Lingkaran.id - Kematian tragis seorang gadis berusia 17 tahun berinisial AKH di sebuah rumah kos di Kota Pekanbaru menyisakan duka mendalam dan kemarahan keluarga. Korban disebut telah lama mengalami kekerasan dari pacarnya, Andika Destian alias Dika (19), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.Kisah pilu di balik kasus ini diungkapkan oleh tante korban, Melati, yang mengaku sudah lama khawatir dengan hubungan tidak sehat antara AKH dan pelaku. Ia menceritakan bahwa sejumlah tetangga di sekitar kos korban sering mendengar suara tangisan dan teriakan dari kamar tempat keduanya tinggal.Tragedi Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Bullying Teman Sekelas“Pernah ada tetangga yang iba dan ingin membantu. Mereka sempat menanyakan di mana rumah korban supaya bisa diantar pulang. Tapi saat itu korban bilang sudah tidak diakui lagi oleh keluarganya,” ungkap Melati pada Senin (20/10/2025).Namun, Melati menegaskan bahwa pernyataan korban saat itu tidak benar. Ia menjelaskan bahwa meski hubungan AKH dengan keluarganya sempat renggang, orang tuanya tetap peduli dan mengkhawatirkan kondisi putrinya.“Sebenarnya keluarga masih sayang. Hanya saja korban sudah jarang di rumah dan sering bermain di luar. Bahkan kami juga baru tahu kalau dia ternyata menikah siri tanpa sepengetahuan keluarga,” ujarnya.Melati juga mengungkapkan bahwa sebelum kematiannya, korban sempat mengaku tengah mengandung. Dugaan ini diperkuat dengan informasi bahwa AKH sempat meminta pelaku untuk membelikan obat dan sering mengeluh tidak enak badan.“Saya dengar korban memang sedang hamil. Mungkin pelaku panik karena belum pernah menghadapi kondisi seperti itu. Tapi bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Dari situlah katanya sering terjadi penganiayaan,” jelasnya.Menurut Melati, Dika diduga kerap melampiaskan emosi kepada korban yang semakin lemah akibat kehamilannya. Hingga akhirnya, kekerasan itu berujung maut.“Kalau benar pelaku tega memukul hingga korban meninggal, itu sudah keji. Hukuman 15 tahun pun rasanya tidak setimpal,” tegasnya dengan nada geram.Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (18/10/2025) di rumah kos korban yang berlokasi di Jalan Usaha Gang Amal, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Berdasarkan keterangan kepolisian, tubuh AKH ditemukan dengan luka lebam di wajah dan tubuh, diduga akibat penganiayaan berat.Kapolsek Limapuluh, Kompol Viola Dwi Angreni, didampingi Kanit Reskrim Iptu Safril, membenarkan bahwa pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.“Kami sudah mengamankan pelaku untuk penyidikan dan pemeriksaan lanjutan,” ujar Kompol Viola, Minggu (19/10/2025).Kasus ini terungkap setelah ayah korban, Teguh, menerima telepon dari orang tua pelaku, Eka Oktavia, yang mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, keluarga korban segera mendatangi lokasi kejadian. Namun, sesampainya di sana, jenazah AKH telah dibawa ke rumah orang tua pelaku yang tidak jauh dari tempat kos.Dina Oktaviani Bikin Geger: Pegawai Minimarket Dihabisi Atasannya Sendiri, Begini KronologinyaKeluarga korban kini menuntut agar pelaku mendapat hukuman maksimal atas perbuatannya. Mereka berharap kasus ini tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana mengingat adanya indikasi kekerasan berulang yang berujung pada kematian.“Kami hanya ingin keadilan. Anak ini masih muda, masih punya masa depan. Tapi nyawanya diambil dengan cara keji,” ucap Melati dengan mata berkaca-kaca.Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memastikan penyebab pasti kematian korban dan kondisi kehamilan yang disebutkan oleh pihak keluarga.***

Lingkaran.id - Ratusan siswa SMAN 11 Semarang menggelar aksi damai untuk menuntut keadilan bagi korban kasus video palsu atau deepfake pornografi yang dikenal dengan sebutan “Skandal Smanse”. Konten tersebut diduga dibuat oleh Chiko Radityatama Agung Putra, alumni SMAN 11 Semarang yang kini berstatus mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).Aksi solidaritas ini dilakukan seusai apel pagi di Lapangan SMAN 11 Semarang, Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pada Senin (20/10/2025).Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Emma Rachmawati, yang hadir sebagai pembina upacara. Turut hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Syamsudin, serta Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jawa Tengah, Kustrisaptono, bersama seluruh guru dan staf pengajar SMAN 11 Semarang.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanUsai apel, para siswa membubarkan barisan dan membentangkan sejumlah spanduk putih bertuliskan berbagai tuntutan moral, seperti “Kami Butuh Keadilan”, “Korban Butuh Keadilan”, “Justice for SMA 11”, dan “Roro Out” menyuarakan ketidakpuasan terhadap pihak sekolah atas dugaan kurangnya kejelasan penanganan kasus tersebut.Salah satu siswa, Albani Telanae P, tampil mewakili teman-temannya untuk menyampaikan orasi dan pernyataan terbuka. Dengan menggunakan pelantang suara, ia menegaskan bahwa para siswa menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pihak sekolah serta aparat penegak hukum.“Kami butuh keterangan terkait keadilan. Kami butuh transparansi. Kami butuh kejelasan terhadap perubahan klarifikasi yang dilakukan oleh Chiko. Kami sudah tahu semuanya, kami hanya perlu bukti dari kepala sekolah,” tegas Albani di hadapan massa aksi.Ia juga meminta pihak sekolah untuk membuka ruang audiensi resmi antara perwakilan siswa dan pihak terkait agar proses penanganan kasus dapat diketahui secara terbuka.“Kami tidak akan tinggal diam. Ini demi keadilan. Teman kami adalah korban, tetapi mereka tidak mendapatkan keadilan. Kami hanya minta mediasi dan kejelasan, bukan keributan,” lanjutnya.Albani menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan tidak bertujuan menciptakan kekacauan. Namun, ia memperingatkan bahwa bila tidak ada tanggapan atau langkah mediasi dari pihak sekolah, gerakan lanjutan akan kembali digelar.“Kami tidak akan anarkis. Tapi jika hari ini tidak ada ruang mediasi, tunggu aksi kami berikutnya,” katanya menutup pernyataannya.Pihak sekolah akhirnya menanggapi tuntutan para siswa dengan membuka forum audiensi tertutup yang dihadiri oleh Kepala SMAN 11 Semarang, Roro Tri Widiyastuti, bersama perwakilan dari DP3AP2KB dan Disdikbud Jawa Tengah.Syamsudin, Sekretaris Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati aspirasi siswa dan memastikan bahwa suara mereka tidak akan diabaikan.“Anak-anak tidak kami kebiri aspirasinya. Kami fasilitasi mediasi agar semua pihak bisa didengar. Ini bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberikan ruang dialog yang sehat,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Disdikbud bersama DP3AP2KB Jawa Tengah akan membuka layanan pendampingan bagi korban, termasuk yang sudah lulus atau berstatus alumni. Pendampingan tersebut akan melibatkan lembaga bantuan hukum milik pemerintah provinsi agar penanganan kasus berjalan sesuai prosedur.“Kami ingin anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. Masalah ini biarlah berproses sesuai dengan hukum. Prinsip kami adalah menjaga agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” tambah Syamsudin.Kasus deepfake “Skandal Smanse” mencuat setelah beredarnya video palsu berkonten pornografi yang menggunakan wajah sejumlah siswi SMAN 11 Semarang. Video itu diketahui merupakan hasil manipulasi digital yang dilakukan oleh pelaku menggunakan teknologi AI deepfake.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Kasus ini mengejutkan publik karena pelaku, Chiko Radityatama Agung Putra, merupakan alumni sekolah yang kini menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Undip. Aksi para siswa SMAN 11 Semarang pun menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan digital dan seruan untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah menjadi sasaran pelecehan berbasis teknologi.Dengan adanya dukungan dari pihak dinas dan komitmen sekolah membuka ruang dialog, diharapkan proses hukum dan pemulihan psikologis para korban dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan.***

