Program Sekolah Barak Militer Dikritik, DPRD Palembang Minta Pemkot Tak Sekadar Ikut-Ikut Daerah Lain

Lingkaran.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menerapkan program sekolah barak militer menuai kritik dari kalangan legislatif. Salah satu suara penolakan datang dari Anggota DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli. Menurutnya, program tersebut terkesan hanya meniru kebijakan dari daerah lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Sekolah dengan sistem barak militer sendiri sudah lebih dulu diterapkan di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat. Namun, Syaiful menilai, bukan berarti Palembang harus serta-merta mengikuti konsep yang sama.

Seleksi CPNS dan PPPK 2025 Ditiadakan, Fokus pada Pengangkatan 2024

“Tidak perlu harus ikut-ikutan meniru secara persis program yang telah diterapkan di daerah lain. Palembang punya karakter dan persoalan sendiri,” tegas Syaiful Padli.

Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan, jika memang Pemkot ingin menerapkan konsep serupa, seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Palembang. Ia menegaskan pentingnya memasukkan unsur kearifan lokal agar program tersebut memiliki nilai tambah dan bisa diterima oleh masyarakat.

“Kalaupun ingin menjalankan program sejenis, tentu harus diadaptasi dengan kearifan lokal yang ada di Palembang. Jangan hanya menyalin mentah-mentah dari tempat lain,” jelasnya.

Selain aspek budaya lokal, Syaiful juga mengingatkan bahwa perencanaan program sekolah barak militer perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Keterlibatan akademisi dan praktisi, menurutnya, sangat penting agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang menjadi sasaran program. Ia menilai, banyak persoalan sosial di kalangan remaja, mulai dari aksi tawuran, balap liar, hingga kenakalan remaja lainnya, yang membutuhkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.

Pengumuman RBB BUMN 2025: Cek Hasil Tes Tahap 2 dan Nilai Ambang Batas di Sini!

“Langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun ekosistem lingkungan yang positif dan kondusif. Pemkot harus melibatkan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, hingga keluarga anak-anak tersebut. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Pemkot harus membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar tepat dan tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari.***