Lingkaran.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, dan enam komisioner KPU lainnya pada Senin (5/2/2024).Pemberian sanksi tersebut dilakukan setelah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran kode etik terkait pemrosesan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.Prihatin! Anggota DPD RI Soroti Kerjasama Kampus dengan Pinjol dalam Pembayaran Uang Kuliah MahasiswaDalam putusan sidang, DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. DKPP menilai hal ini sebagai pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik."Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," ungkap Heddy Lugito.DKPP juga memberlakukan sanksi peringatan keras kepada enam komisioner KPU lainnya, yaitu August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik.Dalam pertimbangan putusan, DKPP menyatakan bahwa KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Dengan demikian, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dapat direvisi sesuai dampak putusan MK.Giliran Universitas Andalas Deklarasikan Tolak Dinasti Politik Dan Tegakkan Aturan Netralitas Presiden"Para teradu baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan," ujar Wiarsa, juru bicara DKPP.Meskipun alasan dari KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah tidak diterima, DKPP menegaskan bahwa teradu tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya.*** 

Lingkaran.id - Dosen dan mahasiswa dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat mengeluarkan manifesto pernyataan terbuka untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kondisi bangsa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Dalam lima poin pernyataan tersebut, mereka menekankan penolakan terhadap praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden.Hary Effendi Iskandar, penggagas aliansi civitas akademika Unand, menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di kampus Unand Padang.Deklarasi pemilu damai : Mengutuk penguasa otoriter, Civitas UI minta Pemerintah netralDalam pernyataan terbuka tersebut menegaskan penolakan terhadap praktik politik dinasti serta mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaannya yang dapat berpotensi mengakibatkan segala bentuk kecurangan dalam Pemilu."Kami menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi," ungkap Hary.Selain itu, aliansi tersebut juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa adanya intervensi dan politisasi dari elit.Pernyataan terakhir dalam manifesto tersebut mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial demi kepentingan politik status quo atau kelompok tertentu dalam politik elektoral.Hary menjelaskan bahwa manifesto ini merupakan wujud persatuan civitas akademika Unand dalam tekad bulat untuk mengembalikan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan di negeri ini."Kami menyaksikan dengan keprihatinan bagaimana peran perguruan tinggi sebagai pilar utama pembangunan intelektual dan moral, perlahan menyusut bahkan hampir menghilang selama satu dekade terakhir," ujar Hary.Pentingnya Pemahaman Pemilu Bagi Generasi MudaPenyimpangan kekuasaan telah merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi, yang telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.Hary memberikan contoh intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa sebagai pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi.Manifesto ini diharapkan dapat menjadi kesadaran bersama dalam menjaga integritas demokrasi dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan di Indonesia.***

