Lingkaran.id -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi para hakim di Indonesia. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan gaji tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia. Kenaikan akan diberikan secara bertahap dan bervariasi sesuai dengan golongan atau tingkat jabatan masing-masing hakim.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya“Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji para hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan mereka. Besaran kenaikan berbeda-beda sesuai golongan,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa kenaikan gaji tertinggi akan diberikan kepada para hakim yang berada di jenjang paling bawah atau junior. Kenaikannya bahkan mencapai angka hingga 280 persen.“Yang mendapatkan kenaikan tertinggi adalah para hakim junior, yang berada di golongan paling bawah. Kenaikannya mencapai 280 persen,” jelas Prabowo, yang kembali mendapat sambutan meriah dari para peserta acara.Kebijakan ini, menurut Prabowo, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi hakim, tetapi juga sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan aparat hukumnya.Labirin Sriwijaya 2025 Sukses Digelar: PCMI Sumsel Dorong Ekosistem Wirausaha Muda SumselIa juga memastikan bahwa kenaikan gaji tidak hanya menyasar hakim junior saja, tetapi seluruh hakim dari berbagai golongan akan mendapatkan kenaikan secara signifikan.Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap para hakim dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, profesional, dan berintegritas, sehingga sistem peradilan Indonesia semakin kuat dan terpercaya.***

Lingkaran.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Pada Jumat (13/6/2025), Thariq secara resmi mengumumkan kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki.Kabar gembira itu disampaikan Thariq melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Thariq membagikan potret penuh haru yang memperlihatkan momen jelang proses persalinan sang istri tercinta. Suasana emosional menyelimuti momen tersebut, menandai babak baru dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang tua.Air India Jatuh Dan Terbakar, Penumpang Kursi 11A Jadi Satu-Satunya Yang Selamat!!Putra pertama mereka diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq. Dalam keterangan unggahannya, Thariq mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelahiran sang buah hati yang dinantikan.“Untuk putra kami tercinta, Ahmad Arash Omara Thariq. Alhamdulillah, akhirnya kamu hadir dalam pelukan kami, sehat, dicintai, dan sudah memenuhi hati kami dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan oleh kata-kata,” tulis Thariq dalam unggahan tersebut.Tak sekadar berbagi kabar bahagia, Thariq juga menuliskan doa dan harapan penuh makna untuk masa depan putranya. Ia menyebut kehadiran sang anak sebagai jawaban dari doa-doa mereka selama ini, sekaligus amanah besar dari Allah SWT.“Kamu adalah doa yang terkabul, tanda kasih sayang Allah, dan anugerah yang tak akan pernah kami anggap remeh. Kamu adalah amanah kecil kami, sebagaimana nama yang kami pilihkan dengan penuh cinta, iman, dan harapan,” ungkap Thariq.Dalam pesannya, Thariq berharap agar Ahmad Arash kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, serta menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga sebagai sosok yang membawa keberkahan di dunia dan akhirat.“Semoga setiap langkahmu selalu mengikuti jejak Rasulullah, semoga kamu menjadi sumber barakah di dunia dan di akhirat. Aamiin. Kami berdoa setiap hari agar kamu tumbuh menjadi laki-laki yang kuat dan penuh kebaikan, dicintai banyak orang, dan yang lebih penting lagi, dicintai oleh Allah,” tulisnya menutup doa.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaUnggahan Thariq Halilintar langsung disambut banjir ucapan selamat dari rekan-rekan selebritas dan para pengikut setianya. Banyak dari mereka yang ikut merasakan kebahagiaan atas kelahiran Ahmad Arash, sekaligus mendoakan agar sang bayi tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi kebanggaan keluarga.Kelahiran Ahmad Arash Omara Thariq menjadi pelengkap kebahagiaan bagi Thariq dan Aaliyah, sekaligus awal dari perjalanan mereka sebagai orang tua.***

Lingkaran.id - Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel. Militer Israel menyebutkan bahwa kurang dari 100 rudal ditembakkan oleh Iran dalam dua gelombang serangan. Namun, Israel mengklaim sebagian besar dari rudal-rudal tersebut berhasil digagalkan.Mengutip laporan BBC pada Sabtu (14/6/2025), juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Avichay Adraee, melalui unggahan di platform X, menyatakan bahwa sebagian besar rudal yang ditembakkan oleh Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel atau tidak mencapai sasaran.Perang Pecah, Israel Luncurkan Serangan Udara ke Iran, Teheran Diguncang Ledakan"Sebagian besar rudal berhasil dicegat atau tidak mencapai targetnya. Namun, ada beberapa bangunan yang terdampak, sebagian akibat pecahan dari proses pencegatan rudal," jelas Adraee dalam keterangannya.Meski sebagian besar serangan berhasil digagalkan, sejumlah kerusakan tetap terjadi di beberapa titik. BBC melaporkan bahwa beberapa bangunan mengalami kerusakan cukup parah, sementara sejumlah kendaraan juga terlihat hancur akibat serangan tersebut.Air India Jatuh Dan Terbakar, Penumpang Kursi 11A Jadi Satu-Satunya Yang Selamat!!Selain kerusakan material, serangan tersebut juga menyebabkan korban luka. Tercatat sekitar 40 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit di Israel. Dari jumlah tersebut, dua orang dilaporkan dalam kondisi kritis.Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbaru dalam konflik antara Iran dan Israel yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir. Belum ada keterangan resmi dari pihak Iran mengenai detail serangan dan motif spesifik di balik peluncuran rudal tersebut.***

