Lingkaran.id - Pemerintah akhirnya mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari dan Februari 2025 setelah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang digelar pada 13 Maret 2025, mengungkapkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini menjadi perhatian karena berbeda dengan tren surplus pada tahun-tahun sebelumnya.Laporan APBN yang biasanya diumumkan tiap bulan mengalami keterlambatan satu bulan untuk Januari 2025. Penundaan ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik bahwa kinerja fiskal awal tahun mengalami kemunduran. Dugaan tersebut terbukti ketika laporan akhirnya dipublikasikan, menunjukkan penurunan pendapatan negara dan peningkatan defisit.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN tahun ini dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Meski defisit 0,13 persen dari PDB masih dalam batas yang dirancang, perbandingan dengan defisit tahunan tidaklah sepadan. Lebih tepat jika dibandingkan dengan defisit di periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu, APBN justru mencatat surplus Rp 22,8 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.Salah satu faktor utama defisit ini adalah penurunan pendapatan negara yang cukup signifikan. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat Rp 316,9 triliun atau hanya 10,5 persen dari target APBN 2025. Jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang mencapai Rp 400,4 triliun (14,29 persen dari target APBN), maka terjadi penurunan drastis sebesar 20,85 persen.Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak. Pada Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp 269,02 triliun atau 13,53 persen dari target APBN 2024, mencatat penurunan 30,19 persen.Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam seperti batubara, nikel, timah, bauksit, dan sawit juga mengalami penurunan akibat fluktuasi harga komoditas global. Beberapa kebijakan baru seperti mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan relaksasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turut berdampak pada penerimaan pajak.Di sisi lain, belanja negara tetap tinggi meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu. Hingga Februari 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target APBN. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja negara mencapai Rp 374,32 triliun atau 11,26 persen dari target APBN 2024.Dengan realisasi penerimaan dan belanja yang tidak seimbang, APBN mencatat defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Hal ini kontras dengan kondisi Februari 2024 di mana APBN masih mencatat surplus Rp 26,04 triliun atau 0,11 persen dari PDB.Defisit yang terjadi pada awal tahun ini menjadi yang pertama sejak 2021. Sebagai perbandingan, pada 2024 defisit baru terjadi pada Mei, sementara pada 2023 defisit baru muncul di Oktober.Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyatakan bahwa tren defisit ini sesuai dengan pola tahunan, di mana penerimaan negara cenderung melemah pada Januari-Februari sebelum meningkat kembali di akhir tahun. Namun, pemerintah tetap waspada terhadap tren penurunan penerimaan negara.Sri Mulyani Bungkam Soal Isu Pengunduran Diri, Hanya Beri SenyumanUntuk mengatasi defisit, Kementerian Keuangan berencana mengoptimalkan penerimaan negara dengan berbagai langkah, termasuk pengawasan terhadap lebih dari 2.000 wajib pajak, optimalisasi perpajakan transaksi digital, serta upaya menekan penyelundupan dan cukai ilegal. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan efisiensi belanja guna menekan pelebaran defisit.Namun, beberapa ekonom menilai bahwa kondisi ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi kesehatan fiskal Indonesia. Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, memperkirakan defisit APBN 2025 bisa membengkak hingga Rp 800 triliun atau sekitar 3 persen dari PDB. Jika skenario ini terjadi, maka akan berdampak besar terhadap rasio utang, beban bunga, serta ketergantungan pada pembiayaan utang jangka pendek.