Lingkaran.id - Ibu Kota Jakarta kembali dihebohkan oleh serangkaian kecelakaan yang melibatkan alat peraga kampanye (APK). Kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi dalam beberapa waktu belakangan, memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Terkait insiden tersebut, pihak kepolisian memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati."Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan agar berhati-hati berkendara. Jalan adalah fasilitas umum yang digunakan oleh berbagai pihak," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi.Waspada! Pencurian dengan Modus Penyamaran Petugas PLNPihak kepolisian menyoroti perlunya saling menghormati di jalan raya dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas."Mari sama-sama patuhi rambu-rambu yang ada. Kita saling menghormati agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas," tambahnya.Satu kejadian menonjol terkait kasus ini adalah dua emak-emak yang tertimpa baliho calon legislatif DPRD Dapil 1 Jakarta Timur, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ilma Sovri Yanti Ilyas di Cakung, Jakarta Timur.Video kejadian tersebut viral di media sosial, menunjukkan bagaimana baliho berukuran jumbo itu jatuh menimpa pengendara motor di dekatnya.Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut, dan eks Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami fakta yang ditemukan.Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta juga turut mengecek lokasi kejadian untuk memastikan kejadian tersebut tidak melibatkan unsur politik yang dapat merugikan pihak tertentu.Waspada! Pencurian dengan Modus Penyamaran Petugas PLNMasyarakat diminta untuk menggunakan nomor telepon aduan gratis 110 jika menemui gangguan keamanan atau ketertiban di sekitar mereka.Kejadian ini memicu kekhawatiran terkait keselamatan pengguna jalan, dan pihak berwenang diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang viral memperlihatkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pahlawan yang sigap  di atas panggung Debat Capres-Cawapres putaran keempat Pemilihan Presiden tahun 2024 diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu, 21 Januari 2024.Momen tersebut terjadi ketika seorang petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjatuh, dan Gibran dengan sigap berlari untuk memberikan pertolongan.Gibran Sindir Muhaimin Iskandar Saat Debat, 'Enak Banget Baca Catatan, Gus!'Dalam rekaman video yang tersebar luas, terlihat Gibran dengan cepat merespons meskipun jaraknya dengan petugas KPU cukup jauh. Tanpa ragu, Gibran berlari menuju petugas yang terjatuh untuk memberikan bantuan.Aksi heroik Gibran tidak berhenti di situ. Setelah mencapai petugas KPU, Gibran dengan gestur yang sopan dan peduli membantu petugas yang tersandung jatuh itu. Dalam video tersebut, terlihat Gibran berjalan mendekati petugas KPU dengan punggung sedikit membungkuk, menunjukkan sikap yang sangat menghormati.Debat Kandidat Cawapres: Sindiran Tajam Gibran dan Mahfud Hingga Cari Jawaban dan Pertanyaan RecehSetelah membantu petugas KPU berdiri kembali, Gibran kembali berdiri di samping Prabowo Subianto, calon presiden dari pasangan tersebut. Kejadian ini langsung mencuri perhatian masyarakat dan menjadi bukti bahwa sikap peduli dan responsif Gibran tidak hanya terbatas pada panggung politik.Debat kali ini menjadi platform bagi calon wakil presiden (cawapres) untuk saling bertukar gagasan produktif dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Lingkaran.id - Suasana debat keempat Pilpres 2024 yang mengangkat tema Energi, Sumber Daya Alam (SDA), Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat memanas.Dalam debat tersebut Gibran menyindir cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terkait cara menjawab pertanyaan terkait dampak perubahan iklim terhadap kualitas pangan dan gizi.Ketika Muhaimin memberikan jawaban dengan membaca catatan.Debat Kandidat Cawapres: Sindiran Tajam Gibran dan Mahfud Hingga Cari Jawaban dan Pertanyaan Receh"Enak banget ya Gus, jawabnya sambil baca catatan tadi," kata Gibran sambil tersenyum. Sindiran tersebut langsung menciptakan momen tegang di atas panggung debat.Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya terkait dampak perubahan iklim terhadap pangan dan gizi. Dia menyoroti krisis iklim yang dapat berdampak fatal terhadap persawahan dan pertanian, terutama terkait ketersediaan air dan irigasi yang memadai.Muhaimin juga mengkritik kebijakan pangan nasional yang dinilainya lebih menguntungkan korporasi daripada petani.Menyusul sindiran tersebut, Gibran memberikan tanggapannya terhadap isu pupuk dan pertanian.Isu Hengkangnya Sri Mulyani cs dari kabinet kerja Jokowi"Potensi petani dan produknya sangat luar biasa. Petani kita harus diberi pupuk yang cukup dengan harga terjangkau.Petani banyak uang tapi tak ada pupuk. Di sisi lain, program perlindungan gagal tanam juga diberikan supaya petani yakin aman dalam melaksanakan aktivitasnya," ujar Gibran.Gibran kemudian menambahkan pandangannya mengenai ekstensifikasi lahan, di mana pabrik pupuk harus didekatkan dengan lahan pertanian agar distribusi pupuk lebih efisien kepada petani.*** 

Lingkaran.id - Diskusi antara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengenai isu "greenflation" berubah menjadi arena saling lepas sindir saat debat calon wakil preiden pada Minggu, 21 Januari 2024.Momen tersebut terjadi setelah Gibran melontarkan pertanyaan kepada Mahfud mengenai pendapatnya terkait frasa yang merupakan gabungan dari kata "green" dan "inflation."Isu Hengkangnya Sri Mulyani cs dari kabinet kerja JokowiDalam diskusi tersebut, Gibran bertanya kepada Mahfud, "Pak Mahfud, bagaimana pandangan Anda tentang greenflation?"."Greenflation, ya? Saya pikir kita seharusnya lebih fokus pada ekonomi sirkuler. Apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan dan di-recycle. Saya memiliki cerita menarik terkait ekonomi hijau," jawab Mahfud."Sebagai orang Madura, saya bangga karena orang Madura adalah pelopor ekonomi hijau, ekonomi sirkular. Mereka mengumpulkan sampah plastik dan kemudian mengolahnya," tambahnya.Meskipun jawaban Mahfud terkesan menjauhi isu "greenflation," Gibran merespon dengan sedikit sindiran dan kembali menanyakan terkait rencana konkret dalam mengatasi dampak dan berkelanjutan lingkungan."Tentu saja, Pak Mahfud, ekonomi sirkuler penting. Tapi kita juga harus memahami tantangan greenflation yang dapat berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Jadi, apakah Anda memiliki rencana konkret untuk menghadapi greenflation?," tanya Gibran.Gibran Sindir Muhaimin Iskandar Saat Debat, 'Enak Banget Baca Catatan, Gus!'Mahfud tersenyum sambil menjawab bahwa dirinya yakin setiap tantangan dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat. Namun dapat diingat, ekonomi sirkuler juga memberikan kontribusi besar terhadap lingkungan, seperti yang telah dilakukan oleh orang Madura.Seolah tidak puas dan belum paham dengan jawaban yang dilontarkan oleh Mahfud membuat Gibran melakukan aksi sindiran dengan mencari-cari jawaban calon wakil presiden 03 tersebut hingga menunduk bertingkah mencari sesuatu dari kejauhan."Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. saya nyari-nyari di mana ini jawabannya kok enggak ketemu jawabannya, saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau," ungkap Gibran.Pertukaran pandangan ini membuat suasana diskusi semakin panas, dengan keduanya saling melempar sindiran tanpa menyentuh solusi konkret terkait isu greenflation yang juga dilakukan oleh Mahfud kepada Gibran yang mengungkapkan bahwa pertanyaan tersebut receh.PT Hung-A Indonesia Tutup permanen dan PHK sekitar 1.500 pekerja"Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini, ngarang2 enggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gini kalau akademisi itu gampangnya kalo ditanya yang gitu-gitu itu recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab oleh saya," tanggap Mahfud.Masyarakat pun menantikan bagaimana kedua calon wakil presiden ini akan mengembangkan visi dan rencana aksi mereka dalam menghadapi permasalahan lingkungan seperti greenflation.***

