Wulan _

Lingkaran.id - Sebuah video yang beredar luas di media sosial kembali memantik keprihatinan publik. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan mental diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang dewasa. Alih-alih mendapatkan pendampingan medis, bocah itu justru terlihat dalam kondisi tangan terikat dan berada di bawah tekanan psikologis.Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun X (Twitter) @MuhammadTuhasan. Dalam tayangan berdurasi singkat itu, anak tampak duduk dengan tangan terikat, sementara suara seorang perempuan terdengar memberi perintah agar sang anak membaca Surat Yasin. Situasi itu direkam tanpa ada upaya menenangkan atau memberikan bantuan yang layak kepada korban.Lansia Tewas Usai Berjam-jam Antre Urus DomisiliUnggahan tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet. Banyak pihak mengecam tindakan yang dinilai menyerupai praktik pemasungan dan dianggap mencederai nilai kemanusiaan, terlebih korban masih berusia anak-anak dan diduga memiliki gangguan mental.“Anak dengan gangguan mental bukannya dibawa berobat, malah diikat, direkam, dan dipaksa membaca Yasin,” tulis keterangan dalam unggahan yang viral tersebut.Hingga kini, belum ada kejelasan terkait lokasi maupun waktu kejadian dalam video tersebut. Meski demikian, ratusan pengguna media sosial telah membagikan ulang unggahan itu sambil mendesak lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Sosial, untuk segera turun tangan melakukan penelusuran.Secara hukum, tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa, terlebih pada anak, merupakan perbuatan melawan hukum. Praktik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang layak.Adik Denada Buka Suara soal Ayah Kandung Ressa RizkyPakar kesehatan mental menegaskan bahwa gangguan kejiwaan pada anak membutuhkan pendekatan profesional melalui diagnosis klinis, terapi berkelanjutan, dan pendampingan medis. Tindakan represif seperti pengikatan atau paksaan justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan meninggalkan trauma jangka panjang.Masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarluaskan ulang video tersebut tanpa penyamaran identitas korban, demi menjaga masa depan dan kondisi psikologis anak. Apabila ada pihak yang mengetahui keberadaan korban, diminta segera melapor ke layanan darurat SAPA 129, KPAI, atau aparat penegak hukum setempat agar anak tersebut dapat segera dievakuasi dan memperoleh perawatan yang semestinya.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jumlah cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 sebanyak delapan hari. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada 31 Desember 2025.Berdasarkan beleid tersebut, cuti bersama terdekat jatuh pada Senin, 16 Februari 2026, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Sementara itu, periode cuti bersama terpanjang diberikan pada momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.Jangan Terlewat! Batas Akhir Akun SNPMB Segera Ditutup, Berikut Jadwal Penting SNBP 2026Adapun rincian cuti bersama ASN tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:Senin, 16 Februari 2026 untuk cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;Rabu, 18 Maret 2026 sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948;Jumat, 20 Maret serta Senin dan Selasa, 23–24 Maret 2026 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;Jumat, 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;Kamis, 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah;Kamis, 24 Desember 2026 sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa pemberian cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan ASN. Ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjaga hak pegawai negeri atas cuti reguler yang telah ditetapkan.Ujian Paket A, B, dan C Dihapus, Pemerintah Terapkan TKA, ini Penjelasan LengkapnyaSementara bagi ASN yang karena alasan tertentu tidak dapat menikmati cuti bersama, pemerintah memberikan kompensasi berupa penambahan hak cuti tahunan sesuai dengan jumlah hari cuti bersama yang tidak digunakan.Penetapan jadwal cuti bersama ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam menyusun agenda kerja serta pelayanan publik sepanjang tahun 2026.***

Lingkaran.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan praktik manipulasi pelaporan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan merugikan penerimaan negara secara signifikan.Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2/2026). Ia menyebut, sejumlah pengusaha CPO diduga menyiasati jalur ekspor dengan memanfaatkan negara perantara, khususnya Singapura, untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar.Setor Rp16 Triliun ke Board of Peace, Ini Penjelasan Menkeu PurbayaMenurut Purbaya, pola yang kerap dilakukan adalah mengirim CPO ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat, namun transit terlebih dahulu di Singapura. Dalam pelaporannya ke pemerintah Indonesia, perusahaan hanya mencantumkan ekspor ke Singapura, sementara data pengiriman lanjutan ke AS tidak pernah dilaporkan.“CPO itu diekspor ke Amerika Serikat lewat Singapura, tapi yang dilaporkan ke kita hanya ekspor ke Singapura. Data ke tujuan akhirnya tidak pernah muncul,” ujar Purbaya di hadapan anggota dewan.Ia menduga, praktik tersebut dilakukan karena tarif pajak di Singapura relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor ekspor CPO tidak masuk secara optimal ke kas negara.Purbaya menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah telah dirugikan oleh praktik tidak transparan di sektor kelapa sawit. Ia menyebut, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menelusuri dan mengejar potensi kebocoran penerimaan negara tersebut.Seruan Evakuasi WNI dari Kamboja Viral, Kemlu Catat Hampir 3.000 Laporan ke KBRI Phnom Penh“Artinya, selama beberapa tahun negara ini dikibuli oleh para pelaku usaha CPO. Untuk komoditas lain seperti batu bara, mungkin belum sepenuhnya terungkap, tapi CPO menjadi fokus utama yang akan kami kejar,” tegasnya.Pemerintah, lanjut Purbaya, berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor dan memperbaiki sistem pelaporan perdagangan internasional guna memastikan penerimaan negara sesuai dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya, khususnya dari sektor strategis seperti kelapa sawit.***