Lingkaran.id - Kasus dugaan perundungan terhadap mendiang Timothy Anugrah (TAS) yang menyeret sejumlah mahasiswa Universitas Udayana (Unud) kini memasuki babak baru. Enam mahasiswa resmi diberhentikan dari jabatan organisasi kemahasiswaan, sementara tiga dokter peserta didik (koas) di RSUP Prof IGNG Ngoerah Denpasar terancam dikeluarkan dari programnya.Peristiwa ini menjadi perhatian luas publik setelah muncul dugaan bahwa beberapa mahasiswa menuliskan komentar bernada ejekan di media sosial terkait kematian Timothy. Unggahan tersebut sontak menuai kecaman dari netizen yang menilai tindakan itu tidak berperikemanusiaan dan mencederai empati sosial.Demo ke Transmart, Nggak Salah Alamat? Ratusan Santri Geruduk Usai Tayangan Trans7 Tuai KontroversiKeputusan tegas diambil oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) FISIP Universitas Udayana, yang mencopot beberapa pengurusnya karena diduga terlibat dalam tindakan perundungan tersebut Dalam surat pemberhentian resmi yang beredar, berikut nama-nama pengurus yang diberhentikan:Vito Simanungkalit, Wakil Kepala Departemen Eksternal Himapol FISIP UnudMuhammad Riyadh Alvitto Satriyaji Pratama, Kepala Departemen Kajian, Aksi, Strategis, dan PendidikanMaria Victoria Viyata Mayos, Kepala Departemen EksternalAnak Agung Ngurah Nanda Budiadnyana, Wakil Kepala Departemen Minat dan BakatMelalui pernyataan resminya, Ketua Himapol FISIP Unud Pande Made Estu Prajanaya menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi sejak 15 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut diambil melalui rapat internal organisasi sebagai bentuk tanggung jawab moral.“Pernyataan ini kami sampaikan atas nama organisasi. Kami menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku tidak bermoral yang menyinggung dan memperdalam luka keluarga serta teman korban yang sedang berduka,” ujarnya pada Sabtu (18/10/2025).Tak hanya dari Himapol, dua pengurus organisasi mahasiswa lainnya juga dijatuhi sanksi serupa. Leonardo Jonathan Handika Putra, Wakil Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Unud, dicopot dari jabatannya melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BEM FKP, Ravarizi Rakhman.Sementara itu, Putu Ryan Abel Perdana Tirta, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP Unud, juga resmi diberhentikan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPM Unud, I Putu Ariyasa.Tindakan disipliner tidak berhenti di ranah kampus. RSUP Prof IGNG Ngoerah Denpasar turut mengambil langkah tegas terhadap para dokter peserta didik (koas) yang juga diduga menulis komentar ejekan mengenai meninggalnya Timothy.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUP Ngoerah, I Wayan Sudana, menegaskan bahwa pihaknya telah mengembalikan para peserta didik yang terlibat ke Universitas Udayana untuk dilakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut.“Terkait peserta didik atau co-ass yang diduga terlibat dalam komentar tidak pantas di media sosial sehingga menimbulkan citra buruk terhadap RS Ngoerah dan Universitas Udayana, kami mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan mereka ke kampus,” ujar Sudana dalam keterangan tertulis.Sudana menambahkan, para dokter koas tersebut bukan merupakan pegawai RS Ngoerah, sehingga tindakan individu mereka tidak mencerminkan institusi rumah sakit. Namun, jika terbukti melakukan pelanggaran etika atau perundungan, sanksi berat akan dijatuhkan.“Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran etika atau tindakan perundungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Dari informasi yang beredar di media sosial, diketahui ada tiga mahasiswa Universitas Udayana yang sedang menjalani program koas di RS Ngoerah ikut menuliskan komentar tidak pantas terkait kematian TAS.Kasus ini bermula dari peristiwa tragis pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana berusia 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai empat salah satu gedung di lingkungan kampus.Sengketa Over Kredit Mobil Alphard Berujung Penyekapan dan Penyiksaan, Sembilan Orang Jadi TersangkaBerdasarkan keterangan kepolisian, saksi mata sempat melihat Timothy memasuki gedung dalam kondisi panik dan gelisah. Ia kemudian duduk di bangku panjang di luar ruang kelas sambil melihat sekeliling. Tak lama setelah itu, saksi mendengar suara keras dan mendapati bahwa seseorang jatuh dari lantai empat. Setelah diperiksa, korban diketahui adalah Timothy.Tragedi ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan kampusnya. Namun, munculnya komentar bernada ejekan setelah kejadian tersebut memperburuk suasana duka dan memicu gelombang kemarahan publik terhadap para pelaku yang kini tengah menghadapi sanksi berat dari pihak kampus dan rumah sakit.Kasus ini menjadi pengingat keras bagi dunia akademik tentang pentingnya etika digital dan empati sosial, terutama di tengah situasi berduka, agar lingkungan pendidikan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.***