Lingkaran.id - Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan terus berlanjut hingga awal Februari mendatang. Setelah sukses menyelenggarakan debat ketiga pada 7 Januari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan jadwal dan tema untuk debat keempat.Debat Pilpres dan Cawapres menjadi salah satu agenda penting dalam kampanye Pemilu 2024, memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memahami visi dan misi dari masing-masing pasangan calon.Persiapan Pemilu 2024, Ribuan Surat Suara Rusak dan KekuranganDebat keempat Calon Wakil Presiden 2024 dijadwalkan pada Minggu, 21 Januari 2024 pada pukul 16.30 WIB secara Live, dengan tema "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa". Acara ini akan disiarkan secara langsung oleh SCTV, Indosiar, dan MetroTV.Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, memastikan bahwa seluruh pelaksanaan debat akan berlangsung di Jakarta. Debat akan memiliki total durasi 150 menit, dengan 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit sisanya untuk iklan.Jokowi dan Keluarganya digugat ke PTUN terkait dinasti politikDengan jadwal ini, diharapkan masyarakat dapat mengikuti dengan baik seluruh debat untuk membuat keputusan yang lebih informasional dalam Pemilu 2024. Dalam menjelang dan menyaksikan rangkaian Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, diharapkan berbagai aspek positif dapat mewarnai proses ini, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memperkuat demokrasi.Masyarakat berharap pada debat kali ini benar-benar memberikan sorotan pada isu-isu strategis yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Diskusi mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan isu-isu penting lainnya menjadi kunci untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemilih.*** 

Lingkaran.id - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghadapi tantangan serius.Sebanyak 3.354 lembar surat suara untuk Pilpres ditemukan mengalami kerusakan saat proses sortir dan pelipatan di Sumsel. Kerusakan tersebut meliputi buram dan sobek pada surat suara.Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, mengungkapkan bahwa surat suara yang rusak berasal dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel, termasuk surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Proses pelipatan dan sortir surat suara baru saja selesai dilakukan untuk Pilpres, ketika kerusakan ini diketahui.Jokowi dan Keluarganya digugat ke PTUN terkait dinasti politik"Kami menemukan bahwa surat suara untuk Pilpres dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel mengalami kerusakan, seperti buram dan sobek," ucap Kurniawan pada Minggu, 14 Januari 2024.Selain kerusakan, Bawaslu juga menemukan kekurangan jumlah surat suara untuk PPWP. Sebanyak 14 ribu lembar surat suara dilaporkan kekurangan, dan pihak Bawaslu sudah melaporkan hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah dan pusat.Polisi Dalami Ancaman Penembakan Anies Baswedan Saat Live TikTok"Kekurangan surat suara cukup signifikan, dan diduga terjadi pada saat proses pengemasan," tambah Kurniawan.Proses pelipatan saat ini terus berlanjut untuk surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta kabupaten-kota.Bawaslu berkomitmen untuk memastikan transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu serta berkoordinasi dengan KPU untuk menangani masalah ini sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan.

