Jokowi Tepis Tudingan Kirim Utusan ke PDIP, Sebut Tak Ada Kepentingan
Kali ini, Jokowi disebut telah mengirim utusan untuk meminta PDIP membatalkan pemecatannya sebagai kader partai, serta mendesak Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi membantah tegas dan meminta PDIP untuk mengungkap secara jelas siapa sosok yang disebut sebagai utusannya.
Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman Resmi
“Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip dari Tribun Solo.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pengiriman utusan ke PDIP, apalagi untuk meminta pembatalan pemecatannya.
“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Coba pakai logika. Saya sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tegasnya.
Sebelumnya, tudingan soal utusan tersebut dilontarkan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengklaim bahwa pada 14 Desember 2024 lalu, ada seseorang yang menemui jajaran petinggi PDIP dan menyampaikan dua pesan utama: pertama, Hasto Kristiyanto harus mengundurkan diri sebagai Sekjen PDIP, dan kedua, Jokowi tidak boleh dipecat dari partai.
Tak hanya itu, Deddy juga menambahkan bahwa utusan tersebut turut menyampaikan adanya sembilan kader PDIP yang tengah menjadi target aparat penegak hukum (APH), baik dari kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy pada Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku yang menjerat Hasto adalah bagian dari kriminalisasi hukum yang dilakukan secara sistematis.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa persoalan ini dilandasi oleh itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan,” ujar Deddy.
Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025
Ia juga menegaskan bahwa kasus Hasto merupakan bentuk politisasi hukum yang jahat, dan PDIP akan bersatu untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai tindakan tidak adil terhadap partai.
Polemik ini semakin meruncing setelah video pernyataan Hasto Kristiyanto beredar di media sosial. Dalam video yang pertama kali diunggah oleh kader PDIP, Adian Napitupulu, pada 22 Februari 2025, Hasto secara terang-terangan menyebut bahwa Jokowi adalah dalang utama di balik pelemahan KPK.
Menurut Hasto, revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai kontroversi bukanlah inisiatif PDIP, melainkan dilakukan oleh Jokowi. Ia menuduh bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi dua figur politik yang saat itu masih berstatus kader PDIP, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mencalonkan diri dalam Pilkada.
“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” tambahnya.
Hingga saat ini, hubungan antara Jokowi dan PDIP tampaknya semakin merenggang, dengan berbagai tudingan yang terus bermunculan dari kedua belah pihak.***