Lingkaran.id - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang dinilai cukup kuat.“Status tersangka telah ditetapkan sejak minggu lalu,” ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso, saat dikonfirmasi pada Minggu (19/10/2025).Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan Segera Diterapkan, Begini Penjelasan Dirut BPJSMenurut Rizki, langkah selanjutnya yang diambil penyidik adalah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Lisa Mariana dalam kapasitasnya sebagai tersangka. “Besok, LM akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” tambahnya.Kasus ini bermula dari unggahan Lisa Mariana di media sosial yang diduga mengandung pernyataan mencemarkan nama baik Ridwan Kamil. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian melalui penyelidikan digital forensik serta klarifikasi terhadap sejumlah saksi dan ahli.Resmi! Kemendikbudristek Umumkan Pendaftaran PPG Prajabatan 2025, Ini Tahapan Seleksi dan Dokumen yang Wajib DisiapkanHingga kini, pihak kepolisian belum mengungkap secara rinci isi unggahan yang menjadi dasar laporan tersebut. Namun, penyidik menegaskan bahwa penetapan status tersangka dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung alat bukti yang sah.Sementara itu, publik menunggu tanggapan resmi dari pihak Lisa Mariana terkait penetapan status hukumnya. Kasus ini menjadi sorotan warganet mengingat posisi Lisa sebagai figur publik di media sosial dan keterlibatan nama besar Ridwan Kamil dalam perkara tersebut.***

Lingkaran.id - Video yang memperlihatkan seorang tamu hotel diduga mengambil hair dryer menjadi sorotan publik setelah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, tampak seorang karyawan hotel memaksa seorang pengunjung untuk membongkar isi tasnya di area parkir hotel.Situasi memalukan tersebut terjadi di depan umum dan menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Dalam video itu, suasana tampak tegang ketika tamu yang bersangkutan menuruti permintaan pihak hotel untuk membuka tasnya demi membuktikan bahwa dirinya tidak mengambil barang milik hotel.Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp900 Ribu Mulai Dicairkan, Simak Syarat dan Cara Cek PenerimaKeterangan dalam unggahan video tersebut menyebutkan, “Malu di depan umum, tamu hotel sampai bongkar isi tas karena dituduh ambil hair dryer.” Video itu dikutip pada Senin (20/10/2025) dan dengan cepat menyebar ke berbagai platform, menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Banyak netizen yang geram dan menilai tindakan pihak hotel terlalu berlebihan.“Hotel dan lokasinya spill dong,” tulis salah satu pengguna. Harga Logam Mulia Udah Turun: Tapi Barangnya Malah Gak Ada, Strategi Langka Antam Bikin Netizen Curiga?Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen hotel terkait insiden tersebut. Publik pun mendesak agar pihak hotel memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas perlakuan yang dinilai tidak profesional terhadap tamu yang bersangkutan.Kejadian ini menyoroti pentingnya profesionalitas dalam menangani dugaan pelanggaran di lingkungan perhotelan serta menjaga martabat tamu tanpa menimbulkan rasa malu di depan publik.***

Lingkaran.id - Suasana tegang mewarnai gelaran Grand Final Karapan Sapi Piala Presiden yang digelar di Stadion RP Moh Noer, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, pada Minggu (19/10/2025). Acara yang semula berlangsung meriah mendadak diwarnai keributan antarkelompok peserta, hingga menyebabkan seorang anggota kepolisian terluka saat mengamankan jalannya kegiatan.Informasi yang dihimpun menyebutkan, kericuhan terjadi menjelang akhir perlombaan, saat sejumlah peserta menyampaikan protes terhadap keputusan panitia lomba. Adu argumen yang awalnya berlangsung panas akhirnya berkembang menjadi keributan di area arena lomba.Demo ke Transmart, Nggak Salah Alamat? Ratusan Santri Geruduk Usai Tayangan Trans7 Tuai KontroversiKasih Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban luka merupakan anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) Brimob Polda Jawa Timur yang tengah bertugas dalam pengamanan acara.“Benar, terjadi sedikit insiden yang menyebabkan salah satu anggota BKO Brimob Polda Jatim terluka. Saat ini korban sudah mendapat penanganan medis, dan pelaku juga telah diamankan oleh Satreskrim Polres Bangkalan,” ujar Agung kepada wartawan, Minggu malam.Menurut keterangan sementara, keributan berawal dari ketidakpuasan salah satu kubu peserta terhadap hasil pertandingan yang diumumkan panitia. Adu pendapat yang semula dilakukan secara verbal berubah menjadi bentrokan fisik di area tribun penonton.“Hingga pelaksanaan puncak, memang sempat terjadi kesalahpahaman. Salah satu kubu peserta memprotes karena merasa tidak puas dengan keputusan panitia,” tambah Ipda Agung.Hingga pukul 21.20 WIB, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kronologi dan motif keributan, termasuk identitas pelaku yang menyebabkan anggota kepolisian terluka. Polisi juga telah mengamankan sejumlah saksi dan barang bukti di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.Resmi! Kemendikbudristek Umumkan Pendaftaran PPG Prajabatan 2025, Ini Tahapan Seleksi dan Dokumen yang Wajib DisiapkanSituasi di area stadion dilaporkan telah kembali kondusif setelah petugas kepolisian dan panitia berhasil meredam keributan. Namun, polisi tetap meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan.Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden kericuhan yang kerap terjadi dalam ajang tradisi Karapan Sapi, yang merupakan kebanggaan masyarakat Madura. Pihak kepolisian mengimbau semua peserta dan pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas agar kegiatan budaya ini dapat terus dilestarikan tanpa menimbulkan korban.****

