tidak bisa mengcover pengalokasian dana untuk kesehatan.Perekonomian Bali Terancam Lumpuh“Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan,”  tutupnya. ***

Lingkaran – Ketua Pimpinan Pusat Muhamadiyah Busyro Muqoddas mengatakan dalam keseluruhan proses politik yang didominasi oleh taipan. Adapun masalah-masalah yang timbul dan diyakini oleh busyro disebabkan oleh oligarki taipan atau konglomerat.Perekonomian Bali Terancam Lumpuh“Dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain itu kebanyakan selalu di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak, di belakangnya selalu ada indikasi dominasi oligarki taipan dan politik tadi, baik secara soft maupun secara vulgar,” ujar busyro dilansir dari CNN, Sabtu (12/6/21).Busyro menyinggung bahwa kondisi partai yang telah disusupi dan dikuasai oligarki atau bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Menurutnya, sudah sangat sedikit partai politik yang tidak ikut kedalam sistem oligarki.Neraca Perdagangan Indonesia Surplus“Karena di dalam parpol itu menonjol sekali oligarki politik itu sendiri, bahkan dibangun di dalam parpol. Hampir semua parpol,” tutupnya. ***

Lingkaran – Pengamat Politik LIPI Aisyah Putri Budiarti mendapati candaan yang mengarah ke politik yang ditunjukan oleh Yasonna sebagai pejabat negara dan kader partai kepada Partai Demokrat.Pemerintah Seret Obligor BLBI ke Jeruji Besi“Meskipun sifatnya candaan, namun tentu sebagai menteri dengan latar belakang partai, maka ada tendensi candaan tersebut berbalut pesan politk,” ujar Aisyah dilansir dari Merdeka pada Kamis, (10/6/21).Dan diisukan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat akan maju dalam pemilihan presiden nantinya di tahun 2024. Hasil dari candaan Yasonna itu menimbulkan reaksi yang ditanggapi serius oleh Partai Demokrat.“Apalagi kita tahu bahwa AHY digadang-gadang akan mengikuti Pilpres oleh Demokrat untuk 2024, sehingga bisa jadi akan sangat sensitif buat politisi Demokrat,” ujar pengamat politik LIPI tersebut.Dilanjutkannya, candaan Yasonna menyindir usia AHY yang dinilai masih muda sehingga diragukan untuk menjabat sebagai presiden dalam watu dekat. ==break here=="Bagi politisi demokrat, ada pesan dari candaan Yasonna yg menggambarkan bahwa AHY masih terlalu muda sehingga belum tepat menjadi presiden dalam waktu dekat, yang kemudian menjadi persoalan bagi kader demokrat," lanjutnya.51 Pegawai KPK dipecat!Melihat situasi politik yang bersebrangan antara Yasonna yang belatarbelakang partai PDIP sedangkan AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Perseteruan saat ini bukanlah hal yang abadi antara PDIP dan Demokrat sehingga tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang dapat bekerja sama. "Saya kira dalam dunia politik tidak ada yang abadi. Apalagi dalam politik indonesia yang kental dengan lobi-transaksi yang bersifat oportunistik, serta tidak ideologis. Bisa jadi hingga saat ini berseteru, tetapi ke depan berkoalisi," tutupnya. Sebelumnya, Yasonna melempar candaan kepada Politikus Demokrat Benny K Harman yang menyebutkan bahwa AHY masih lama untuk menjadi presiden saat rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM di DPR pada hari Rabu, (9/6/21). "Kalau bos pak Benny masih lama barangkali. Misalnya, contoh. Ya kan. Masih muda. Canda canda," ujarnya. ***

Lingkaran ­– Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf Menyinggung soal Abdee yang kini menjabat sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Menurutnya, penempatan Abdee itu hanya akan merugikan Telkom karena profesi dan latar belakang yang tidak sesuai, dikutip dari Detik.com.Abdee “Slank” Jadi Komisaris PT Telkom Indonesia“Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan jika Telkom dirugikan, Negara yang akan dirugikan,” ujarnya dikutip dari Detik. Bukhori mengatakan alasan terpilihnya Abdee menjadi komisaris PT. Telkom Indonesia dikarenakan ada kaitan dengan kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden 2019 silam.==break here==“Karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan,” ungkapnyaPDIP dan Gerindra Bakal Memajukan Prabowo-Puan di 2024 ?Dilanjutkannya, sistem politik ini tidak sesuai dengan janji Jokowi. Dan mengungkapkan ini adalah politik balas jasa yang membagikan posisi tanpa melihat latar belakang. "Tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," pungkasnya. ***

Lingkaran ­–  Santer diberitakan Partai PDIP dan partai gerindra bakal memajukan Prabowo Subianto - Puan Maharani sebagai capres dan cawapres di tahun 2024 mendatang.“Peryataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng usung Prabowo dan Puan di pilpres,” kata Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, Kamis (27/5/2021).“Ini menjadi isyarat PDIP – Gerindra CLBK atau cinta lama bersemi kembali setelah sebelumnya sempat bersitegang,” ujar Sekretaris Jendral partai Gerindra Ahmad Muzani  51 Pegawai KPK dipecat!Kita semua mengingat ketegangan politik ditahun 2014 dan 2019 antara partai PDIP yang mengusung joko widodo dan Partai gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres pada waktu itu==break here==Kita melihat  semenjak pemerintahan Jokowi-ma’ruf Amin, Prabowo Subianto di percaya sebagai Menteri Pertahanan dalam membantu Pemerintahan . ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk membangun koalisi di 2024 nantinyaHubungan yang sudah terjalin sangat erat sehingga PDIP dan Gerindra mempercayakan Prabowo dan Puan maju sebagai capres dan cawapres di 2024 mendatang. ***     

Tidak salah lagi mengapa AHY menjadi idola dan wajah baru di kancah politik Indonesia. Dengan Paras yang tampan dan berprestasi menjadikan ia sebagai idola baru.AHY menjadi wajah baru di dunia politik Indonesia karena usia yang relatif mudah dari politik lainya.Berikut bergabagai Jabatan yang pernah dipimpim AHY sepanjang karir profesional dan politik.Perwira Pertama Pusat Kesenjataan Infanteri (2000).Perwira Pertama Komando Cabang Strategis Angkatan Darat (2001).Perwira Pertama Divisi Infanteri 1/Kostrad (2002).Komandan Peleton III/C Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2002).Komandan Peleton II/C Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2003).Kepala Seksi 2/Operasi Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2004).Komandan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2005).Kepala Seksi Operasi Batalyon Infanteri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-A (2006).Perwira Pertama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia(2008).Pembantu Seksi Kepala Seksi Amerika Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2008).Perwira Pertama Direktorat Jenderal Strategis dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2009).Perwira Menengah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Siswa Kursus Lanjutan Perwira (Amerika Serikat) (2010).Kepala Seksi 2/Operasi Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I Kostrad (2011).Perwira Menengah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2013).Kepala Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri Universitas Pertahanan Indonesia (2014).Perwira Menengah Detasemen Markas Besar Angkatan Darat (Pendidikan Sekolah Staf dan Komando LN) (2014).Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning (2015).Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (2017).Komandan Kogasma Partai Demokrat (2018).Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (2019).Ketua Umum Partai Demokrat (2019) ***