Lingkaran.id - Polisi tengah melakukan investigasi serius pada pemilik akun media sosial yang mengancam akan menembak Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dalam sesi live di TikTok.Meskipun belum ada laporan resmi terkait ancaman tersebut, Polri telah memulai proses pendalaman terhadap akun yang bersangkutan.Megawati Soekarnoputri Siapkan Pengacara: Jangan Bully Saya Selama Kampanye Pemilu 2024"Sejauh ini belum ada laporannya yah, namun Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut," ungkap Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan pada Jumat.Tim Pemenangan Anies-Muhaimin juga belum menyampaikan laporan terkait ancaman tersebut ke polisi. Meski begitu, Polri tetap berkomitmen untuk menyelidiki akun TikTok yang viral karena ancamannya terhadap Anies Baswedan.Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang aman dan damai."Kami Polri mengimbau juga pada seluruh masyarakat, mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.Seorang Ibu Kandung Tega Bacok Anak hingga TewasPada peristiwa tersebut, sebuah tangkapan layar foto beredar di media sosial, yang diduga berisi ancaman penembakan melalui kolom komentar di sesi live TikTok Anies Baswedan.Polisi berusaha menegaskan bahwa setiap bentuk ancaman, terutama yang bersifat fisik, akan ditangani secara serius untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam menyambut pemilu 2024.***

Lingkaran.id -  Usai viral dan menjadi sorotan publik Miftah Maulana Habiburokhman, yang akrab dipanggil Gus Miftah, menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan di kediamannya di Dusun Tundan, Kelurahan Purwomartani Kapanewon, Kalasan, Sleman, pada Senin (8/1/2024).Tim Bawaslu Pamekasan, didampingi anggota Bawaslu Sleman, tiba di Pondok Pesantren Ora Aji, milik Gus Miftah, pukul 12.45 WIB untuk melakukan pemeriksaan.Capres Prabowo Subianto Rencanakan Kunjungan Singkat ke Palembang Hari IniPemeriksaan berlangsung tertutup, awak media tidak diizinkan masuk, dan anggota Bawaslu Sleman diminta menunggu di Joglo khusus untuk tamu.Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Suryadi, menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut terkait video yang viral menunjukkan Gus Miftah sedang bagi-bagi uang.Ada 28 pertanyaan yang diajukan kepada Gus Miftah terkait peristiwa tersebut. Pemeriksaan juga melibatkan jaksa dan kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu.Suryadi mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan ditargetkan selesai dalam 14 hari ke depan, tetapi berusaha untuk menyelesaikannya dalam 7 hari.Menurut Suryadi, dugaan awal peristiwa bagi-bagi uang tersebut melanggar Pasal 523 penyelenggaraan pemilu tentang Money Politics.Pihaknya juga memeriksa beberapa saksi, termasuk pemilik uang, Gus Miftah, orang yang membawa kaus bergambar seseorang, penerima uang, dan penyelenggara acara.Suryadi juga menyatakan bahwa mereka ingin memastikan keterlibatan Gus Miftah dalam tim kampanye, baik Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun Tim Pemenangan Daerah (TPD).Pembacokan Sadis dan Disiram Air Keras Pedagang Semangka Hingga TewasGus Miftah, yang tidak bisa datang ke Pamekasan karena kesibukannya, menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang telah bersedia datang ke rumahnya dan menegaskan akan mengikuti prosedur yang diterapkan Bawaslu."Saya akan ikuti prosedur dan untuk hasilnya saya serahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Kalau Bawaslu menyatakan saya bersalah, saya siap menerima konsekuensinya," ujar Gus Miftah.***

Lingkaran.id - Debat ketiga kandidat pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1/2024) malam tampak terlihat bahwa calon presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kompak menyebut capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak mampu menjawab paparan data yang mereka sajikan.Namun hal tersebut dibantah oleh Prabowo  dan menilai banyak data yang disajikan baik oleh Anies maupun Ganjar keliru dan hanya dijadikan komoditas politik. Karena itu, Prabowo mengajak Anies dan Ganjar untuk duduk bersama berdiskusi di luar agenda debat capres.Generasi Milenial Palembang Dukung Ganjar-Mahfud dalam Hacktidea Gerak Cepat untuk Indonesia UnggulDalam jumpa pers yang digelar secara bergantian menghadirkan setiap capres itu, Anies mengatakan, presiden menjadi panglima diplomasi dunia. Artinya, presiden akan menyampaikan pesan Indonesia di forum-forum global untuk dunia. Dalam forum seperti itu ada protokolnya sehingga tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara selama berjam-jam untuk menjelaskan.”Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan,” Jelas Anies usai debat capres.Capres 01 berpendapat bahwa dalam forum debat ini harus dijelaskan data yang sebenarnya agar seluruh rakyat paham, bukan dengan minum kopi di ruang tertutup. Sesempit apa pun waktunya, kata Anies, harus digunakan untuk menyampaikan data tersebut.Sejalan dengan pendapat capres 01, Ganjar Pranowo yang merupkan capres 03 merasa bahwa prabowo tidak siap dalam menyajikan data ketika debat. Ia menilai tidak perlu membuka ruang komunikasi dengan Prabowo untuk menjawab rentetan pertanyaannya yang tidak terjawab dalam forum debat. Menurut dia, jika Prabowo tidak siap menjawab, maka jangan ikut dalam forum debat.Debat Calon Presiden 2024 Soroti Kinerja Kementerian Pertahanan”Debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya, persiapkan dengan baik debat itu. Maka, kalau kita waktunya terbatas, itulah ujian yang bagus. Maka, kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain ada ruang sendiri,” jelasnya.Menurut Ganjar, debat kali ini adalah edukasi kepada publik guna mempunyai preferensi untuk memilih pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Karena itu, ia berharap, jika ada datanya yang tidak benar, seharusnya lawan bisa membantahnya. Namun, bantahan itu tidak ia temui saat debat.***