Lingkaran.id - Wali Kota Palembang, Dr. H. Ratu Dewa, M.Si, melakukan penelusuran sekaligus pengecekan sejumlah titik saluran air di wilayah Kota Palembang pada pagi ini, Jumat (02/1/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan sistem drainase berfungsi optimal serta meminimalisir potensi genangan dan banjir.Dalam rangkaian peninjauan tersebut, Dr. H. Ratu Dewa juga mengunjungi Goa Jepang yang berada di kawasan KM 5 Palembang. Goa Jepang merupakan situs sejarah peninggalan Perang Dunia II yang dulunya digunakan oleh tentara Jepang sebagai markas pertahanan, tempat penyimpanan senjata, serta bunker perlindungan.Bentuk Kolaborasi Nyata untuk Hak atas Kesehatan, Main Event ALSA CLCC LC Unsri 2025 Sukses DigelarSitus ini memiliki lorong-lorong bawah tanah yang saling terhubung dan struktur pertahanan yang masih terlihat hingga kini. Wali Kota Palembang bahkan naik ke bagian atas kawasan Goa Jepang, yang pada masa pendudukan Jepang berfungsi sebagai titik pengintaian atau lokasi sniper untuk memantau pergerakan musuh.Dalam peninjauan tersebut, Dr. H. Ratu Dewa menilai kondisi Goa Jepang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal kebersihan dan perawatan. Sebagai salah satu cagar budaya, keberadaan Goa Jepang dinilai memiliki nilai historis yang tinggi dan penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Palembang.Inovator dan Duta GDI Tunjukkan Peran Aktif Generasi Muda di Konferensi Internasional ICIBA–SOSEIC 2025Pemerintah Kota Palembang pun menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain pembersihan area, penataan lingkungan, serta pewartaan atau pemberian informasi sejarah agar masyarakat memahami nilai dan fungsi situs tersebut. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata sejarah dan edukasi di Kota Palembang.Peninjauan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Dr. H. Ratu Dewa, M.Si dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur perkotaan dan pelestarian sejarah serta budaya daerah.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, bersama dua orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam. Ketiganya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proses restitusi pajak.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan seluruh pihak yang diamankan telah tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB. Namun, mereka tidak masuk melalui pintu utama gedung KPK, melainkan lewat jalur belakang untuk keperluan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut.Setor Rp16 Triliun ke Board of Peace, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya“Dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK mengamankan tiga orang. Saat ini mereka sudah berada di Gedung Merah Putih KPK dan akan menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi dalam keterangan resminya.Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa OTT yang dilakukan di Kalimantan Selatan tersebut berhubungan langsung dengan pengurusan restitusi pajak di lingkungan KPP Banjarmasin. Dari operasi senyap itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang nilainya diperkirakan melebihi Rp1 miliar.Selain Mulyono, KPK juga mengamankan seorang aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyimpangan kewenangan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.Tak hanya di Kalimantan Selatan, KPK juga melakukan OTT lain di lingkungan Bea Cukai di Jakarta yang disebut berkaitan dengan urusan impor. Hal ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan di sektor penerimaan negara.Menanggapi rentetan OTT tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai praktik korupsi di dua institusi tersebut sudah berlangsung lama dan bersifat sistemik.“Kalau OTT dilakukan di berbagai kantor Pajak dan Bea Cukai, potensi temuan itu besar, karena memang dugaan korupsi terlalu banyak,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).Boyamin mengungkapkan pengalamannya melaporkan sejumlah kasus penyelundupan kendaraan dan barang mewah yang melibatkan aparat. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi di sektor Pajak dan Bea Cukai belum berjalan efektif.Ia juga mendukung wacana Menteri Keuangan untuk mencopot pimpinan di kedua instansi jika terbukti gagal melakukan pembenahan. Boyamin menilai langkah tegas dan penindakan hukum harus berjalan beriringan.Mengenal Jeffrey Epstein dan Kontroversi Epstein Files yang Kembali Mengguncang Dunia“Pembenahan saja tidak cukup tanpa penindakan. OTT harus sering dilakukan supaya ada efek jera. Kalau orang-orang yang nakal itu memang harus dirumahkan, ya dirumahkan betul,” ujarnya.Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terduga dalam perkara dugaan korupsi restitusi pajak dan kasus terkait lainnya.***

Lingkaran.id - Nama Jeffrey Epstein kembali menjadi perbincangan luas di media sosial dan ruang publik internasional setelah mencuatnya kembali dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files. Berkas tersebut berisi ribuan halaman arsip penyelidikan kriminal yang mengungkap dugaan jaringan perdagangan manusia dan kejahatan seksual yang melibatkan Epstein beserta lingkaran sosialnya.Epstein Files merujuk pada kumpulan dokumen hasil dua penyelidikan besar terkait tindak pidana perdagangan seks anak di bawah umur. Arsip itu memuat catatan perjalanan, komunikasi elektronik, rekaman, hingga daftar kontak yang menunjukkan luasnya jejaring Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Amerika Serikat dan dunia.Seruan Evakuasi WNI dari Kamboja Viral, Kemlu Catat Hampir 3.000 Laporan ke KBRI Phnom PenhIsu ini kembali menguat setelah Kongres Amerika Serikat mengesahkan Epstein Files Transparency Act pada November 2025. Undang-undang tersebut mewajibkan Departemen Kehakiman AS membuka seluruh berkas penyelidikan Jeffrey Epstein dalam format digital yang dapat diakses publik. Tenggat awal pengungkapan ditetapkan hingga 19 Desember 2025, meski hingga kini sejumlah dokumen masih menuai perdebatan terkait tingkat keterbukaannya.Jeffrey Epstein lahir dan dibesarkan di New York. Pada awal kariernya di tahun 1970-an, ia sempat bekerja sebagai guru matematika dan fisika di sekolah swasta, meskipun latar belakang pendidikannya di bidang fisika tidak pernah diselesaikan hingga lulus. Kariernya kemudian beralih ke dunia keuangan sebagai broker, investor, dan pemodal.Majalah Forbes mencatat kekayaan Epstein mencapai sekitar 600 juta dolar AS saat ia meninggal dunia pada 2019. Kehidupan pribadinya dikenal tertutup, namun ia kerap disebut memiliki kedekatan dengan sejumlah figur ternama, termasuk Ghislaine Maxwell dan beberapa tokoh sosial elite. Sejumlah koleganya menggambarkan Epstein sebagai sosok misterius dan sulit ditebak.Kasus yang menyeret Epstein pertama kali mencuat pada 2005 di Palm Beach, Florida, setelah orang tua seorang gadis berusia 14 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual. Penyelidikan polisi menemukan bukti berupa foto-foto gadis di bawah umur di kediaman Epstein serta kesaksian puluhan korban lain dengan pola cerita yang serupa.Namun, proses hukum saat itu menuai kritik tajam. Kesepakatan hukum yang dibuat jaksa federal Alexander Acosta dinilai memberi perlakuan istimewa kepada Epstein dan membatasi ruang penuntutan. Tekanan publik terhadap kasus tersebut akhirnya mendorong Acosta mundur dari jabatannya pada 2019.Pada 2008, Epstein sempat divonis bersalah atas kasus prostitusi anak di bawah umur dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Namun, ia memperoleh berbagai keringanan, termasuk izin keluar penjara untuk bekerja, hingga akhirnya dibebaskan lebih cepat.Pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di sel tahanan federal Manhattan saat menunggu persidangan atas dakwaan perdagangan seks anak. Kematian yang disebut sebagai bunuh diri itu memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi karena kasusnya belum sempat diadili hingga tuntas.Kasus Epstein menjadi sorotan global karena diduga melibatkan tokoh-tokoh terkenal, mulai dari politisi, pengusaha, hingga figur publik. Nama-nama seperti Donald Trump, Bill Clinton, hingga Pangeran Andrew dari Inggris disebut pernah memiliki relasi sosial dengan Epstein. Beberapa dari mereka membantah keterlibatan dalam kejahatan yang dituduhkan.Setelah kematian Epstein, perhatian aparat penegak hukum beralih ke Ghislaine Maxwell. Ia ditangkap pada Juli 2020 dan didakwa berperan dalam merekrut serta membujuk korban di bawah umur untuk Epstein. Pada Desember 2021, Maxwell dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan perdagangan seks anak dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.Dokumen pengadilan mengungkap Maxwell tidak hanya sebagai pasangan Epstein, tetapi juga pengelola rumah dan jaringan sosialnya. Ia bertanggung jawab atas operasional yang memfasilitasi kejahatan Epstein selama bertahun-tahun.Sejak 2024 hingga awal 2026, pengadilan AS secara bertahap membuka ratusan ribu hingga jutaan halaman dokumen terkait Epstein. Meski demikian, banyak pihak menilai rilis tersebut masih disertai sensor berat dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi.Usai Israel Gabung Board of Peace, Gaza Tetap DibombardirTekanan dari penyintas dan anggota Kongres lintas partai terus berlanjut. Mereka menilai pembukaan Epstein Files bukan sekadar soal arsip, melainkan upaya mengungkap jaringan kekuasaan dan kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban.Hingga kini, Epstein Files tetap menjadi simbol luka lama dalam sistem peradilan Amerika Serikat, sekaligus pengingat bahwa keadilan bagi para korban masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.***