Lingkaran.id - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada masyarakat mulai hari ini, Senin (20/10/2025). Bantuan senilai Rp300 ribu per bulan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan (Oktober–Desember 2025), sehingga total yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat mencapai Rp900 ribu.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penyaluran BLTS dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Ia menyebut, total 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan mendapatkan bantuan ini.Prabowo Ulang Tahun ke-74, Publik Soroti Kepemimpinan dan Isyarat Dua Periode“Dalam tiga bulan ini, yakni Oktober, November, dan Desember, setiap keluarga berhak mendapat Rp300.000 per bulan. Namun pencairannya dilakukan sekaligus, sehingga masyarakat akan menerima Rp900.000 mulai Senin ini,” jelas Teddy dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (20/10/2025).Teddy menyampaikan bahwa proses penyaluran BLTS dilakukan melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) serta PT Pos Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan penyaluran dana di lapangan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.“Pak Mensos sudah berkoordinasi langsung dengan bank-bank Himbara dan kantor pos. Jadi bisa dipastikan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan masyarakat sudah bisa menerima BLT sesuai arahan Presiden,” ujarnya.Menurut Teddy, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai lebih dari Rp30 triliun. Dana tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun.“Totalnya untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat mencapai lebih dari Rp30 triliun,” katanya.Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut, Presiden ingin memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan perhatian yang adil dari pemerintah.“Pak Presiden sangat memperhatikan masyarakat di golongan bawah. Prinsipnya, yang atas dijaga dan dirangkul, yang menengah difasilitasi, dan yang bawah dibela,” ujar Gus Ipul.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Program BLTS ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam desil 1–4 DTSEN. Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tidak termasuk sebagai penerima bantuan.Untuk memastikan apakah seseorang terdaftar sebagai penerima BLT, masyarakat dapat mengeceknya secara online melalui laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.idBerikut langkah-langkahnya:Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai alamat penerima.Masukkan nama lengkap sesuai KTP.Isi kode captcha yang tertera di layar.Klik tombol “Cari Data” untuk melihat status penerima bantuan.Masyarakat yang terdaftar akan menerima transfer langsung ke rekening bank yang telah ditunjuk pemerintah, atau melalui kantor pos bagi penerima tanpa rekening.***

Lingkaran.id - Kepolisian mulai mengungkap motif di balik kasus penyekapan disertai kekerasan terhadap empat orang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang ternyata dipicu oleh sengketa transaksi over kredit mobil Toyota Alphard.Peristiwa ini terungkap setelah salah satu korban bernama Dessi Juwita berhasil melarikan diri pada Senin (13/10/2025) setelah dua hari disekap sejak Sabtu (11/10/2025). Dessi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya, yang menjadi titik awal pengungkapan kasus tersebut.Bikin Resah, Warga Pasang Polisi Tidur Penuh Paku, Warga Ribut dengan Petugas KelurahanPolisi telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Adrian (41), Nunung (52), VS (33), HJE (25), S (35), APN (25), Z (34), I, dan MA (39). Sementara empat korban dalam kasus ini adalah pasangan suami istri Indra alias Riky dan Dessi Juwita, serta dua rekannya, Nurul alias Ibenk dan Ajit Abdul Majid.Kanit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol I Kadek Dwi, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari kesepakatan over kredit antara Adrian dan Nunung.Dalam kesepakatan itu, Adrian mengalihkan kredit mobil Alphard milik istrinya kepada Nunung, namun pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya.“Awalnya terjadi transaksi over kredit Alphard dari tersangka A kepada N. Baru dibayar Rp 75 juta, masih ada sisa utang sekitar Rp 400 juta,” ungkap Kadek, Sabtu (18/10/2025).Tanpa sepengetahuan Adrian, Nunung kemudian menjual mobil tersebut kepada pihak lain, yang belakangan diketahui bernama Indra. Tindakan itu memicu kemarahan Adrian karena ia merasa dirugikan dan tak mendapat kejelasan soal sisa pembayaran.Karena kesal, Adrian kemudian menculik dan menyekap Nunung selama hampir tiga pekan untuk memaksa pengakuan terkait keberadaan mobil yang hilang jejak itu.Dalam masa penyekapan, Nunung mengaku kepada Adrian bahwa mobil Alphard telah dijual kepada Indra. Ia kemudian mencoba menghubungi Indra untuk meminta pengembalian uang muka senilai Rp 49 juta.Nunung lalu mengatur pertemuan dengan Indra di sebuah angkringan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (11/10/2025). Indra datang bersama istrinya, Dessi, serta dua rekannya, Nurul alias Ibenk dan Ajit Abdul Majid.Namun, bukannya bertemu untuk menyelesaikan masalah, keempat orang itu justru diculik oleh Nunung bersama kelompok Adrian. Mereka dibawa ke rumah milik MA (39) di Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan disekap di sana selama beberapa hari.Kadek menjelaskan, meski Nunung awalnya terlibat dalam transaksi, ia juga menjadi korban penyekapan oleh Adrian, lantaran dianggap belum memberikan informasi jelas soal keberadaan mobil.“Betul, sebenarnya si N (Nunung) yang bermasalah, tapi dia juga diculik dan disekap hampir tiga minggu,” ujarnya.Selama penyekapan, tiga korban pria Indra, Nurul, dan Ajit mengalami penyiksaan bergantian oleh para pelaku. Mereka dipukuli dan diintimidasi agar mengakui keberadaan mobil Alphard yang masih belum ditemukan.Sementara Dessi, satu-satunya korban perempuan, berhasil melarikan diri pada Senin (13/10/2025) dan segera melapor ke polisi. Laporan itulah yang kemudian menjadi kunci pengungkapan kasus.Viral Video Ketua Komisi III DPRD Diduga Mengejek Aksi MassaKabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menjelaskan bahwa setiap tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi penyekapan ini:Adrian (41): otak utama, perencana, eksekutor, penyedia mobil, sekaligus pelaku pemerasan.Nunung (52): koordinator lapangan yang memancing korban agar datang, serta ikut memeras korban.VS (33): pengawas lokasi, memerintahkan rekaman aksi penyiksaan, serta penyedia rumah untuk penyekapan.HJE (25): turut melakukan penganiayaan terhadap korban.S (35): eksekutor sekaligus penyedia rumah tempat penyekapan.APN (25): bertugas merekam video penyiksaan dan membantu membawa korban dari Jagakarsa.Z (34): turut melakukan kekerasan fisik terhadap korban.I: koordinator lapangan yang menyediakan kendaraan untuk menculik korban.MA (39): pemilik rumah di Pondok Aren yang dijadikan tempat penyekapan.Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus ini untuk menelusuri keberadaan mobil Alphard yang menjadi sumber sengketa. Aparat juga tengah mengumpulkan bukti tambahan, termasuk rekaman penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku.Kasus ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana sengketa bisnis bisa berujung pada tindak kekerasan brutal yang melibatkan banyak pihak.***