Lingkaran.id - Debat Calon Presiden yang digelar pada Minggu (7/1/2024) memperlihatkan keseriusan ketiga calon presiden hingga memanas dan saling serang dalam debatnya membuat keseruan adu ide, gagasan dan pengetahuan terkait pertahanan dan keamanan Indonesia..Dalam debat yang berlangsung Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memaparkan kinerja Kementerian Pertahanan yang saay ini ditangani oleh Calon Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto.Jelang Debat Capres 2024, digelar besok di Istora SenayanDalam pembukaannya, Anies Baswedan menyoroti isu serius terkait keamanan nasional. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian yang dibobol oleh hacker, memberikan perhatian khusus pada keamanan siber negara.Anies juga menyinggung tentang anggaran Kementerian Pertahanan yang dinilainya perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Menurutnya, fungsi pertahanan di Indonesia tidak hanya sebatas pada anggaran, melainkan juga melibatkan pengelolaan sumber daya militer dan non-militer, strategi keamanan nasional, serta kerjasama internasional.Sementara itu, Prabowo Subianto, dalam konteks lain, menyatakan bahwa Indonesia menjadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Ia menyoroti indikator ekonomi yang menurutnya membanggakan, seperti rendahnya tingkat inflasi, keberlanjutan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), dan surplus dalam neraca perdagangan.Prabowo juga mengutip data terkait rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dalam perspektif global, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi yang kuat dan stabil secara ekonomi.Hasil Musyawarah Besar ke-IX Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, M Togar Rayditya Pimpin IBGKSS Periode 2024-2026Namun, dalam kontrast dengan hal tersebut, Ganjar Pranowo mencatat penurunan Global Peace Index Indonesia. Hal ini menunjukkan perluasan cakupan perdebatan terkait dengan keamanan dan stabilitas nasional, tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi semata.Publik menantikan pengembangan lebih lanjut terkait solusi dan rencana strategis dari para calon presiden terkait masalah ini untuk menentukan pilihan Calon Presiden pada pemilu tahun 2024.***

Lingkaran.id - Sebanyak 13 oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut disanksi skorsing tanpa tunjangan setelah video mereka mendukung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut, Basuki Eko mengatakan, sanksi skorsing tanpa tunjangan itu diberikan kepada oknum yang terlibat dalam pembuatan video dukungan terhadap Gibran."Sudah kami sidangkan, tentu saja kami sudah memutuskan, karena sesuai ketentuan di sini, yang bersangkutan kena skorsing," kata Basuki Eko dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Rabu (3/1/2024).Basuki Eko menyebut, dari 13 oknum Satpol PP Garut itu, satu di antaranya yakni oknum berinisial CI yang disanksi skorsing selama 3 bulan tanpa tunjangan.Empat Minuman Menghangatkan Badan Yang Enak Dan Berkhasiat"Yang lainnya diskorsing 1 bulan tanpa tunjangan," ungkap Basuki Eko.Selama masa skorsing, kata dia, 13 oknum anggota Satpol PP tersebut tetap dipantau oleh petugas Penegak Disiplin Internal (PPI)."Apabila dalam masa skorsing tersebut melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak," ucap Basuki Eko.Sebelumnya, video sejumlah orang yang mengenakan seragam Satpol PP mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun X, @pemilunetwork.Dalam video, sejumlah orang yang mengenakan seragam Satpol PP itu mengaku sebagai anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Mereka menyebut Gibran sebagai pemimpin muda di masa depan."Bismillahirahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," ucap salah satu orang berseragam Satpol PP dalam video.Membangun Diri Melalui Penghargaan Diri SendiriKepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan membenarkan bahwa sejumlah orang tersebut merupakan anggotanya.Namun, status seluruh pegawai dalam video bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Lingkaran.id- Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 akan mendapatkan kenaikan honor yang signifikan.Menurut Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU RI, Parsadaan Harahap, honor untuk ketua KPPS akan menjadi Rp1,2 juta, sedangkan anggota KPPS akan menerima Rp1,1 juta. Masa kerja para KPPS ini hanya satu bulan, dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024.Gibran Ditegur KPU pada saat bereaksi dengan meminta pendukung bersorak"Pemerintah memberikan dukungan sehingga kami bisa menaikkan honor KPPS, ketua menjadi Rp1,2 juta dan anggota Rp1,1 juta," ungkap Parsadaan Harahap.Parsadaan Harahap menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019, ketua KPPS hanya mendapatkan honor sebesar Rp550 ribu dan anggota KPPS Rp500 ribu. Oleh karena itu, kenaikan honor ini dianggap sebagai dorongan semangat bagi para anggota KPPS.Meskipun periode kerja KPPS hanya satu bulan, yaitu sejak 25 Januari hingga 25 Februari 2024, Parsadaan menekankan bahwa tanggung jawab dan kewenangan mereka sangat besar dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia.Miris Bela Diri Saat Diserang Maling Kambing, Berujung Penjara!"Semoga kenaikan honor ini bisa memberikan semangat kepada para KPPS untuk bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," harapnya.Pemberian honor yang lebih besar ini diharapkan dapat memberikan penghargaan yang setimpal kepada para penyelenggara pemungutan suara, yang memiliki peran strategis dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.***