Lingkaran.id - Seorang pria lanjut usia meninggal dunia setelah menjalani proses pengurusan administrasi perpindahan domisili di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Selasa (3/2/2026). Peristiwa tersebut terjadi setelah korban berjam-jam mengantre pelayanan.Korban diketahui bernama Nunt JK Isa (70). Ia dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.20 WITA di area MPP Gowa yang berlokasi di Jalan Hoscokrominoto, Sungguminasa. Usai kejadian, jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka.Adik Denada Buka Suara soal Ayah Kandung Ressa RizkyBerdasarkan informasi yang dihimpun, korban sebelumnya datang bersama anaknya menggunakan sepeda motor untuk mengurus administrasi kependudukan. Sebelum ke MPP, korban terlebih dahulu mendatangi Kantor Lurah Bontobontoa, Kecamatan Sombaopu, guna mengurus kelengkapan awal perpindahan alamat.Korban diketahui berencana memindahkan domisilinya dari Jalan Muhajirin, Kota Makassar, ke Kelurahan Bontobontoa, Kabupaten Gowa, setelah membeli rumah di wilayah tersebut. Setelah menyelesaikan urusan di kantor kelurahan, korban tiba di MPP Gowa sekitar pukul 14.16 WITA.Staf Kelurahan Bontobontoa, Muhammad Wahyu Satria, mengatakan korban telah dilayani sesuai prosedur. Bahkan, pihak kelurahan turut mengantar korban hingga proses administrasi selesai di MPP.“Korban datang bersama anaknya untuk mengurus pindah domisili. Saya arahkan dan dampingi sampai proses pengurusan selesai,” ujar Wahyu.Namun, setelah beberapa jam berada di lokasi, korban mengeluhkan pusing dan berniat pulang. Saat menuruni tangga menuju area parkir, korban tiba-tiba terjatuh. Warga dan petugas sempat memberikan pertolongan awal, namun kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.Wahyu juga menyebutkan, berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi. “Saya sempat menanyakan riwayat kesehatannya, informasinya hanya hipertensi,” katanya.Petugas kepolisian dari Polres Gowa yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Aktivitas pelayanan di MPP Gowa sempat dihentikan sementara pascakejadian tersebut.Kanit SPKT Polres Gowa, Ipda S Rahayu, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, saat petugas tiba di lokasi, jenazah korban telah lebih dahulu dievakuasi oleh pihak keluarga.“Kami menerima laporan adanya seorang lansia yang meninggal dunia saat mengurus perpindahan domisili. Korban terjatuh di area parkiran MPP,” jelas Rahayu.Puasa Qadha Ramadhan Bisa Digabung Nisfu Syaban, Ini Penjelasan dan Bacaan NiatnyaJenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Muhajirin 3, Kelurahan Mallengkeri, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk disemayamkan. Kepolisian memastikan akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban.“Kami akan mendatangi rumah duka untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pendalaman penyebab kematian,” pungkas Rahayu.***

Lingkaran.id - Pemerintah menegaskan bahwa rencana kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai kontribusi yang mencapai sekitar Rp16 triliun dinilai masih berada dalam batas aman dan tidak menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa besaran dana tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal nasional. Ia memastikan pemerintah tetap mampu menjaga keseimbangan anggaran meskipun turut berpartisipasi dalam inisiatif internasional tersebut.Seruan Evakuasi WNI dari Kamboja Viral, Kemlu Catat Hampir 3.000 Laporan ke KBRI Phnom Penh“Kalau nilainya sekitar Rp16 triliun, itu masih dapat dikelola dan tidak menjadi persoalan besar bagi APBN,” ujar Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026).Purbaya menjelaskan, pendanaan kontribusi Indonesia bersumber dari APBN dan akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan. Pemerintah, kata dia, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar kebijakan ini tidak memicu beban fiskal baru.Ia menambahkan, pemerintah memiliki sejumlah alternatif kebijakan jika diperlukan, termasuk melakukan penyesuaian atau penataan ulang anggaran. Namun, langkah tersebut akan ditempuh secara terukur dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan kesinambungan keuangan negara.Sebelumnya, keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Board of Peace disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kontribusi sebesar US$1 miliar atau setara sekitar Rp16,7 triliun.Sugiono menjelaskan, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program pemulihan di Gaza, Palestina. Ia menegaskan kontribusi itu bukan merupakan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian, melainkan bentuk partisipasi sukarela negara-negara yang terlibat.Usai Israel Gabung Board of Peace, Gaza Tetap Dibombardir“Negara-negara yang diundang memang diajak untuk ikut berkontribusi dalam upaya tersebut,” kata Sugiono di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).Indonesia resmi menjadi bagian dari Board of Peace pada Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam peluncuran lembaga tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 20 negara yang berpartisipasi.***

Lingkaran.id -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan dugaan praktik manipulasi pasar saham atau yang dikenal sebagai gorengan saham di industri pasar modal. Terbaru, penyidik menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang berlokasi di Equity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti terkait kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering / IPO) PT MML dengan kode saham PIPA. Dalam perkara ini, PT Shinhan Sekuritas berperan sebagai penjamin emisi efek saat PT MML melantai di Bursa Efek Indonesia dengan nilai IPO mencapai Rp97 miliar.Jangan Keliru! Ini Waktu, Niat, dan Hukum Sholat Nisfu Syaban 2026Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa langkah penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan perkara PT MML yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri peran seluruh pihak yang terlibat dalam proses IPO tersebut.“Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara manipulasi pasar saham PT MML,” ujar Ade Safri dalam konferensi pers di lokasi.Dalam pengusutan kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru, yakni BH yang merupakan mantan staf Bursa Efek Indonesia, DA selaku penasihat keuangan (financial advisor), serta RE yang menjabat sebagai project manager di PT MML. Ketiganya diduga berperan dalam rekayasa proses pencatatan saham perusahaan tersebut.Bareskrim mengungkap bahwa PT MML sejatinya tidak memenuhi kriteria untuk tercatat di BEI. Perusahaan tersebut diduga memanipulasi informasi dengan menyampaikan pernyataan tidak benar terkait fakta material, sehingga menyesatkan investor, khususnya investor ritel. Dalam praktiknya, Direktur PT MML berinisial J disebut menggunakan jasa konsultan milik salah satu pegawai BEI untuk memuluskan proses IPO.“PT MML menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik pegawai BEI yang kini telah berstatus terpidana,” ungkap Ade Safri.Selain perkara PT MML, Bareskrim juga tengah mendalami dugaan manipulasi pasar yang melibatkan PT Narada Aset Manajemen dan PT Minna Padi Aset Manajemen. Dalam kasus PT Narada, penyidik menemukan indikasi rekayasa transaksi yang bertujuan menciptakan permintaan semu dan distorsi harga saham di pasar.Berdasarkan keterangan ahli pasar modal, rangkaian transaksi antar pihak yang memiliki keterkaitan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi harga efek secara tidak wajar dan menyesatkan investor yang menjadikan harga pasar sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.Dalam kasus PT Narada Adikara Indonesia, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka, masing-masing MAW selaku Komisaris Utama dan DV sebagai Direktur Utama. Penyidik juga menyita aset senilai Rp207 miliar per Oktober 2025. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan reksadana yang diduga memanfaatkan underlying asset berupa saham-saham proyek yang dikendalikan secara internal melalui jaringan afiliasi dan nominee.Sementara itu, untuk kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), penyidik menemukan modus pemanfaatan rekening reksadana guna menguntungkan pihak terafiliasi melalui transaksi di pasar negosiasi dan pasar reguler. Tersangka utama berinisial ESO, bersama istri dan rekannya, diduga menggunakan manajer investasi milik sendiri untuk membeli saham afiliasi dengan harga rendah, lalu menjualnya kembali ke produk reksadana lain dengan harga lebih tinggi.“Saudara ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi saham afiliasi,” kata Ade Safri.Seruan Evakuasi WNI dari Kamboja Viral, Kemlu Catat Hampir 3.000 Laporan ke KBRI Phnom PenhDalam perkara MPAM, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni DJ, ESO, dan EL, serta memblokir 14 sub-rekening efek dengan nilai aset saham mencapai Rp467 miliar per Desember 2025.Ade Safri menegaskan, Polri berkomitmen menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan pasar modal. Menurutnya, langkah penegakan hukum ini dilakukan demi melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.“Negara tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi praktik manipulasi pasar maupun kejahatan investasi yang merugikan masyarakat,” tegasnya.***

