Lingkaran.id -Aplikasi Beyond BSI mengalami gangguan sejak Minggu (9/2/2025), menyebabkan banyak nasabah mengeluhkan kendala dalam melakukan transaksi perbankan. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan penjelasan resmi terkait masalah ini dan memastikan bahwa perbaikan sedang dilakukan. Menurut keterangan resmi dari BSI, gangguan ini terjadi karena pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selama proses ini, beberapa layanan transaksi mengalami kendala, termasuk aplikasi Beyond BSI.Tanpa Rumor & Drama, Angga Yunanda Diam-Diam Nikahi Shenina Cinnamon!"Assalamualaikum. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang dialami. Diinformasikan kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya," tulis BSI dalam akun Instagram @lifewithbsi.Cara Mengatasi Gangguan Beyond BSI, Bagi nasabah yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi Beyond BSI, berikut beberapa langkah yang bisa dicoba:Cek Status Aplikasi – Pastikan aplikasi Beyond BSI tidak sedang dalam proses pemeliharaan dengan mengunjungi akun resmi BSI di X (@bankbsi_id) atau Instagram (@lifewithbsi).Update Aplikasi – Pastikan aplikasi Beyond BSI yang digunakan sudah diperbarui ke versi terbaru di Play Store atau App Store.Restart Perangkat – Tutup aplikasi Beyond BSI, lalu restart smartphone Anda dan coba akses kembali.Gunakan Jaringan Internet Stabil – Pastikan koneksi internet lancar dan tidak mengalami gangguan.Coba Login Ulang – Logout dari aplikasi dan coba masuk kembali menggunakan akun yang sama.Gunakan Alternatif Layanan – Jika transaksi mendesak, nasabah dapat menggunakan layanan ATM atau mengunjungi kantor cabang terdekat.Selain memberikan solusi terkait kendala aplikasi, BSI juga mengingatkan nasabah untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pihak bank."Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengeklik link yang tidak resmi," tulis BSI dalam pernyataan resminya.Momen Razman Nasution Gebrak Meja, Gelang Terlepas & Kembali Lagi! Netizen Ini Sih AjaibBSI telah mengumumkan bahwa pemeliharaan sistem dijadwalkan pada Minggu (9/2/2025) pukul 01:00-05:00 WIB. Dalam waktu tersebut, layanan transaksi dipastikan tidak dapat digunakan. Namun, BSI menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama proses ini berlangsung.Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BSI Call Center di 14040 atau mengunjungi kanal resmi BSI untuk pembaruan lebih lanjut.****

Lingkaran.id-Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon ASN yang ingin mengetahui progres layanan kepegawaian mereka, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan platform resmi bernama Monitoring Layanan (MOLA) BKN. Dengan sistem ini, proses pengecekan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), kenaikan pangkat, pindah instansi, hingga pencantuman gelar akademik menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.MOLA BKN adalah sistem notifikasi yang memungkinkan ASN untuk memantau status berbagai layanan kepegawaian tanpa harus datang langsung ke kantor BKN. Platform ini dapat diakses melalui https://monitoring-siasn.bkn.go.id/ secara gratis dan real-time.Dipecat dari PT Timah, Wenny Myzon Ancam Bongkar Skandal dan Siap Dipanggil KPKBagi ASN atau Calon ASN yang ingin memantau proses layanan mereka, ikuti langkah berikut:Akses Situs Resmi: Kunjungi https://monitoring-siasn.bkn.go.id/.Pilih Jenis Layanan: Misalnya, untuk mengecek NIP, pilih menu “Penetapan NIP/NI PPPK”.Masukkan Data Diri: Input NIP atau Nomor Peserta Seleksi sesuai dengan layanan yang ingin dicek.Verifikasi OTP: Sistem akan mengirimkan kode OTP ke email atau WhatsApp yang terdaftar.Cek Status: Setelah verifikasi, Anda dapat melihat tahapan proses layanan kepegawaian secara lengkap.BKN Segera Terapkan Kerja Fleksibel: ASN 3 Hari WFO, 2 Hari WFASelain penetapan NIP dan kenaikan pangkat, beberapa layanan lain yang bisa dipantau melalui MOLA BKN meliputi:Pindah InstansiPencantuman Gelar AkademikPeninjauan Masa KerjaPemberhentian PNSLayanan Mola BKN ini sepenuhnya gratis dan dapat diakses kapan saja. ASN hanya perlu memastikan bahwa email dan nomor ponsel yang terdaftar di MyASN sudah benar dan aktif.Mudah dan Cepat: Bisa diakses dari mana saja secara online.Transparan: Memudahkan ASN dalam mengetahui progres layanan tanpa perantara.Notifikasi Real-Time: Setiap tahapan akan diinformasikan langsung melalui email atau WhatsApp.Hadirnya MOLA BKN, pengecekan layanan kepegawaian kini lebih praktis dan transparan.***