Lingkaran.id - Pihak TK Dharma Pertiwi Kota Bengkulu akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan 11 siswa diduga tidak diajak dalam acara perpisahan bersama rekan-rekan sekelasnya. Video tersebut memicu beragam tanggapan di media sosial, terutama terkait dugaan perlakuan diskriminatif kepada sejumlah siswa.Kepala TK Dharma Pertiwi, Dahlia, menyampaikan bahwa pihak sekolah sudah melakukan pertemuan dan mediasi dengan wali murid guna meluruskan persoalan tersebut. Dalam mediasi itu, pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas adanya kesalahpahaman yang terjadi, serta menegaskan bahwa persoalan tersebut kini telah diselesaikan secara baik-baik.Viral Aksi Saweran Kades di Tempat Hiburan, Dipanggil untuk Klarifikasi"Sudah ada mediasi dengan wali murid, kami meminta maaf atas adanya miskomunikasi. Semuanya sudah dibicarakan, sudah diselesaikan secara damai, dan video yang sempat beredar itu juga akan segera ditarik," ujar Dahlia.Dahlia menegaskan bahwa kegiatan makan-makan yang terekam dalam video viral itu bukan merupakan agenda resmi dari pihak sekolah. Ia menjelaskan, acara tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif dari sejumlah orang tua murid. Selain itu, pihak sekolah memang tidak menetapkan aturan berpakaian seragam pada hari kejadian, sehingga anak-anak hadir dengan pakaian bebas sesuai keinginan masing-masing."Yang mengadakan acara makan-makan itu dari wali murid, bukan dari sekolah. Dan soal pakaian, memang pada hari itu tidak ada ketentuan khusus, anak-anak bebas memakai pakaian apa saja," jelasnya.Tragis! Tak Puas Layanan, Pria Ini Bunuh Wanita yang Dipesan Lewat AplikasiPihak sekolah berharap agar polemik ini tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan adanya klarifikasi ini, sekolah ingin memastikan bahwa situasi sudah kondusif dan semua pihak dapat kembali fokus pada proses belajar-mengajar."Kami berharap persoalan ini tidak diperpanjang lagi. Semuanya sudah selesai secara kekeluargaan," tutup Dahlia.***

Lingkaran.id - Sosok Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Casmari, mendadak ramai dibicarakan di media sosial setelah video dirinya asyik melakukan saweran di sebuah tempat hiburan malam tersebar luas. Aksi tersebut menuai kontroversi dan berbagai respons dari warganet.Merespons kegaduhan yang terjadi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon langsung mengambil langkah tegas dengan memanggil Casmari untuk memberikan klarifikasi. Pemanggilan resmi dilakukan pada Kamis (12/6/2025) di Kantor DPMD Kabupaten Cirebon.Tragis! Tak Puas Layanan, Pria Ini Bunuh Wanita yang Dipesan Lewat AplikasiCasmari terlihat keluar dari kantor DPMD sekitar pukul 14.15 WIB setelah menjalani proses klarifikasi yang dimulai sejak pukul 13.30 WIB.Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi, menjelaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bentuk pembinaan terhadap aparatur desa agar menjaga perilaku dan etika sebagai pejabat publik.“Pak Kuwu hadir sesuai jadwal. Dalam klarifikasi, beliau mengakui bahwa tindakan saweran itu memang dilakukan olehnya. Beliau juga menyampaikan bahwa uang yang digunakan murni dari dana pribadi, bukan bersumber dari anggaran desa,” terang Dani.Meski tidak ada aturan spesifik yang melarang aksi saweran dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dani menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala desa.“Secara aturan memang tidak tertulis larangan, tetapi secara etika jelas kurang pantas. Kepala desa itu harus mampu menjaga kehormatan jabatannya. Perilaku pribadi ketika belum menjabat tidak bisa lagi dibawa setelah menjadi pejabat publik,” tegas Dani.Casmari sendiri, yang diketahui baru menjabat sebagai Kepala Desa Karangsari sejak 2023, telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dani menegaskan, apabila kejadian serupa terulang, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi administratif.“Beliau menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan siap menerima sanksi secara moral. Surat pernyataan sudah ditandatangani sebagai bentuk komitmen. Kalau sampai terulang lagi, sanksi administratif akan kami keluarkan,” ujarnya.Gegara Cekcok Medsos, Pegawai Dinas PUPR Palembang Dikeroyok di Kantor SendiriDani juga mengingatkan seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Cirebon agar menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting. Menurutnya, jabatan kuwu bukan hanya sekadar posisi pemerintahan, tetapi juga amanah besar dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.“Kepala desa adalah representasi masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, harus menjaga sikap, etika, dan integritas. Kami harap semua kuwu di Cirebon bisa mengambil hikmah dari kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari,” tutupnya.***

Lingkaran.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menyatakan turut memantau perkembangan kasus pembunuhan yang menimpa Resmareta (23), mahasiswi aktif organisasi Generasi Berencana (Genre) Bengkulu.Resmareta ditemukan tewas di kediamannya, Gang Abadi RT 02 RW 01, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, pada Selasa (10/6/2025). Peristiwa tragis itu terjadi saat korban tengah berinteraksi dengan teman-temannya melalui aplikasi Discord."Kami turut berduka mendalam atas meninggalnya salah satu anak kami di Forum Genre Bengkulu. Meskipun secara biologis bukan keluarga kami, namun kami merasa sangat kehilangan atas kepergian almarhumah," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, Kamis (12/6/2025).Cek Bansos BPNT Juni 2025 Cair Rp600 Ribu! Begini Cara Cek Lewat HP dengan Mudah dan CepatZamhari menuturkan bahwa Resmareta merupakan sosok generasi muda yang aktif dan potensial, baik di bidang organisasi maupun akademik. Kepergiannya menjadi luka mendalam bagi keluarga besar Genre. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan terkait perkembangan kasus ini."Sebagai pembina Forum Genre, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Rejang Lebong, Kapolres, hingga Dandim. Kementerian juga ikut memantau perkembangan kasus ini secara intensif. Harapan kami, kasus ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi terhadap generasi muda penerus bangsa," jelas Zamhari.Ia mengenang sosok Resmareta sebagai pribadi yang berprestasi dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan positif, khususnya yang berkaitan dengan program Genre."Kami ingin aparat kepolisian dapat mengusut tuntas perkara ini, siapa pelaku sebenarnya, apa motif di balik tindakan keji tersebut, agar ada kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban," tegasnya.Pengumuman RBB BUMN 2025: Cek Hasil Tes Tahap 2 dan Nilai Ambang Batas di Sini!Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, menyampaikan bahwa korban diduga dibunuh saat sedang melakukan komunikasi melalui Discord."Korban terdengar berteriak, ‘mengapa kamu ke sini,’ lalu tiba-tiba sambungan menjadi hening," ungkap Sinar saat dikonfirmasi, Rabu (11/6/2025).Karena merasa curiga, teman-teman korban yang ikut dalam komunikasi virtual itu berinisiatif mendatangi rumah Resmareta. Saat tiba di lokasi, mereka mendapati korban dalam keadaan mengenaskan, bersimbah darah.Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan tersebut. Masyarakat pun berharap, aparat dapat segera mengungkap fakta sebenarnya agar keluarga dan orang terdekat korban mendapatkan keadilan.***