Lingkaran.id - Indonesia akan segera menyambut kehadiran maskapai penerbangan baru, Indonesia Airlines, yang secara resmi terdaftar dan diresmikan pada Jumat, 7 Maret 2025. Maskapai ini dimiliki oleh Calypte Holding Pte. Ltd., sebuah entitas usaha yang terdaftar di Singapura dan bergerak di beberapa sektor, termasuk energi terbarukan, pertanian, serta penerbangan.Di Indonesia, operasional penerbangan Indonesia Airlines akan dijalankan oleh PT Indonesia Airlines Group (IAG), yang berkantor pusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. IAG berencana mengoperasikan 20 pesawat, dengan fokus utama pada rute internasional, menurut data dari penyedia intelijen penerbangan, Aviator.Sebagian besar armada maskapai ini, sebanyak 10 pesawat, akan menggunakan Airbus A321LR atau A321neo, sementara sisanya akan terdiri dari pesawat berbadan lebar, seperti Airbus A350-900 dan Boeing 787-9.Meskipun Calypte Holding berlokasi di Singapura, sosok di balik perusahaan ini adalah Iskandar, seorang tokoh kelahiran Indonesia yang kini menjabat sebagai CEO dan Ketua Eksekutif Calypte Holdings. Iskandar, yang lahir di Aceh, dikenal sebagai pengusaha sukses yang telah terlibat dalam berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pembangkit listrik, hingga penerbangan.Dalam sebuah keterangan resmi yang diterima pada Minggu, 9 Maret 2025, Iskandar menjelaskan bahwa Indonesia Airlines akan beroperasi sebagai maskapai penerbangan komersial dengan layanan premium berjadwal. Maskapai ini akan menggabungkan kemewahan perjalanan jet pribadi dengan kenyamanan penerbangan komersial, memberikan pengalaman yang tidak tertandingi bagi para penumpangnya."Kami mempersembahkan Indonesia Airlines sebagai maskapai penerbangan komersial berjadwal dengan layanan premium, menggabungkan kemewahan perjalanan jet pribadi dengan kenyamanan penerbangan komersial," ujar Iskandar.Indonesia Airlines dimiliki oleh Calypte Holding Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor bisnis, termasuk energi terbarukan, penerbangan, dan pertanian. Perusahaan ini berbasis di Singapura.Maskapai ini akan beroperasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, sebagai kantor pusat dan basis operasionalnya. Pada tahap awal, Indonesia Airlines akan mengoperasikan 20 pesawat, yang terdiri dari 10 unit pesawat berbadan ramping seperti Airbus A321neo dan A321LR, serta 10 unit pesawat berbadan lebar, termasuk Airbus A350-900 dan Boeing 787-9. Maskapai ini akan fokus pada penerbangan internasional dan berencana untuk melayani 48 kota tujuan di 30 negara dalam lima tahun pertama operasionalnya.Dengan hadirnya Indonesia Airlines, maskapai ini diharapkan dapat memberikan pilihan baru bagi para penumpang yang mencari pengalaman penerbangan yang lebih nyaman dan eksklusif, serta mendukung konektivitas internasional bagi Indonesia.***

Lingkaran.id - Rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai bahwa keberadaan lembaga ini berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Alamsyah, dalam skema yang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru, BPK dan KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau tindakan hukum terhadap Danantara. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit dan penegakan hukum terhadap Danantara. Dampaknya, potensi korupsi di BUMN yang berada di bawah lembaga ini akan semakin besar,” ujar Alamsyah dalam sebuah diskusi di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.BPI Danantara memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang BUMN yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Dalam regulasi tersebut, sistem pemeriksaan laporan keuangan BUMN mengalami perubahan signifikan.Kini, audit tahunan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan berbentuk persero, penunjukan akuntan publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara bagi perusahaan umum (Perum), keputusan tersebut diambil oleh Menteri BUMN. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat melakukan audit jika diminta oleh DPR atau untuk tujuan pemeriksaan tertentu.Dalam aturan yang baru, presiden memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan BUMN. Presiden dapat memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN, sementara saham seri B atau saham biasa akan dikelola langsung oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur penyertaan modal negara bagi BUMN, serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh perubahan utama dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam tata kelola BUMN. Kini, tugas pengelolaan atau operasional BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara. Sementara itu, Kementerian BUMN hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaDalam Pasal 3M Undang-Undang BUMN terbaru, disebutkan bahwa Danantara memiliki dewan pengawas serta badan pelaksana. Menteri BUMN, berdasarkan Pasal 3N, ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara, dibantu oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh presiden. Menteri BUMN juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa kasus korupsi di BUMN telah terjadi sebelum adanya Danantara. Berdasarkan pemantauan ICW, dalam periode 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 40 triliun.Dengan terbentuknya Danantara yang tidak dapat diaudit langsung oleh BPK dan KPK, Alamsyah khawatir bahwa potensi korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diberantas."Ini sangat krusial, karena bisa menjadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana demi kepentingan pribadi," ujarnya.***

Lingkaran.id -Indonesia semakin dekat untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara maju. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang bergabung dengan OECD, menandai langkah besar dalam transformasi ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menyelesaikan initial memorandum sebagai bagian dari proses aksesi. Dokumen ini berisi penyesuaian regulasi domestik dengan standar internasional yang diterapkan oleh OECD, termasuk dalam aspek transparansi dan antikorupsi.Momen Razman Nasution Gebrak Meja, Gelang Terlepas & Kembali Lagi! Netizen Ini Sih AjaibDeputy Director OECD, Nicola Pinaud, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD hanya tinggal menunggu waktu. Menurutnya, Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan OECD sejak 2007 dan memiliki potensi besar untuk berkontribusi di dalam organisasi ini.Masuknya Indonesia ke dalam OECD diyakini akan memberikan banyak manfaat, baik secara ekonomi maupun politik, antara lain:Peningkatan standar regulasi: Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dalam bidang antikorupsi, perdagangan, dan investasi agar sesuai dengan standar global.Akses ke jaringan ekonomi negara maju: Bergabung dengan OECD akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional, menarik lebih banyak investor asing.Dukungan terhadap target Indonesia 2045: Keanggotaan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.Beyond BSI Bermasalah? Begini Cara Mengatasi Dan Info Resmi dari Bank Syariah IndonesiaMeskipun Indonesia menjadi kandidat utama, Thailand juga dikabarkan berminat untuk bergabung dengan OECD. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat proses aksesi agar tidak kehilangan kesempatan menjadi negara ASEAN pertama dalam organisasi ini.Dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta keanggotaannya di G20, APEC, dan ASEAN, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos dalam aksesi OECD. Langkah ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di ekonomi global.****

Lingkaran.id - Kasus dugaan fraud yang menjerat eFishery, sebuah startup agritech yang berbasis di Indonesia, kini menjadi sorotan global. Berita ini pertama kali mencuat setelah laporan investigasi dari media nasional dan internasional mulai membahas dugaan penyalahgunaan dana serta ketidaksesuaian laporan keuangan yang dikaitkan dengan manajemen perusahaan. Gibran Huzaifah, sebagai salah satu pendiri eFishery, kini berada di bawah tekanan besar akibat isu ini. Viralitas Kasus di Media Sosial Berdasarkan analisis penyebaran informasi di media sosial, kasus ini mengalami lonjakan perbincangan yang sangat signifikan dalam 48 jam