Lingkaran.id - Pemerintah resmi menghapus pelaksanaan ujian kesetaraan bagi peserta didik nonformal yang sebelumnya dikenal melalui Paket A, B, dan C. Dengan kebijakan ini, tidak ada lagi ujian khusus untuk memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA melalui jalur tersebut.Meski demikian, penghapusan uji kesetaraan tidak serta-merta menutup akses penyetaraan pendidikan. Pemerintah kini menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai skema baru untuk menilai dan memetakan capaian akademik peserta didik, termasuk sebagai instrumen penyetaraan.Jangan Terlewat! Batas Akhir Akun SNPMB Segera Ditutup, Berikut Jadwal Penting SNBP 2026Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, menjelaskan bahwa TKA memiliki fungsi ganda, salah satunya sebagai pengganti uji kesetaraan.“Tes Kemampuan Akademik ini juga berfungsi sebagai uji kesetaraan. Dengan demikian, tidak ada lagi skema uji kesetaraan terpisah,” ujarnya dalam siaran YouTube Ditpsd, Selasa (3/2/2026).Selain berfungsi sebagai alat pemetaan kemampuan akademik, hasil TKA juga dapat dimanfaatkan sebagai penguat penilaian rapor dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya pada jalur prestasi. Namun, Rahmawati menegaskan bahwa mekanisme dan formula pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.Sementara itu, pendaftaran TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP telah dibuka sejak 19 Januari 2026. Antusiasme peserta didik tercatat cukup tinggi, terutama di tingkat sekolah dasar.Direktur Sekolah Dasar, Moch. Salim Somad, menyebutkan bahwa hingga akhir Januari 2026, hampir seluruh siswa kelas 6 SD telah terdaftar sebagai peserta TKA.“Per 30 Januari 2026, jumlah pendaftar mencapai sekitar 2,9 juta murid atau setara 99,6 persen dari total siswa kelas 6 SD,” ungkapnya.Dari jumlah tersebut, Salim merinci sekitar 1,5 juta peserta merupakan siswa laki-laki, sementara 1,4 juta lainnya adalah siswa perempuan. Tingginya angka partisipasi ini dinilai mencerminkan kesiapan satuan pendidikan dalam mendukung kebijakan asesmen nasional yang baru.Secara umum, TKA merupakan asesmen terstandar yang bertujuan mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu dan bersifat tidak wajib. Setiap peserta yang mengikuti TKA akan memperoleh hasil penilaian individual yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, baik untuk pemetaan kemampuan maupun keperluan seleksi pendidikan.Untuk jenjang SD dan SMP, mata uji TKA meliputi Bahasa Indonesia dan Matematika. Sementara bagi siswa SMA dan sederajat, selain Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, peserta juga diminta memilih dua mata pelajaran tambahan dari berbagai pilihan yang telah ditentukan, mulai dari sains, ilmu sosial, hingga bahasa asing dan mata pelajaran vokasi.Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen mencatat perkembangan signifikan dalam pendaftaran TKA. Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa hingga dua pekan pelaksanaan pendaftaran, sebanyak 8.568.828 murid dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia telah terdata sebagai calon peserta.Menurut Toni, mekanisme pendaftaran TKA tahun ini sedikit berbeda. Seluruh murid terlebih dahulu didaftarkan oleh satuan pendidikan melalui sistem pendataan nasional, kemudian masing-masing murid diberikan kebebasan untuk menyatakan kesediaan mengikuti TKA. Skema ini dirancang agar seluruh murid tercatat tanpa menghilangkan hak memilih.Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, BSKAP terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang terdampak bencana. Pendampingan dan penyesuaian teknis disiapkan agar seluruh murid tetap memiliki kesempatan mengikuti TKA sesuai kondisi lapangan.Puasa Qadha Ramadhan Bisa Digabung Nisfu Syaban, Ini Penjelasan dan Bacaan NiatnyaPendaftaran TKA untuk kelas 6 dan kelas 9 masih dibuka hingga 28 Februari 2026. Pemerintah mengimbau satuan pendidikan segera menyelesaikan proses pendaftaran dan memastikan seluruh data peserta telah terverifikasi.Sebagai sarana persiapan, Kemendikdasmen juga menyediakan platform “Ayo Coba TKA” yang dapat diakses oleh siswa SD, SMP, dan SMA. Melalui platform tersebut, peserta dapat mencoba simulasi soal resmi TKA guna mengenal format dan jenis soal yang akan diujikan.Informasi lengkap mengenai pendaftaran, jadwal, serta pelaksanaan TKA dapat diakses melalui laman resmi tka.kemendikdasmen.go.id dan platform simulasi di pusmendik.kemendikdasmen.go.id/tka.***