Lingkaran.id -Menjelang bulan suci Ramadan 2025, pemerintah telah menetapkan jadwal libur awal puasa bagi pelajar dan pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri No. 2 Tahun 2025, libur awal Ramadan akan berlangsung selama beberapa hari sebelum aktivitas kembali normal. Libur awal puasa diberikan untuk memberikan kesempatan bagi umat Muslim mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Berikut adalah jadwal libur yang telah ditetapkan:Bansos PKH Dan BPNT 2025 Cair? Cek Nama Penerima Dan Cara Daftarnya Di Sini!Kamis, 27 Februari 2025: Libur Puasa (Belajar Mandiri bagi Pelajar)Jumat, 28 Februari 2025: Libur Puasa (Belajar Mandiri bagi Pelajar)Senin, 3 Maret 2025: Libur Puasa (Belajar Mandiri bagi Pelajar)Selasa, 4 Maret 2025: Libur Puasa (Belajar Mandiri bagi Pelajar)Rabu, 5 Maret 2025: Libur Puasa (Belajar Mandiri bagi Pelajar)Setelah masa libur ini, kegiatan belajar mengajar serta aktivitas kantor bagi PNS akan kembali aktif mulai 6 Maret 2025 hingga menjelang Idul Fitri.Selain libur awal Ramadan, masyarakat juga menantikan cuti bersama dan libur nasional Idul Fitri. Pemerintah biasanya menetapkan cuti bersama beberapa hari sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri untuk mendukung kelancaran mudik dan perayaan keluarga.Viral! Orkes Melayu Lorenza Bangkitkan Dangdut Lawas, Ini Perjalanan Dan RahasianyaAgar waktu libur Ramadan lebih bermanfaat, berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:Meningkatkan Ibadah, Gunakan waktu libur untuk memperbanyak salat sunnah, membaca Al-Qur'an, dan berzikir.Menyiapkan Menu Sahur dan Berbuka, Memanfaatkan waktu libur untuk merancang menu sahur dan berbuka yang sehat dan bergizi.Bersedekah dan Berbagi dengan Sesama, Ramadan adalah bulan berbagi, gunakan kesempatan ini untuk memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan.Jadwal libur yang telah ditetapkan, diharapkan pelajar dan PNS dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik dan mempersiapkan diri secara maksimal untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.****

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) yang mengatur penyesuaian ketentuan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain serta besaran tertentu dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini diundangkan pada 4 Februari 2025 dan langsung berlaku sejak tanggal tersebut. PMK 11/2025 menggantikan dan menyesuaikan ketentuan dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 yang telah diperbarui terakhir dengan PMK 121/PMK.03/2015 (PMK 121/2015). Salah satu perubahan utama dalam aturan baru ini adalah revisi Pasal 2 PMK 121/2015 yang mengatur tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.Selain itu, peraturan ini juga menambahkan beberapa jenis penyerahan yang sebelumnya belum diatur dalam PMK 121/2015. Dengan perubahan ini, wajib pajak yang melakukan transaksi dengan skema DPP Nilai Lain harus segera menyesuaikan kebijakan perpajakannya.Pembangunan IKN tetap dilanjutkan di era Prabowo dan mendorong penyelesaian pembangunan gedung Legislatif dan YudikatifBerdasarkan Pasal 22 PMK 11/2025, tarif PPN sebesar 11% kini berlaku untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain. Sebelumnya, dalam Pasal 4 PMK 131 Tahun 2024 (PMK 131/2024), diatur bahwa penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan nilai lain selain yang sudah diatur dalam PMK tersebut, pemungutannya tetap dilakukan berdasarkan PMK sebelumnya.Namun, dengan diberlakukannya PMK 11/2025, ketentuan ini diperjelas sehingga wajib pajak memiliki kepastian hukum dalam penerapan tarif PPN untuk berbagai transaksi yang menggunakan skema DPP Nilai Lain.Perubahan kebijakan ini tentu berdampak langsung pada wajib pajak yang menggunakan skema DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN. Beberapa implikasi yang perlu diperhatikan antara lain:Penyesuaian Tarif – Pelaku usaha harus memperbarui sistem keuangan dan perpajakannya untuk mencerminkan tarif efektif 11%.Kepatuhan Pajak – Perusahaan dan individu wajib pajak perlu memahami dan menerapkan aturan terbaru agar terhindar dari sanksi administratif.Evaluasi Kembali Transaksi – Beberapa sektor usaha yang sebelumnya menggunakan tarif khusus perlu mengevaluasi kembali dampak kebijakan ini terhadap harga jual dan daya saing bisnis.KLH menghentikan proses pembangunan KEK di LidoDengan diterbitkannya PMK 11/2025, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan PPN. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya reformasi perpajakan untuk memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan penerimaan negara.Bagi wajib pajak yang ingin memahami lebih lanjut tentang perubahan ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.PMK 11/2025 membawa perubahan signifikan dalam pemungutan PPN berbasis DPP Nilai Lain, dengan tarif efektif 11%. Wajib pajak diharapkan segera menyesuaikan diri dengan aturan baru ini guna memastikan kepatuhan dan menghindari potensi sanksi.***