Lingkaran.id - Sebanyak 23 juta peserta BPJS Kesehatan tercatat masih menunggak pembayaran iuran, dengan total tunggakan mencapai lebih dari Rp10 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pemutihan bagi peserta yang benar-benar tidak mampu melunasi kewajiban mereka.Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta yang menunggak berasal dari kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, upaya penagihan yang dilakukan selama ini tidak akan efektif jika peserta memang tidak memiliki kemampuan finansial.Resmi! Kemendikbudristek Umumkan Pendaftaran PPG Prajabatan 2025, Ini Tahapan Seleksi dan Dokumen yang Wajib Disiapkan“Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, meskipun sudah ditagih sesuai aturan yang berlaku, tetap tidak bisa membayar karena memang tidak punya uang,” ujar Ali Ghufron saat memberikan keterangan di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sabtu (18/10/2025), sebagaimana dikutip dari Antara.Ali menjelaskan bahwa kebijakan pemutihan iuran menjadi langkah realistis agar masyarakat bisa memulai kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dari awal tanpa terbebani utang lama.“Lebih baik dibuat ‘fresh start’. Jadi nanti mereka bisa mulai lagi dari nol, sedangkan utang-utang lama dihapuskan,” tambahnya.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanKebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan keaktifan jutaan peserta yang sebelumnya terhenti karena tunggakan, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan kesehatan nasional.Meski begitu, BPJS Kesehatan belum merinci mekanisme dan kriteria penerapan pemutihan tersebut, termasuk siapa saja yang akan masuk dalam kategori peserta tidak mampu. Pemerintah berencana akan mengumumkan aturan teknis pemutihan iuran setelah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.***

Lingkaran.id - Sebuah pesawat milik maskapai Air China terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Pudong, Shanghai, setelah sebuah baterai lithium di dalam tas jinjing penumpang tiba-tiba terbakar di dalam kabin.Insiden itu terjadi pada penerbangan Air China CA139 yang dijadwalkan terbang dari Hangzhou menuju Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada Jumat (18/10/25). Berdasarkan keterangan resmi yang diunggah pihak Air China melalui akun media sosial Weibo, api muncul dari tas seorang penumpang ketika pesawat tengah mengudara.Indonesia Pilih Jet Tempur J-10 dari China: Strategi Cerdas atau Risiko Baru?“Pada penerbangan CA139, baterai lithium tiba-tiba terbakar di dalam tas jinjing seorang penumpang,” tulis pihak Air China dalam pernyataannya.Menurut maskapai, awak kabin segera bertindak cepat sesuai dengan prosedur keselamatan penerbangan untuk mengatasi api dan memastikan keselamatan seluruh penumpang. Beruntung, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut.Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan percikan api dan kepulan asap keluar dari kompartemen bagasi atas. Beberapa penumpang terlihat panik dan berusaha membantu memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan.Suhu Surabaya Tembus 36 Derajat, Terasa 42 Derajat di Siang Hari: BMKG Imbau Warga Waspada DehidrasiAkibat peristiwa itu, pilot memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke Shanghai dan melakukan pendaratan darurat. Berdasarkan data dari situs pelacakan penerbangan Flightradar24, pesawat Air China dengan nomor penerbangan CA139 tersebut lepas landas dari Hangzhou pukul 09.47 waktu setempat, namun harus memutar balik dan mendarat di Bandara Pudong, Shanghai, sekitar pukul 11.00 pagi.Hingga kini, pihak Air China belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran baterai tersebut, namun insiden ini kembali menyoroti potensi bahaya baterai lithium yang dibawa di dalam kabin pesawat.***

Lingkaran.id - Generasi Digital Intelektual (GDI) kembali menghadiri Talkshow RRI Palembang yang membahas perkembangan terbaru seputar GDI Fest 2025, ajang bergengsi yang menjadi wadah bagi talenta muda digital Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi.Talkshow yang berlangsung pada Senin, 13 Oktober 2025, pukul 09.00–10.00 WIB, menghadirkan tiga narasumber utama dari internal GDI, yaitu Bendahara Umum GDI Agung Purnama Putra, S.AP, Ketua Pelaksana GDI Fest 2025 M. Fajri Riki, S.Kom, dan Duta Digital GDI Salsabila Firdausyiah, S.I.Kom.ALSA LC Universitas Sriwijaya Sukses Gelar Dua Seri ALSA Social Project 2025: Edukasi Hukum dan Literasi Keuangan untuk Masyarakat Desa PegayutDalam talkshow tersebut, para narasumber memaparkan sejumlah agenda dan inovasi yang akan dihadirkan pada GDI Fest 2025, mulai dari Pemilihan Duta Digital GDI, Lomba Inovasi Digital, Lomba Poster, Lomba Videografi dan Talkshow.Menurut Agung Purnama Putra, kegiatan GDI Fest tidak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas, tetapi juga ruang nyata untuk mempertemukan generasi muda dengan berbagai peluang di bidang teknologi, komunikasi, dan industri digital.“Kami ingin mendorong semangat kolaborasi dan inovasi agar generasi muda bisa menjadi pelaku perubahan di era digital,” ujarnya.Sementara itu, Fajri Riki selaku Ketua Pelaksana menjelaskan bahwa GDI Fest 2025 akan dikemas lebih interaktif dan berdampak luas, dengan mengusung tema Gen Level Up! Bersinergi Bersama AI, Genggam Masa Depan Dunia.Adapun Salsabila Firdausyiah, Duta Digital GDI, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga literasi digital yang positif.Generasi Digital Intelektual (GDI) Jalin Sinergi Bersama Polresta Palembang: Wujudkan Kolaborasi Digital Positif“GDI Fest bukan hanya soal lomba, tapi tentang bagaimana kita bersama membangun budaya digital yang cerdas, kreatif, dan beretika,” katanya.Melalui talkshow ini, GDI mempertegas perannya sebagai wadah penggerak transformasi digital bangsa menuju GDI Fest 2025 yang lebih inspiratif dan berdampak luas.***