Lingkaran.id - Ketegangan antara Israel dan Iran akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Pada Jumat (13/6/2025), militer Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah wilayah Iran. Akibat eskalasi ini, pemerintah Israel langsung menetapkan status darurat nasional di seluruh negeri.Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut merupakan langkah pre-emptive atau serangan pencegahan terhadap ancaman Iran. Katz memperingatkan bahwa pihaknya bersiap menghadapi serangan balasan berupa rudal dan drone dari Iran yang diperkirakan akan menyasar wilayah Israel dan penduduk sipil.Air India Jatuh Dan Terbakar, Penumpang Kursi 11A Jadi Satu-Satunya Yang Selamat!!Sementara itu, media Iran melaporkan sejumlah ledakan keras terdengar di kawasan Teheran. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Iran telah bekerja mencegat rudal-rudal yang diduga ditembakkan oleh Israel. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah negosiasi terkait program nuklir Iran dengan Amerika Serikat mengalami kebuntuan.Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa Israel telah lama mendiskusikan kemungkinan menyerang fasilitas nuklir Iran dengan Amerika. Bahkan, sehari sebelum serangan terjadi, pejabat Amerika Serikat dikabarkan sudah mendapat pemberitahuan bahwa Israel siap melakukan operasi militer besar-besaran ke Iran. Hal itu menjadi alasan Washington mulai menarik staf kedutaan dari beberapa negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Irak. Departemen Luar Negeri AS juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi pejabat non-esensial.Seorang pejabat Pentagon mengatakan kepada CBS News bahwa Kementerian Pertahanan AS telah mengizinkan anggota keluarga personel militer untuk meninggalkan pangkalan-pangkalan AS di kawasan Timur Tengah secara sukarela. Di tengah situasi genting ini, Utusan Timur Tengah Presiden Trump, Steve Witkoff, disebut masih berencana menggelar pertemuan dengan delegasi Iran untuk melanjutkan perundingan nuklir.Presiden Donald Trump, yang berbicara di Kennedy Center beberapa hari lalu, menyatakan bahwa warga AS harus segera meninggalkan wilayah Timur Tengah. Ia juga menegaskan kembali sikap keras pemerintahannya terhadap program nuklir Iran."Kami tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir," tegasnya.Di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, memperingatkan bahwa jika konflik terbuka pecah, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) siap menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di Timur Tengah. Ancaman itu mempertegas potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalur perdagangan minyak global. Organisasi Perdagangan Maritim Inggris telah mengeluarkan imbauan bagi seluruh kapal yang melintas di Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman untuk meningkatkan kewaspadaan.Ketegangan ini tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan permusuhan antara Iran dan Israel sejak Revolusi Islam Iran pada 1979. Pemerintahan Israel di bawah Benjamin Netanyahu dikenal konsisten menentang program nuklir Iran dan secara terbuka mengaku telah melakukan berbagai operasi rahasia untuk menghambatnya.Tragis! Tak Puas Layanan, Pria Ini Bunuh Wanita yang Dipesan Lewat AplikasiProgram nuklir Iran sendiri telah menjadi sorotan dunia sejak lama. Pada 2015, Presiden Barack Obama sempat mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membatasi program pengayaan uranium negara tersebut. Namun, kesepakatan itu ditentang oleh Netanyahu, yang menuduh Iran berbohong dan melanggar perjanjian secara diam-diam. Selanjutnya, di masa pemerintahan Trump, AS keluar dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran.Laporan terbaru dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyebutkan bahwa Iran kini telah memiliki sekitar 408,6 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%, mendekati batas yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, yaitu 90%.Di hadapan Kongres AS, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa Iran semakin mendekati kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan penampilan Trio Srigala di Pendopo Kabupaten Pati mendadak viral dan menuai kecaman publik. Penampilan grup dangdut beranggotakan tiga penyanyi perempuan itu dipandang tidak pantas, terutama karena tampil setelah agenda resmi pemerintahan.Trio Srigala diketahui tampil setelah acara Penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pati.Pengumuman RBB BUMN 2025: Cek Hasil Tes Tahap 2 dan Nilai Ambang Batas di Sini!Alih-alih menjadi hiburan, aksi panggung mereka justru memicu kontroversi. Penampilan ketiga penyanyi tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma acara resmi, bahkan disebut-sebut sebagai tindakan yang tidak senonoh.Dalam rekaman video yang beredar luas, tampak ketiga anggota Trio Srigala melakukan berbagai gerakan tari di atas panggung dengan gaya menggoda. Salah satu dari mereka bahkan mendekati kursi para pejabat yang hadir sambil mengibaskan rambut panjangnya ke arah penonton.Teriakan dari beberapa orang yang hadir terdengar jelas dalam video tersebut, menandakan suasana riuh yang muncul akibat aksi para penyanyi itu. Tak sedikit pula yang merekam momen tersebut dengan ponsel mereka, memperlihatkan suasana campur aduk antara kegembiraan sebagian penonton dan keterkejutan pihak lainnya.Aksi panggung Trio Srigala itu langsung memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Selain dinilai tidak pantas, kemunculan mereka juga dipersoalkan dari segi penggunaan anggaran, yang dianggap sebagai pemborosan untuk acara pemerintahan.Cek Bansos BPNT Juni 2025 Cair Rp600 Ribu! Begini Cara Cek Lewat HP dengan Mudah dan CepatMenanggapi reaksi publik yang meluas, Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro Sudewo, akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kejadian yang mencoreng citra pemerintah daerah tersebut.“Kami tidak mengetahui sebelumnya bahwa penampilan mereka akan seperti itu. Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kejadian yang kurang pantas tersebut,” ujar Sudewo.Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang pada kegiatan resmi berikutnya.***