Lingkaran.id - Kepolisian Resor Blora mengamankan seorang pria yang diduga menendang seekor kucing hingga akhirnya mati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terduga pelaku berinisial PJ kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora, AKP Zaenul Arifin, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah memeriksa pemilik kucing untuk menggali keterangan terkait peristiwa tersebut. Proses klarifikasi masih berlangsung guna melengkapi data dan kronologi kejadian.Jangan Keliru! Ini Waktu, Niat, dan Hukum Sholat Nisfu Syaban 2026“Saya bersama tim penyidik sudah melakukan klarifikasi terhadap pemilik kucing. Pemeriksaan saat ini masih berjalan,” ujar AKP Zaenul Arifin, Senin (2/2).Selain memeriksa pemilik hewan, polisi juga memanggil PJ yang diduga sebagai pelaku penendangan. PJ diketahui merupakan warga Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora Kota. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dan fakta di lapangan.AKP Zaenul Arifin membenarkan bahwa kucing tersebut telah mati. Namun, berdasarkan keterangan awal, kematian hewan itu tidak terjadi secara langsung setelah insiden penendangan. Menurutnya, kucing tersebut baru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar satu minggu setelah kejadian.“Hasil sementara dari klarifikasi saksi menyebutkan kucing memang mati, tetapi prosesnya sekitar satu minggu setelah kejadian. Saat itu kondisi kucing sudah lemah dan sempat pergi dari rumah sebelum akhirnya ditemukan meninggal,” jelasnya.Saat ini, kepolisian masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami keterangan dari sejumlah saksi. Penyidik juga menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Apabila unsur pidana terpenuhi, pelaku berpotensi dijerat Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan atau penyiksaan terhadap hewan.“Jika pembuktiannya cukup, maka dapat diterapkan Pasal 337 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,” kata AKP Zaenul Arifin.Khutbah Jumat 30 Januari 2026: Keutamaan Bulan Sya’ban dan Amalan Menyambut RamadhanKasus ini mencuat ke publik setelah rekaman video kejadian diunggah oleh akun Instagram @faridaarz dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan tengah berjalan di area gelanggang olahraga sambil membawa kucing berwarna hitam keabu-abuan.Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan kaus merah dan topi kuning mendekat dan secara tiba-tiba menendang kepala kucing tersebut. Setelah ditendang, kucing terlihat mengalami kejang-kejang, memicu kecaman luas dari warganet dan mendorong aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan.***

Lingkaran.id - Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Palembang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Pakta Integritas yang diikuti jajaran aparatur Pemkot Palembang.Ratu Dewa menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah pernyataan sikap dan komitmen moral aparatur pemerintah kepada masyarakat Palembang. Menurutnya, integritas harus tercermin dalam sikap, kebijakan, serta tindakan nyata dalam menjalankan tugas pelayanan publik.Generasi Digital Intelektual (GDI) Dorong SDM Unggul, Duta GDI Hadiri Seminar Nasional KewirausahaanIa menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada ruang bagi budaya kerja yang tidak produktif. Pelayanan yang lamban, berbelit, serta tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah yang diberikan rakyat.“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan janji terbuka kita semua bahwa tidak ada toleransi terhadap kinerja yang setengah-setengah, apalagi hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau atasan,” tegas Ratu Dewa.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seni kepemimpinan bukan hanya terlihat dari kebijakan yang diambil, tetapi juga dari keterlibatan langsung pemimpin dalam memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran untuk berani berubah dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak efektif.Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa setiap program pemerintah harus dijalankan secara nyata dan tidak berhenti sebatas perencanaan di atas kertas. Seluruh program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, penanggung jawab yang tegas, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.Ratu Dewa Kunjungi Goa Jepang, Dorong Pelestarian Warisan Sejarah PalembangIa menegaskan bahwa Palembang ke depan harus dikelola dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keberanian melakukan pembenahan di semua lini. Aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang diminta untuk bekerja dengan orientasi hasil dan manfaat bagi publik.Melalui komitmen bersama tersebut, Wali Kota berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus meningkat, seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***

Lingkaran.id - Permintaan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah WNI secara terbuka mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengirimkan pesawat militer jenis Hercules untuk mengevakuasi mereka dari negara tersebut.Seruan tersebut muncul seiring meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan dan keselamatan WNI, terutama mereka yang diduga menjadi korban sindikat penipuan kerja daring atau online scam. Dalam berbagai unggahan yang beredar, para WNI meminta negara hadir dan mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya di luar negeri.Usai Israel Gabung Board of Peace, Gaza Tetap DibombardirSalah satu unggahan yang viral berisi permohonan langsung kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan evakuasi massal. Permintaan itu mencerminkan kondisi darurat yang dirasakan para WNI di Kamboja.Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa jumlah WNI yang melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh terus meningkat tajam. Mereka mayoritas merupakan WNI yang terindikasi menjadi korban penipuan kerja berbasis daring.Dalam periode 16 Januari hingga 31 Januari 2026 pukul 17.00 waktu setempat, tercatat sebanyak 2.887 WNI telah mendatangi dan melapor ke KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan pemulangan ke Indonesia.Di tengah lonjakan laporan tersebut serta dinamika perdebatan di dalam negeri terkait status hukum para WNI, pihak KBRI menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah perlindungan dan penanganan kemanusiaan bagi seluruh WNI yang membutuhkan bantuan.Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar para WNI tetap terpenuhi selama menunggu proses kepulangan ke Tanah Air. Hal itu disampaikannya dalam keterangan resmi Kemlu pada Minggu (1/2/2026).Selain memberikan bantuan langsung, KBRI Phnom Penh juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, guna mempersiapkan langkah lanjutan setelah para WNI tiba di dalam negeri.Saat ini, sebagian besar WNI yang melapor memilih tinggal secara mandiri di penginapan atau guest house sambil menunggu proses deportasi. Namun demikian, lebih dari 900 WNI lainnya ditempatkan di penampungan sementara yang dikelola KBRI bekerja sama dengan otoritas setempat.Di lokasi penampungan, KBRI memastikan ketersediaan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Proses verifikasi data serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) juga terus dipercepat dengan dukungan tim teknis dari Kemlu serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.Santo menjelaskan bahwa KBRI juga mendorong WNI yang memiliki dokumen lengkap dan tidak terkendala persoalan keimigrasian untuk kembali ke Indonesia secara mandiri. Karena itu, jumlah WNI yang telah pulang diperkirakan lebih banyak dari data resmi yang tercatat.Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penampungan sementara mengalami kelebihan kapasitas karena jumlah pelapor lebih besar dibandingkan yang sudah kembali ke Tanah Air.Sementara itu, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI bersama KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi pemulangan 36 WNI korban penipuan kerja daring dari Kamboja. Rombongan tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (30/1) pukul 20.10 WIB.Para WNI tersebut dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dan menjadi gelombang pertama repatriasi dari Kamboja pada tahun 2026. Setibanya di Indonesia, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk menjalani proses pendampingan dan penanganan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.Proses kedatangan turut melibatkan dan dikawal oleh berbagai pihak, mulai dari Kemenko Polhukam, KP2MI, Bareskrim Polri, hingga otoritas bandara.Penjual Es Gabus Viral Terungkap Tak Jujur, Dedi Mulyadi Buka Fakta dan Ingatkan Pentingnya KejujuranDi akhir pernyataannya, Kemlu kembali mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas. Masyarakat juga diminta untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan mematuhi aturan keimigrasian negara tujuan.Kemlu menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja serta memperkuat koordinasi dengan KBRI Phnom Penh guna memastikan proses pemulangan seluruh WNI dapat berjalan aman, cepat, dan terkoordinasi.***