Lingkaran.id - Kasus memilukan terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang murid kelas lima SD bernama Rafi To (10) meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan oleh guru olahraganya sendiri, YN (51). Peristiwa tragis ini sontak mengguncang masyarakat dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban.Kepolisian Resor TTS bergerak cepat menyelidiki dugaan penganiayaan tersebut dan telah menetapkan YN sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga menggunakan batu sebagai alat untuk memukul korban, hingga menyebabkan luka serius di bagian kepala.Viral Video Ketua Komisi III DPRD Diduga Mengejek Aksi MassaKasat Reskrim Polres TTS, AKP I Wayan Pasek Sujana, menjelaskan bahwa peristiwa bermula pada Jumat (26/9/2025) sekitar pukul 12.00 WITA di halaman SD Inpres One, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten TTS. Saat itu, guru olahraga YN memanggil sepuluh murid, termasuk Rafi, karena dianggap melanggar disiplin sekolah mereka tidak mengikuti gladi upacara hari Sabtu dan absen di hari Minggu.Dalam situasi tersebut, YN diduga mengambil batu dan memukulkan ke kepala Rafi sebanyak empat kali. Tidak hanya Rafi, sembilan murid lainnya juga menjadi korban pemukulan. Aksi kekerasan di lingkungan sekolah itu membuat para siswa ketakutan dan trauma.Usai kejadian, Rafi pulang ke rumah dalam kondisi lemah dan mengeluh sakit kepala hebat. Keesokan harinya, Sabtu (27/9/2025), korban mengalami demam tinggi dan tak bisa bersekolah. Ia sempat menceritakan peristiwa itu kepada bibinya, Sarlina Toh, yang selama ini mengasuhnya.Demam Rafi tak kunjung reda hingga Senin (29/9/2025). Saat bibinya memijat kepala Rafi, ia menemukan adanya bengkak dan memar. Bocah malang itu mengaku bahwa luka tersebut akibat pukulan batu dari sang guru, namun ia menolak dibawa ke Puskesmas.Kondisinya semakin memburuk hingga Kamis (2/10/2025). Rafi mengalami suhu tubuh tinggi dan mulai berbicara sendiri. Sekitar pukul 18.00 WITA, ia menghembuskan napas terakhir di pangkuan kerabatnya, Margarita Tanaem. Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Poli pada Minggu (5/10/2025).Merasa ada kejanggalan, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polsek Boking pada Kamis (9/10/2025). Polisi segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil penyelidikan menguatkan dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindak kekerasan.Setelah pemeriksaan intensif, Polres TTS resmi menetapkan YN sebagai tersangka kasus penganiayaan anak yang berujung kematian.“Hari ini YN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres TTS,” ujar Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen pada Senin (13/10/2025).Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban dan batu yang digunakan pelaku untuk memukul. Berdasarkan hasil penyidikan, YN dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.Sebagai bagian dari penyelidikan, tim forensik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah korban pada Sabtu (11/10/2025) di TPU Desa Poli untuk memastikan penyebab pasti kematian.Kasus tragis ini menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan agar memastikan sekolah menjadi tempat yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Publik pun mendesak agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi pusat perhatian nasional pada tahun 2026 mendatang setelah ditunjuk sebagai ikon sekaligus tuan rumah ajang Kriya Nusa 2026, sebuah pameran bergengsi yang menampilkan kekayaan kriya, budaya, dan karya kreatif dari seluruh Indonesia.Kabar gembira ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh Ketua TP PKK Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel, Hj. Feby Deru. Ia menyatakan bahwa kepercayaan besar ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi kriya dan budaya khas Sumatera Selatan ke tingkat nasional hingga internasional.Generasi Digital Intelektual (GDI) Jalin Sinergi Bersama Polresta Palembang: Wujudkan Kolaborasi Digital Positif“Dengan menjadi tuan rumah sekaligus ikon Kriya Nusa 2026, kami yakin momentum ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui promosi produk kriya dan budaya unggulan Sumsel,” ujar Feby Deru seusai mengikuti rapat virtual bersama Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, pada Senin (13/10/2025).Feby menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan persiapan secara matang dan menyeluruh. Mengingat pelaksanaannya masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang, ia mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, Dekranasda kabupaten/kota, hingga para pelaku UMKM—untuk berkolaborasi dan berperan aktif dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.Menurutnya, Kriya Nusa tidak sekadar pameran, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Ini bukan hanya tentang kriya, tetapi juga tentang kebanggaan kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan,” imbuhnya.Sementara itu, Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sebenarnya Sumatera Selatan telah dijadwalkan menjadi ikon Kriya Nusa tahun 2025. Namun, karena sejumlah pertimbangan dan situasi yang kurang kondusif, pelaksanaannya diundur menjadi tahun 2026.Viral Video Ketua Komisi III DPRD Diduga Mengejek Aksi MassaIa menambahkan bahwa Kriya Nusa 2026 akan digelar pada 26–30 September 2026 dengan mengusung tema “Berdaya Mendunia.” Tema ini diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menampilkan produk kriya yang berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar global.Dengan penunjukan ini, Sumatera Selatan bukan hanya akan menjadi tuan rumah, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi kreatif daerah melalui karya dan budaya yang berakar kuat pada kearifan lokal.***

Lingkaran.id - Insiden tidak biasa terjadi di kawasan Medan Timur, Kota Medan, pada Senin pagi (13/10/2025), ketika seorang warga bernama Adi memasang polisi tidur secara sembarangan di jalan lingkungan. Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane, mengungkapkan bahwa polisi tidur tersebut bukan hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan karena dipenuhi paku yang mencuat di permukaannya.“Banyak paku yang timbul dari polisi tidur itu sehingga menyebabkan ban mobil dan sepeda motor bocor. Warga pun melapor, baik ke kantor lurah maupun ke pihak kecamatan,” jelas Noor Alfi Pane saat dikonfirmasi.Kepsek SMA Dilaporkan ke Polisi Usai Tampar Siswa yang Ketahuan MerokokMenanggapi keluhan warga, aparat kelurahan segera turun tangan dan membongkar polisi tidur tersebut demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun, tindakan petugas itu justru memicu kemarahan Adi, yang merasa keberatan dengan pembongkaran itu. Kericuhan antara pelaku dan petugas pun sempat terekam dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial.Noor menegaskan bahwa tindakan Adi bukan kali pertama menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Sebelumnya, pria tersebut juga pernah dilaporkan warga karena menempatkan pot bunga di badan jalan hingga menghalangi akses kendaraan, serta membuang sampah sembarangan.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNA“Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya juga ada laporan serupa dari warga tentang perilaku yang mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.Pihak kecamatan kini berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti insiden tersebut dan memastikan keamanan serta ketertiban di wilayah Medan Timur tetap terjaga.***