Lingkaran.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menerapkan program sekolah barak militer menuai kritik dari kalangan legislatif. Salah satu suara penolakan datang dari Anggota DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli. Menurutnya, program tersebut terkesan hanya meniru kebijakan dari daerah lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal.Sekolah dengan sistem barak militer sendiri sudah lebih dulu diterapkan di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat. Namun, Syaiful menilai, bukan berarti Palembang harus serta-merta mengikuti konsep yang sama.Seleksi CPNS dan PPPK 2025 Ditiadakan, Fokus pada Pengangkatan 2024“Tidak perlu harus ikut-ikutan meniru secara persis program yang telah diterapkan di daerah lain. Palembang punya karakter dan persoalan sendiri,” tegas Syaiful Padli.Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan, jika memang Pemkot ingin menerapkan konsep serupa, seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Palembang. Ia menegaskan pentingnya memasukkan unsur kearifan lokal agar program tersebut memiliki nilai tambah dan bisa diterima oleh masyarakat.“Kalaupun ingin menjalankan program sejenis, tentu harus diadaptasi dengan kearifan lokal yang ada di Palembang. Jangan hanya menyalin mentah-mentah dari tempat lain,” jelasnya.Selain aspek budaya lokal, Syaiful juga mengingatkan bahwa perencanaan program sekolah barak militer perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Keterlibatan akademisi dan praktisi, menurutnya, sangat penting agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat.Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang menjadi sasaran program. Ia menilai, banyak persoalan sosial di kalangan remaja, mulai dari aksi tawuran, balap liar, hingga kenakalan remaja lainnya, yang membutuhkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.Pengumuman RBB BUMN 2025: Cek Hasil Tes Tahap 2 dan Nilai Ambang Batas di Sini!“Langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun ekosistem lingkungan yang positif dan kondusif. Pemkot harus melibatkan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, hingga keluarga anak-anak tersebut. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” tegasnya.Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Pemkot harus membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar tepat dan tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari.***

Lingkaran.id - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka ribuan lowongan kerja bagi para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menjadi tenaga pengajar di program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, guru yang lulus seleksi akan langsung diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru.Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, dalam keterangan resminya pada Rabu (11/6/2025). Ia menyebutkan, para guru terpilih nantinya akan mendapatkan hak sebagai ASN, mulai dari gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, hingga pelatihan khusus sebagai bekal mengajar di Sekolah Rakyat.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti Kepastian“Guru yang lulus seleksi akan diangkat sebagai ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru di bawah naungan Kemensos. Selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan profesi, mereka juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar siap mendidik generasi muda di Sekolah Rakyat,” ujar Robben.Selain itu, Robben menegaskan bahwa seluruh guru yang lolos seleksi wajib menaati disiplin kerja sebagai ASN sesuai peraturan di Kemensos. Mereka juga diharuskan mengikuti proses pembelajaran dengan kurikulum khusus yang sudah disiapkan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya itu, para guru juga harus siap menerima tugas tambahan sesuai ketentuan dari Kemensos.“Untuk mendukung program ini, saya mengajak seluruh lulusan PPG untuk ikut serta berpartisipasi. Tentunya sinergi dan dukungan dari berbagai instansi sangat dibutuhkan agar program ini bisa berjalan optimal,” tambahnya.Pada tahap awal, Kemensos membuka sebanyak 1.554 formasi untuk jabatan fungsional guru ahli pertama. Para guru yang diterima nantinya akan ditempatkan di 100 lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari tahap pertama penyelenggaraan program tersebut.“Kita tahu bahwa untuk menjalankan proses pendidikan di Sekolah Rakyat dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan seleksi yang transparan untuk menentukan calon guru terbaik. Calon guru yang dimaksud adalah lulusan PPG yang selama ini diselenggarakan oleh Kemendikdasmen,” jelas Robben.Proses seleksi guru ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemensos memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan gratis, tanpa pungutan biaya apa pun.“Setelah seleksi administrasi, akan ada seleksi tambahan untuk memastikan guru-guru terbaik yang akan mendampingi anak-anak kita di Sekolah Rakyat. Kemensos akan turut mendukung proses seleksi tambahan ini,” tegasnya.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaProgram Sekolah Rakyat merupakan inovasi pendidikan gratis berbasis asrama yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sasarannya adalah anak-anak dari keluarga dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).Selain fokus pada aspek akademis, pembelajaran di Sekolah Rakyat juga akan menanamkan pendidikan karakter, jiwa kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Tujuan besarnya adalah mencetak generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan, sekaligus memutus rantai kemiskinan di masa depan.