Lingkaran.id-Ketika kita melihat dinamika politik di berbagai belahan dunia, perubahan terlihat semakin menghampiri. Salah satu tren yang semakin mencuat adalah keterlibatan anak muda dalam politik, bahkan dalam posisi puncak seperti wakil presiden. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, "Anak Muda Menjadi Wakil Presiden, Kenapa Tidak?" Artikel ini akan menjelaskan mengapa peluang ini mungkin lebih realistis daripada yang mungkin kita pikirkan, serta mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin muda.1.992 Personel Gabungan Disiagakan Untuk Pengumuman Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Hari IniPerubahan Lanskap PolitikDewasa ini, perubahan lanskap politik sedang berlangsung di seluruh dunia. Globalisasi, teknologi, dan akses terhadap informasi telah memungkinkan generasi muda untuk lebih terlibat dalam urusan politik. Dalam banyak negara, anak muda menjadi penggerak utama perubahan, mendorong transparansi, keadilan sosial, dan isu-isu lain yang menjadi perhatian mereka. Sebagai akibatnya, pintu untuk posisi politik yang tinggi semakin terbuka lebar bagi mereka.Tantangan yang Dihadapi Anak MudaMeskipun peluang semakin terbuka, anak muda yang bermimpi menjadi wakil presiden masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pengalaman politik. Para pemimpin muda sering kali memiliki pengalaman politik yang terbatas, dan ini dapat menjadi hambatan ketika bersaing dengan kandidat yang lebih berpengalaman. Selain itu, pendanaan juga merupakan kendala. Kampanye politik memerlukan dana besar, dan para anak muda mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan sumber daya yang cukup.Tantangan lainnya adalah skeptisisme dari kalangan yang lebih tua. Masyarakat mungkin ragu apakah seorang anak muda memiliki kebijaksanaan dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjabat sebagai wakil presiden. Namun, penting untuk diingat bahwa kepemimpinan muda sering kali diwarnai dengan inovasi, semangat, dan pandangan segar yang dapat membawa perubahan positif.Contoh SuksesUntuk membuktikan bahwa anak muda memiliki potensi besar, kita dapat melihat contoh-contoh sukses dari seluruh dunia. Misalnya, Sebastian Kurz menjadi Kanselir Austria pada usia 31 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin muda Eropa yang sukses. Di Selandia Baru, Jacinda Ardern mengambil alih sebagai Perdana Menteri pada usia 37 tahun dan membawa negara tersebut melalui berbagai tantangan dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa anak muda mampu menjalani peran politik yang signifikan.Peran Anak Muda dalam Perubahan SosialAnak muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan sosial yang positif. Mereka seringkali lebih terhubung dengan isu-isu yang berkaitan dengan generasi mereka, seperti perubahan iklim, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Keterlibatan mereka dalam politik dapat membantu menjembatani kesenjangan generasi dan memberikan suara kepada mereka yang mungkin merasa terpinggirkan.Kepemimpinan Masa DepanKetika kita melihat ke masa depan, mendukung kepemimpinan anak muda adalah suatu keharusan. Mereka adalah pemimpin masa depan yang akan menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Kebijaksanaan, visi, dan semangat mereka akan memainkan peran kunci dalam menentukan arah yang akan diambil oleh bangsa dan dunia.Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023Dalam kesimpulan, judul "Anak Muda Menjadi Wakil Presiden, Kenapa Tidak?" adalah pertanyaan yang memicu refleksi. Perubahan dalam politik dan kesempatan yang semakin terbuka membuat impian menjadi wakil presiden tidak lagi terdengar mustahil. Anak muda memiliki peran penting dalam membentuk masa depan politik dan sosial, dan kisah sukses mereka memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Dengan dukungan yang tepat, anak muda bisa menjadi pemimpin yang mendorong perubahan positif dan berdampak jauh ke depan.*Refleksi Pemikiran Ahmad Rusli, Bacaleg dari Partai Gerindra pada DAPIL II Kota Padangsidimpuan*** 