pertama setelah pemberitaan awal muncul. Tagar seperti #eFisheryFraud dan #GibranHuzaifahTrending sempat menduduki puncak trending di Twitter (X), menunjukkan bahwa publik sangat tertarik dan berpartisipasi dalam diskusi terkait skandal ini. Selain itu, video dan artikel terkait kasus ini mendapatkan ratusan ribu interaksi di platform seperti YouTube, Facebook, dan LinkedIn, menandakan bahwa audiens yang lebih profesional juga menaruh perhatian pada isu tersebut.Peneliti Indonesia Pecahkan Misteri Antarktika: Analisis Penyebaran dan Dampak Berita di Media SosialAnalisis Jaringan Sosial dan Pola Penyebaran Informasi Dari segi analisis jaringan sosial, penyebaran berita terkait fraud eFishery didominasi oleh beberapa kelompok utama:Jurnalis dan Media: Media nasional dan internasional memainkan peran penting dalam penyebaran awal berita ini. Artikel investigasi yang diterbitkan oleh media seperti Kompas, CNBC Indonesia, dan Tech in Asia menjadi sumber utama yang kemudian dikutip oleh berbagai pihak.Investor dan Pelaku Industri Startup: Berbagai investor, baik dalam maupun luar negeri, ikut menyoroti dampak kasus ini terhadap lanskap investasi startup di Indonesia. Diskusi di LinkedIn menunjukkan kekhawatiran tentang kepercayaan investor terhadap startup berbasis agritech setelah skandal ini mencuat.Masyarakat Umum dan Netizen: Di Twitter (X) dan forum seperti Reddit dan Kaskus, diskusi berkembang dengan cepat, dengan banyak opini yang terpecah antara mereka yang mendukung eFishery dan mereka yang mengkritisi sistem pengawasan keuangan startup di Indonesia.Dampak Ekonomi dan Industri Kasus ini tidak hanya berdampak pada reputasi eFishery tetapi juga pada sektor startup agritech secara lebih luas. Beberapa investor besar mulai mempertimbangkan ulang strategi investasi mereka di Indonesia, terutama pada startup yang mengelola dana besar tanpa regulasi ketat. Selain itu, beberapa startup agritech lain mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan baru karena adanya kekhawatiran serupa.Prediksi Ke DepanPeningkatan Regulasi: Pemerintah kemungkinan akan memperketat regulasi terhadap startup yang menerima pendanaan besar untuk memastikan transparansi keuangan dan akuntabilitas bisnis mereka.Dampak pada Ekosistem Startup: Kepercayaan investor terhadap startup Indonesia, khususnya di sektor agritech, kemungkinan akan mengalami penurunan dalam jangka pendek, meskipun startup yang memiliki rekam jejak transparan masih dapat bertahan.Reputasi eFishery: Tergantung pada bagaimana manajemen eFishery menangani kasus ini, perusahaan ini bisa kehilangan kepercayaan pasar secara permanen atau justru bisa melakukan pemulihan dengan langkah-langkah transparansi dan restrukturisasi yang jelas.Kasus Fraud eFishery: Sorotan Global dan Dampaknya terhadap Industri Startup IndonesiaKesimpulan Kasus fraud eFishery telah menjadi pembelajaran penting bagi ekosistem startup di Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian dari publik dan investor, penting bagi regulator dan pelaku industri untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Ke depan, cara eFishery menangani krisis ini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan masa depan startup tersebut serta dampaknya terhadap ekosistem startup secara keseluruhan.***

Lingkaran.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan regulasi baru terkait layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mengantisipasi risiko jebakan utang (debt trap).Dalam rancangan aturan tersebut, OJK menetapkan beberapa persyaratan utama bagi pengguna layanan BNPL, di antaranya:Batas usia minimal: Pengguna harus berusia minimal 18 tahun atau telah menikah.Pendapatan bulanan: Pengguna diwajibkan memiliki penghasilan bulanan minimal Rp 3 juta.Suami Tega Siram Istri dan Anak dengan Air Keras karena Cemburu ButaSelain itu, perusahaan pembiayaan juga diwajibkan memberikan edukasi kepada nasabah terkait risiko penggunaan BNPL agar lebih bijak dalam memanfaatkannya. Seluruh transaksi debit pengguna BNPL akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan memastikan pemantauan yang lebih baik terhadap kredit pengguna.Regulasi ini dirancang tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memperkuat industri pembiayaan. OJK mengharapkan aturan ini dapat diterapkan baik untuk nasabah baru maupun pembiayaan yang diperpanjang, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 1 Januari 2027.