Lingkaran.id - Pengakuan Denada Tambunan bahwa Ressa Rizky Rossano adalah anak kandungnya terus menuai perhatian publik. Di tengah sorotan tersebut, adik Denada, Enrico Tambunan, turut menyampaikan pandangannya terkait polemik keluarga, termasuk soal sosok ayah biologis Ressa yang hingga kini belum terungkap.Enrico mengaku baru mengetahui fakta bahwa Ressa merupakan anak Denada pada Juni 2025. Informasi itu, menurutnya, disampaikan langsung oleh Ratih Puspita Dewi, tante Denada yang selama ini merawat Ressa. Meski demikian, Enrico mengatakan bahwa komunikasi dengan Ratih kini sudah terputus.Puasa Qadha Ramadhan Bisa Digabung Nisfu Syaban, Ini Penjelasan dan Bacaan NiatnyaIa mengungkapkan telah berupaya menghubungi Ratih sebelum isu ini ramai diperbincangkan publik. Namun, pesan singkat maupun panggilan telepon yang ia kirimkan tidak mendapat respons.“Saya sudah mencoba menghubungi tante Ratih, tapi pesan WhatsApp saya tidak dibaca dan telepon saya tidak diangkat, sehingga tidak ada komunikasi lagi,” ujar Enrico melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (2/2/2026).Kesedihan Enrico semakin bertambah setelah mendengar pernyataan Ratih dalam sebuah podcast yang mengaku mengetahui siapa ayah kandung Ressa, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya ke publik. Menurut Enrico, pernyataan tersebut justru menimbulkan luka baru bagi keluarga.“Saya sangat sedih mendengar tante bilang tahu siapa ayahnya, tapi tidak mau membicarakannya,” ucapnya.Sebagai adik, Enrico menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui latar belakang tersebut sebelumnya. Ia menyebut keterbatasan informasi juga disebabkan karena dirinya lama tinggal di luar Indonesia. Bahkan, keluarga dari pihak ayah Denada pun, kata Enrico, tidak mengetahui fakta tersebut.Enrico mengaku telah mencoba mencari tahu identitas ayah biologis Ressa. Namun, upaya itu kerap menemui jalan buntu karena Ratih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal serupa juga terjadi saat ia mencoba membicarakan hal tersebut dengan Denada.“Setiap kali saya mencoba membahas soal itu, kakak saya langsung sangat sedih. Seperti ada luka batin yang sangat dalam dan tidak ingin dibuka lagi,” tuturnya.Ia menilai Denada juga merupakan korban dari situasi masa lalu, terutama jika benar ada pihak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Enrico mengaku kecewa apabila sorotan justru diarahkan kepada Denada, bukan kepada sosok ayah biologis Ressa.“Kalau memang tahu siapa ayahnya, seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah laki-laki itu, bukan malah menyudutkan keponakan sendiri,” tegas Enrico.Sementara itu, Denada sebelumnya telah menyampaikan pengakuan terbuka bahwa Ressa Rizky Rossano adalah anak kandungnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi psikis yang tidak stabil pada masa lalu menjadi alasan mengapa ia tidak mampu membesarkan Ressa sejak bayi dan memilih menitipkannya kepada keluarga sang tante.Jangan Terlewat! Batas Akhir Akun SNPMB Segera Ditutup, Berikut Jadwal Penting SNBP 2026Dalam pernyataannya melalui media sosial, Denada menyampaikan permohonan maaf kepada Ressa karena baru mengungkapkan kebenaran tersebut setelah sekian lama. Ia juga mengakui keputusan itu sebagai kesalahan besar dalam hidupnya dan berharap putranya dapat memaafkan serta menerima dirinya apa adanya.Tak hanya kepada Ressa, Denada juga menyampaikan permohonan maaf kepada mendiang ibunya dan seluruh anggota keluarga atas pilihan hidup yang pernah ia ambil. Kini, setelah pengakuan tersebut disampaikan ke publik, perhatian masyarakat pun beralih pada satu pertanyaan besar yang belum terjawab: siapa sebenarnya ayah kandung Ressa Rizky Rossano.***

Lingkaran.id - Menjelang pertengahan bulan Syaban, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan ibadah puasa: apakah puasa ganti (qadha) Ramadhan boleh dilakukan bersamaan dengan puasa sunnah Nisfu Syaban? Para ulama menegaskan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dan dinilai sah secara syariat.Mayoritas ulama berpendapat bahwa menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunnah pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan adalah hal yang dibenarkan. Salah satu pandangan menyebutkan bahwa ketika seseorang menjalankan puasa wajib di hari yang mulia, ia tetap memperoleh pahala kewajiban sekaligus keutamaan dari waktu sunnah tersebut.Jangan Keliru! Ini Waktu, Niat, dan Hukum Sholat Nisfu Syaban 2026Berdasarkan Kalender Hijriah 1447 H, malam Nisfu Syaban jatuh pada Selasa, 3 Februari 2026. Momentum ini kerap dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah. Bagi mereka yang masih memiliki utang puasa Ramadhan, kesempatan ini dapat digunakan untuk menunaikan kewajiban sekaligus meraih keutamaan bulan Syaban.Dalam pelaksanaannya, karena terdapat unsur puasa wajib (qadha), niat harus dilakukan pada malam hari, yakni sejak setelah Magrib hingga sebelum terbit fajar. Niat tidak sah apabila diucapkan setelah waktu Subuh, berbeda dengan puasa sunnah murni yang lebih fleksibel dalam hal niat.Bagi yang ingin menggabungkan niat puasa qadha Ramadhan dengan puasa sunnah Syaban, berikut bacaan niat yang dianjurkan:نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ وَسُنَّةِ شَعْبَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى“Nawaitu shauma ghadin ‘an qadhā’i fardhi Ramadhāna wa sunnati Sya’bāna lillāhi ta‘ālā.”Artinya: Saya berniat berpuasa esok hari untuk mengqadha fardhu Ramadhan dan puasa sunnah Syaban karena Allah Ta’ala.Sementara itu, bagi yang memilih fokus menunaikan puasa qadha saja, niat khusus qadha Ramadhan tetap sah dan diyakini tetap mendapatkan keutamaan waktu Syaban.نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلّٰهِ تَعَالَىNawaitu shauma ghadin ‘an qadhā’i fardhi syahri Ramadhāna lillāhi ta’ālā.Artinya: “Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadhan esok hari karena Allah Ta’ala.”Adapun bagi umat Islam yang tidak memiliki tanggungan puasa Ramadhan, puasa sunnah Nisfu Syaban dapat dilakukan dengan niat puasa sunnah semata.نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ شَعْبَانَ لِلّٰهِ تَعَالَىNawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnati Sya’bāna lillâhi ta’ālā.Artinya: “Aku berniat puasa sunah Syaban esok hari karena Allah Ta’ala.”Khutbah Jumat 30 Januari 2026: Keutamaan Bulan Sya’ban dan Amalan Menyambut RamadhanBulan Syaban sendiri kerap disebut sebagai “gerbang” menuju Ramadhan. Menyelesaikan utang puasa di bulan ini dipandang sebagai bentuk kesiapan spiritual agar memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dari kewajiban yang tertunda, adapun niat apabila hanya menunaikan pembayaran hutang puasa saja:Melalui penggabungan niat tersebut, umat Islam diingatkan akan luasnya rahmat Allah SWT, di mana satu amalan yang dilakukan dengan niat yang benar dapat mendatangkan lebih dari satu pahala sekaligus.***