Lingkaran.id-Politik identitas adalah konsep yang kompleks dan kontroversial dalam dunia politik. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana identitas individu atau kelompok tertentu, seperti suku, agama, gender, atau orientasi seksual, mempengaruhi partisipasi politik dan pengambilan keputusan politik.Ada berbagai pandangan mengenai politik identitas. Beberapa orang mendukung politik identitas sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang kurang diwakili atau diperhatikan dalam sistem politik. Mereka berargumen bahwa pengakuan dan pemberian ruang politik yang lebih besar bagi kelompok-kelompok tersebut penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.KPU Memperkokoh Kotak Suara Berbahan Katon Duplex : Tingkatkan Keamanan Dan TransparansiNamun, ada juga kritik terhadap politik identitas. Beberapa orang berpendapat bahwa politik identitas dapat memperdalam pemisahan antar kelompok dan menghambat dialog dan pemahaman antar kelompok. Mereka mengkhawatirkan bahwa fokus yang berlebihan pada identitas dapat mengabaikan isu-isu yang lebih mendasar, seperti ketidakadilan struktural atau kesenjangan ekonomi.Perdebatan tentang politik identitas seringkali berkaitan dengan pertanyaan mengenai identitas individu versus kepentingan kolektif. Beberapa orang berpendapat bahwa penekanan terlalu kuat pada identitas individu dapat mengabaikan kepentingan bersama dan kesatuan sebagai bangsa atau masyarakat. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa pengakuan identitas individu penting untuk mewujudkan inklusi dan keadilan yang sebenarnya.Generasi Z Memilih, Berikut Hal Yang Perlu Diperhatikan Para Pemilih Muda Pada Pemilu 2024Penting untuk diingat bahwa politik identitas tidaklah monolitik dan dapat bervariasi di berbagai konteks dan budaya. Pandangan dan pendekatan terhadap politik identitas dapat berbeda antara negara-negara dan masyarakat yang berbeda. Perdebatan yang sehat dan inklusif tentang politik identitas dapat membantu memahami perspektif beragam yang ada dalam masyarakat dan mencari jalan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok.*** 

Lingkaran.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) telah menetapkan penggunaan kotak suara berbahan duplex pada pemilu 2024 mendatang, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada Selasa (30/5/2023).Hasyim Asy’ari  juga mengungkapkan bahwa penggunaan kotak suara berbahan duplex tersebutdinilai sangat efektif dari segi biaya dan keamanan dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang juga sudah dipakai sejak Pemilu 2019.“Kotak suara yang berbahan duplex kedap air sudah digunakan sejak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ungkap Hasyim Asy’ari.Apriyani/Fadia Siap Ladeni Duet Jepang Di Babak 16 Besar Thailand Open 2023 Hari IniKeunggulan lainnya juga disebutkan oleh Hasyim Asy’ari  atas penggunaan kotak suara berbahan duplex yakni terkait ketersediaan data aset yang dapat dihapus usai penyelenggaraan pemilu yang akan dilangsungkan nantinya."Bukan aset milik negara, sehingga setelah selesai dapat dihapus, dokumen-dokumennya maupun kotak suaranya,” jelas Hasyim Asy’ari.Saat ini sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk melakukan uji coba guna memperkokoh kotak suara demi peningkatan keamanan data sesuai dengan hasil dari evaluasi dari pemilu sebelumnya. Kabar MK akan Mengembalikan Lagi Sistem Proposional Tertutup di 2024, Begini kata SBYHasil evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa perbaikan yakni pada bagian jendela dari kotak suara dan letak yang akan dibuat untuk mengakomodir kotak suara tersebut supaya transparan saat digunakan pada pemilu mendatang."Berdasarkan evaluasi untuk memperkokoh kotak suara, bagian jendela kotak itu agak diperkecil. Hanya saja untuk mengakomodir supaya transparan itu apakah tempatnya di tengah kotak, atau diturunkan sedikit nanti kita uji coba lagi,” ujarnya.*** 