Lingkaran.id -Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 resmi dibuka mulai Senin, 3 Februari 2025. Program ini dirancang untuk membantu siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi secara gratis. Semua proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Agar tidak ketinggalan kesempatan emas ini, simak langkah-langkah pendaftaran KIP Kuliah 2025 berikut syarat Umum Pendaftaran KIP Kuliah 2025. Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024, calon penerima harus memenuhi kriteria berikut:Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diizinkan BeroperasiLulusan SMA, SMK, atau sederajat dalam dua tahun terakhir.Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS) dengan akreditasi yang sah.Memiliki potensi akademik baik, namun terkendala secara ekonomi, dibuktikan melalui dokumen resmi.Kriteria Ekonomi yang BerlakuPemegang KIP Pendidikan Menengah.Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial seperti PKH/KKS.Termasuk desil tiga dalam Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Kemenko PMK.Berasal dari panti asuhan atau panti sosial.Bagi yang tidak memenuhi kriteria di atas, tetap dapat mendaftar dengan melampirkan:Bukti penghasilan orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan atau Rp750 ribu per anggota keluarga.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa atau kelurahan.Cara Daftar KIP Kuliah 2025 dengan MudahKunjungi situs resmi kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Isi data pribadi meliputi NIK, NISN, NPSN, dan email aktif.Sistem akan memverifikasi data Anda. Jika valid, Anda akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses melalui email.Login kembali menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses tersebut.Lengkapi data pendaftaran sesuai jalur seleksi yang diikuti (SNBP, SNBT, atau jalur mandiri).Setelah diterima di perguruan tinggi, lakukan verifikasi data di kampus sebelum diajukan ke Puslapdik Kemendikbudristek.Ingin Kuliah Gratis? Cek Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah 2025 Di Sini!Tips Sukses Mendaftar KIP Kuliah 2025Gunakan email aktif untuk memudahkan verifikasi.Pastikan data yang diunggah sesuai dengan dokumen resmi.Periksa secara berkala status pendaftaran Anda di laman resmi.Jangan lewatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya. Segera daftarkan dirimu dan ajak teman-temanmu untuk ikut mendaftar KIP Kuliah 2025.**** 

Lingkaran.id -Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 kembali dibuka untuk membantu siswa SMA, SMK, dan sederajat yang memiliki potensi akademik namun terkendala secara ekonomi. Pendaftaran resmi dimulai pada Senin, 3 Februari 2025, melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Program ini memberikan kesempatan emas bagi lulusan tahun berjalan atau maksimal dua tahun sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa beban biaya. Yuk, simak syarat dan cara daftarnya.Kisah Kematian Tak Terhindarkan Kembali Di "Final Destination Bloodlines" Tayang Mei 2025!Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024, berikut kriteria yang harus dipenuhi:Lulusan SMA, SMK, atau sederajat dalam dua tahun terakhir.Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS) terakreditasi dengan program studi terakreditasi.Memiliki potensi akademik unggul tetapi mengalami keterbatasan ekonomi, dibuktikan dengan dokumen resmi.Kriteria Ekonomi Calon Penerima calon peserta KIP Kuliah harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut:Pemegang KIP Pendidikan Menengah.Terdaftar di DTKS atau penerima bansos Kemensos (PKH/KKS).Termasuk desil tiga Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Kemenko PMK.Berasal dari panti sosial atau panti asuhan.Bagi yang tidak memenuhi kriteria di atas, tetap bisa mendaftar dengan dokumen pendukung seperti:Pendapatan kotor orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan atau Rp750 ribu per anggota keluarga.