KH. Ma’ruf Amin Minta Usut Tuntas Dana Transaksi Mencurigakan DJP Kemenkeu
Wulan _ Jumat, 10 Maret 2023 | 8:51
Lingkaran.id- Dana fantastis transaksi yang mencurigakan sebesar Rp300 triliun yang mengalir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) harus segera diusut tuntas, hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
“Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” tegas KH. Ma’ruf Amin pada Jumat (10/3/2023).
15 pasangan muda-mudi Jalani Sidang Yustisi Denda Hingga Jutaan Rupiah Usai Terjaring Razia Kos-kosan
Pengusutan tersebut harus segera dilakukan untuk mencari indikasi penyelewengan dana transaksi sehingga akan menjadi wewenang penegak hukum untuk menyelidiki alur penyelewengan.
“Saya kira hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya saya itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya,” jelasnya.
KH. Ma’ruf Amin juga menyebutkan bahwa langkah utama dalam pengusutan dana tersebut sudah harus ditelusuri melalui internal Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal.
“Utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri (ditelusuri), dari Inspektorat Jenderal itu nomor satu,” ujarnya.
Update Terkini Banjir Bandang Terjang Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Selatan Sumsel, Berikut Daerah Terdampak Banjir
Himbauan juga diberikan oleh Wapres kepada semua pegawai pemerintah melaporkan untuk segera melaporkan LHKPN terkait harta kekayaan pejabat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik utamanya di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun, dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan,” tutupnya.***
“Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas,” tegas KH. Ma’ruf Amin pada Jumat (10/3/2023).
15 pasangan muda-mudi Jalani Sidang Yustisi Denda Hingga Jutaan Rupiah Usai Terjaring Razia Kos-kosan
Pengusutan tersebut harus segera dilakukan untuk mencari indikasi penyelewengan dana transaksi sehingga akan menjadi wewenang penegak hukum untuk menyelidiki alur penyelewengan.
“Saya kira hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya saya itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya,” jelasnya.
KH. Ma’ruf Amin juga menyebutkan bahwa langkah utama dalam pengusutan dana tersebut sudah harus ditelusuri melalui internal Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal.
“Utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri (ditelusuri), dari Inspektorat Jenderal itu nomor satu,” ujarnya.
Update Terkini Banjir Bandang Terjang Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Selatan Sumsel, Berikut Daerah Terdampak Banjir
Himbauan juga diberikan oleh Wapres kepada semua pegawai pemerintah melaporkan untuk segera melaporkan LHKPN terkait harta kekayaan pejabat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik utamanya di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun, dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan,” tutupnya.***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