Lingkaran.id-Generasi zilenial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 dan merupakan generasi yang aktif di dunia digital dan sosial media. Sebagai generasi muda, mereka memiliki peran penting dalam memilih pemimpin dan menentukan arah masa depan negara.Mendagri : Pemilu 2024 Sebaiknya DiundurBerikut ini adalah beberapa tips untuk pemilih generasi muda dalam mengikuti pemilihan umum:Mempelajari Calon Pemimpin: Sebelum memutuskan untuk memilih, penting bagi pemilih generasi muda untuk mempelajari dengan seksama latar belakang, kredibilitas, dan rencana kerja calon pemimpin. Mempelajari rekam jejak kandidat dan platform politik mereka akan membantu pemilih dalam membuat keputusan yang tepat.Memeriksa Sumber Informasi:Dalam era digital dan media sosial yang penuh dengan berita palsu, pemilih generasi muda harus cerdas dalam memeriksa sumber informasi yang mereka baca. Mereka harus memastikan bahwa sumber informasi yang mereka gunakan adalah sah dan terpercaya.Terlibat dalam Diskusi Publik: Diskusi publik di media sosial atau di tempat-tempat umum dapat membantu pemilih generasi muda untuk memahami pandangan yang berbeda dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang dihadapi. Dengan berpartisipasi dalam diskusi publik, pemilih generasi muda dapat memperluas wawasan dan perspektif mereka dalam memilih.Memperhatikan Isu Penting: Pemilih generasi muda harus memperhatikan isu penting yang terkait dengan kepentingan mereka dan masa depan negara. Isu-isu seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lingkungan adalah beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh pemilih generasi muda.Melakukan Pemilihan dengan Bijak:Pemilih generasi muda harus membuat keputusan pemilihan dengan bijak, berdasarkan informasi yang terkumpul dan pemahaman yang jelas tentang platform politik dan calon pemimpin. Pemilih juga harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.Mendorong Partisipasi Pemilih Lainnya: Generasi zilenial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi pemilih lainnya, terutama mereka yang belum pernah memilih sebelumnya. Dengan memperkuat kesadaran dan memotivasi partisipasi, pemilih generasi muda dapat membantu memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan partisipasi yang tinggi.Tips Sukses Mengikuti Seleksi BUMN 2023Dalam rangka memilih pemimpin yang tepat dan membangun masa depan yang lebih baik, pemilih generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik dan membuat keputusan yang bijak. Dengan memahami isu-isu penting dan terlibat dalam diskusi publik, generasi zilenial dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berkontribusi pada perubahan yang positif bagi masyarakat dan negara.*** 

Lingkaran.id- Semarak Pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang sudah mulai dirasakan pada saat ini, bermunculan nama-nama kandidat calon presiden salah satunya yang paling lama telah digaungkan oleh partai nasdem yakni Anies Baswedan.Hingga saat ini belum diputuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang mengungkapkan bahwa terdapat lima nama yang berpeluang berpasangan dengan Anies Baswedan.“Sekarang saya kuantifisir saja, sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah mengerucut,” ungkap Sugeng Suparwoto pada Rabu (3/5/2023).Relawan Ganjar Gadangkan Nama Ini Dampingi Di Pilpres 2024, Tinggal Tunggu Restu MegawatiNamun Ketua DPP Partai Nasdem masih enggan bersedia membeberkan kelima nama kandidat tersebut, yang menurutnya masih dirahasiakan dan menjadi bagian dari strategi serta menunggu kandidat lainnya sebagai bahan pertimbangan keputusan.“Siapa-siapanya, sekali lagi secara etis belum bisa disebut di sini. Bagian dari strategi kita, kita juga menunggu kandidat dalam lain siapa, sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis kalau kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita,” jelas Sugeng Suparwoto.Malam Ini Jokowi Mengundang Ketua Umum Partai Politik ke Istana,Ada Apa?Sugeng Suparwoto juga menyebutkan bahwa kandidat calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 harus bisa menjadi dwi tunggal dan memenuhi persyaratan.“Wakil Presiden adalah sudah barang tentu merupakan pasangan yang dengan syarat-syarat yang sudah kami cantumkan, syaratnya tidak muluk-muluk yang penting bisa menjadi Dwi Tunggal dalam arti yang sebenarnya. Bisa menambah elektabilitas dan seterusnya.” Tegasnya.*** 

Lingkaran.id- Kembali naik ke permukaan nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres 2024) usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 kelihatannya menjadi jatah Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto."Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," ujar Jokowi pada Senin (7/11/2022) saat Perayaan HUT ke-8 DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta.Seorang Ibu Tewas Usai Diserempet Kereta Api, Sang Anak Alami Patah KakiDukungan Presiden Jokowi tersebut diungkapkan oleh Waketum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono pada , Senin (7/11/2022)."Kami menyambut positif dukungan Presiden Joko Widodo," kata Budisatrio.Budisatrio juga menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut semoga akan terjadi dan terealisasikan oleh Partai Gerindra untuk terus bersinergi dan bekerja lebih keras lagi dalam memenangkan Prabowo di Pilpres 2024."Semoga pernyataan Pak Jokowi menjadi kenyataan di 2024," ujarnya.Aksi Teatrikal dan Drum Band Parade Juang Surabaya 2022Elektabilitas Prabowo Subianto yang semakin meningkat dan selalu menempati peringkat teratas dalam hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Budisatrio juga percaya adanya dasar Presiden Jokowi dalam mengelurkan pernyataan tersebut."Kami percaya dukungan yang telah disuarakan Presiden Joko Widodo adalah bentuk apresiasi serta pengakuan beliau terhadap kemampuan Pak Prabowo untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di indonesia,"jelasnya.***