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa/kelurahan.Langkah Mudah Daftar KIP Kuliah 2025Kunjungi laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Isi data diri seperti NIK, NISN, NPSN, dan email aktif.Verifikasi kelayakan akan dilakukan secara otomatis. Jika lolos, Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses via email.Login ulang menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses.Lengkapi data pendaftaran sesuai jalur seleksi yang diikuti (SNBP, SNBT, atau Mandiri).Jika diterima di perguruan tinggi, lakukan verifikasi data di kampus sebelum diajukan ke Puslapdik Kemendikbudristek.Ratusan Siswa SMAN 1 Mempawah Demo, Gagal Ikut SNBP 2025 Gara-Gara Kelalaian SekolahKenapa Harus Daftar KIP Kuliah?Bebas biaya kuliah hingga lulus.Mendapatkan bantuan biaya hidup setiap semester.Kesempatan yang sama untuk semua siswa berprestasi.Jangan sampai ketinggalan! Segera daftarkan dirimu dan wujudkan impian kuliah tanpa beban biaya dengan KIP Kuliah 2025. Bagikan informasi ini ke teman-temanmu agar mereka juga tahu.*** 

Lingkaran.id -Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mempawah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin pagi. Aksi ini dipicu kekecewaan mendalam akibat kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PPDS), yang membuat mereka gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Aksi demonstrasi dimulai dari Halaman Masjid Agung Alfalah Mempawah. Para siswa melakukan long march menggunakan sepeda motor menuju SMAN 1 Mempawah Hilir di Jalan Raden Kusno. Ratusan siswa ini disambut langsung oleh Kepala Sekolah Endang Superi Wahyudi bersama jajaran guru untuk melakukan mediasi.Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Terlindas Bus Saat Kejar untuk Konten TeloletDalam mediasi tersebut, orang tua dan wali murid yang diwakili Ketua Komite Sekolah, Raja Fajar Azansyah, menyampaikan sejumlah tuntutan keras:Pencopotan dan Mutasi Guru: Mendesak kepala sekolah dan guru yang lalai dicopot dari jabatannya dan dipindahkan dari Kabupaten Mempawah.Permintaan Maaf Terbuka: Guru yang dianggap tidak kompeten diminta mengundurkan diri, meminta maaf secara terbuka, dan mengklarifikasi kelalaian melalui media sosial.Fasilitas Bimbingan Belajar: Menuntut pihak sekolah mendatangkan Ganesha Operation (GO) dan Ruang Guru untuk membantu siswa yang terdampak.Tindak Lanjut ke Inspektorat: Mengusulkan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sanksi tegas berupa mutasi dan pemberhentian bagi oknum guru yang terlibat.Kepala SMAN 1 Mempawah, Endang Superi Wahyudi, merespons tuntutan tersebut dengan permintaan maaf terbuka. Ia juga berjanji untuk bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang terjadi.“Saya sebagai Kepala SMAN 1 Mempawah akan bertanggung jawab dengan menyediakan bimbingan belajar dari Ganesha Operation dan Ruang Guru agar siswa-siswi yang eligible dapat lulus UTBK melalui jalur umum,” ucapnya.Mau Jadi Pangkalan LPG 3 Kg Resmi? Begini Syarat Dan Cara Daftarnya di OSSSenada dengan itu, Wakil Kepala Kurikulum, Febrini, turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua dan siswa. Ia memastikan pihak sekolah akan memfasilitasi siswa untuk mengikuti program bimbingan belajar guna memulihkan kerugian akademik yang dialami.Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan aman di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Mempawah. Meski diwarnai desakan keras dari siswa dan orang tua, proses mediasi berjalan kondusif.Peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi dunia pendidikan tentang pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi sekolah yang berdampak langsung pada masa depan siswa.***

Lingkaran.id - Setiap tahun, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menjadi topik hangat yang menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Tahun 2021 tidak terkecuali, dengan ribuan pelamar yang menanti hasil seleksi administrasi. Analisis penyebaran berita "Hari Ini Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2021. Berikut Cara Cek Hasilnya" yang dilakukan melalui web lingkaran.id menunjukkan pola distribusi informasi yang menarik berdasarkan geolocation pengguna.Pola Penyebaran Berita CPNS 2021Dari grafik jaringan penyebaran berita yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai hasil seleksi administrasi CPNS 2021 menyebar dengan pola yang terkonsentrasi pada beberapa wilayah utama, yaitu:Pusat