Lingkaran.id - Seorang sopir pengangkut sayuran di Sukabumi, Jawa Barat, sempat menghebohkan warga setelah ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Cisaat. Pria tersebut mengaku menjadi korban pembegalan dan kehilangan uang setoran hasil penjualan sayur sebesar Rp10 juta.Peristiwa itu awalnya diketahui warga melalui sebuah video amatir yang merekam kondisi sopir tersebut saat ditemukan di pinggir jalan. Dalam keterangannya, korban mengaku diserang oleh pelaku tak dikenal dan dirampas uang yang dibawanya.KPK Dalami Dugaan Ridwan Kamil Tukar Uang Miliaran Rupiah ke Mata Uang Asing, Publik Soroti Kasus Bank BJBMendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Namun, hasil pendalaman aparat justru mengungkap fakta berbeda dari pengakuan awal sang sopir.Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, polisi menyimpulkan bahwa kejadian pembegalan tersebut tidak pernah terjadi. Ikatan pada tangan dan kaki korban diketahui merupakan bagian dari rekayasa yang sengaja dibuat seolah-olah dirinya menjadi korban kejahatan jalanan.Kepada petugas, sopir tersebut akhirnya mengakui bahwa aksi itu merupakan sandiwara belaka. Ia nekat merekayasa peristiwa pembegalan karena terdesak masalah ekonomi dan terlilit utang, sehingga berupaya mengelabui pihak lain terkait hilangnya uang setoran.Kapolres Sleman Dinonaktifkan buntut menangani kasus Hogi MinayaPihak kepolisian menyayangkan tindakan tersebut dan mengimbau masyarakat agar tidak membuat laporan palsu atau merekayasa tindak kejahatan. Selain menyita waktu aparat, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Kasus ini kini ditangani lebih lanjut oleh kepolisian untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.***

Lingkaran.id - Proses pendaftaran akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) bagi siswa yang ingin mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 memasuki tahap krusial. Panitia mengingatkan bahwa registrasi akun siswa akan segera ditutup pada 2 Februari pukul 15.00 WIB dan keterlambatan sedikit saja dapat berdampak fatal bagi peserta.Siswa yang tidak menyelesaikan pendaftaran akun hingga batas waktu yang ditentukan dipastikan tidak dapat mengikuti jalur SNBP, meskipun memiliki nilai akademik yang memenuhi persyaratan. SNBP sendiri merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan hanya dapat diikuti satu kali oleh setiap peserta.Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah resmi menunjuk Kevin Warsh sebagai calon Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnyaPanitia SNPMB 2026 sejatinya telah memberikan waktu lebih dari satu bulan kepada siswa untuk melakukan registrasi akun. Namun hingga menjelang penutupan, masih ditemukan banyak siswa yang belum menuntaskan seluruh tahapan pendaftaran, mulai dari verifikasi data hingga penyimpanan akun secara permanen.Siswa yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 wajib memastikan seluruh tahapan pendaftaran akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) telah diselesaikan. Salah satu tahapan penting yang kerap terlewat adalah mencetak kartu peserta sebagai bukti resmi keikutsertaan seleksi.Berdasarkan informasi resmi dari panitia SNPMB, masa unduh atau cetak kartu peserta SNBP 2026 dibuka mulai 3 Februari hingga 30 April 2026. Namun demikian, kartu peserta baru dapat diunduh apabila siswa telah menuntaskan seluruh proses pendaftaran, mulai dari pembuatan akun SNPMB hingga finalisasi pemilihan program studi.Panitia menegaskan bahwa siswa yang belum menyimpan akun secara permanen tidak akan bisa mencetak kartu peserta. Oleh karena itu, penyelesaian seluruh tahapan registrasi menjadi syarat mutlak sebelum batas waktu berakhir.Untuk membuat akun SNPMB, siswa terlebih dahulu harus mengakses portal resmi SNPMB. Selanjutnya, siswa diminta memilih menu pendaftaran akun siswa dan mengisi data awal seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta tanggal lahir. Setelah itu, siswa wajib melengkapi data diri menggunakan alamat email aktif untuk proses aktivasi akun.Panitia menyarankan siswa secara rutin memeriksa kotak masuk maupun folder spam email. Apabila dalam waktu 15 menit email aktivasi belum diterima, proses pendaftaran perlu diulang. Setelah akun aktif, siswa diminta menyimpan email dan kata sandi dengan baik, lalu masuk kembali ke portal untuk memeriksa dan melengkapi seluruh data hingga tahap akhir.Akun SNPMB baru dinyatakan sah dan dapat digunakan untuk seleksi SNBP setelah disimpan secara permanen. Pada tahap ini, siswa harus melakukan verifikasi data, mengunggah pasfoto terbaru sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh informasi yang tercantum telah benar.Apa Itu Megatsunami? Fenomena Gelombang Raksasa yang Bisa Picu Bencana Lebih Dahsyat dari TsunamiJika ditemukan kesalahan data, siswa dapat mengajukan perbaikan melalui pihak sekolah sebelum melakukan penyimpanan permanen. Setelah semua data dikonfirmasi, siswa diwajibkan mencentang pernyataan kebenaran data dan menekan tombol simpan permanen. Bukti penyimpanan permanen kemudian dapat diunduh dan disimpan sebagai arsip pribadi.Panitia SNPMB mengimbau siswa untuk tidak menunda proses ini. Keterlambatan atau kelalaian dalam menyimpan akun permanen dapat menyebabkan siswa kehilangan kesempatan mengikuti SNBP 2026, meskipun secara akademik memenuhi seluruh persyaratan.***

Lingkaran.id - Keluarga atlet angkat besi nasional asal Aceh, Nurul Akmal, mengaku sedih dan kecewa setelah mengetahui sang lifter hanya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), meski telah berulang kali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional.Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh ayah Nurul Akmal, Hasballah. Ia mengungkapkan telah berupaya memperjuangkan status kepegawaian putrinya dengan menemui sejumlah pejabat penting di Aceh sejak November 2025 lalu.KPK Dalami Dugaan Ridwan Kamil Tukar Uang Miliaran Rupiah ke Mata Uang Asing, Publik Soroti Kasus Bank BJBHasballah menyebut, dirinya mendatangi Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun, hingga Ketua KONI Aceh Saiful Bahri. Dalam pertemuan itu, ia secara khusus meminta agar pemerintah daerah membuka formasi PNS untuk Nurul Akmal sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya.“Saya sudah sampaikan langsung agar dibuatkan formasi khusus. Saat itu Sekda mengatakan Nurul sudah dipikirkan. Tapi belakangan saya tahu, statusnya hanya PPPK paruh waktu,” ujar Hasballah saat dihubungi, Sabtu (31/1/2026).Ia menuturkan, demi memperjuangkan masa depan putrinya, dirinya bahkan menetap hampir satu bulan di Banda Aceh untuk menemui para pengambil kebijakan. Namun, harapan keluarga pupus setelah mengetahui keputusan akhir yang dinilai tidak sebanding dengan perjuangan dan dedikasi Nurul Akmal.“Saya sangat kecewa. Seolah perjuangan anak saya untuk bangsa ini tidak dihargai. Saya berharap Presiden dan Menteri Pemuda dan Olahraga bisa memberi perhatian,” katanya.Hasballah menilai, status PPPK paruh waktu tidak mencerminkan capaian Nurul Akmal yang telah tampil di berbagai ajang bergengsi, termasuk Olimpiade dan kejuaraan internasional lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa aspirasi agar Nurul diangkat menjadi PNS sebenarnya telah disampaikan sejak Olimpiade Tokyo 2021, namun hingga kini belum terealisasi meski telah terjadi pergantian pemerintahan.Di sisi lain, Nurul Akmal juga menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Atlet angkat besi andalan Indonesia itu tercatat sebagai salah satu dari 5.486 tenaga kontrak Pemerintah Aceh yang menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.Melalui akun Instagram pribadinya, Nurul mengaku tetap bersyukur atas SK yang diterimanya, namun tidak menampik adanya rasa kecewa. Ia menyinggung sederet prestasi yang telah diraih selama kariernya sebagai atlet.“Tetap bersyukur walaupun P3K paruh waktu. Padahal sudah dua kali Olimpiade, dua kali SEA Games, dua kali Asian Games, tiga emas PON, dan lainnya. Tapi inilah hasilnya,” tulis Nurul dalam unggahannya.Nurul mengakui bahwa keinginannya untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah lama ia perjuangkan demi masa depan yang lebih pasti. Namun, hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil.“Keinginan tentu ada, tapi kembali lagi ke Pemerintah Aceh. Sudah beberapa kali disuarakan, tapi tidak ada hasil,” ujarnya.Kapolres Sleman Dinonaktifkan buntut menangani kasus Hogi MinayaUnggahan Nurul Akmal tersebut langsung menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak netizen menyampaikan simpati dan menilai status PPPK paruh waktu tidak sebanding dengan prestasi yang telah dipersembahkan Nurul Akmal untuk Indonesia. Namun, sebagian lainnya juga menilai bahwa apresiasi terhadap atlet seharusnya diberikan dalam bentuk lain yang relevan dengan pengembangan olahraga, bukan semata-mata status PNS.Hingga kini, polemik status kepegawaian Nurul Akmal masih menjadi sorotan publik dan memunculkan perdebatan soal bentuk penghargaan yang layak bagi atlet berprestasi nasional.***