“OJK dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan industri BNPL,” demikian pernyataan resmi OJK.Penggunaan layanan BNPL terus meningkat. Hingga September 2024, penyaluran piutang pembiayaan melalui BNPL mencatat kenaikan sebesar 103,4%. Namun, piutang yang dikelola perusahaan pembiayaan tercatat hanya Rp 8,24 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan BNPL yang dikelola perbankan sebesar Rp 19,81 triliun.Viral Tenda Bergoyang di Wisata Perkemahan: Pasangan Mesum Digerebek Para PengunjungMenurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, tingkat kredit macet atau Net Performing Financing (NPF) gross dan NPF net masing-masing tercatat sebesar 2,60% dan 0,71%.OJK berharap melalui regulasi baru ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya literasi keuangan. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan layanan BNPL yang aman dan transparan. Dengan regulasi yang lebih ketat, OJK menargetkan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah pesatnya pertumbuhan layanan BNPL.***

Lingkaran.id - Pemilik kendaraan bermotor di Indonesia akan menghadapi penambahan beban pajak mulai 5 Januari 2025. Pemerintah menetapkan dua komponen pajak baru, yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masing-masing komponen pajak baru ini ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang.Dengan diberlakukannya opsen ini, jumlah total komponen pajak kendaraan bermotor bertambah menjadi sembilan. Hal ini tentu berdampak pada jumlah total pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan.Megawati Soekarnoputri Siap Datangi KPK Jika Hasto Ditangkap, KPK: Tidak Ada Ancaman!Sebagai ilustrasi, jika PKB yang terutang adalah Rp1 juta, maka opsen PKB sebesar Rp660 ribu akan ditambahkan, sehingga total PKB yang harus dibayar menjadi Rp1,660 juta. Hal serupa berlaku untuk BBNKB, di mana opsennya dihitung 66% dari nilai BBNKB yang telah ditentukan.Untuk mempermudah proses pengecekan dan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan layanan daring yang disediakan oleh pemerintah daerah. Melalui laman atau aplikasi resmi, pemilik kendaraan dapat mengetahui status pajak serta jumlah total yang harus dibayarkan.Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi AnggaranKebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, namun masyarakat diimbau untuk mencermati dan mempersiapkan anggaran guna memenuhi kewajiban baru ini.***

Lingkaran.id - Menurut Airlangga, nilai ekonomi digital Indonesia hari ini baru di angka US$ 90 miliar. Dia optimistis tahun depan nilainya bisa digenjot ke US$ 120 miliar, bahkan pada di tahun 2030 bisa mencapai US$ 400 miliar."Kalau dengan ekonomi yang berbasis konvensional kita harus bersaing dari titik nol yang sama, tetapi ekonomi digital kita bisa meloncat," ungkapnya.Diduga Usai Konsumsi Kopi Perangsang, Pria Lansia Meninggal di PenginapanBicara ekonomi digital, sambung Airlangga, jumlah startup di Indonesia ada lebih dari 2.400 perusahaan rintisan. Saat ini ada dua decacorn atau perusahaan yang memiliki nilai lebih dari US$ 10 bilion. Demikian pula unicorn, atau 10 perusahaan senilai US$ 1 miliar."Dan di ASEAN, salah satu negara yang unggul di dalam pengembangan ekonomi digital adalah Indonesia," imbuhnya.Viral Irjen Purn Ricky Sitohang Semprot Agus Salim Terkait Kisruh Donasi Rp 1,3 MiliarAirlangga menyampaikan, pemerintah mendorong Digital Economy Framework Agreement, alias kerjasama ekonomi berbasis digital."Tidak ada belahan dunia lain atau kerjasama multilateral yang sudah mengangkat digital seperti negara ASEAN. Bahkan tidak EU, tidak di NAFTA, bahkan di level OECD. Oleh karena itu dalam ministerial meeting OECD tahun kemarin saya mengungkapkan terkait dengan Digital Economy Framework bahkan OECD pun ingin belajar dari negara-negara ASEAN," jelasnya.