Lingkaran.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap program Xpose Uncensored yang ditayangkan di stasiun televisi Trans7. Langkah tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dalam pernyataan resmi pada Selasa (15/10/2025).Gus Yahya menilai, tayangan tersebut tidak hanya menyalahi etika dan prinsip dasar jurnalisme, tetapi juga dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, isi program itu berpotensi merusak keharmonisan sosial dan ketenteraman publik yang selama ini dijaga dengan baik.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai Lirboyo“Program tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam pemberitaan. Selain tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, dampaknya telah mencederai rasa damai masyarakat,” tegas Gus Yahya.Sebagai langkah konkret, PBNU menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU untuk segera menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum. PBNU juga meminta pihak Trans7 bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian moral maupun sosial yang telah timbul akibat tayangan itu.Kepsek SMA Dilaporkan ke Polisi Usai Tampar Siswa yang Ketahuan MerokokDi sisi lain, Gus Yahya mengimbau kepada seluruh kiai, santri, serta warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi. Ia mengingatkan agar warga NU tetap berpegang pada nilai-nilai keikhlasan dalam berkhidmah untuk agama dan bangsa, serta menjaga persatuan di tengah masyarakat.“Jangan sampai kita terprovokasi. Tetaplah berkhidmah dengan ikhlas demi kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan dugaan perilaku tidak pantas seorang anggota DPRD Gorontalo Utara mendadak viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari masyarakat.Dalam video yang beredar tersebut, seorang pria yang diketahui merupakan Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem tampak menyeringai dan melakukan gestur seperti mengejek saat mendengarkan orasi massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Gestur tersebut memicu reaksi keras dari massa aksi yang merasa dihina dan tidak dihargai, serta menuai kecaman tajam dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai bahwa tindakan itu tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, terlebih bagi wakil rakyat yang seharusnya menunjukkan sikap santun dan menghormati aspirasi masyarakat.Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorut (AMP-Gorut), Andi S. Buna, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap anggota DPRD tersebut. Ia menilai tindakan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap perjuangan masyarakat yang datang secara damai untuk menyuarakan tuntutan mereka.“Kami mengecam keras tindakan itu. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, bukan memperlihatkan perilaku yang terkesan merendahkan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi,” tegas Andi.AMP-Gorut juga mendesak Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rahmat Gobel, agar menindak tegas kader partainya yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Andi, sikap seperti itu dapat merusak citra lembaga legislatif sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD.“Kami berharap Partai NasDem segera mengambil langkah tegas. Jangan biarkan hal seperti ini berlalu tanpa tanggung jawab. Rakyat datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk dijadikan bahan ejekan,” tambahnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Gorontalo Utara maupun Fraksi NasDem terkait beredarnya video tersebut. Upaya konfirmasi kepada pejabat DPRD setempat juga masih belum membuahkan hasil.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoMeski demikian, video berdurasi singkat itu terus beredar luas di berbagai platform media sosial, dengan ribuan komentar dari warganet yang menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan.Peristiwa ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap perilaku pejabat publik yang dianggap kurang menghargai aspirasi rakyat. Masyarakat berharap insiden tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota legislatif agar lebih bijak dalam bersikap, terutama saat berhadapan langsung dengan warga yang sedang memperjuangkan hak dan kepentingannya.***

Lingkaran.id - Komitmen terhadap pengabdian masyarakat kembali dibuktikan oleh Asian Law Students’ Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya (Unsri) melalui keberhasilan mereka menyelenggarakan ALSA Social Project 2025. Kegiatan yang digagas oleh Social Event Division ini dilaksanakan dalam dua seri dengan fokus utama pada edukasi hukum dan literasi keuangan bagi masyarakat Desa Pegayut, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.Program sosial ini merupakan bentuk nyata implementasi dari dua pilar utama ALSA, yaitu Socially Responsible dan Academically Committed, yang menekankan pentingnya peran mahasiswa hukum dalam memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan kepada masyarakat.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Kegiatan perdana ALSA Social Project Volume 1 digelar pada 24 Maret 2025, mengusung tema “One Village, A Thousand Rights: Legal Awareness for Prosperity.” Tema ini diangkat sebagai bentuk kepedulian terhadap masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat Desa Pegayut. ALSA LC Unsri berupaya menghadirkan edukasi hukum agar masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dan pentingnya memahami aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari.Dalam kegiatan tersebut, ALSA menghadirkan Sri Agria Sekar Retno, S.H., seorang advokat sekaligus perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebagai narasumber utama. Ia memberikan penyuluhan hukum secara gratis yang mencakup pemahaman hak-hak masyarakat serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan hukum.Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh sekitar 50 warga Desa Pegayut, yang juga berpartisipasi dalam sesi konsultasi hukum gratis dan workshop pembuatan gelang sebagai bagian dari aktivitas pemberdayaan ekonomi kreatif.Kesuksesan seri pertama dilanjutkan dengan Volume 2 ALSA Social Project, yang digelar pada 30 Agustus 2025. Pada kesempatan ini, ALSA LC Unsri menggandeng Generasi Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat (Gen Limas) Sumatera Selatan sebagai mitra kolaborasi.Mengusung tema “Bijak Memilih, Bebas dari Pinjaman Ilegal,” kegiatan ini menyoroti maraknya kasus pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Melalui pemaparan Muhammad Khadafi Alfarizi, selaku Director of Financial Literacy and Inclusion of Gen Limas, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya literasi keuangan, cara mengenali pinjaman online ilegal, serta langkah hukum yang bisa ditempuh apabila terlanjur terjerat praktik pinjaman ilegal, baik secara daring maupun luring.Sebanyak 50 peserta turut aktif dalam sesi tanya jawab dan simulasi kasus, membahas contoh nyata yang sering dialami masyarakat. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan workshop membuat tabungan kerajinan tangan bersama anak-anak, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan menabung sejak dini.Muhammad Irvan, selaku Director ALSA LC Unsri, mengungkapkan rasa bangganya atas terselenggaranya kedua rangkaian kegiatan tersebut.“Kami tidak hanya ingin unggul secara akademik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata melalui edukasi yang inklusif dan aplikatif. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap literasi hukum dan keuangan sangat besar,” ujar Irvan.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoMelalui ALSA Social Project 2025, ALSA LC Unsri berhasil memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa hukum yang tidak hanya berorientasi pada ranah akademik, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat.Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal kegiatan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat citra mahasiswa hukum sebagai agen perubahan sosial yang berdampak positif.***