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah wali murid protes lantaran tidak diundang dalam acara perpisahan sekolah anak-anaknya viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu rumah makan di Kota Bengkulu, dengan acara perpisahan yang diselenggarakan oleh TK Dharma Bhakti Pagar Dewa.Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah guru yang diduga merupakan tenaga pengajar dari TK Dharma Bhakti Pagar Dewa tengah melaksanakan acara perpisahan bersama sejumlah murid. Namun yang menjadi sorotan, ada belasan wali murid yang merasa tidak diberi tahu mengenai kegiatan tersebut.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaSuasana memanas ketika seorang ibu yang merekam video tersebut meluapkan kekesalannya kepada pihak sekolah. Dengan nada penuh emosi, ia mempertanyakan mengapa dirinya bersama wali murid lain tidak mendapat informasi terkait acara tersebut."Pantasan kami tidak dikasih tahu, ternyata buat acara sendiri. Katanya tidak ada perpisahan. Apa bedanya kami dengan yang lain, Bu? Kami juga bayar, tidak ada kami ngutang di TK," ucap ibu tersebut dengan nada tinggi dalam video.Dalam video itu pula, terlihat salah satu guru dari TK Dharma Bhakti Pagar Dewa mencoba meredakan situasi dengan meminta ibu yang merekam untuk mematikan kamera ponselnya. Namun permintaan tersebut tidak digubris oleh sang perekam, yang merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil.Lebih miris lagi, sebanyak 11 anak yang tidak diajak dalam acara perpisahan itu tampak hanya bisa melihat dari balik kaca rumah makan tempat acara berlangsung. Mereka berdiri di luar, menyaksikan teman-temannya menikmati acara perpisahan yang semestinya menjadi momen berkesan untuk semua siswa.Sambil terus merekam, ibu tersebut kembali menegaskan bahwa acara yang tengah berlangsung adalah acara perpisahan TK Dharma Bhakti Pagar Dewa, memperjelas dugaan bahwa pihak sekolah memang sengaja tidak memberitahu sebagian wali murid.Viral, Camat Medan Barat Drop Saat Pemeriksaan Dugaan Pungli dan Tes UrineKejadian ini menuai reaksi beragam dari masyarakat, terutama warganet yang menyayangkan sikap pihak sekolah yang diduga tidak transparan dalam menggelar acara. Banyak yang menilai, seharusnya momen perpisahan sekolah menjadi ajang kebersamaan tanpa ada perlakuan pilih kasih terhadap wali murid dan siswa.Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak TK Dharma Bhakti Pagar Dewa Kota Bengkulu terkait insiden tersebut. Para wali murid berharap ada klarifikasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Kasus pembunuhan seorang wanita di salah satu kamar Hotel Citra Dream, Semarang, Jawa Tengah, akhirnya menemui titik terang. Polisi mengungkap bahwa aksi pembunuhan tersebut berkaitan erat dengan praktik prostitusi online, di mana korban diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).Kapolrestabes Semarang melalui Kasatreskrim AKBP Andika Dharma Sena menjelaskan bahwa pelaku, Aditya Dwi Nugraha, memesan jasa korban melalui salah satu aplikasi. Pertemuan keduanya terjadi pada Senin (9/6/2025) sekitar pukul 04.00 WIB di hotel tersebut.Miris! Pemuda Bercanda Saat Membawa Keranda Jenazah Tuai Kecaman NetizenNamun, pertemuan itu berujung tragis. Berdasarkan keterangan penyidik, motif pembunuhan bermula dari ketidakpuasan pelaku terhadap pelayanan korban. Emosi pelaku memuncak hingga melakukan kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban."Tersangka mencekik korban sambil menindih tubuhnya, bahkan sempat memukul bagian perut korban. Akibat tindakan brutal tersebut, korban meninggal dunia di tempat," jelas AKBP Andika dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (11/6/2025).Setelah memastikan korban tewas, pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Ia bahkan membawa kabur ponsel dan sejumlah uang milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat melakukan aksi pembunuhan, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras."Waktu kejadian, pelaku masih dalam pengaruh alkohol, tapi saat diamankan oleh tim Satreskrim Polrestabes Semarang di Surabaya, kondisinya sudah sadar," tambahnya.Jasad korban pertama kali ditemukan oleh dua orang temannya yang juga menginap di hotel yang sama. Saat itu, sekitar pukul 06.00 WIB, kedua teman korban mencoba menghubungi korban dengan mengetuk pintu kamar dan meneleponnya. Karena tidak ada respons, mereka meminta bantuan pihak hotel untuk membuka kamar. Saat pintu berhasil dibuka, korban sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.Jenazah korban, yang diketahui merupakan warga Jakarta, sempat dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang. Namun yang janggal, kedua temannya justru pergi meninggalkan rumah sakit sesaat setelah jenazah korban tiba.Viral! Dua Remaja Joget TikTok di Tengah Kebakaran, Bikin Netizen GeramPihak rumah sakit yang curiga dengan kondisi jasad korban, yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan, segera melapor ke pihak kepolisian. Dari situlah penyelidikan dimulai hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap."Mirisnya, pihak hotel tidak segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Informasi justru kami dapatkan dari pihak rumah sakit," imbuh AKBP Andika.Atas perbuatannya, Aditya Dwi Nugraha kini dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.***