Lingkaran.id - Belakangan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah cukup kuat. Anggota DPR bahkan sampai meminta Bank Indonesia untuk menyiapkan skenario bila dolar AS tembus Rp 17.000 hingga Rp 20.000."Gimana kalau sampai Rp 17.000, sampai Rp 18.000, atau Rp 20.000, itu skenario ada yang harus dilakukan, Bu Destry dan kawan-kawan sangat berpengalaman, apa langkah yang akan dilakukan dalam situasi pemerintahan yang akan berakhir dan pada transisi pemerintahan," kata Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Eriko Sotarduga saat rapat dengan jajaran Bank Indonesia, dikutip Kamis (27/6/2024).Adapun kemarin, Rabu (27/6/2024), rupiah berbalik arah ke zona merah pada perdagangan Rabu (26/6/2024), setelah selama dua hari beruntun menguat. Dilansir dari Refinitiv pada pukul 15:00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,18% di angka Rp 16.400/US$.Pemerintah Akui Gagal Pulihkan Data Pusat Data Nasional, Tegas Tolak Bayar TebusanSementara itu, ekonom senior yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengingatkan agar pemerintah, Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya untuk ekstra hati-hati dalam mengawal rupiah.Menurut Telisa, jika tembus Rp 17.000/US$ kerugian ekonominya akan lebih besar dihadapi masyarakat Indonesia, meski tak sampai menyebabkan krisis moneter sebagaimana saat 1997-1998."Dulu kan overshoot-nya dari Rp 5.000 ke Rp 17.000, kalau sekarang kan dari Rp 14.000 lah ke Rp 17.000, jadi belum krisis. Krisis itu mungkin kalau Rp 20.000 lah udah itu baru," tegasnya.Terlepas dari level tersebut, Telisa mewanti-wanti pemerintah dan otoritas moneter untuk tidak membiarkan kurs rupiah tembus di level Rp 16.500/US$.Dia mengatakan, bila level psikologis itu tertembus dari saat ini di kisaran atas Rp 16.400/US$ akan terus mengakumulasi sentimen negatif pelaku pasar keuangan dari yang sudah bermunculan saat ini, sehingga sulit dijinakkan dan berpotensi merosot sampai Rp 17.000/US$."Jadi, kalau ditanya sampai berapa ya Probability ke Rp 17.000/US$ sih ada ya. Nanti habis 17.000 mungkin ada equilibrium baru," kata Telisa.Dalam perkembangan lain, saat dolar masih di level kisaran Rp 15.900–Rp 16.200, industri keuangan mencatat kenaikan rasio kredit dan pembiayaan bermasalah (NPL/NPF). Aksi Arogan Pengendara Motor Sport Viral di Media Sosial, Dikecam NetizenRasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) industri multifinance merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan.Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2024 rasio NPF gross sebesar 2,82%, naik 35 basis poin (bps) secara tahunan. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio NPF naik 38 bps.

Lingkaran.id - Perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex buka suara soal isu yang menyebut mereka tengah di ambang kebangkrutan. Mereka membantah kabar tersebut.Welly juga menyampaikan pihaknya telah memohon relaksasi kewajiban keuangan (pokok dan bunga) kepada kreditur dan mayoritas sudah memberikan persetujuan atas relaksasi tersebut.Ia lantas menjelaskan penyebab penurunan pendapatan secara dramatis imbas pandemi covid-19 dan persaingan ketat di industri tekstil global.Remaja Tewas Diduga Usai Tertimpa huruf Anjungan TorajaMenurut Welly, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena over supply tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga yang mana produk-produk ini menyebar terutama negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya dan salah satunya Indonesia.Weilly menyebut situasi geopolitik dan gempuran produk China masih berlangsung, hingga penjualan belum pulih."Kendati, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," jelasnya.Kesal Anaknya Tak Kunjung Dinikahi, Seorang Ayah Nekat Bacok Pacar hingga TewasMenanggapi keadaan tersebut, Sritex memiliki sejumlah strategi. Seperti, meningkatkan keahlian dan kualitas sumber daya manusia (SDM), reorganisasi SDM untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan implementasi anggaran yang efisien dengan prioritas pada produk yang mendukung tujuan bisnis berkelanjutan.