Lingkaran.id - Wilayah Jalur Gaza kembali diguncang serangan udara Israel pada Sabtu (31/1/2026) waktu setempat. Rentetan serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai puluhan lainnya, meskipun kesepakatan gencatan senjata masih berlaku.Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa serangan terbaru militer Israel menyasar area permukiman warga, termasuk tenda-tenda pengungsian yang digunakan warga sipil untuk berlindung. Insiden ini memicu kecaman karena terjadi saat upaya penghentian konflik masih berjalan.Penjual Es Gabus Viral Terungkap Tak Jujur, Dedi Mulyadi Buka Fakta dan Ingatkan Pentingnya KejujuranDirektur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Barsh, menyampaikan kepada AFP bahwa total korban luka akibat serangan tersebut mencapai sedikitnya 20 orang. Ia menegaskan, sasaran serangan merupakan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.“Serangan yang dilakukan oleh pihak pendudukan menargetkan warga sipil yang berada di tenda pengungsian serta sebuah apartemen,” ujar Barsh dalam keterangannya.Menurutnya, aksi militer tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Situasi ini diperparah dengan kondisi layanan kesehatan di Gaza yang semakin tertekan akibat keterbatasan pasokan medis.“Israel terus melakukan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata, sementara rumah sakit menghadapi kekurangan obat-obatan, perlengkapan medis, dan fasilitas penunjang kesehatan,” lanjutnya.Saham yang berpotensi hari ini : BBCA, BMRI, ISAT & RAJA, IHSG berpeluangSebagaimana diketahui, gencatan senjata di Jalur Gaza dimediasi oleh Amerika Serikat dan mulai diberlakukan sejak Oktober 2025. Kesepakatan tersebut kini telah memasuki tahap kedua sejak Januari 2026, yang mencakup agenda perlucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel secara bertahap, serta rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional.Namun, serangan udara terbaru ini menimbulkan kekhawatiran akan rapuhnya kesepakatan damai dan berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.***

Lingkaran.id - Malam Nisfu Syaban menjadi salah satu momen yang dinilai istimewa dalam kalender Islam. Pada waktu ini, umat Muslim dianjurkan memperbanyak ibadah dan amal saleh sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.Berdasarkan Kalender Hijriah Tahun 2026 yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag), tanggal 15 Syaban 1447 Hijriah bertepatan dengan Selasa, 3 Februari 2026. Sementara itu, malam Nisfu Syaban jatuh pada Senin malam, 2 Februari 2026, karena dalam sistem kalender Hijriah pergantian hari dimulai sejak matahari terbenam.Keutamaan malam pertengahan Syaban disebutkan dalam sejumlah riwayat hadits. Salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal RA, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa pada malam Nisfu Syaban Allah SWT memberikan ampunan kepada seluruh makhluk-Nya, kecuali bagi orang yang menyekutukan Allah dan mereka yang masih menyimpan permusuhan.Khutbah Jumat 30 Januari 2026: Keutamaan Bulan Sya’ban dan Amalan Menyambut RamadhanPerihal amalan sholat Nisfu Syaban, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin menyebutkan anjuran melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat pada malam Nisfu Syaban. Dalam penjelasannya, setiap rakaat dianjurkan membaca Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Menurut Imam Al-Ghazali, menghidupkan malam-malam yang memiliki keutamaan termasuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan.Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ibnu Dihyah. Dalam kitab Asna Al-Mathalib, ia menyatakan bahwa tidak terdapat dalil shahih yang secara khusus menjelaskan adanya sholat tertentu pada malam Nisfu Syaban. Ia juga menegaskan bahwa para perawi hadits yang terpercaya tidak menyebutkan amalan sholat khusus untuk malam tersebut.Meski demikian, praktik ibadah pada malam Nisfu Syaban tetap dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa menjelaskan bahwa melaksanakan sholat sunnah pada malam Nisfu Syaban, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah, termasuk perbuatan yang baik dan memiliki dasar dari amalan generasi terdahulu.Secara waktu, sholat Nisfu Syaban dapat dilakukan mulai setelah sholat Magrib hingga Isya pada malam Nisfu Syaban. Mengacu kalender Hijriah Indonesia 2026, umat Islam dapat mengerjakannya sejak Senin malam, 2 Februari 2026. Sebelum melaksanakan sholat, dianjurkan untuk membaca niat. Adapun bacaan niat sholat sunnah Nisfu Syaban dua rakaat adalah sebagai berikut:أُصَلِّي سُنَّةَ نِصْفِ شَعْبَانَ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى“Ushalli sunnata Nishfi Sya’bân rak‘ataini lillâhi ta‘âlâ”,yang berarti, “Aku berniat sholat sunnah Nisfu Syaban dua rakaat karena Allah Ta’ala.”Penjual Es Gabus Viral Terungkap Tak Jujur, Dedi Mulyadi Buka Fakta dan Ingatkan Pentingnya KejujuranBagi umat Islam yang memilih tidak mengkhususkan sholat pada malam Nisfu Syaban, dianjurkan tetap menghidupkan malam tersebut dengan sholat malam seperti tahajud. Amalan ini memiliki dasar hadits shahih dan menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, terutama pada malam-malam utama.Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, umat Islam diimbau untuk menyikapinya dengan bijak dan tetap mengedepankan niat ikhlas dalam beribadah, sesuai dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing.***