Lingkaran.id - Kejahatan siber, terutama phishing yang merupakan modus memungkinkan pelaku menjalankan aksinya dari jarak jauh, bahkan melintasi ribuan kilometer dari korban yang menjadi target. Itulah yang dilakukan oleh empat orang tersangka, yakni Sahril Sidik, Abdul Rahim, Oskar, dan Meilisa, yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.Keempatnya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena didakwa membobol dana milik Bank Jatim dengan nominal yang fantastis. Meski diadili di Surabaya, dua di antara mereka, Oskar dan Meilisa, ditangkap aparat di kawasan Perumahan The Home Southlink, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.Fakta Baru Kematian Mahasiswa Unila: Korban Diduga Dipaksa Tenggak SpiritusDalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani, keempat terdakwa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus operandi kejahatan ini diawali oleh Sahril Sidik yang membuat sejumlah rekening bank palsu. Rekening-rekening tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 500.000 per rekening.Beberapa rekening, termasuk yang atas nama dirinya dan seseorang bernama Ridduwan, dijual Sahril kepada Abdul Rahim alias Apong. Tak berhenti di situ, Abdul Rahim melanjutkan transaksi dengan menjual rekening-rekening fiktif tersebut kepada Oskar, dengan harga yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 5 juta per rekening.Selanjutnya, Oskar bersama Meilisa memanfaatkan rekening-rekening itu untuk melakukan transaksi, sesuai arahan dari seseorang bernama Deni, yang saat ini masih berstatus buron (DPO). Sebagai imbalan atas peran mereka, Oskar dan Meilisa menerima bayaran bulanan sebesar Rp 8 juta."Di Perumahan The Home Southlink Blok C/03, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, terdakwa Oskar bersama Meilisa melakukan transaksi atas perintah Deni. Untuk mengaburkan asal usul dana, uang hasil kejahatan tersebut dibelanjakan dalam bentuk aset kripto," terang JPU Lujeng dalam sidang yang digelar Rabu (11/6/2025).Kasus ini terbongkar pada 22 Juni 2024, setelah pihak Bank Jatim menemukan aktivitas mencurigakan dalam sistem keuangan mereka. Tercatat ada 483 transaksi yang tergolong anomali, dengan total nominal mencapai Rp 119 miliar. Dana tersebut ditransfer ke berbagai rekening atas nama sejumlah perusahaan, di antaranya PT Raja Niaga Komputer sebesar Rp 35,4 miliar, PT Evo Jaya Intan Rp 29,7 miliar, dan PT Pasifik Jaya Angkasa sebesar Rp 22,4 miliar, serta beberapa rekening lainnya.Wali Kota Palembang Pastikan Program Barak Militer untuk Siswa Nakal Segera DilaksanakanUntuk menyamarkan jejak uang haram tersebut, para pelaku mengonversi dana ke dalam bentuk aset kripto yang disimpan dalam dompet digital (wallet) yang dikuasai oleh jaringan pelaku. Setidaknya ada 22 nama berbeda yang digunakan sebagai nama pemilik aset kripto, demi menyamarkan aliran dana.Menariknya, salah satu nama yang turut terlibat dalam jaringan kejahatan ini adalah Ahmad Sopian, seorang pengemudi ojek online asal Surabaya. Rekening bank atas namanya digunakan sebagai salah satu tempat penampungan dana hasil pembobolan. Atas keterlibatannya, Ahmad lebih dulu dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (11/6/2025), Majelis Hakim menegaskan bahwa kasus ini belum sepenuhnya tuntas. Sosok Deni, yang diduga sebagai otak dari aksi kejahatan ini, hingga kini masih buron dan menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk segera mengungkapnya.***

Lingkaran.id - Jajaran kepolisian dari Polresta Banyuwangi mengamankan Joko Suyoto, yang diketahui merupakan ayah kandung dari penyanyi cilik Farel Prayoga. Penangkapan tersebut dilakukan lantaran Joko diduga terlibat dalam praktik perjudian online yang belakangan marak terjadi.Informasi penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna. Ia menyebutkan bahwa proses penangkapan terhadap Joko berlangsung pada Selasa pagi, 10 Juni 2025. Selain Joko, sejumlah saksi juga turut diamankan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut.Cekcok di Jalan, Remaja Tewas Dipukul Balok“Benar, kami telah melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial JS, yang merupakan pelapor dalam kasus ini. Penangkapan dilakukan di kediamannya yang berlokasi di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono,” ungkap Kompol Komang Yogi pada Rabu (11/6/2025).Kompol Komang Yogi menjelaskan, penangkapan terhadap Joko didasarkan pada temuan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perjudian online. Dari hasil penyelidikan awal, pihak kepolisian menemukan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan tersebut, termasuk rekaman aktivitas perjudian yang tersimpan di perangkat ponsel milik tersangka.“Kami amankan yang bersangkutan, kemudian dilakukan pendalaman, baik terhadap dirinya, para saksi, maupun alat komunikasi yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan, memang terdapat aktivitas perjudian online yang dilakukan melalui ponsel pribadinya,” jelas Komang Yogi.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas DitikamAtas tindakannya, Joko Suyoto kini harus berhadapan dengan hukum. Ia dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang larangan perjudian. Ancaman hukuman yang menanti berupa pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp25 juta.Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat Joko merupakan ayah dari Farel Prayoga, sosok penyanyi cilik yang sempat menggemparkan dunia hiburan Tanah Air berkat kepopulerannya. Hingga kini, proses hukum masih berjalan, dan pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.***

Lingkaran.id - Kasus meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung (Unila), terus menjadi sorotan publik. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tersebut ditemukan tewas setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar (Diksar) yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa pecinta alam, Mapala Mahepel.Tragedi ini semakin memantik perhatian setelah muncul dugaan bahwa Pratama bukan hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga dipaksa menenggak cairan berbahaya berupa spiritus oleh para seniornya selama kegiatan berlangsung.Wali Kota Palembang Pastikan Program Barak Militer untuk Siswa Nakal Segera DilaksanakanFakta mencengangkan itu diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga korban, Icen Amsterly, saat memberikan keterangan di Mapolda Lampung pada Kamis (5/6/2025). Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan kesaksian dari lima rekan Pratama yang turut mengikuti kegiatan Diksar.“Benar, dari keterangan lima saksi yang juga teman korban, diketahui bahwa Pratama dipaksa meminum cairan spiritus oleh senior,” ujar Icen.Lebih lanjut Icen menjelaskan, dari enam peserta yang mengikuti Diksar tersebut, hanya Pratama yang mengalami perlakuan ekstrem berupa pemaksaan meminum zat beracun itu.