Lingkaran.id -  Sosok Dini Fitria, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, tengah menjadi perhatian publik usai dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orangtua salah satu siswanya atas dugaan tindakan kekerasan. Insiden tersebut bermula ketika Dini menegur seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.Dini Fitria, yang lahir pada 8 Agustus 1980, telah dikenal sebagai kepala sekolah yang tegas dan berkomitmen pada pembentukan karakter peserta didik. Perempuan berusia 45 tahun ini mulai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 20 Februari 2005, dan telah mengabdi di dunia pendidikan selama lebih dari dua dekade.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNAPeristiwa itu terjadi pada Jumat, 10 Oktober 2025, ketika kegiatan Jumat Bersih berlangsung di lingkungan sekolah. Saat berkeliling, Dini memergoki seorang siswa berinisial ILP (17) sedang merokok di area sekolah.Menurut pengakuan Dini, dirinya memanggil siswa tersebut dari jarak sekitar 20–30 meter dengan nada agak keras, namun ILP justru berusaha melarikan diri. Tak lama kemudian, Dini berhasil menegurnya secara langsung.“Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur. Saya spontan menegur dengan tegas dan sempat menampar pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan, tidak ada pemukulan keras,” ujar Dini dalam video klarifikasinya.Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya menendang siswa tersebut, dan menjelaskan bahwa ia hanya menepuk punggung ILP secara spontan sebagai bentuk teguran.Tindakan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari orangtua ILP, Tri Indah Alesti, yang melaporkan Dini Fitria ke pihak berwajib dan meminta agar ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah.Tri menyebut bahwa anaknya mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke sekolah setelah kejadian tersebut. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lebak).“Benar, kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan fisik terhadap siswa ILP (17). Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Ipda Limbong, Kanit PPA Polres Lebak.Sebagai bentuk solidaritas terhadap ILP, sebanyak 630 siswa SMAN 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah pada Senin, 13 Oktober 2025.Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Tidak Akan Sekolah Sebelum Kepsek Dilengserkan” di lingkungan sekolah. Spanduk tersebut sempat terpasang selama beberapa jam sebelum akhirnya dicopot oleh pihak sekolah.Meski aktivitas siswa terhenti, para guru tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara pihak sekolah berupaya menenangkan situasi agar tidak semakin memanas.“Kami sudah berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan para guru melalui grup WhatsApp untuk menjaga kondusivitas. Dugaan saya, aksi mogok ini juga mendapat dukungan dari pihak luar sekolah,” ungkap Dini.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanMenanggapi laporan yang ditujukan kepadanya, Dini Fitria menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan jika tindakannya dalam menegur siswa dianggap berlebihan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar komunikasi antara guru, siswa, dan orangtua dapat berjalan lebih baik ke depan.“Kami di sekolah tidak bermaksud menyakiti, tetapi ingin membentuk karakter anak. Kalau memang ada kekeliruan dalam cara saya menegur, tentu akan saya evaluasi,” pungkasnya.Kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pihak sekolah berupaya memulihkan situasi internal agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa menimbulkan perpecahan antara guru dan siswa.***

Lingkaran.id - Generasi Digital Intelektual (GDI) melakukan audiensi bersama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang pada Senin (14/10/2024). Audiensi yang berlangsung di ruang Kapolresta Palembang tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum GDI, Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom bersama anggota GDI dan disambut hangat oleh Kapolresta Palembang, Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H.Dalam pertemuan tersebut, Prof. Edi Surya Negara memperkenalkan secara resmi organisasi GDI sebagai wadah kolaboratif bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi di bidang digital, inovasi, dan kepemimpinan.Duta Digital GDI Hadiri Talkshow RRI Palembang: Siap Wujudkan Ekosistem Digital yang Sehat dan BeretikaSelain memperkenalkan visi dan program kerja organisasi, Prof. Edi juga menyampaikan undangan kepada jajaran Polresta Palembang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan GDI FEST 2025, yang menjadi ajang kolaborasi lintas sektor antara akademisi, industri, dan lembaga pemerintahan.“Generasi Digital Intelektual hadir sebagai gerakan yang mendorong anak muda untuk menjadi agen perubahan di era digital. Melalui kolaborasi dengan Polresta Palembang, kami ingin membangun sinergi positif dalam membentuk ekosistem digital yang aman, produktif, dan beretika,” ujar Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom, Ketua Umum GDI.Lebih lanjut, Prof. Edi menegaskan bahwa sinergi antara GDI dan Polresta Palembang dapat membuka ruang kolaborasi dalam edukasi digital, literasi keamanan siber, hingga kampanye bijak bermedia sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Palembang.Generasi Digital Intelektual (GDI) Bertekad Membangun Pemuda Indonesia Yang Cerdas Dan Terampil Dalam TeknologiSementara itu, Kapolresta Palembang Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H., menyambut baik inisiatif audiensi tersebut. Ia menilai bahwa gerakan GDI sejalan dengan upaya Polri dalam menjaga ketertiban di ruang digital dan mendorong masyarakat agar cerdas dalam memanfaatkan teknologi.“Kami sangat mengapresiasi langkah GDI dalam membangun generasi muda yang cakap digital dan berintegritas. Polresta Palembang siap bersinergi dalam program-program edukatif maupun kegiatan yang mendukung keamanan dan ketertiban di dunia maya hingga pengembangan sistem,” ujar Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono.Audiensi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kemitraan antara Generasi Digital Intelektual dan Polresta Palembang untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang sehat, kreatif, dan berdaya guna bagi masyarakat.***

Lingkaran.id - Sebuah foto yang memperlihatkan seorang ibu hamil berdiri di dalam gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) rute Cikarang–Bekasi tengah menjadi sorotan publik usai viral di media sosial.Dalam foto yang diunggah ke berbagai platform, tampak ibu hamil tersebut berdiri sambil memegang pegangan besi, sementara di depannya sejumlah pria duduk tenang di kursi prioritas tanpa memberikan tempat duduk. Unggahan tersebut disertai keterangan yang menyinggung sikap para penumpang pria di kursi prioritas."Foto yang memperlihatkan ibu hamil berdiri di KRL selama perjalanan dari Cikarang menuju Bekasi, sementara para cowok duduk di kursi prioritas," tulis keterangan dalam unggahan yang dikutip pada Senin (13/10/2025).Potret tersebut sontak menuai gelombang komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakan para penumpang pria itu mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran sosial terhadap penumpang yang lebih membutuhkan.“Masnya pada lumpuh ya? Kok gak berdiri kasih tempat,” komentar lainnya dengan nada sindiran.Sementara itu, netizen lain menambahkan, “Gak punya etika, masa gak lihat ada ibu hamil berdiri.”Fenomena semacam ini kembali memunculkan perbincangan tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Kursi prioritas di KRL sejatinya diperuntukkan bagi penumpang yang membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan penumpang yang membawa anak kecil.Pihak PT KAI Commuter sendiri sebelumnya telah berulang kali mengimbau agar seluruh pengguna KRL lebih mengutamakan etika dan empati di ruang publik, termasuk memberikan tempat duduk kepada mereka yang berhak di kursi prioritas.***