Konsentrasi di Wilayah Perkotaan Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan menjadi pusat utama penyebaran berita ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan jumlah pelamar CPNS yang tinggi di kota-kota tersebut serta akses yang lebih luas terhadap informasi digital.Penyebaran ke Wilayah Luar Jawa Selain kota-kota di Pulau Jawa, terdapat konsentrasi signifikan di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kota seperti Palembang, Makassar, Balikpapan, dan Jayapura menunjukkan tingkat interaksi yang tinggi terhadap berita ini, menandakan antusiasme besar dari para peserta seleksi di luar Jawa.Ekspansi ke Luar Negeri Yang cukup menarik adalah adanya titik-titik penyebaran di luar negeri, termasuk di Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan Taiwan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada diaspora Indonesia yang juga turut mengikuti perkembangan seleksi CPNS, kemungkinan besar mereka adalah WNI yang ingin kembali ke tanah air untuk bekerja sebagai ASN.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PenyebaranTerdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi distribusi berita ini:Tingkat Persaingan yang Ketat: Setiap tahunnya, seleksi CPNS diikuti oleh jutaan peserta yang bersaing untuk mendapatkan kursi ASN. Sehingga, berita terkait pengumuman seleksi menjadi informasi yang sangat dicari.Media Sosial sebagai Penggerak Utama: Berita ini tersebar luas melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Berita yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat cenderung lebih cepat viral.Aksesibilitas Internet: Wilayah dengan penetrasi internet yang tinggi cenderung memiliki titik-titik penyebaran lebih besar dibandingkan dengan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet.Prediksi dan Implikasi ke DepanMelihat tren penyebaran berita CPNS ini, ada beberapa prediksi yang bisa ditarik untuk tren ke depan:Kota-kota besar tetap menjadi pusat informasi utama, tetapi ada potensi pertumbuhan minat di wilayah timur Indonesia seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet.Diaspora Indonesia semakin aktif dalam mengikuti perkembangan CPNS, yang bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah perlu memfasilitasi akses informasi lebih baik bagi WNI di luar negeri.Peran media sosial dalam penyebaran berita CPNS semakin dominan, sehingga portal berita perlu mengoptimalkan distribusi kontennya melalui kanal digital untuk menjangkau lebih banyak pembaca.Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa berita CPNS tetap menjadi salah satu isu nasional yang paling dicari dan diperbincangkan. Dengan memahami pola penyebaran ini, penyedia informasi dapat meningkatkan efektivitas penyampaian berita mereka, memastikan bahwa setiap pelamar CPNS mendapatkan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi yang mereka butuhkan.

Lingkaran.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mewajibkan penggunaan sistem Coretax untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Karyawan mulai Tahun Pajak 2025. Dengan demikian, wajib pajak harus beralih dari sistem lama Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN) ke sistem baru yang lebih canggih dan terintegrasi ini.Coretax merupakan sistem administrasi pajak berbasis digital yang dikembangkan oleh DJP untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses perpajakan. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.Mulai 1 Januari 2025, wajib pajak dapat mengakses Coretax melalui situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id. Untuk pelaporan SPT Tahun Pajak 2025, penggunaan Coretax adalah wajib. Sistem lama berbasis EFIN yang selama ini digunakan di djponline.pajak.go.id tidak lagi berlaku untuk pelaporan SPT Tahun Pajak 2025.Coretax Resmi Diluncurkan DJP, Apa Bedanya Dengan EFIN Dan Bagaimana Cara Aksesnya?Namun, untuk pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, wajib pajak masih diperbolehkan menggunakan sistem lama hingga:31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi30 April 2025 untuk wajib pajak badanCara Mendaftar Akun Coretax untuk Pelaporan SPT 2025Bagi yang belum memiliki akun Coretax, berikut langkah-langkah untuk mendaftarnya:Kunjungi Situs Resmi: Akses coretaxdjp.pajak.go.id.Klik "Daftar Sekarang": Temukan tombol ini di halaman utama.Pilih Jenis Wajib Pajak: Untuk SPT Karyawan, pilih "Perorangan".Pilih Opsi Identifikasi: Pilih opsi "Memiliki NIK".Pilih