“Yang dipaksa minum spiritus hanya Pratama. Teman-teman lainnya memang mengalami kekerasan, tapi tidak dipaksa minum spiritus,” ungkapnya.Pihak keluarga, lanjut Icen, telah menyerahkan sejumlah bukti tambahan kepada penyidik sebagai bagian dari upaya mendorong proses pengungkapan kasus berjalan transparan dan adil.“Hari ini kami membawa beberapa bukti untuk diserahkan kepada penyidik. Ini kami lakukan agar proses penyelidikan semakin terang benderang,” tegasnya.BSU BPJS 2025 Cair Mulai 6 Juni, Berikut Cara Cek Penerima Rp600 Ribu Lewat HPKasus kematian Pratama menambah daftar panjang praktik kekerasan dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang berujung fatal. Gelombang desakan dari masyarakat agar aparat kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan semakin menguat. Selain itu, pihak kampus Unila juga didesak untuk mengambil sikap tegas terhadap organisasi kemahasiswaan yang melakukan kekerasan dalam kegiatannya.Proses penyelidikan masih terus berlanjut. Polisi berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas dan menyeret seluruh pihak yang terlibat ke meja hijau.***

Lingkaran.id - Seorang remaja di Kabupaten Lampung Timur harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang berujung pada kematian. Pelaku berinisial RP (20), warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, resmi diamankan setelah menyerahkan diri ke pihak berwajib.Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Ir Sutami, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, pada Kamis (5/6/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. Korban berinisial KA (24), warga Mataram Baru, saat itu tengah melintas menggunakan sepeda motor bersama temannya.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas DitikamKasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Boyoh, menjelaskan bahwa insiden bermula dari perselisihan antara korban dengan dua orang tak dikenal (OTK) yang juga mengendarai sepeda motor jenis CRF. Cekcok tersebut berujung pada aksi kekerasan, ketika salah satu pelaku turun dari motor dan langsung memukul kepala korban menggunakan balok kayu hingga korban terkapar tak sadarkan diri."Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri. Rekan korban sempat berusaha mengejar, tetapi pelaku berhasil kabur," ungkap Stefanus dalam keterangannya.Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Dalam kondisi kritis, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, setelah satu hari dirawat, nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.Menindaklanjuti laporan kejadian itu, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah pelaku, RP, menyerahkan diri dengan didampingi keluarganya pada Minggu (8/6/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.“Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Jabung setelah mengetahui bahwa polisi tengah melakukan pengejaran intensif,” kata Stefanus.Mudah Akses SPMB Jabar 2025: Panduan Lengkap Daftar SMA, SMK, dan SLB Tahap 1 Online & Offline!!Atas perbuatannya, RP kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau pembunuhan.Proses penyidikan masih terus berlanjut, sementara polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya yang terlibat dalam kejadian tersebut.***

Lingkaran.id - Insiden pengeroyokan terhadap Kepala Desa (Kades) Muara Muntai Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mencuat ke publik setelah sebuah video rekaman kejadian tersebut beredar luas. Dalam video itu, tampak Arifadin, sang kepala desa, menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pria tak dikenal di tengah acara halalbihalal yang digelar di kediamannya pada Minggu, 8 Juni 2025.Suasana silaturahmi pasca Idul Adha yang semula berlangsung khidmat berubah ricuh ketika para pelaku tiba-tiba mendatangi lokasi. Mereka dilaporkan melakukan perusakan, termasuk memecahkan kaca jendela rumah. Tak hanya itu, para pelaku juga berteriak menyebut nama-nama warga setempat sebelum akhirnya melakukan pemukulan terhadap dua orang, salah satunya Arifadin.Seleksi CPNS dan PPPK 2025 Ditiadakan, Fokus pada Pengangkatan 2024Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media pada Rabu (11/6/2025), Arifadin mengungkapkan dirinya mengalami luka cukup serius akibat pengeroyokan tersebut.“Saya dihantam pakai balok. Tangan saya sampai harus dijahit dua atau tiga jahitan. Pak Kasdim juga kena, luka di bagian kepala sampai harus dijahit tujuh jahitan,” ujar Arifadin.Terkait motif penyerangan, Arifadin menduga insiden itu berkaitan dengan rencana operasional PT Pelindo sebagai operator pandu kapal di wilayah perairan Muara Muntai Ilir. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pelindo merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan inisiatif pihak desa. Arifadin menyebut bahwa aksi pengeroyokan tersebut diduga sudah direncanakan dengan matang.“Pelindo hadir itu berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan dan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan), bukan karena undangan dari kami pihak desa,” tegasnya.“Ini jelas pengrusakan yang terorganisir. Mereka datang dari jauh membawa alat. Delapan orang yang menyerang itu bukan warga sini,” tambahnya.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas DitikamPihak kepolisian telah menerima laporan resmi terkait insiden tersebut. Kepala Seksi Humas Polres Kutai Kartanegara, Iptu Maryono, membenarkan bahwa penyelidikan tengah berlangsung sejak laporan korban diterima pada Senin siang.“Hingga saat ini, identitas para pelaku dan motif pasti di balik aksi penyerangan itu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” jelas Maryono.Peristiwa ini memicu perhatian masyarakat setempat, mengingat ketegangan yang mulai meningkat terkait rencana aktivitas Pelindo di kawasan tersebut. Publik pun menanti langkah tegas aparat dalam mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang terjadi di tengah momen silaturahmi.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan mendalam dan mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden.Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (10/6/2025). Prasetyo menegaskan bahwa keputusan pencabutan IUP ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.Jurnalis Australia Ditembak Saat Meliput Demonstrasi di LA“Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas membahas soal izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan melalui persetujuan Presiden, diputuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan dari empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo di hadapan awak media.Keputusan ini dipandang sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut paling penting di dunia. Meski demikian, Prasetyo belum mengungkapkan secara rinci identitas keempat perusahaan yang dimaksud maupun alasan spesifik pencabutan izin tersebut.Seleksi CPNS dan PPPK 2025 Ditiadakan, Fokus pada Pengangkatan 2024Kebijakan ini sontak menjadi perhatian publik, terutama di kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat Papua Barat. Banyak pihak mendukung langkah pemerintah untuk melindungi kekayaan alam Raja Ampat dari potensi kerusakan akibat aktivitas pertambangan.Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait tindak lanjut pencabutan izin tersebut serta langkah-langkah berikutnya yang akan diambil terhadap lahan bekas konsesi pertambangan di wilayah tersebut.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan aksi tak terpuji seorang pemuda saat prosesi pemakaman tengah menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, tampak seorang pemuda mengenakan kaus hitam bercanda di tengah prosesi mengantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir.Aksi tak pantas itu terekam dalam sebuah unggahan di media sosial TikTok melalui akun @irvan_teguh09, yang kemudian menjadi viral sejak dibagikan pada Selasa (10/6/2025). Dalam tayangan tersebut, terlihat pemuda itu tertawa dan bersenda gurau, meskipun di sekelilingnya tampak para pelayat lain dengan khidmat mengusung keranda jenazah.Viral! Dua Remaja Joget TikTok di Tengah Kebakaran, Bikin Netizen Geram"Momen seorang pemuda bercanda hingga dihujat oleh netizen," tulis keterangan dalam video tersebut.Tak butuh waktu lama, unggahan itu pun menuai kecaman dari warganet. Banyak di antara mereka menyayangkan sikap pemuda tersebut yang dinilai tidak menghormati suasana duka."Miris banget," tulis salah satu netizen di kolom komentar, disusul berbagai ungkapan kekecewaan lainnya.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaPeristiwa ini memicu kecaman warganet atas tindakan pemuda tersebut yang dianggap tidak memiliki empati di tengah suasana berduka.***

Lingkaran.id - Pemerintah Indonesia resmi melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem kepegawaian melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).Undang-undang ini menggantikan UU No. 5 Tahun 2014, membawa serangkaian kebijakan baru yang berpengaruh langsung terhadap seluruh aparatur sipil negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut ini lima perubahan mendasar dalam UU ASN 2023 yang penting diketahui:1. Status Tenaga Honorer Dihapus Mulai Akhir 2024Salah satu poin penting dalam UU ASN 2023 adalah dihapusnya status tenaga honorer atau pegawai non-ASN lainnya. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Desember 2024. Dengan begitu, struktur ASN di Indonesia akan lebih sederhana, hanya terdiri dari dua kategori utama, yaitu PNS dan PPPK.Langkah ini diambil untuk menuntaskan persoalan ketidakpastian status honorer yang selama bertahun-tahun menjadi polemik di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah berharap penyederhanaan kategori ini mampu meningkatkan profesionalitas aparatur negara.BSU BPJS 2025 Cair Mulai 6 Juni, Berikut Cara Cek Penerima Rp600 Ribu Lewat HP2. PPPK Kini Berhak Menerima PensiunPerubahan yang cukup revolusioner dalam UU ASN 2023 adalah pemberian hak pensiun kepada PPPK. Sebelumnya, hak pensiun hanya berlaku bagi PNS, sementara PPPK tidak mendapatkan fasilitas serupa.Kini, PPPK yang memiliki masa kerja minimal 16 tahun berhak mendapatkan pensiun bulanan layaknya PNS. Sedangkan untuk PPPK dengan masa kerja kurang dari 16 tahun, akan mendapatkan hak pensiun dalam bentuk pembayaran sekaligus ketika memasuki masa pensiun.Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh aparatur sipil negara, tanpa membeda-bedakan statusnya.3. Kewenangan Pengangkatan Pejabat Daerah Kembali ke Pemerintah PusatUU ASN 2023 juga membawa perubahan dalam tata kelola kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Jika sebelumnya kewenangan itu berada di tangan pemerintah daerah, kini diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Presiden.Namun, langkah ini memicu perdebatan. Komisi II DPR RI menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Mereka khawatir langkah ini menjadi bentuk resentralisasi kekuasaan yang mengurangi kewenangan pemerintah daerah.4. Komisi ASN DihapusDalam rangka efisiensi birokrasi, UU ASN 2023 secara resmi menghapus keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tugas dan fungsi pengawasan yang sebelumnya diemban oleh KASN dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).Pemerintah beralasan, langkah ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan mempercepat proses tata kelola ASN agar lebih efektif.5. Penyetaraan Hak P3K dan PNSSalah satu persoalan yang kerap menjadi keluhan PPPK di berbagai instansi adalah adanya kesenjangan hak dibandingkan PNS. Kini, melalui UU ASN 2023, pemerintah menegaskan adanya penyetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK.Penyetaraan ini mencakup hak karier, hak tunjangan, serta hak perlindungan jaminan sosial. Dengan demikian, seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kedudukan yang setara secara profesional.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaSecara umum, perubahan besar yang diatur dalam UU ASN 2023 mendapat sambutan positif, terutama terkait penghapusan tenaga honorer dan pemberian hak pensiun kepada PPPK. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan ASN.Namun, beberapa ketentuan seperti pengalihan kewenangan ke pusat dan penghapusan Komisi ASN masih menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai kebijakan ini bisa menggerus semangat otonomi daerah yang telah lama diperjuangkan.Pemerintah berharap reformasi sistem ASN ini dapat melahirkan aparatur negara yang lebih profesional, adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.***