Metode Pendaftaran:Pendaftaran dengan Aktivasi NIK: Metode ini direkomendasikan untuk kemudahan verifikasi.Hanya Registrasi: Opsi ini tersedia jika Anda memilih untuk mendaftar tanpa aktivasi NIK.Isi Data Diri: Masukkan informasi pribadi sesuai petunjuk yang diberikan.Atur Ulang Password: Gunakan email atau nomor telepon yang terdaftar untuk proses ini.Verifikasi Akun: Lakukan verifikasi melalui tautan yang dikirimkan untuk membuat password baru dan passphrase untuk tanda tangan elektronik.Setelah proses ini selesai, akun Coretax Anda siap digunakan untuk mengakses berbagai layanan perpajakan.DJP telah memulai tahap praimplementasi Coretax sebagai persiapan menuju implementasi penuh pada 1 Januari 2025. Selama masa praimplementasi yang berlangsung dari 16 hingga 31 Desember 2024, wajib pajak sudah dapat melakukan login awal ke sistem Coretax DJP mulai 24 Desember 2024. Akses sistem dapat dilakukan melalui tautan https://www.pajak.go.id/coretaxdjp, menggunakan akun DJP Online.Panduan  Untuk login Coretax , wajib pajak perlu:Masukkan ID Pengguna: Gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Masukkan Kata Sandi: Gunakan kata sandi DJP Online dan kode captcha.Klik Tombol "Login": Setelah itu, Anda akan diminta mengatur ulang kata sandi melalui langkah-langkah yang ditentukan.Penampilan Berani Bianca Censori Di Grammy Awards 2025, Netizen Heboh Bahas Gaya Busananya!Setelah login, wajib pajak diminta mengatur ulang kata sandi dan membuat frasa sandi (passphrase) yang akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.Meskipun login sudah dibuka, fitur-fitur Coretax DJP baru dapat digunakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2025. Selama masa praimplementasi, wajib pajak hanya memiliki akses terbatas pada sistem Coretax.Untuk panduan lengkap, DJP menyediakan buku panduan penggunaan Coretax DJP yang dapat diakses melalui https://pajak.go.id/reformdjp/coretax.Dengan beralih ke sistem Coretax, diharapkan proses pelaporan SPT menjadi lebih efisien dan transparan, sejalan dengan upaya DJP dalam meningkatkan layanan perpajakan di Indonesia.****

Lingkaran.id -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru bernama Coretax. Sistem ini mulai beroperasi efektif pada 1 Januari 2025 dan menggantikan peran sistem lama, Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN), yang selama ini digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Coretax adalah sistem digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax dapat diakses melalui coretaxdjp.pajak.go.id.Sistem ini menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dengan Coretax, DJP berharap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak di Indonesia.Bukan Hanya Istri Kanye West, Inilah Fakta Menarik Bianca Censori Yang Jarang Diketahui PublikPerbedaan Coretax dan EFINBanyak yang bertanya, apa bedanya Coretax dengan EFIN? Berikut perbedaannya:Basis Sistem:EFIN: Hanya digunakan untuk mendapatkan akses ke layanan DJP Online.Coretax: Merupakan sistem terpadu untuk semua proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pemeriksaan.Akses dan Penggunaan:EFIN: Mengharuskan pengguna melakukan aktivasi secara manual di kantor pajak untuk pertama kali.Coretax: Proses pendaftaran dapat dilakukan sepenuhnya secara online dengan aktivasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).Fitur:EFIN: Terbatas pada pelaporan SPT dan layanan dasar lainnya.Coretax: Menyediakan fitur lebih lengkap, termasuk integrasi data perpajakan, pelaporan yang lebih mudah, serta tanda tangan elektronik.Keamanan:EFIN: Mengandalkan verifikasi dasar.Coretax: Dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, termasuk passphrase untuk tanda tangan elektronik.Warung Eceran Ingin Tetap Jual LPG 3 Kg? Begini CaranyaUntuk mengakses Coretax, wajib pajak harus membuat akun terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:Kunjungi: coretaxdjp.pajak.go.idKlik “Daftar Sekarang”.Pilih jenis wajib pajak, misalnya “Perorangan” untuk SPT Karyawan.Pilih opsi “Memiliki NIK”.Lanjutkan dengan Pendaftaran Aktivasi NIK atau Hanya Registrasi.Isi data diri dengan lengkap.Atur ulang password menggunakan email atau nomor telepon yang terdaftar.Verifikasi melalui tautan yang dikirim untuk membuat password baru dan passphrase tanda tangan elektronik.Jika menghadapi kendala saat mendaftar atau menggunakan Coretax, wajib pajak dapat menghubungi layanan Kring Pajak di nomor 1500200 untuk mendapatkan bantuan.***